Wakil Kepala Daerah Provinsi

Daerah provinsi memiliki status ganda sebagai Daerah dan Wilayah Administratif. Gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat dan mengelola urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi.

Daerah kabupaten/kota juga memiliki status ganda sebagai Daerah dan Wilayah Administratif, dengan bupati/wali kota bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum di wilayah tersebut.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945.

Kekuasaan pemerintahan Presiden diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menteri membantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan tertentu. Mereka bertanggung jawab atas bidang tugas tertentu.

Urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonstrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah, dekonstrasi menyerahkan tugas dari pusat ke daerah, dan tugas pembantuan diberikan kepada daerah.

Pemerintah pusat memiliki peran dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja daerah, sedangkan pengawasan memastikan bahwa daerah menjalankan tugas sesuai aturan.

Parameter keuangan Daerah yang mencakup kapasitas pendapatan asli Daerah induk, potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, jumlah pegawai ASN di Daerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan.

Persyaratan administratif untuk pembentukan Daerah Persiapan provinsi, yang meliputi persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi induk.

Persyaratan administratif untuk pembentukan Daerah Persiapan kabupaten/kota, yang meliputi keputusan musyawarah Desa, persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD provinsi.

Proses pengajuan usulan pembentukan Daerah Persiapan kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, dan DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan administratif.

Penilaian oleh Pemerintah Pusat terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan administratif untuk pembentukan Daerah Persiapan.

Hasil penilaian pemenuhan persyaratan pembentukan Daerah Persiapan disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI.

Proses pemaparan hasil penilaian oleh Pemerintah Pusat kepada DPR RI dan DPD RI untuk mendapatkan persetujuan pembentukan Daerah Persiapan.

Persetujuan DPR RI dan DPD RI merupakan langkah terakhir untuk menyelesaikan proses pembentukan Daerah Persiapan.

Wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Wakil gubernur untuk provinsi, wakil bupati untuk kabupaten, dan wakil wali kota untuk kota.

Wakil kepala daerah dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Kepala daerah bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, memelihara ketertiban masyarakat, menyusun anggaran, dan mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan.

Kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pembentukan Daerah Persiapan yang memenuhi syarat dasar kewilayahan dan administratif, melibatkan persetujuan DPR RI dan DPRD RI, serta pembentukan tim kajian independen.

Tim yang bertugas melakukan kajian terhadap kapasitas Daerah Persiapan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Hasil kajian tim independen yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk dikonsultasikan dengan DPR RI dan DPRD RI.

Dasar untuk menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR RI dan DPRD RI.

Penetapan Daerah Persiapan secara resmi melalui peraturan pemerintah.

Periode waktu Daerah Persiapan sebelum menjadi daerah otonom, biasanya selama 3 tahun.

Pimpinan Daerah Persiapan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan.

Pejabat pemerintah sipil yang menjabat sebagai Kepala Daerah Persiapan provinsi, ditunjuk oleh Presiden atas usulan Menteri.

Pejabat pemerintah sipil yang menjabat sebagai Kepala Daerah Persiapan kabupaten/kota, ditunjuk oleh Menteri atas usulan Gubernur.

Sumber pendanaan untuk menjalankan pemerintahan di Daerah Persiapan.

Pembentukan undang-undang mengenai penggabungan daerah kabupaten/kota, melibatkan beberapa pihak seperti gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Gubernur mengajukan usulan penggabungan daerah kabupaten/kota ke pemerintah pusat, DPR RI dan DPD RI setelah memenuhi syarat administratif.

Syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum usulan penggabungan daerah kabupaten/kota diajukan.

Evaluasi terhadap persyaratan kapasitas daerah dilakukan oleh tim kajian independen, untuk memastikan kesiapan daerah yang akan digabung.

Hasil evaluasi oleh tim kajian independen disampaikan ke pemerintah pusat, kemudian dikonsultasikan kepada DPR RI dan DPD RI.

Proses pengabungan daerah provinsi dilakukan dengan melibatkan gubernur kedua daerah yang akan digabung, pemerintah pusat, DPR RI dan DPD RI.

Pembentukan undang-undang mengenai penggabungan daerah provinsi, yang dilakukan bersama oleh gubernur kedua daerah yang akan digabung, pemerintah pusat, DPR RI dan DPD RI.

Persyaratan administratif yang wajib dipenuhi sebelum usulan penggabungan daerah provinsi diajukan.

Evaluasi terhadap persyaratan kapasitas daerah provinsi untuk memastikan kesiapan daerah yang akan digabung.