UUD 45 MC

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang menjadi dasar negara Republik Indonesia menurut UUD 1945?

Ketuhanan Yang Maha Esa (correct)

Persatuan Indonesia (correct)

Kemanusiaan yang komprehensif

Pemenuhan hak asasi manusia

Siapa yang berhak menciptakan dan mengatur pemerintah negara Indonesia?

Rakyat (correct)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat

Berapa kali Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang dalam waktu lima tahun?

Dua kali

Sekali

Tiga kali

Sekali dalam lima tahun (correct)

Apa tujuan dari pembentukan pemerintah negara Indonesia?

Melindungi seluruh rakyat Indonesia Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan 'negara hukum' dalam konteks UUD 1945?

Negara yang semua tindakan berlandaskan hukum Signup and view all the answers

Dasar demi kesejahteraan umum dalam pemerintah negara Indonesia meliputi apa?

Kesejahteraan ekonomi dan sosial Signup and view all the answers

Apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan UUD 1945?

Perdamaian abadi Signup and view all the answers

Apa ciri khas bentuk negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945?

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Signup and view all the answers

Siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara?

Presiden Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18?

Mengatur urusan pemerintahan sendiri Signup and view all the answers

Apa yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan pasal 18B?

Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya dalam konteks pemerintah daerah?

Pemerintahan daerah berhak mengatur sendiri kecuali dalam urusan tertentu Signup and view all the answers

Siapa yang bertindak sebagai Kepala Pemerintah Daerah di provinsi?

Gubernur Signup and view all the answers

Apa yang menjadi ciri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum Signup and view all the answers

Bagaimana hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur?

Dengan undang-undang Signup and view all the answers

Apa yang diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara?

Diatur dalam undang-undang Signup and view all the answers

Siapa yang memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan?

Dewan Perwakilan Rakyat Signup and view all the answers

Di mana Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan?

Di ibukota negara Signup and view all the answers

Apa fungsi utama Kekuasaan Kehakiman?

Menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum Signup and view all the answers

Siapa yang mengusulkan calon Hakim Agung?

Komisi Yudisial Signup and view all the answers

Apa wewenang Mahkamah Agung berkaitan dengan peraturan perundang-undangan?

Mengadili pada tingkat kasasi Signup and view all the answers

Apa yang menjadi syarat bagi Hakim Agung?

Memiliki pengalaman di bidang hukum Signup and view all the answers

Apa yang diatur dalam Undang-Undang terkait dengan badan peradilan?

Susunan dan kedudukan badan peradilan Signup and view all the answers

Apa sifat dari Komisi Yudisial?

Sifat mandiri Signup and view all the answers

Apa yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan?

Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan dan korupsi Signup and view all the answers

Siapa yang berwenang untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden?

Dewan Perwakilan Rakyat Signup and view all the answers

Berapa jumlah dukungan minimal anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diperlukan untuk mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi?

2/3 dari jumlah anggota Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi setelah menerima permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat?

Memeriksa dan memutus dalam waktu sembilan puluh hari Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum?

Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan 'perbuatan tercela' dalam konteks pemberhentian Presiden?

Tindakan yang dapat merugikan nama baik negara Signup and view all the answers

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Presiden didasarkan pada apa?

Kewajiban konstitusi Signup and view all the answers

Apa konsekuensi jika Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden?

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan pemberhentian Signup and view all the answers

Siapa yang berwenang mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar?

Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Signup and view all the answers

Apa syarat minimum jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus hadir untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar?

2/3 dari jumlah anggota Signup and view all the answers

Di mana perubahan Undang-Undang Dasar banyak dibahas dan diputuskan?

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Signup and view all the answers

Apa yang terjadi dengan lembaga negara yang ada sebelum diadakan lembaga baru sesuai Undang-Undang Dasar?

Lembaga negara tetap berfungsi Signup and view all the answers

Apa batas waktu pembentukan Mahkamah Konstitusi menurut pasal peralihan?

17 Agustus 2003 Signup and view all the answers

Apa yang harus dicantumkan dalam usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar?

Bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya Signup and view all the answers

Apa persyaratan untuk menyetujui perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar?

Lebih dari 50% ditambah satu anggota Signup and view all the answers

Apa yang tidak dapat dilakukan perubahan terkait dengan bentuk Negara Republik Indonesia?

Tidak dapat dilakukan perubahan Signup and view all the answers

Siapa yang mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara?

Undang-undang Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan otonomi pemerintah daerah menurut Pasal 18?

Kewenangan penuh pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan Signup and view all the answers

Bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat berhubungan dalam hal keuangan?

Diatur secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang Signup and view all the answers

Siapa yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Melalui pemilihan umum Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika pemerintah daerah tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan?

Peraturan daerah akan dibatalkan Signup and view all the answers

Apa yang diatur oleh undang-undang terkait hubungan antara pemerintah pusat dan satuan-satuan daerah yang bersifat khusus?

Pengakuan dan penghormatan terhadap daerah berstatus khusus Signup and view all the answers

Apa yang menjadi kewenangan menteri-menteri negara berdasarkan Pasal 17?

Mengatur urusan di kementerian masing-masing Signup and view all the answers

Kepala Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh siapa?

Masyarakat melalui pemilihan umum Signup and view all the answers

Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang?

Presiden Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat jika rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden?

Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu Signup and view all the answers

Apa fungsi utama yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat?

Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal situasi genting?

Mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya Signup and view all the answers

Apa yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari haknya?

Hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat Signup and view all the answers

Berdasarkan kewenangannya, rancangan undang-undang harus disetujui dalam jangka waktu berapa hari setelah disetujui bersama?

30 hari Signup and view all the answers

Dalam situasi apa Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang?

Dalam hal kegentingan yang memaksa Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan jika Peraturan Pemerintah tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat?

Harus dicabut Signup and view all the answers

Apa yang menjadi syarat agar Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat?

Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Signup and view all the answers

Berapa jumlah dukungan minimal anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diperlukan untuk mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi?

2/3 dari jumlah anggota Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi setelah menerima permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat?

Memeriksa dan mengadili paling lama sembilan puluh hari Signup and view all the answers

Apa konsekuensi jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum?

Dewan Perwakilan Rakyat akan mengupayakan sidang paripurna Signup and view all the answers

Apa yang menjadi hak setiap orang terkait perlindungan dari penyiksaan?

Hak untuk bebas dari penyiksaan Signup and view all the answers

Untuk pelanggaran hukum apa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan?

Korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya Signup and view all the answers

Apa yang diperlukan agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap Presiden?

Mendapatkan mayoritas suara di DPR Signup and view all the answers

Apa yang termasuk dalam hak untuk hidup sejahtera menurut Pasal 28H?

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan 'perbuatan tercela' dalam konteks pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden?

Tindakan moral yang dipandang rendah oleh masyarakat Signup and view all the answers

Apa yang tidak termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun?

Hak untuk mengumpulkan harta Signup and view all the answers

Siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia?

Pemerintah dan negara Signup and view all the answers

Apa yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden?

Meminta pendapat Mahkamah Konstitusi Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif?

Melindungi orang dari perlakuan yang bersifat tidak adil Signup and view all the answers

Apa yang menjadi hak setiap orang terkait identitas budaya?

Hormat dan pengakuan terhadap identitas budaya Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan oleh setiap orang dalam konteks kehidupan bermasyarakat menurut Pasal 28J?

Menghormati hak asasi manusia orang lain Signup and view all the answers

Apa yang menjadi hak setiap orang terkait jaminan sosial?

Hak atas jaminan sosial untuk pengembangan diri secara utuh Signup and view all the answers

Apa yang menjadi syarat bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk dapat dipilih?

Dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum Signup and view all the answers

Berapa jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi?

Sama untuk setiap provinsi Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah terkait rancangan undang-undang?

Mengajukan dan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang kepada DPR Signup and view all the answers

Apa yang diatur oleh undang-undang mengenai anggota Dewan Perwakilan Daerah?

Syarat dan tata cara pemberhentiannya harus diatur dalam undang-undang Signup and view all the answers

Apa yang diatur dalam pasal mengenai pengawasan oleh Dewan Perwakilan Daerah?

Pengawasan pelaksanaan anggaran, pajak, pendidikan, dan agama Signup and view all the answers

Berapa kali Dewan Perwakilan Daerah harus bersidang dalam setahun?

Sekali Signup and view all the answers

Apa yang menjadi wewenang Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan otonomi daerah?

Mengusulkan dan ikut membahas rancangan undang-undang terkait otonomi daerah Signup and view all the answers

Apa hubungan antara jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat?

Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Signup and view all the answers

Study Notes

Pembukaan

Menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
Rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Tuhan dan keinginan luhur untuk hidup bebas.
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia disusun dalam bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan:
- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Bab I: Bentuk dan Kedaulatan

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia adalah negara hukum

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara.
Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 7A: Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR:
- Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
- Jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B: Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, dengan terlebih dahulu meminta pemeriksaan ke Mahkamah Konstitusi:
- Untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat.
- Usul pemberhentian hanya dapat diajukan dengan dukungan minimal 2/3 anggota DPR hadir dalam sidang paripurna.
- Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dalam waktu paling lama 90 hari.
- Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Tidak ada poin kunci yang terdapat dalam Bab IV mengenai Dewan Pertimbangan Agung dalam bagian teks yang diberikan

Bab V: Kementerian Negara

Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara
Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang.

Bab VI: Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.
Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah sendiri yang diatur oleh undang-undang.
Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintah daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
Pemerintah daerah diberi otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A: Hubungan Wewenang

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B: Satuan Pemerintahan Daerah

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 23F: Badan Pemeriksa Keuangan

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G: Badan Pemeriksa Keuangan

BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dalam undang-undang.

Bab IX: Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A: Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap úndang-undang, dan memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
Hakim Agung harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung.
Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B: Komisi Yudisial

Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim

Pasal 36C: Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang

Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR.
Setiap usul perubahan harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR.
Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan minimal 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.

Aturan Peralihan

Semua peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku hingga diganti oleh yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini.
Semua lembaga negara yang ada tetap berfungsi dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar hingga diganti oleh yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini.
Mahkamah Konstitusi dibentuk paling lambat pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk, semua kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Aturan Tambahan

MPR memiliki tugas untuk meninjau kembali materi dan status hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR untuk diputuskan dalam sidang MPR tahun 2003.
Perubahan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 2002

Perubahan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 pada Sidang Tahunan MPR dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden selama masa jabatannya.
Pemberhentian dapat dilakukan oleh MPR atas usulan DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan, korupsi, suap, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.
Pemberhentian juga dapat dilakukan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Usulan pemberhentian dari DPR kepada MPR harus melalui proses pemeriksaan dan putusan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus kasus tersebut paling lama 90 hari setelah menerima permintaan DPR.
Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.

Dewan Pertimbangan Agung

Bab IV UUD 1945 mengatur mengenai Dewan Pertimbangan Agung (DPA), namun tidak dijelaskan secara rinci tentang fungsi dan kewenangan DPA.

Kementerian Negara

Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

Pemerintah Daerah

Pasal 18 UUD 1945 mengatur mengenai pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi provinsi, kabupaten, dan kota.
Setiap wilayah memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.
Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintahan daerah masing-masing.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur sebagai urusan Pemerintah Pusat dalam undang-undang.
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.
Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 18A UUD 1945 mengatur tentang pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.
Hubungan wewenang diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya diatur secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Satuan Pemerintahan Khusus

Pasal 18B UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-undang.

Masyarakat Hukum Adat

Pasal 18B UUD 1945 juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19 UUD 1945 mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.
Susunan DPR diatur dalam undang-undang.
DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Kewenangan DPR

Pasal 20 UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Jika tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang DPR tersebut.
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
Jika Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang dalam waktu 30 hari setelah persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Fungsi DPR

Pasal 20A UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Selain hak yang diatur dalam pasal lain UUD 1945, DPR memiliki hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan anggota DPR diatur dalam undang-undang.

Hak Anggota DPR

Pasal 21 UUD 1945 menyatakan bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Pasal 22 UUD 1945 mengatur mengenai Perppu sebagai pengganti undang-undang dalam keadaan kegentingan yang memaksa.
Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.
Jika tidak disetujui, Perppu tersebut harus dicabut.

Tata Cara Pembentukan Undang-Undang

Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang.

Pemberhentian Anggota DPR

Pasal 22B UUD 1945 mengatur tentang pemberhentian anggota DPR dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 22C UUD 1945 mengatur mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sama dan tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.
DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Susunan dan kedudukan DPD diatur dalam undang-undang.

Kewenangan DPD

Pasal 22D UUD 1945 mengatur kewenangan DPD.
DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.
DPD menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pemberhentian Anggota DPD

Pasal 22D ayat (4) UUD 1945 mengatur tentang pemberhentian anggota DPD dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Hak Asasi Manusia

Pasal 28G UUD 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM).
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 28H UUD 1945 mengatur mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia yang Tidak Dapat Dikurangi

Pasal 28I UUD 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Kewajiban Menghormati HAM Orang Lain

Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quiz ini membahas tentang kemerdekaan dan bentuk negara Republik Indonesia. Materi mencakup prinsip-prinsip kedaulatan, hak asasi rakyat, serta struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Uji pengetahuan Anda tentang nilai-nilai dasar yang mendasari negara kita.

UUD 45 MC

Choose a study mode

Podcast

Questions and Answers

Apa yang menjadi dasar negara Republik Indonesia menurut UUD 1945?

Siapa yang berhak menciptakan dan mengatur pemerintah negara Indonesia?

Berapa kali Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang dalam waktu lima tahun?

Apa tujuan dari pembentukan pemerintah negara Indonesia?

Apa yang dimaksud dengan 'negara hukum' dalam konteks UUD 1945?

Dasar demi kesejahteraan umum dalam pemerintah negara Indonesia meliputi apa?

Apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan UUD 1945?

Apa ciri khas bentuk negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945?

Siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara?

Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18?

Apa yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan pasal 18B?

Apa yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya dalam konteks pemerintah daerah?

Siapa yang bertindak sebagai Kepala Pemerintah Daerah di provinsi?

Apa yang menjadi ciri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Bagaimana hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur?

Apa yang diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara?

Siapa yang memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan?

Di mana Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan?

Apa fungsi utama Kekuasaan Kehakiman?

Siapa yang mengusulkan calon Hakim Agung?

Apa wewenang Mahkamah Agung berkaitan dengan peraturan perundang-undangan?

Apa yang menjadi syarat bagi Hakim Agung?

Apa yang diatur dalam Undang-Undang terkait dengan badan peradilan?

Apa sifat dari Komisi Yudisial?

Apa yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan?

Siapa yang berwenang untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden?

Berapa jumlah dukungan minimal anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diperlukan untuk mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi?

Apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi setelah menerima permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat?

Apa yang terjadi jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum?

Apa yang dimaksud dengan 'perbuatan tercela' dalam konteks pemberhentian Presiden?

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Presiden didasarkan pada apa?

Apa konsekuensi jika Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden?

Siapa yang berwenang mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar?

Apa syarat minimum jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus hadir untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar?

Di mana perubahan Undang-Undang Dasar banyak dibahas dan diputuskan?

Apa yang terjadi dengan lembaga negara yang ada sebelum diadakan lembaga baru sesuai Undang-Undang Dasar?

Apa batas waktu pembentukan Mahkamah Konstitusi menurut pasal peralihan?

Apa yang harus dicantumkan dalam usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar?

Apa persyaratan untuk menyetujui perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar?

Apa yang tidak dapat dilakukan perubahan terkait dengan bentuk Negara Republik Indonesia?

Siapa yang mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara?

Apa yang dimaksud dengan otonomi pemerintah daerah menurut Pasal 18?

Bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat berhubungan dalam hal keuangan?

Siapa yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

Apa yang terjadi jika pemerintah daerah tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan?

Apa yang diatur oleh undang-undang terkait hubungan antara pemerintah pusat dan satuan-satuan daerah yang bersifat khusus?

Apa yang menjadi kewenangan menteri-menteri negara berdasarkan Pasal 17?

Kepala Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh siapa?

Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang?

Apa yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat jika rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden?

Apa fungsi utama yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat?

Apa yang harus dilakukan oleh Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal situasi genting?

Apa yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari haknya?

Berdasarkan kewenangannya, rancangan undang-undang harus disetujui dalam jangka waktu berapa hari setelah disetujui bersama?

Dalam situasi apa Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang?

Apa yang harus dilakukan jika Peraturan Pemerintah tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat?

Apa yang menjadi syarat agar Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat?

Berapa jumlah dukungan minimal anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diperlukan untuk mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi?

Apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi setelah menerima permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat?

Apa konsekuensi jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum?

Apa yang menjadi hak setiap orang terkait perlindungan dari penyiksaan?

Untuk pelanggaran hukum apa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan?

Apa yang diperlukan agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap Presiden?

Apa yang termasuk dalam hak untuk hidup sejahtera menurut Pasal 28H?

Apa yang dimaksud dengan 'perbuatan tercela' dalam konteks pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden?

Apa yang tidak termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun?

Siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia?

Apa yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden?

Apa yang dimaksud dengan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif?

Apa yang menjadi hak setiap orang terkait identitas budaya?

Apa yang dilakukan oleh setiap orang dalam konteks kehidupan bermasyarakat menurut Pasal 28J?

Apa yang menjadi hak setiap orang terkait jaminan sosial?

Apa yang menjadi syarat bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk dapat dipilih?

Berapa jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi?

Apa yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah terkait rancangan undang-undang?

Apa yang diatur oleh undang-undang mengenai anggota Dewan Perwakilan Daerah?