Quiz dan Flashcards Anti Korupsi Kelas 8B

Study Notes

Korupsi berasal dari kata "corrumpere" yang berarti "menghancurkan"
Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain maupun negara
Definisi korupsi menurut ahli:
- David Chalmers: tindakan manipulasi dan keputusan keuangan yang membahayakan ekonomi
- J.J Senturia: penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi
- Syed husein: Tindakan penyuapan/bribery, pemerasan/extortion, dan nepotisme
- Transparency International: Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan dan keuntungan pribadi

Robert Merton: Teori Means-End Scheme, korupsi merupakan perilaku akibat tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma
Emile Durkheim: Teori Solidaritas Sosial, watak manusia bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya
Jack Bologne: GONE Theory, korupsi terkait faktor Greeds, Opportunity, Needs, dan Exposure

Faktor internal:
- Aspek perilaku individu (tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, malas bekerja keras)
- Aspek sosial
Faktor eksternal:
- Sikap masyarakat terhadap korupsi
- Ekonomi
- Politik
- Organisasi

Pada perekonomian mikro:
- Menurunnya kualitas taraf hidup rakyat
- Meningginya pengeluaran masyarakat
- Tingkat kesehatan memburuk
- Pola pengeluaran meninggi
Pada perekonomian makro:
- Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional
- Meningkatnya inflasi
- Nilai tukar mata uang rupiah merosot
- Semakin rendah kinerja investasi/perbankan nasional

Pencegahan dan penindakan korupsi dengan koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengadilan
Subjek pemberantas korupsi (PP 71 2000): aparat pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan mahasiswa

Nilai menurut KPK: Jujur, Adil, Disiplin, Mandiri, Berani
Nilai luhur: Agama, Pancasila, UUD 1945
Teori pendidikan, psikologi, sosbud: Pengalaman + intervensi = perilaku berkarakter

Akuntabilitas: kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja
Transparansi: mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh publik
Kewajaran/fairness: untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik seperti markup atau yang lainnya
Kebijakan: mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat
Kontrol kebijakan: partisipasi (kontrol terhadap kebijakan), oposisi (menawarkan alternatif kebijakan), revolusi (mengganti yang tidak sesuai)

Penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB 9 Desember 2004
Langkah selanjutnya di tahun 2004-2009 Rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN-PK)
Pembentukan Lembaga Independen Anti Korupsi: Di Indonesia KPK
Pencegahan korupsi di sektor publik: mewajibkan pejabat publik untuk mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah menjabat
Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat: memberi hak pada masyarakat untuk mendapat akses terhadap informasi kebijakan pemerintah

Percepatan kepastian perizinan sumber daya alam
Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan
Pemanfaatan data beneficial ownership (BO) untuk penangan perkara, perizinan, dan pengadaan barang atau jasa
Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
Penguatan implentasi pengadaan abrang, jasa, pembayaran elektronik
Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada PNBP dan cukai

Faktor internal:
- Sifat tamak
- Moral yang kurang kuat
- Gaya hidup konsumtif
- Malas bekerja keras
Faktor eksternal:
- Faktor politik
- Faktor hukum
- Faktor ekonomi dan birokrasi
- Faktor organisasi

Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman, tiket, fasilitas dll secara cuma-cuma diterima baik di dalam maupun luar negeri dengan atau tanpa sarana elektronik
Landasan hukum gratifikasi: UU RI No 20 Th 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Th 1999 Pasal 12B dan 12C
Contoh gratifikasi:
- Pemberian pinjaman barang kepada pejabat/PNS cuma-cuma
- Pemberian tiket perjalanan untuk dinas/pribadi cuma-cuma
- Pemberian tiket perjalanan oleh pihak ketiga untuk dinas/pribadi cuma-cuma