Pasal 236 - 257
77 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang dapat dimuat dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota?

  • Laporan tahunan DPRD
  • Daftar kumulatif terbuka tentang penataan Kecamatan dan Desa (correct)
  • Penyusunan anggaran daerah
  • Rancangan Perda yang ditolak

    • Dalam kondisi apa DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda?

  • Mengatasi keadaan luar biasa atau bencana alam (correct)
  • Untuk kepentingan komersial
  • Mengimplementasikan kebijakan nasional
  • Memenuhi kebutuhan anggaran mendesak

    • Siapakah yang dapat menyusun rancangan Perda berdasarkan program pembentukan Perda?

  • DPRD atau kepala daerah (correct)
  • DPRD dengan masyarakat
  • Kepala daerah dan LSM
  • Hanya kepala daerah

    • Apa yang harus dilakukan setelah rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah?

    <p>Ditetapkan menjadi Perda</p> Signup and view all the answers

    Apa pedoman yang digunakan dalam pembahasan rancangan Perda?

    <p>Ketentuan peraturan perundang-undangan</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari penyusunan rancangan Perda yang dilakukan oleh DPRD atau kepala daerah?

    <p>Mendapatkan persetujuan bersama</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika Perda dibatalkan oleh Menteri untuk Perda Provinsi?

    <p>Perda menjadi tidak berlaku</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan DPRD dalam tahap pembahasan rancangan Perda?

    <p>Melakukan pembicaraan tingkat pembicaraan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melakukan pengundangan Perda dalam lembaran daerah?

    <p>Sekretaris Daerah</p> Signup and view all the answers

    Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal apa?

    <p>Tanggal diundangkan</p> Signup and view all the answers

    Rancangan Perda yang mana yang harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur?

    <p>Semua rancangan Perda di atas</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang berkoordinasi dengan Menteri untuk evaluasi Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah?

    <p>Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika hasil evaluasi Rancangan Perda disetujui?

    <p>Pemberian nomor register</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan gubernur saat mengevaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota?

    <p>Koordinasi dengan Menteri</p> Signup and view all the answers

    Perda mana yang bisa diusulkan oleh bupati/wali kota setelah dievaluasi?

    <p>Rancangan Perda kabupaten/kota</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang?

    <p>Koordinasi dengan menteri bidang tata ruang</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat mengangkat kepala Perangkat Daerah jika tidak ada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat di wilayah provinsi?

    <p>Pegawai negeri sipil dari provinsi lain</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan untuk mengangkat kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator?

    <p>Mengikuti proses seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika kepala daerah menolak untuk mengangkat kepala Perangkat Daerah hasil seleksi?

    <p>Kepala perangkat daerah kabupaten/kota diangkat oleh Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa isi dari muatan Perda yang dibentuk oleh daerah?

    <p>Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menyusun Perda?

    <p>DPRD dengan persetujuan kepala daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi asas pembentukan dan materi muatan Perda?

    <p>Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas hukum yang berkembang dalam masyarakat</p> Signup and view all the answers

    Bagaimana muatan dalam Perda dapat berisi materi lokal?

    <p>Apabila tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi syarat utama dalam pembentukan Perda?

    <p>Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dapat dilakukan oleh gubernur jika tidak menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi?

    <p>Mengajukan keberatan kepada Presiden</p> Signup and view all the answers

    Sanksi apa yang dapat diterapkan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan?

    <p>Sanksi administrasi</p> Signup and view all the answers

    Dalam situasi apakah sanksi tidak diterapkan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah?

    <p>Ketika mengajukan keberatan kepada Presiden</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika pembatalan Perda tidak diterima oleh bupati/wali kota?

    <p>Bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Presiden</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang termasuk dalam sanksi bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah terkait pajak daerah yang dibatalkan?

    <p>Pemotongan DAU dan/atau DBH</p> Signup and view all the answers

    Berapa lama waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan setelah keputusan pembatalan diterima?

    <p>14 hari</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang diberi wewenang untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi alasan penyelenggara Pemerintahan Daerah mengajukan keberatan?

    <p>Alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan</p> Signup and view all the answers

    Apa tindakan yang dapat dilakukan oleh polisi pamong praja terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran?

    <p>Melakukan tindakan penertiban non-yustisial</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil?

    <p>Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan</p> Signup and view all the answers

    Apa syarat yang harus diikuti oleh polisi pamong praja sebelum diangkat?

    <p>Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional</p> Signup and view all the answers

    Kepada siapa penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan?

    <p>Penuntut umum</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang memiliki wewenang untuk menghukum pelanggar Perda dan/atau Perkada?

    <p>Polisi pamong praja</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dilakukan Kementerian dalam mendidik polisi pamong praja?

    <p>Menyediakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat ditunjuk untuk melakukan penyidikan pelanggaran atas Perda?

    <p>Penyidik pegawai negeri sipil yang ditunjuk</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari tindakan administratif yang dilakukan oleh polisi pamong praja?

    <p>Mengatur tindakan bagi pelanggar Perda</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi alasan pembatalan Perda Kabupaten/Kota oleh gubernur?

    <p>Bertentangan dengan kesusilaan dan perundang-undangan yang lebih tinggi</p> Signup and view all the answers

    Apa konsekuensi dari pengabaian gubernur terhadap Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum?

    <p>Menteri akan membatalkan Perda tersebut</p> Signup and view all the answers

    Dalam hal siapa yang harus menghentikan pelaksanaan Perda setelah keputusan pembatalan?

    <p>Kepala daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika kepala daerah tidak mencabut Perda dalam waktu yang ditentukan setelah pembatalan?

    <p>Menteri akan membatalkan Perda tersebut</p> Signup and view all the answers

    Yang manakah di antara berikut ini yang termasuk dalam pengertian 'kepentingan umum'?

    <p>Ketertiban dan ketentraman masyarakat</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab untuk menetapkan keputusan pembatalan Perda Provinsi?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Diskriminasi terhadap suku, agama, dan ras termasuk dalam kategori apa?

    <p>Kepentingan umum yang dapat dibatalkan</p> Signup and view all the answers

    Dalam waktu berapa lama setelah keputusan pembatalan kepala daerah diharapkan untuk mencabut Perda?

    <p>7 hari</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dapat dilakukan oleh gubernur jika tidak menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi?

    <p>Mengajukan keberatan kepada Presiden</p> Signup and view all the answers

    Apa sanksi yang dikenakan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri?

    <p>Sanksi administratif dan penundaan evaluasi rancangan Perda</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat mengajukan keberatan untuk Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan?

    <p>Bupati dan wali kota</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh kepala Daerah jika mendapatkan sanksi administratif?

    <p>Tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 bulan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi tujuan utama dari pembangunan daerah menurut Pasal 258?

    <p>Meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja</p> Signup and view all the answers

    Sanksi apa yang tidak dikenakan selama penyelenggara Pemerintahan Daerah mengajukan keberatan?

    <p>Tidak ada sanksi yang dikenakan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk mencapai target pembangunan nasional?

    <p>Melakukan koordinasi teknis pembangunan dengan daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang akan terjadi jika daerah masih memberlakukan Perda tentang pajak daerah yang sudah dibatalkan?

    <p>Dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU/DBH</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah?

    <p>Bagian integral dari pembangunan nasional</p> Signup and view all the answers

    Dalam waktu berapa lama penyelenggara Pemerintahan Daerah harus mengajukan keberatan setelah keputusan pembatalan diterima?

    <p>14 hari</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dapat diartikan dengan sinkronisasi dan harmonisasi antara kementerian dan daerah?

    <p>Koordinasi untuk mencapai kesepakatan yang sama dalam pembangunan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang tidak termasuk dalam sanksi bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan?

    <p>Sanksi pemecatan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah menurut Pasal 258?

    <p>Melaksanakan tugas pemerintahan yang telah diserahkan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melakukan pengundangan Perda dalam lembaran daerah?

    <p>Sekretaris Daerah</p> Signup and view all the answers

    Kapan Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat?

    <p>Pada tanggal diundangkan</p> Signup and view all the answers

    Rancangan Perda Provinsi tentang apa yang harus mendapat evaluasi Menteri?

    <p>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang berkoordinasi dengan Menteri untuk evaluasi Rancangan Perda tentang tata ruang daerah?

    <p>Menteri yang menangani urusan tata ruang</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dilakukan gubernur saat mengevaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota?

    <p>Berkonsultasi dengan Menteri</p> Signup and view all the answers

    Dalam hal tidak terdapat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat di wilayah Daerah provinsi, siapa yang dapat mengisi jabatan kepala perangkat daerah?

    <p>Pegawai negeri sipil dari provinsi lain</p> Signup and view all the answers

    Apa yang mengikuti hasil evaluasi rancangan Perda jika disetujui?

    <p>Pemberian nomor register</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melakukan proses seleksi untuk jabatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator?

    <p>Instansi Daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang APBD?

    <p>Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> Signup and view all the answers

    Apa yang bisa terjadi jika kepala daerah menolak untuk mengangkat kepala Perangkat Daerah hasil seleksi?

    <p>Menteri mengangkat kepala Perangkat Daerah</p> Signup and view all the answers

    Rancangan Perda yang manakah yang tidak memerlukan evaluasi berikut sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota?

    <p>Rancangan Perda tentang regulasi internasional</p> Signup and view all the answers

    Apa materi yang harus dimuat dalam Perda sesuai dengan ketentuan yang ada?

    <p>Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan materi muatan Perda?

    <p>Ketentuan peraturan perundang-undangan</p> Signup and view all the answers

    Sebelum Perda ditetapkan, apa yang harus dilakukan DPRD dan kepala daerah?

    <p>Menyetujui rancangan Perda secara bersama</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dapat dimuat dalam Perda selain dari penyelenggaraan Otonomi Daerah?

    <p>Materi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap Perda?

    <p>Dilaporkan kepada polisi pamong praja</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Pengangkatan Kepala Perangkat Daerah

    • Kepala daerah mengangkat dan melantik kepala perangkat daerah hasil seleksi.
    • Jika kepala daerah menolak mengangkat, menteri mengangkat untuk provinsi, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat untuk kabupaten/kota.

    Peraturan Daerah (Perda)

    • Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
    • Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
    • Perda memuat:
      • Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
      • Penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
    • Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pembentukan Perda

    • Pembentukan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
    • Perda harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Perda dapat dibentuk secara kumulatif terbuka, meliputi:
      • Penataan kecamatan.
      • Penataan desa.
    • Rancangan Perda dapat diajukan di luar program pembentukan Perda karena alasan:
      • Mengatasi keadaan luar biasa, konflik, atau bencana alam.
      • Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain.
      • Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang dirasa mendesak.
      • Akibat pembatalan Perda oleh menteri (provinsi) atau gubernur (kabupaten/kota).
      • Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
    • Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.
    • Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

    Pembahasan dan Penetapan Perda

    • Pembahasan rancangan Perda dilakukan bersama DPRD dan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
    • Pembahasan dilakukan melalui tingkat pembicaraan.
    • Rancangan Perda yang disetujui bersama diajukan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

    Pengundangan Perda

    • Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh sekretaris daerah.
    • Perda mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Perda.

    Evaluasi Rancangan Perda

    • Rancangan Perda provinsi mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus dievaluasi Menteri.
    • Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus dievaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
    • Hasil evaluasi yang disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

    Pembatalan Perda

    • Menteri dapat membatalkan Perda provinsi, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat membatalkan Perda kabupaten/kota.
    • Jika penyelenggara pemerintahan daerah tidak menerima keputusan pembatalan, dapat diajukan keberatan kepada presiden (provinsi) atau menteri (kabupaten/kota).

    Sanksi Pembatalan Perda

    • Penyelenggara pemerintahan daerah yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan dikenai sanksi.
    • Sanksi berupa:
      • Sanksi administratif.
      • Sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.
    • Sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan kepada kepala daerah dan anggota DPRD selama 3 bulan.

    Penegakan Perda dan Perkada

    • Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Polisi pamong praja diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.
    • Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
    • Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik PNS.
    • Penyidikan terhadap pelanggaran Perda dilakukan oleh pejabat penyidik.
    • Penyidik PNS dapat ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
    • Penyidik PNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

    Pengisian Jabatan Kepala Perangkat Daerah

    • Dalam hal di wilayah Provinsi tidak ada PNS yang memenuhi syarat, kepala perangkat daerah kabupaten/kota dapat diisi oleh PNS dari Provinsi lain.
    • Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi, sesuai dengan proses seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai ASN.
    • Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah hasil seleksi.
    • Menteri akan mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah provinsi jika kepala daerah menolak mengangkat dan/atau melantiknya.
    • Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota jika kepala daerah menolak mengangkat dan/atau melantiknya.

    Perda

    • Daerah membentuk Perda untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
    • Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
    • Perda memuat materi muatan tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
    • Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Asas Pembentukan Perda

    • Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Pengundangan Perda

    • Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
    • Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.
    • Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

    Evaluasi Rancangan Perda

    • Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.
    • Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

    Pembatalan Perda

    • Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
    • Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
    • Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota jika gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkannya.
    • Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
    • Kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan.
    • Kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan.

    Keberatan atas Keputusan Pembatalan Perda

    • Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima jika penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak menerima keputusan pembatalan.
    • Bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima jika penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak menerima keputusan pembatalan.

    Sanksi atas Pelanggaran Perda

    • Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan dikenai sanksi.
    • Sanksi yang diberikan meliputi sanksi administratif dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.
    • Sanksi administratif dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 bulan.
    • Sanksi tidak diterapkan jika penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan.
    • Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

    Pembangunan Daerah

    • Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
    • Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
    • Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

    Koordinasi Teknis Pembangunan

    • Koordinasi teknis pembangunan dilakukan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
    • Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan melalui forum koordinasi teknis antar kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    UU 23-2014 Pasal 236-257 PDF

    Description

    Quiz ini membahas tentang pengangkatan kepala perangkat daerah dan proses pembentukan peraturan daerah. Anda akan belajar bagaimana kepala daerah melantik perangkatnya serta bagaimana Perda diatur dan dibentuk. Ini penting untuk memahami otonomi daerah di Indonesia.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser