Jenis-Jenis Kekuasaan Negara Menurut John Locke

Macam-Macam Kekuasaan Negara

• Kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif (menurut John Locke).
• Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
• Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
• Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu

• Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
• Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
• Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pembagian Kekuasaan di Indonesia

• Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

• Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
• Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
• Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
• Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
• Kekuasaan eksaminatif/inspektif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
• Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

• Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.