pasal 1 - 10
74 Questions
1 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Siapa yang bertanggung jawab untuk pengawasan teknis di tingkat provinsi?

  • Bupati
  • DPRD
  • Gubernur
  • Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian (correct)

    • Apa yang termasuk dalam pengawasan umum di tingkat kabupaten/kota?

  • Pelayanan publik di tingkat nasional
  • Pengawasan sumber daya manusia
  • Pengawasan keuangan daerah (correct)
  • Pengawasan teknis infrastruktur

    • Apa saja yang diawasi dalam pengawasan umum menurut pasal yang telah dijelaskan?

  • Pemantauan layanan publik dan lembaga Negara
  • Pengembangan SDM dan kebijakan daerah
  • Pembangunan daerah dan kepegawaian pada Perangkat Daerah (correct)
  • Kemandirian daerah dan kerjasama internasional

    • Siapa yang melaksanakan pengawasan umum di tingkat kabupaten/kota?

    <p>Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Fungsi apa yang tidak termasuk dalam pengawasan umum menurut ketentuan yang ada?

    <p>Audit keuangan internal</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab atas pembinaan umum untuk provinsi?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam pembinaan umum untuk kabupaten/kota?

    <p>Pembagian urusan pemerintahan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melakukan pembinaan teknis di daerah provinsi?

    <p>Menteri teknis</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan tugas pembinaan kepegawaian pada Perangkat Daerah?

    <p>Pengawasan kinerja pegawai</p> Signup and view all the answers

    Apa peran gubernur dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah?

    <p>Sebagai wakil pemerintah pusat</p> Signup and view all the answers

    Apa yang bukan merupakan bagian dari pembinaan umum menurut ketentuan?

    <p>Pembangunan daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus pembinaan teknis di kabupaten/kota?

    <p>Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang membantu gubernur dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Perangkat gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari fasilitasi yang dilakukan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian?

    <p>Meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> Signup and view all the answers

    Pada aspek apa saja fasilitasi dapat dilakukan menurut ketentuan?

    <p>Pada perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.</p> Signup and view all the answers

    Apa bentuk-bentuk pembinaan yang dapat dilakukan oleh Menteri dan menteri teknis?

    <p>Fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang berperan sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan pemerintah daerah?

    <p>Gubernur.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan bimbingan teknis dalam konteks pembinaan pemerintah daerah?

    <p>Pendampingan praktis untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan tugas.</p> Signup and view all the answers

    Bagaimana menteri melaksanakan kewenangan pembinaan yang berkaitan dengan pembinaan teknis?

    <p>Dengan mengadakan koordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam kegiatan fasilitasi menurut ketentuan yang berlaku?

    <p>Pemberdayaan Pemerintahan Daerah, penguatan kapasitas, dan bimbingan teknis.</p> Signup and view all the answers

    Siapakah yang bertanggung jawab untuk menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan?

    <p>Menteri sesuai dengan kewenangannya</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam penelitian dan pengembangan menurut pasal yang ada?

    <p>Penerapan dan perekayasaan</p> Signup and view all the answers

    Dalam hal apa kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan?

    <p>Sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan?

    <p>Dikoordinasikan kepada Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari penelitian dan pengembangan dalam konteks pemerintah daerah?

    <p>Meningkatkan kualitas kebijakan dan program</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan?

    <p>Kementerian yang relevan</p> Signup and view all the answers

    Bagaimana cara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan?

    <p>Melalui kerja sama antar lembaga</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah?

    <p>Hasil penelitian dan pengembangan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan kerja sama antar kementerian dalam konteks pendidikan dan pelatihan?

    <p>Kegiatan yang saling mendukung dan berkoordinasi</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan utama dari konsultasi yang diatur dalam Pasal 5?

    <p>Mendapatkan petunjuk dan pendapat terhadap masalah pemerintah daerah.</p> Signup and view all the answers

    Bagaimana hasil konsultasi yang dilakukan secara langsung harus dituliskan?

    <p>Dalam berita acara hasil konsultasi.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menyelenggarakan konsultasi untuk pemerintah daerah provinsi menurut Pasal 5?

    <p>Menteri dan menteri teknis atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah setelah hasil konsultasi diterima?

    <p>Menindaklanjuti melalui penyempurnaan dan/atau penyesuaian kebijakan daerah.</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang termasuk dalam pendidikan dan pelatihan menurut Pasal 6?

    <p>Pendidikan dan pelatihan teknis serta fungsional substantif pemerintahan.</p> Signup and view all the answers

    Apa maksud dari pelatihan kepemimpinan dalam konteks pendidikan dan pelatihan pemerintahan?

    <p>Mengembangkan kemampuan komunikasi dan manajerial bagi pemimpin pemerintah.</p> Signup and view all the answers

    Manakah yang bukan merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 6?

    <p>Pelatihan teknis di bidang kesehatan.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan konsultasi untuk pemerintah daerah kabupaten/kota?

    <p>Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan pengawasan teknis di tingkat provinsi?

    <p>Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian teknis</p> Signup and view all the answers

    Yang mana di bawah ini bukan merupakan komponen dari pengawasan umum di tingkat provinsi?

    <p>Pembangunan infrastrukutral</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan umum di tingkat kabupaten/kota?

    <p>Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Fungsi pengawasan teknis mencakup aspek-aspek berikut, kecuali?

    <p>Penyusunan anggaran daerah</p> Signup and view all the answers

    Yang manakah dari berikut ini termasuk dalam pengawasan umum di pemerintahan daerah?

    <p>Pengawasan terhadap kepala daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari penetapan Peraturan Pemerintah ini?

    <p>Menjamin kepastian hukum atas sanksi administratif</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diatur dalam Pasal 353 yang disebutkan dalam peraturan ini?

    <p>Sanksi administratif</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang memiliki peran dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Menteri dan kepala lembaga nonkementerian</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan pembinaan teknis dalam konteks peraturan ini?

    <p>Penetapan standar pelayanan publik</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang menjadi dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan ini?

    <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang berperan dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan?

    <p>Menteri Pendidikan Nasional</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan konsultasi dalam Pasal 5?

    <p>Pertemuan antara pejabat daerah dan masyarakat</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi tujuan utama dari konsultasi yang diatur dalam Pasal 5?

    <p>Mendapatkan pertimbangan dalam permasalahan mendesak</p> Signup and view all the answers

    Apa yang bukan merupakan fokus dari bimbingan teknis dalam pembinaan pemerintah daerah?

    <p>Pembentukan lembaga baru</p> Signup and view all the answers

    Bagaimana hasil konsultasi yang dilakukan tidak langsung harus dituliskan?

    <p>Dalam surat jawaban</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan konsultasi untuk pemerintah daerah kabupaten/kota?

    <p>Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat</p> Signup and view all the answers

    Apa jenis pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk dalam Pasal 6?

    <p>Pendidikan dan pelatihan manajemen risiko</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan hasil konsultasi?

    <p>Menindaklanjuti dengan penyempurnaan kebijakan daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi cakupan pendidikan dan pelatihan dalam Pasal 6?

    <p>Pelatihan kepemimpinan dan teknis</p> Signup and view all the answers

    Dalam konsultasi, hasil yang dilakukan secara langsung harus dituangkan dalam bentuk apa?

    <p>Berita acara</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ada?

    <p>Menteri dan kementerian terkait</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menetapkan standar dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan di tingkat kementerian?

    <p>Menteri yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah?

    <p>Pengkajian, penerapan, dan evaluasi kebijakan</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan utama dilakukannya fasilitasi oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah?

    <p>Meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> Signup and view all the answers

    Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan antar lembaga?

    <p>Melalui hubungan kerja sama lintas sektoral dan penugasan</p> Signup and view all the answers

    Apa bentuk kegiatan dari fasilitasi yang dilakukan pemerintah pusat untuk daerah?

    <p>Pemberdayaan Pemerintahan Daerah</p> Signup and view all the answers

    Menurut aturan tersebut, apa peran kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam pendidikan dan pelatihan?

    <p>Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan dikoordinasikan kepada menteri</p> Signup and view all the answers

    Dalam aspek apa saja fasilitasi dapat dilakukan menurut ketentuan yang ada?

    <p>Perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan</p> Signup and view all the answers

    Apa dasar yang digunakan untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah?

    <p>Hasil penelitian dan pengembangan</p> Signup and view all the answers

    Siapakah yang melakukan penguatan kapasitas pemerintahan daerah?

    <p>Menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan bimbingan teknis dalam konteks pembinaan pemerintah daerah?

    <p>Pendampingan langsung kepada pegawai</p> Signup and view all the answers

    Apa fokus dari standardisasi program pendidikan dan pengembangan yang ditetapkan oleh Menteri?

    <p>Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan kementerian dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan?

    <p>Mengkoordinasikan dengan lembaga lain sesuai dengan peraturan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diperoleh daerah dari pelaksanaan fasilitasi yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan penyelenggaraan pemerintahan?

    <p>Peningkatan kualitas layanan publik</p> Signup and view all the answers

    Apa saja bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dalam penelitian dan pengembangan?

    <p>Kerja sama antar kementerian/lembaga dan perguruan tinggi</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan koordinasi antara menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian?

    <p>Kelancaran komunikasi dan pengambilan keputusan</p> Signup and view all the answers

    Dalam hal pembinaan umum, apa yang menjadi titik fokus menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian?

    <p>Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    • Provinsi: Dilakukan oleh Menteri (pembinaan umum) dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (pembinaan teknis).
    • Kabupaten/Kota: Dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

    Pembinaan Umum

    • Meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerja sama daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan DPRD, dan bentuk pembinaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Pembinaan Teknis

    • Dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan kabupaten/kota.

    Peranan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

    • Gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas pembinaan di daerah.
    • Jika Gubernur tidak mampu atau tidak melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian akan mengambil alih tanggung jawab pembinaan, dengan koordinasi bersama Gubernur.

    Koordinasi Pembinaan

    • Menteri berkoordinasi dengan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

    Bentuk Pembinaan

    • Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

    Fasilitasi

    • Dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    • Dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    • Meliputi kegiatan pemberdayaan pemerintahan daerah, penguatan kapasitas, dan bimbingan teknis.
    • Dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana atau pendampingan.

    Konsultasi

    • Dilakukan untuk memperoleh petunjuk, pertimbangan, atau pendapat terhadap permasalahan di daerah yang mendesak atau menyangkut kepentingan masyarakat luas.
    • Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
    • Hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara atau surat jawaban.
    • Konsultasi di Provinsi diselenggarakan oleh Menteri dan Menteri Teknis/ Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
    • Konsultasi di Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Gubernur.
    • Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyempurnaan atau penyesuaian kebijakan.

    Pendidikan dan Pelatihan

    • Dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah.
    • Meliputi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri, kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, kepamongprajaan, teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga, dan pelatihan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Pendidikan dan pelatihan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kementerian, sementara di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
    • Kerjasama dapat terjalin antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan dan pelatihan lain.

    Penelitian dan Pengembangan

    • Bertujuan meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    • Termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.
    • Dapat dilakukan melalui kerja sama antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan lain.
    • Hasil penelitian dan pengembangan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    • Provinsi: Dilakukan oleh Menteri (pengawasan umum) dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (pengawasan teknis).
    • Kabupaten/Kota: Dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.

    Pengawasan Umum

    • Meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerja sama daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan DPRD, dan bentuk pengawasan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Aturan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    • Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemberian sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    • Aturan ini juga merinci tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

    Pengertian Pembinaan dan Pengawasan

    • Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
    • Pengawasan adalah upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bentuk Pembinaan

    • Fasilitasi: Memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

      • Bentuk fasilitasi meliputi:
        • Pemberdayaan Pemerintahan Daerah.
        • Penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah.
        • Bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah.

    • Konsultasi: Mendapatkan petunjuk, pertimbangan, atau pendapat terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendesak.

      • Konsultasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
      • Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyempurnaan dan/atau penyesuaian kebijakan.

    • Pendidikan dan Pelatihan: Memperkuat kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah.

      • Pendidikan dan pelatihan meliputi:
        • Pelatihan teknis dan fungsional substansif pemerintahan dalam negeri.
        • Pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.
        • Pelatihan kepamongprajaan.
        • Pelatihan teknis dan fungsional substansif kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.

    • Penelitian dan Pengembangan: Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

      • Termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.
      • Hasil penelitian dan pengembangan menjadi dasar perumusan kebijakan.

    Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    • Pengawasan untuk pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
      • Provinsi:
        • Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri.
        • Pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non-kementerian.
      • Kabupaten/Kota:
        • Pengawasan umum dan teknis dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
    • Pengawasan umum: meliputi:
      • Pembagian urusan pemerintahan.
      • Kelembagaan daerah.
      • Kepegawaian pada Perangkat Daerah.
      • Keuangan daerah.
      • Pembangunan daerah.
      • Pelayanan publik di daerah.
      • Kerja sama daerah.
      • Kebijakan daerah.
      • Kepala daerah dan DPRD.
      • Bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Pembinaan Umum dan Teknis

    • Menteri melakukan pembinaan umum dan teknis.
    • Kementerian teknis/kepala lembaga pemerintah non-kementerian melakukan pembinaan teknis.
    • Koordinasi dilakukan antara Menteri dan Kementerian teknis/kepala lembaga pemerintah non-kementerian.

    Standardisasi dan Sertifikasi

    • Menteri menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan umum.
    • Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non-kementerian menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    PP 12-2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PDF

    Description

    Quiz ini membahas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi pembinaan umum dan teknis oleh Menteri dan Gubernur. Anda akan mengetahui peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan serta berbagai urusan pemerintahan yang terkait. Uji pengetahuan Anda tentang struktur dan proses pemerintahan daerah ini.

    More Like This

    Local Government Administration
    10 questions

    Local Government Administration

    EverlastingGothicArt avatar
    EverlastingGothicArt
    Local Government Code of 1991 (RA 7160) Quiz
    10 questions

    Local Government Code Quiz: RA 7160 Insights

    HottestMetonymy avatar
    HottestMetonymy
    Local Government Units and Their Centers
    46 questions

    Local Government Units and Their Centers

    TrendyTimpani avatar
    TrendyTimpani
    Wakil Kepala Daerah Provinsi
    41 questions

    Wakil Kepala Daerah Provinsi

    SelfRespectLife4547 avatar
    SelfRespectLife4547
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser