Keputusan Menteri Sosial 2021

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Mengapa dibutuhkan data terpadu untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial?

Sebagai dasar bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (correct)

Untuk meningkatkan pendapatan negara.

Untuk mempercepat program pembangunan infrastruktur.

Agar masyarakat bisa berpartisipasi lebih aktif.

Apa yang menjadi dasar untuk memperbaharui Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2021?

Perubahan kepemimpinan daerah.

Adanya kasus kemiskinan baru.

Perbaikan data dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan. (correct)

Penambahan jumlah penduduk.

Apa tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019?

Mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Menyusun data yang lebih akurat di Indonesia. (correct)

Meningkatkan kerjasama internasional.

Menetapkan organisasi kementerian negara.

Apa nomor undang-undang yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial?

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Signup and view all the answers

Apa isi dari Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014?

Program penanggulangan kemiskinan. Signup and view all the answers

Siapa yang menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru?

Menteri Sosial Republik Indonesia. Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan untuk mencapai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan?

Melakukan perbaikan data secara reguler. Signup and view all the answers

Apa yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019?

Penerapan satu data untuk seluruh pemangku kepentingan. Signup and view all the answers

Apa saja sumber data yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?

Data dari pemerintah daerah dan bank penyalur bantuan sosial Signup and view all the answers

Untuk apa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan?

Sebagai basis data untuk pelaksanaan program kesejahteraan sosial Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan data lengkap by name by address?

Data yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagai data tunggal Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh pihak yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis Signup and view all the answers

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat diakses sesuai dengan?

Ketentuan peraturan perundang-undangan Signup and view all the answers

Apa yang termasuk dalam data yang sedang dalam proses perbaikan?

Data non-penyaluran bantuan sosial Signup and view all the answers

Siapa yang dibebani semua pembiayaan terkait Keputusan Menteri ini?

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Signup and view all the answers

Data mana yang sudah digunakan dalam penyaluran bantuan sosial di Provinsi Papua?

Data lengkap by name by address Signup and view all the answers

Apa yang terjadi pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2021?

Keputusan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Signup and view all the answers

Kapan Keputusan Menteri Sosial yang baru mulai berlaku?

Sejak ditetapkan pada 31 Mei 2021. Signup and view all the answers

Apa ketentuan yang berlaku jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan?

Kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Signup and view all the answers

Siapa yang menetapkan Keputusan Menteri Sosial ini?

Tri Rismaharini. Signup and view all the answers

Siapa saja yang menerima salinan Keputusan Menteri ini?

32 menteri dan pejabat penting lainnya. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan?

Diperbaiki sebagaimana mestinya. Signup and view all the answers

Apakah yang menjadi fokus utama dari Keputusan Menteri Sosial ini?

Peningkatan kesejahteraan sosial. Signup and view all the answers

Siapa yang menandatangani Keputusan Menteri Sosial tersebut?

Tri Rismaharini. Signup and view all the answers

Apa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru pada tanggal 31 Mei 2021?

Data baru berjumlah 140.483.575 jiwa Signup and view all the answers

Peraturan Menteri Sosial manakah yang terakhir diubah yang terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial?

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 Signup and view all the answers

Apa tujuan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017?

Menetapkan pedoman umum verifikasi dan validasi data Signup and view all the answers

Berapa jumlah jiwa yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tertera pada keputusan terbaru?

140.483.575 jiwa Signup and view all the answers

Apa yang menjadi fokus utama dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019?

Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial Signup and view all the answers

Apa yang ditetapkan dalam Diktum KEDUA mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?

Data termasuk berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2021 Signup and view all the answers

Peraturan apa yang menjadi dasar pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebelum Peraturan Nomor 5 Tahun 2019?

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 Signup and view all the answers

Berapa kali Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 telah diubah sebelum edisi terakhirnya?

Tiga kali Signup and view all the answers

Study Notes

Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/2021

Penetapan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru.
Tujuan utama adalah untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dasar Pertimbangan

Data terpadu yang akurat diperlukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Perlu pembaruan dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2021 untuk memperbaiki data dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan.
Penggunaan data harus sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia.

Isi Utama Keputusan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru berjumlah 140.483.575 jiwa.
Termasuk data dari pemerintah daerah, bank penyalur bantuan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.

Penggunaan Data

Data ini sebagai basis pelaksanaan program kesejahteraan sosial oleh kementerian dan pemerintah daerah.
Data memuat informasi lengkap by name by address, telah diverifikasi dan validasi.
Beberapa data menggunakan penyaluran bantuan sosial di Provinsi Papua, Papua Barat, dan komunitas adat terpencil.

Akses dan Pelaporan

Data dapat diakses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengguna data wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Sosial.

Pembiayaan dan Implementasi

Semua pembiayaan terkait keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan, akan diperbaiki sesuai prosedur.

Pencabutan Keputusan Sebelumnya

Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku saat ini.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quiz ini menguji pengetahuan tentang Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 40/HUK/2021 mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Uji pemahaman Anda terhadap kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pada 31 Mei 2021. Pelajari implikasi dari data terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.