Wakil Kepala Daerah Provinsi
41 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang dimaksud dengan wakil kepala daerah untuk provinsi?

  • Wakil wali kota
  • Wakil bupati
  • Wakil rakyat
  • Wakil gubernur (correct)

    • Siapa yang melantik wakil kepala daerah?

  • Kepala daerah
  • DPRD
  • Gubernur
  • Pejabat yang melantik (correct)

    • Salah satu tugas kepala daerah adalah:

  • Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat (correct)
  • Mewakili daerah hanya di dalam pengadilan
  • Menetapkan APBD tanpa persetujuan DPRD
  • Mengangkat wakil kepala daerah secara sepihak

    • Apa isi dari sumpah/janji wakil kepala daerah?

    <p>Memenuhi kewajiban sebagai wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya</p> Signup and view all the answers

    Wakil kepala daerah dapat ditunjuk untuk:

    <p>Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menjadi wakil Pemerintah Pusat di Daerah provinsi?

    <p>Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diatur dalam Pasal 5 tentang kekuasaan pemerintahan?

    <p>Presiden memegang kekuasaan sesuai UUD 1945</p> Signup and view all the answers

    Apa asas yang mendasari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah?

    <p>Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah?

    <p>Presiden dan menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan?

    <p>Presiden</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota?

    <p>Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan?

    <p>Kebijakan Pemerintah Pusat</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang termasuk dalam parameter keuangan Daerah?

    <p>Pengelolaan keuangan dan aset Daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang tidak termasuk dalam parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan?

    <p>Kapasitas pengeluaran pemerintah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus disertakan dalam persyaratan administratif untuk Daerah provinsi?

    <p>Persetujuan DPRD provinsi induk dengan gubernur</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang mengusulkan pembentukan Daerah Persiapan?

    <p>Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar untuk membentuk Daerah Persiapan?

    <p>Persyaratan dasar kewilayahan</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat?

    <p>Menilai persyaratan dasar kewilayahan dan administratif</p> Signup and view all the answers

    Dokumen apa yang diperlukan untuk Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota?

    <p>Keputusan musyawarah Desa</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam persyaratan administratif untuk Daerah kabupaten/kota?

    <p>Persetujuan DPRD provinsi dengan gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi fokus utama dari kapasitas pendapatan asli Daerah induk?

    <p>Jumlah pajak yang diterima</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang mengangkat kepala daerah persiapan provinsi?

    <p>Presiden</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat setelah persetujuan DPR dan DPD?

    <p>Tim kajian independen</p> Signup and view all the answers

    Berapa lama jangka waktu Daerah Persiapan ditetapkan?

    <p>3 tahun</p> Signup and view all the answers

    Dari mana sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal?

    <p>Dari kombinasi beberapa sumber</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang mengangkat kepala daerah persiapan kabupaten/kota?

    <p>Menteri atas usul gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan?

    <p>Hasil konsultasi tim kajian</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan jika usulan pembentukan Daerah Persiapan tidak memenuhi syarat?

    <p>Tidak ada tindakan lebih lanjut</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diatur dalam peraturan pemerintah terkait kepala daerah persiapan?

    <p>Persyaratan kepala daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi sumber pendapatan lain untuk Daerah Persiapan?

    <p>Sumber pendapatan yang sah</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah?

    <p>Tim kajian independen</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang mengusulkan penggabungan daerah kabupaten/kota?

    <p>Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dilakukan Pemerintah Pusat setelah menerima usulan penggabungan daerah?

    <p>Melakukan penilaian terhadap persyaratan administratif</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika usulan penggabungan daerah memenuhi persyaratan administratif?

    <p>Pembentukan tim kajian independen</p> Signup and view all the answers

    Apa tugas dari tim kajian independen?

    <p>Melakukan kajian terhadap persyaratan kapasitas daerah</p> Signup and view all the answers

    Hasil konsultasi tim kajian independen digunakan sebagai pertimbangan untuk apa?

    <p>Pembentukan undang-undang mengenai penggabungan daerah</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menyampaikan hasil penilaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat?

    <p>Pemerintah Pusat</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dipenuhi sebelum gubernur dapat mengusulkan penggabungan daerah provinsi?

    <p>Memenuhi persyaratan administratif</p> Signup and view all the answers

    Bagaimana penggabungan daerah provinsi diusulkan?

    <p>Secara bersama oleh gubernur daerah yang digabungkan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan jika usulan penggabungan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan?

    <p>Melakukan revisi dan mengajukan kembali</p> Signup and view all the answers

    Apa peran Dewan Perwakilan Daerah dalam proses penggabungan daerah?

    <p>Menyetujui atau menolak usulan penggabungan</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    • Undang-Undang ini mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
    • Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
    • Asas otonomi daerah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    • Undang-Undang ini mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
    • Undang-Undang ini memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah.
    • Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan.
    • Undang-Undang ini memperhatikan hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta potensi dan tantangan persaingan global.

    Ketentuan Umum

    • Pemerintah Pusat merujuk pada Presiden Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri.
    • Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
    • Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala daerah.
    • Dewan perwakilan rakyat Daerah disingkat sebagai DPRD.
    • Urusan pemerintahan adalah kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
    • Otonomi Daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat.
    • Desentralisasi berarti penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat ke daerah otonom.
    • Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur atau instansi vertikal.
    • Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan.
    • Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan.

    Pembagian Wilayah Negara

    • Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota.
    • Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan/desa.

    Kekuasaan Pemerintahan

    • Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    • Presiden dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.
    • Pemerintah Pusat mengatur kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.
    • Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah.
    • Presiden bertanggung jawab atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

    Klasifikasi Urusan Pemerintahan

    • Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
    • Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (misalnya: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama).
    • Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota (misalnya: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta sosial).
    • Urusan pemerintahan umum (misalnya: urusan pemerintahan yang terkait kesejahteraan masyarakat, kerukunan, dan integrasi kebangsaan).

    Daerah Otonom

    • Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.
    • Daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

    Pengkajian Undang-Undang

    • Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pembagian wilayah, urusan pemerintahan, keuangan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PDF

    Description

    Quiz ini menguji pemahaman mengenai wakil kepala daerah untuk provinsi. Pertanyaan mencakup pengertian, pelantikan, tugas, serta isi sumpah wakil kepala daerah. Uji pengetahuanmu tentang peran penting ini dalam struktur pemerintahan daerah.

    More Like This

    Provincial Challenge
    3 questions

    Provincial Challenge

    RemarkableReasoning avatar
    RemarkableReasoning
    Provincial Magistrates
    8 questions

    Provincial Magistrates

    PurePrudence avatar
    PurePrudence
    Powers and Duties of Provincial Governors
    6 questions

    Powers and Duties of Provincial Governors

    PeaceableDiopside avatar
    PeaceableDiopside
    Provincial Offences Act – Part I Quiz
    46 questions

    Provincial Offences Act – Part I Quiz

    CostSavingGladiolus avatar
    CostSavingGladiolus
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser