Kisi-Kisi AAS Pancasila Kelas XI

Suatu sistem nilai dan keyakinan yang menjadi dasar suatu masyarakat atau kelompok.

Ideologi yang menerima kritik dan perubahan dan memungkinkan adanya dialog.

Ideologi yang menolak masukan dari luar dan tidak memungkinkan adanya kritik atau perubahan.

Nilai-nilai dalam Pancasila dapat dibagi menjadi idealis, normatif, dan realistis.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik suatu negara.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia.

Cara Pancasila diterapkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.

Komponen-komponen yang membentuk suatu ideologi, seperti tujuan, prinsip, dan nilai.

Sistem pengaturan dan penempatan peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatannya, mulai dari yang tertinggi hingga terendah.

Lembaga yang berwenang membuat dan mengesahkan undang-undang, seperti DPR dan Presiden.

Tahapan yang dilalui dalam pembuatan undang-undang, diawali dari inisiatif hingga pengesahan.

Tahap-tahap pembuatan dan pengesahan Tata Tertib MPR.

Lembaga yang berwenang membuat dan menetapkan Peraturan Daerah, seperti DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota.

Aturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang.

Jenis hubungan antarperaturan, seperti pelengkap, penjabaran, dan perubahan.

Situasi ketika peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak selaras.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Badan yang merumuskan dan mengesahkan undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Prinsip-prinsip yang mengatur tingkatan dan hubungan antar berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Aturan hukum yang lebih baru berlaku dan menggantikan aturan hukum yang lebih lama.

Menghindari konflik antar peraturan, memastikan kejelasan hukum, dan menjaga kesatuan hukum di Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai undang-undang dasar tertinggi, di bawahnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

Terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi dan hukum lainnya.

Memeriksa dan mengidentifikasi mengapa peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan hukum atau prinsip-prinsip hukum lainnya.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk merubah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan hukum.

Tindakan atau cara berperilaku yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam lingkungan keluarga.

Tindakan atau cara berperilaku yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah.

Tindakan atau cara berperilaku yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Tindakan atau cara berperilaku yang melanggar aturan dan norma yang berlaku di lingkungan tertentu.