Sistem Pelayanan Kesehatan_IKM 2024 PDF

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN Materi kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Global FKM UNDIP SEMARANG  Merupakan bagian / Sub Sistem dari Sistem Kesehatan.  Sistem kesehatan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai subsistem kesehatan yang saling berinter...

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN Materi kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Global FKM UNDIP SEMARANG  Merupakan bagian / Sub Sistem dari Sistem Kesehatan.  Sistem kesehatan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai subsistem kesehatan yang saling berinteraksi dan bekerja secara internal untuk mencapai tujuan tertentu.  Building Block Sistem Kesehatan merupakan 6 komponen yang membentuk sistem Kesehatan nasional  Sistem kesehatan juga dapat diartikan sebagai organisasi, lembaga, dan sumber daya yang memberikan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.  Setiap negara mengembangkan system Kesehatan nasional, yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.  Penyelenggaraan Sistem Kesehatan diwujudkan dalam 4 fungsi dengan Pemberian layanan 4 FUNGSI 3 TUJUAN Kesehatan, Penyediaan sumber daya, Pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan system Kesehatan demi mewujudkan kesejahteraan Tujuan sistem Kesehatan adalah tercapai nya Masyarakat yang sehat, secara fair dalam kontribusi pembiayaan dan dengan layanan Kesehatan yang Responsif Sistem Pelayanan Kesehatan Adalah : serangkaian organisasi, institusi, dan sumber daya yang dirancang untuk memberikan layanan kesehatan kepada Pelayanan Kesehatan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk Menurut Levey dan Loomba meningkatkan kesehatan individu dan Setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau populasi melalui pencegahan, diagnosis, secara bersama-sama dalam suatu organisasi pengobatan, rehabilitasi, serta pemeliharaan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, kesehatan. Sistem ini mencakup rumah mencegah dan menyembuhkan penyakit serta sakit, klinik, puskesmas, tenaga medis, obat- memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, obatan, dan berbagai infrastruktur lainnya. kelompok ataupun masyarakat. JENIS PELAYANAN KESEHATAN (Levey & Loomba)  Pengorganisasian pelayanan PELAYANAN KESEHATAN  Ruang lingkup kegiatan (HEALTH SERVICES)  Sasaran pelayanan kesehatan PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN KEDOKTERAN MASYARAKAT (MEDICAL (PUBLIC HEALTH SERVICES) SERVICES) Perbedaan Pelayanan Kedokteran VS Pelayanan KesMas Pelaksana tenaga medis Tenaga pelaksana ahli kesehatan masyarakat Untuk penyembuhan Fokus pada pencegahan penyakit Sasaran perorangan / keluarga Sasaran utama masyarakat Pendekatan Pro Aktif Pendekatan Reaktif Fokus pada efisiensi Kurang perhatikan efisiensi Berupaya menarik perhatian masyarakat Tidak boleh menarik perhatian Mengorganisir masyarakat dgn dukungan UU Fungsi perorangan & terikat dgn UU Tanggung jawab pada masyarakat Penghasilan dari imbal jasa Pendanaan dr pemerintah & partisipasi Tanggung jawab pada penderita swasta Tidak dapat memonopoli, ada persaingan Dapat memonopoli upaya kesehatan Syarat Pelayanan Kesehatan 1. Tersedia & berkesinambungan (Available & continue) 2. Dapat diterima & wajar (Acceptable) 3. Mudah dicapai ( Accesible) 4. Mudah dijangkau (Affordable) 5. Bermutu (Quality) Jenis Pelayanan Kesehatan Upaya meningkatkan kesehatan dan mencegah Promotif penyakit. Pencegahan penyakit melalui vaksinasi, skrining, Preventif dan edukasi kesehatan. Pengobatan dan intervensi medis untuk penyakit Kuratif atau kondisi kesehatan yang sudah ada. Layanan pemulihan pasca penyakit atau Rehabilitatif kecacatan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas hidup. Pelayanan Kesehatan menerapkan prinsip pencegahan Setiap Upaya Kesehatan pada dasarnya adalah mencegah kondisi untuk tidak menjadi lebih buruk sehingga semua pelayanan Kesehatan merupakan aksi preventif Permasalahan pelayanan kesehatan  Keterbatasan Dana & Sumber Daya Distribusi & Akses yang Tidak Merata  Pembiayaan yg tidak mencukupi, shg  Faskes tidak tersedia di semua wilayah -> tenaga, sarana dan prasarana serta DaCil Gal Tas (Daerah Terpencil Tertinggal peralatan kurang, sehingga system Perbatasan) pelayanan Kesehatan tidak mampu memberikan layanan yang bermutu  Kecenderungan YanKes di perkotaan  Biaya Kesehatan yg Tinggi Kekurangan Tenaga Kesehatan  Layanan Kesehatan sekunder &  Terbatasnya jumlah Nakes, banyak nakes tersier berteknologi tinggi cenderung yang enggan di tugaskan di daerah mahal  Terdapat kelompok Masyarakat yg tidak mampu, perlu penjaminan oleh pemerintah. Permasalahan pelayanan kesehatan  Kualitas Pelayanan yang Belum  Terkotak-kotaknya pelayanan Memadai Kesehatan  Fragmented health services, karena  Layanan belum memenuhi standar munculnya spesialisasi dan sub  Kekurangan alat, SDM dan spesialis layanan manajemen yg belum baik  Layanan belum terselenggara dengan terpadu  Masalah Administratif & Birokrasi  Berubahnya sifat pelayanan  Prosedur dan tata cara pelayanan Kesehatan belum tertata, memperlambat  Layanan Kesehatan dikelola sebagai bisnis, orientasi layanan dapat pelayanan bergeser ke arah komersialisasi  Pencatatan Pelaporan yg belum  Hubungan pasien dg provider bergeser terkelola dgn baik. sbg provider & konsumen Pelayanan Kesehatan Menyeluruh dan terpadu Pendekatan dalam sistem kesehatan yang mengintegrasikan berbagai layanan dan aspek kesehatan untuk memberikan perawatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan efektif bagi individu maupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa ada pengabaian aspek penting dalam kesehatannya, serta dengan koordinasi yang baik antar berbagai layanan dan tingkat perawatan. Mencakup semua jenis Layanan : Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif Tingkatan Pelayanan Kesehatan Strata 3 Tertiary health services adalah pelayanan Strata 2 kesehatan yang bersifat lebih komplek, butuh Strata 1 Secondary health services IPTEK yg tinggi. (yankes lanjut) Primary health services, - Bersifat rawat inap (In yankes yg bersifat pokok patient services) - Diselenggarakan oleh (basic health services), tenaga-tenaga - Dibutuhkan tenaga-tenaga subspesialis yang sangat dibutuhkan spesialis. oleh sebagian besar masya rakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. - Bersifat pelayanan rawat jalan (ambulatory/ out patient services) RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN Refferal System MASALAH KESEHATAN MASALAH KESEHATAN Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yg MASALAH KEDOKTERAN MASYARAKAT mengatur pelimpahan tugas & tanggung jawab pelayanan kesehatan, baik kasus penyakit atau masalah kesehatan secara RUJUKAN KESEHATAN RUJUKAN MEDIK timbal balik baik vertikal maupun horizontal atas dasar kemampuan pelayanan. TEKNOLOGI PENDERITA SARANA PENGETAHUAN OPERASIONAL BAHAN LABORATORIUM 1) Dari sudut pemerintah sebagai penentu kebijakan  Membantu penghematan dana, penyediaan SDM & sarana layanan sesuai tingkatan  Memperjelas sistem pelayanan, terdapat hubungan kerja antara sarana yg ada  Mempermudah administrasi pelayanan 2) Dari sudut masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan  Meringankan biaya layanan, menghindari pengulangan layanan  Mempermudah pemanfaatan layanan 3) Dari sudut kalangan kesehatan sebagai penyelenggaraan pelayanan Kesehatan  Meringankan beban tugas tenaga Kesehatan  Memperjelas jenjang karier tenaga kesehatan  Meningkatkan Kerjasama antara sarana pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)  Primary Health Care The WHO Executive Council first proposed the concept of primary health care through a study in January 1975 which outlined seven principles that governments should follow to improve the quality of healthcare: 1. Providing healthcare that are easily accessible in the community 2. Involving local communities in health efforts 3. Optimizing local community resilience in health issues 4. Ensuring the availability of health promotive, preventive and curative efforts in a health service 5. Providing human resources who are trained to provide health services closest to the community 6. Providing an environment that supports health efforts closest to the community 7. Integrating public healthcare with other sectors of life.  Primary Health Care ( PHC ) Pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri (self reliance) dan menentukan nasib sendiri (self determination).  Batasan Definisi Layanan Primer Merupakan tempat bagi pasien dengan masalah kesehatan yang luas Gate keeper bagi pasien ketika memasuki sistem kesehatan Memfasilitasi hubungan antara klinisi dan pasien/ keluarga/komunitas keterlibatan dalam pengambilan keputusan Pelayanan Promotif dan preventive Membutuhkan tim profesi kesehatan(dokter, perawat, asisten) yang memiliki kemampuan biomedik dan kompetensi sosial Membutuhkan sumberdaya dan investasi yang cukup  Keterkaitan PHC dengan Pelayanan Kesehatan UKW UKM Pembangunan nasional Tersier berwawasan kesehatan (Sub-Sp) Air bersih & Sanitasi (pertanian, transportasi, Gizi masyarakat Sekunder Pendidikan Kesehatan industri, makanan, dll) (Yankes Spesialistis) Tata ruang alam – Surveilans penyakit manusia & kegiatannya Pencegahan primer & Pencegahan primer Primer sekunder (Yankes Primer mampu mengatasi sebagian besar kebutuhan kesehatan individu & keluarga) Kontak pertama ke SISTEM pelayanan kedokteran Individu & Keluarga UKW = Upaya Kesehatan Wilayah UKM= Upaya Kesehatan Masyarakat UKP UKP = Upaya Kesehatan Perseorangan UKM UKW Copy By IDI 23013  PHC Harus Memiliki 8 Elemen Essensial 1. Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan panyakit serta pengendaliannya. 2. Peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi 3. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar 4. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB 5. Imunisasi terhadap Penyakit – penyakit Infeksi Utama 6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Endemik Setempat 7. Pengobatan Penyakit Umum dan Ruda Paksa 8. Penyediaan Obat–obat Esensial  PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PILAR I: Reformasi Cakupan Semesta  JKN PILAR II: Reformasi Pelayanan Kesehatan - PHC PILAR III: Reformasi Kebijakan Publik PILAR IV: Reformasi Kepemimpinan PEMERATAAN PENEKANAN MENGGUNAKAN MELIBATKAN MELIBATKAN UPAYA PADA UPAYA TEKNOLOGI TEPAT PERAN SERTA KERJASAMA LS KESEHATAN PREVENTIF GUNA MASYARAKAT 6  Pelayanan Kedokteran Pelayanan kedokteran adalah pelayanan Kebijakan pemerintah di suatu negara kesehatan yang bertujuan untuk dalam mengatur peran pelayanan kedokteran mempengaruhi system mendiagnosis, mengobati, dan mengelola pelayanan yg diselenggarakan. penyakit atau kondisi kesehatan pasien dan keluarganya. Pada negara yang membatasi peran swasta, umumnya negara sosialis, maka tidak ditemui keragaman. Pelayanan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok dalam satu Negara yang memberikan ruang swasta untuk berperan, maka pelayanan organisasi Kesehatan. Fasilitas kesehatan kedokteran akan banyak variasi, dan seperti klinik, rumah sakit, atau praktik umumnya akan lebih memberikan pilihan pribadi. ketersediaan bagi Masyarakat Layanan kedokteran swasta akan Fokusnya adalah pada perawatan medis berusaha memenuhi kebutuhan dan individual, baik itu untuk penyembuhan tuntutan Masyarakat, untuk dapat menjaga penyakit atau perawatan berkelanjutan kelangsungan operasionalnya. untuk kondisi kronis.  Jenis Pelayanan Kedokteran Berdasar Jumlah Berdasar Kategori Berdasar Jenis pengelola Layanan Layanan Dokter Praktek Individu Pelayanan rawat Jalan Satu jenis layanan Solo practice, oleh Ambulatory care: Umum / Spesialis seorang dokter, umum Poliklinik, balai atau spesialis pengobatan, praktek Beberapa jenis Praktek kelompok dokter, Puskesmas layanan Grup dokter membentuk Pelayanan Rawat Inap Satu Kelompok : RSIA praktek Bersama, bisa Hospitalization : Rumah Layanan kedokteran satu jenis layanan, atau Sakit, Klinik Ranap, lengkap / menyeluruh beberapa dokter dg Puskemas Ranap, Balai (RSU) layanan bermacam- Bersalin. macam.  Jenis Pelayanan Kedokteran Berdasar Peranan dalam Berdasar Aplikasi IPTEK Penyembuhan Tradisional Berhubungan Langsung Belum berdasarkan IPTEK: dukun, paraji, Penyembuhan penyakit (Clinical care), tabib, sinse (Saat ini tdk diakui sbg yang dilaksanakan praktek dokter, klinik Layanan Kedokteran) dan rumah sakit Modern Tidak berhubungan Langsung Layanan mengaplikasikan IPTEK seperti Non clinical services, pelayanan penunjang layanan kedokteran yang dikenal saat ini. spt Laboratorium, Radiologi, Apotik.  Pelayanan Rawat Jalan Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Karakteristik Pasien datang ke fasilitas Tidak Memerlukan Perawatan Inap. kesehatan untuk mendapatkan Fokus pada Penanganan dan Diagnosis diagnosis, pengobatan, atau Dapat Dilakukan di Berbagai Jenis tindak lanjut dari kondisi Fasilitas Kesehatan medisnya dan kemudian pulang setelah menerima layanan Biaya Lebih Terjangkau tersebut pada hari yang sama.  Pelayanan Rawat Jalan Bentuk Layanan Jenis Layanan Rajal Rajal oleh Klinik rumah sakit  Konsultasi Dokter Layanan Gawat Darurat (Emergency)  Pemberian Obat dan Perawatan Layanan Rajal Paripurna, Sesuai Sederhana kebutuhan pasien  Pemeriksaan Laboratorium dan Layanan Rujukan Radiologi Layanan bedah jalan (ambulatory  Fisioterapi dan Rehabilitasi surgery services)  Pemeriksaan Kesehatan Berkala Rajal oleh klinik non RS/Mandiri Klinik mandiri praktek dokter Klinik institusi  Pelayanan Rumah Sakit Fasilitas kesehatan yang terorganisasi secara profesional oleh tenaga medis dan non-medis, serta peralatan medis yang diperlukan untuk memberikan pelayanan perawatan menginap bagi pasien di bawah supervisi dokter. Lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh. Pelayanan yang diberikan rumah sakit meliputi: Rawat inap, Rawat jalan, Gawat darurat Rumah sakit juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. 1) Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif Menyediakan fasilitas dan tenaga profesional untuk mendiagnosis dan merawat pasien yang menderita berbagai jenis penyakit atau kondisi medis. 2) Pelayanan Promotif dan Preventif meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan, melalui penyuluhan kesehatan, vaksinasi, dan program pemeriksaan kesehatan rutin. Upaya preventif, pencegahan penyebaran penyakit menular melalui isolasi pasien, program imunisasi, dan kampanye kesehatan masyarakat. 3) Pusat Rujukan dan Penelitian Medis Menjadi pusat rujukan yang memerlukan penanganan lebih lanjut atau spesialisasi tertentu. Tempat penelitian medis dan pengembangan teknologi kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menemukan pengobatan baru. 4) Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah sakit menyediakan unit gawat darurat (UGD) yang beroperasi 24 jam untuk menangani kasus- kasus darurat seperti kecelakaan, serangan jantung, dan kondisi medis kritis lainnya yang membutuhkan penanganan cepat. 5) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Menjadi tempat pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan paramedis, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. RS bekerja sama dgn fakultas kedokteran atau institusi pendidikan untuk melatih mahasiswa kedokteran dan profesi kesehatan lain.  Berdasar Jenis Layanan Berdasar Kepemilikan RS Umum (RSU) RS Pemerintah Memberikan layanan berbagai jenis Dimiliki dan dikelola pemerintah (Pusat, penyakit dan kondisi Kesehatan baik Propinsi, Kabupaten/Kota) fisik maupun mental/Jiwa. Melayani seluruh lapisan Masyarakat RS Khusus (RSK) dan Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan untuk jenis penyakit atau RS Swasta organ tertentu atau kondisi medis Dimiliki dan dikelola swasta (Yayasan, spesifik, RS Paru, RS Jiwa) PT) sebagai Lembaga usaha RS Pendidikan Terkait dg PT/Universitas Pendidikan Kedokteran/Kesehata  Memiliki layanan kesehatan terlengkap dan sejumlah dokter spesialis serta subspesialis yang luas. Rumah sakit ini juga biasanya rumah sakit RS Kelas A pendidikan. Menjadi pusat rujukan RS lainya, RSUP Dr Kariadi, RSUP Dr Cipto Mangunkusumo Jumlah TT 300 Memiliki layanan Kesehatan lengkap dengan dokter spesialis luas serta subspesialis terbatas, menjadi rujukan di wilayah RS Kelas B propinsi. Ex:RSUD Dr Sutomo, RSUD Dr Muwardi, RSWN, RS Telogorejo. Jumlah TT 200 Memiliki layanan kesehatan dasar serta beberapa spesialis dasar seperti bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak. Di RS Kelas C wilayah Kabupaten/kota. Jumlah TT 100 Menyediakan layanan kesehatan terbatas, biasanya lebih kecil dibandingkan tipe lain. Fungsinya lebih pada perawatan primer dan RS Kelas D rujukan dari puskesmas ke rumah sakit dengan tingkat layanan lebih tinggi. Jumlah TT 50  Pengorganisasian Rumah Sakit 1) Direksi/Manajemen Tim manajemen tertinggi yang bertanggung jawab atas operasional keseluruhan rumah sakit, termasuk Direktur utama, Direktur pelayanan medis, Direktur keuangan, dan Direktur SDM. Mereka menetapkan kebijakan, mengelola sumber daya, membawahi bidangnya dan mengawasi kinerja rumah sakit. 2) Dewan Pengawas Bertugas mengawasi pelaksanaan manajemen rumah sakit agar sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. 3) Tenaga Medis dan Kesehatan Dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, dan berbagai tenaga medis lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. 4) Tenaga Non-Medis Administrasi, staf IT, staf kebersihan, keamanan, dan logistik yang mendukung operasional rumah sakit dari segi manajemen dan pelayanan non-medis.  Unit/Bidang di Rumah Sakit 1) Bidang Pelayanan Medis Terdiri dari berbagai unit spesialisasi, seperti bedah, penyakit dalam, anak, kebidanan, dan radiologi. Setiap departemen memiliki tim dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan spesialisasi masing-masing. 2) Unit Gawat Darurat (UGD) Bagian penting dalam rumah sakit yang bertanggung jawab untuk menangani kasus darurat medis, seperti kecelakaan, serangan jantung, atau kondisi kritis lainnya. 3) Poliklinik Layanan rawat jalan yang mencakup berbagai klinik spesialisasi untuk pasien yang tidak memerlukan rawat inap. 4) Instalasi Rawat Inap Bagian yang menyediakan layanan bagi pasien dengan perawatan menginap. 5) Fasilitas Penunjang Seperti laboratorium, radiologi, farmasi, dan fisioterapi yang mendukung layanan diagnostik dan pengobatan, termasuk Pengelola Sistem Informasi. 6) Unit Administrasi dan Keuangan Mengelola keuangan, pembiayaan, serta klaim asuransi atau jaminan kesehatan pasien.  Isu penting dalam perumahsakitan Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Tenaga Kesehatan Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan Distribusi Rumah Sakit yang Tidak Merata Kualitas dan Keselamatan Pelayanan Kesehatan Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Rumah Sakit Isu Manajemen dan Kepemimpinan Rumah Sakit Tantangan dalam Menghadapi Pandemi dan Krisis Kesehatan Isu Regulasi dan Kebijakan Kepuasan dan Persepsi Masyarakat terhadap Layanan Rumah Sakit PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Pelayanan kesehatan masyarakat adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup populasi melalui pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta pengendalian faktor risiko lingkungan dan perilaku. Pelayanan kesehatan masyarakat (public health services) mencakup segala upaya yang dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan populasi melalui berbagai intervensi dan program yang dirancang untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia harapan hidup, dan mempromosikan perilaku serta lingkungan yang sehat. Fokusnya adalah populasi, bukan individu, dengan tujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan semua orang dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal.  Meningkatkan kesehatan populasi secara keseluruhan melalui pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat. Tujuan Mengendalikan faktor risiko yang berdampak pada kesehatan masyarakat, termasuk faktor lingkungan, sosial, dan perilaku. Pelayanan Kesehatan Mencegah penyebaran penyakit menular dan mengendalikan Masyarakat wabah dengan intervensi berbasis populasi. Mengurangi kesenjangan kesehatan antar kelompok masyarakat untuk mencapai kesetaraan dalam akses terhadap kesehatan. Essential Public Health Services EPHS, CDC 1988 EPHS, CDC 2020 10 Layanan Essensial Kes Mas, 1988 1) Monitor health status to identify community health problems. 2) Diagnose and investigate health problems and health hazards in the community. 3) Inform, educate, and empower people about health issues. 4) Mobilize community partnerships to identify and solve health problems. 5) Develop policies and plans that support individual and community health efforts. 6) Enforce laws and regulations that protect health and ensure safety. 7) Link people to needed personal health services and assure the provision of health care when otherwise unavailable. 8) Assure a competent public health and personal health care workforce. 9) Evaluate effectiveness, accessibility, and quality of personal and population-based health services. 10) Research for new insights and innovative solutions to health problems. 10 Layanan Essensial KesMas 2020 ASESSMENT EPHS #1: Menilai dan memantau status kesehatan masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, serta kebutuhan dan asset masyarakat. Mempertahankan pemahaman berkelanjutan tentang kesehatan di yurisdiksi dengan mengumpulkan, memantau, dan menganalisis data tentang kesehatan dan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan untuk mengidentifikasi ancaman, pola, dan masalah yang muncul, dengan penekanan khusus pada populasi yang terkena dampak secara tidak proporsional. Menggunakan data dan informasi untuk menentukan akar penyebab kesenjangan dan ketidakadilan kesehatan Bekerja dengan masyarakat untuk memahami status kesehatan, kebutuhan, aset, pengaruh utama, dan narasi Berkolaborasi dan memfasilitasi berbagi data dengan mitra, termasuk mitra multisektor Menggunakan teknologi inovatif, metode pengumpulan data, dan kumpulan data Memanfaatkan berbagai metode dan teknologi untuk menafsirkan dan mengomunikasikan data kepada beragam audiens Menganalisis dan menggunakan data terpilah (misalnya, berdasarkan ras) untuk melacak isu dan menginformasikan tindakan yang adil Melibatkan anggota masyarakat sebagai ahli dan mitra utama ASESSMENT EPHS #2: Menyelidiki, mendiagnosis, dan mengatasi masalah dan bahaya kesehatan yang memengaruhi populasi Mengantisipasi, mencegah, dan memitigasi ancaman kesehatan yang muncul melalui identifikasi epidemiologi Memantau status kesehatan secara real-time dan mengidentifikasi pola untuk mengembangkan strategi mengatasi penyakit kronis dan cedera Menggunakan data waktu nyata untuk mengidentifikasi dan menanggapi wabah akut, keadaan darurat, dan bahaya kesehatan lainnya Menggunakan kemampuan laboratorium kesehatan masyarakat dan teknologi modern untuk melakukan penyaringan cepat dan pengujian bervolume tinggi Menganalisis dan memanfaatkan masukan dari berbagai sektor dan sumber untuk mempertimbangkan akar penyebab sosial, ekonomi, dan lingkungan dari status kesehatan Mengidentifikasi, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dari sumber data baru, besar, dan waktu nyata POLICY DEVELOPMENT EPHS #3: Berkomunikasi secara efektif untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang kesehatan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan cara meningkatkannya Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi dan sumber daya kesehatan yang dapat diakses, termasuk melalui kolaborasi dengan mitra multi-sektor Berkomunikasi dengan akurat dan kecepatan yang diperlukan Menggunakan saluran komunikasi yang tepat (misalnya, media sosial, jaringan peer-to-peer, media massa, dan saluran lainnya) untuk secara efektif menjangkau populasi yang dituju Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi dan sumber daya pendidikan yang relevan dan sesuai dengan budaya dan bahasa, termasuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat untuk menciptakan materi yang efektif dan sesuai dengan budaya. Menggunakan prinsip-prinsip komunikasi risiko, literasi kesehatan, dan pendidikan kesehatan untuk menginformasikan masyarakat, jika diperlukan Terlibat secara aktif dalam komunikasi dua arah untuk membangun kepercayaan dengan populasi yang dilayani dan memastikan keakuratan dan efektivitas strategi pencegahan dan promosi kesehatan. Memastikan komunikasi dan upaya pendidikan kesehatan masyarakat berbasis aset jika sesuai dan tidak memperkuat narasi yang merugikan populasi yang terkena dampak secara tidak proporsional POLICY DEVELOPMENT EPHS #4: Memperkuat, mendukung, dan memobilisasi komunitas dan kemitraan untuk meningkatkan kesehatan Mengadakan dan memfasilitasi kemitraan dan koalisi multisektor yang mencakup sektor- sektor yang memengaruhi kesehatan (misalnya, perencanaan, transportasi, perumahan, pendidikan, dll.) Membina dan membangun hubungan yang tulus dan berbasis kekuatan dengan berbagai kelompok mitra yang mencerminkan komunitas dan populasi Terlibat secara autentik dengan anggota masyarakat dan organisasi untuk mengembangkan solusi kesehatan masyarakat Belajar dari, dan mendukung, kemitraan komunitas yang ada dan menyumbangkan keahlian kesehatan masyarakat POLICY DEVELOPMENT EPHS #5: Membuat, memperjuangkan, dan menerapkan kebijakan, rencana, dan undang- undang yang berdampak pada kesehatan Mengembangkan dan memperjuangkan kebijakan, rencana, dan undang-undang yang memandu praktik kesehatan masyarakat Memeriksa dan meningkatkan kebijakan, rencana, dan undang-undang yang ada untuk memperbaiki ketidakadilan historis Memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan undang-undang memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi semua orang untuk mencapai kesehatan yang optimal Memberikan masukan ke dalam kebijakan, rencana, dan undang-undang untuk memastikan bahwa dampak kesehatan dipertimbangkan Memantau dan mengembangkan kebijakan, rencana, dan undang-undang secara terus- menerus yang meningkatkan kesehatan dan kesiapan masyarakat serta memperkuat ketahanan masyarakat Berkolaborasi dengan semua mitra, termasuk mitra multi-sektor, untuk mengembangkan dan mendukung kebijakan, rencana, dan undang-undang Bekerja sama dengan mitra dan masyarakat untuk secara sistematis dan berkelanjutan mengembangkan dan menerapkan strategi dan rencana peningkatan kesehatan, serta mengevaluasi dan meningkatkan rencana tersebut. POLICY DEVELOPMENT EPHS #6: Memanfaatkan tindakan hukum dan peraturan yang dirancang untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat Memastikan bahwa hukum yang berlaku diterapkan secara adil untuk melindungi kesehatan masyarakat Melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, kode sanitasi, khususnya dalam industri pangan; perlindungan penuh terhadap persediaan air minum; dan tindak lanjut tepat waktu terhadap bahaya, cedera yang dapat dicegah, dan penyakit terkait paparan yang diidentifikasi dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Perizinan dan pemantauan kualitas layanan kesehatan (misalnya, laboratorium, panti jompo, dan perawatan kesehatan di rumah) Meninjau aplikasi obat, biologi, dan perangkat medis baru Lisensi dan kredensial tenaga kesehatan Menyertakan pertimbangan kesehatan dalam undang-undang dari sektor lain (misalnya, zonasi) ASSURANCE EPHS #7: Memastikan adanya sistem yang efektif yang memungkinkan akses yang adil terhadap layanan dan perawatan individu yang dibutuhkan untuk menjadi sehat Menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk layanan pencegahan Memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial yang berkualitas tinggi dan hemat biaya, termasuk layanan kesehatan perilaku dan mental, yang sesuai dengan budaya dan bahasa. Melibatkan sistem penyediaan layanan kesehatan untuk menilai dan mengatasi kesenjangan dan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, termasuk layanan kesehatan perilaku dan mental. Mengatasi dan menghilangkan hambatan dalam perawatan Membangun hubungan dengan pembayar dan penyedia layanan kesehatan, termasuk berbagi data antar mitra untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Berkontribusi pada pengembangan tenaga kesehatan yang kompeten ASSURANCE EPHS #8: Membangun dan mendukung tenaga kesehatan masyarakat yang beragam dan terampil Memberikan pendidikan dan pelatihan yang mencakup berbagai kompetensi kesehatan masyarakat, termasuk keterampilan teknis, strategis, dan kepemimpinan Memastikan bahwa tenaga kesehatan masyarakat memiliki jumlah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Membangun tenaga kesehatan masyarakat yang kompeten secara budaya dan kepemimpinan yang mencerminkan komunitas dan mempraktikkan kerendahan hati budaya Mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat ke dalam kurikulum kesehatan non- publik Membina dan mengembangkan kemitraan aktif dengan akademisi dan program pelatihan profesional lainnya serta sekolah untuk memastikan pengalaman belajar yang relevan bagi masyarakat bagi semua peserta didik. Mempromosikan budaya pembelajaran seumur hidup dalam kesehatan masyarakat Membangun jalur bagi praktisi kesehatan masyarakat masa depan Membina keterampilan kepemimpinan di semua tingkatan ASSURANCE EPHS #9: Meningkatkan dan melakukan inovasi fungsi kesehatan masyarakat melalui evaluasi berkelanjutan, penelitian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan Membangun dan memupuk budaya mutu dalam organisasi dan kegiatan kesehatan masyarakat Menghubungkan penelitian kesehatan masyarakat dengan praktik kesehatan masyarakat Menggunakan penelitian, bukti, wawasan berbasis praktik, dan bentuk informasi lainnya untuk menginformasikan pengambilan keputusan Berkontribusi pada basis bukti praktik kesehatan masyarakat yang efektif Mengevaluasi layanan, kebijakan, rencana, dan undang-undang secara terus-menerus untuk memastikan bahwa layanan, kebijakan, rencana, dan undang-undang tersebut memberikan kontribusi terhadap kesehatan dan tidak menimbulkan dampak buruk yang tidak semestinya Membangun dan menggunakan struktur keterlibatan dan pengambilan keputusan untuk bekerja dengan masyarakat di semua tahap penelitian Menilai dan menggunakan pengalaman kualitatif, kuantitatif, dan nyata sebagai data dan informasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan ASSURANCE EPHS #10: Membangun dan memelihara infrastruktur organisasi yang kuat untuk kesehatan masyarakat Mengembangkan pemahaman tentang infrastruktur dan peran organisasi yang lebih luas yang mendukung seluruh sistem kesehatan publik dalam suatu yurisdiksi (misalnya, lembaga pemerintah, pejabat terpilih, dan organisasi non-pemerintah) Memastikan bahwa sumber daya yang tepat dan dibutuhkan dialokasikan secara adil untuk kesehatan masyarakat Menunjukkan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan tata kelola yang efektif dan etis Mengelola sumber daya keuangan dan manusia secara efektif Memanfaatkan kapasitas dan keterampilan komunikasi dan perencanaan strategis Memiliki layanan teknologi informasi yang kuat, terkini, dan memenuhi standar privasi dan keamanan Bertanggung jawab, transparan, dan inklusif terhadap semua mitra dan komunitas dalam semua aspek praktik  ALUR PIKIR SISTEM KESEHATAN NASIONAL INDONESIA PerPres No 72 Tahun 2012 PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945,WASANTARA, TANNAS,) (UU 23/1992 Kesehatan, UU 17/2007 RPJPN) KONDISI SAAT INI Derajat Kesehatan Masyarakat Rendah RPJPK DAN SKN DERAJAT MASALAH MENDASAR (Arah, dasar, KESMAS RAKYAT SEHAT TUJUAN BANGKES: bentuk dan cara YG NASIONAL PRODUKTIF - KETIDAKPASTIAN HUKUM penyelenggaraan SETINGGI- - PERILAKU MASYARAKAT Bangkes) TINGGINYA BURUK - INGKUNGAN BURUK. - RAWAN PANGAN DAN RAWAN GIZI - AKSES PELAYANAN PUBLIK LINGKUNGAN STRATEGIS: BURUK (Ideologi, Politik, Ekonomi Sosial Budaya - SUMBER DAYA KESEHATAN dan Pertahanan Keamanan) TERBATAS GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL PELUANG/KENDALA Dalam SKN (Sistem Kesehatan Nasional) ◦ Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah cara dan bentuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilakukan secara terpadu oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. ◦ Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ◦ Terdiri dari Sub Sistem, salah satunya Subsistem Upaya (Pelayanan) Kesehatan SKN 2012: Upaya Kesehatan Subsistem upaya kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yg setinggi- tingginya: ◦ Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM ◦ Upaya Kesehatan Perorangan/UKP ◦ Penyelenggaraan Upaya Kesehatan, RUMAH pemerintah mencanangkan Jaminan SAKIT Kesehatan Nasional, berupa penjaminan biaya pelayanan Kesehatan. Administrasi Kesehatan  Pengelolaan Upaya & Pelayanan Kesehatan ◦ Diselenggarakan dgn berpedoman pd asas & kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi & tugas pembantuan ◦ Mengatur hubungan berbagai sektor pembangunan & unit kesehatan di berbagai jenjang. ◦ Mengatur kejelasan pembagian kewenangan, tugas & tanggung jawab antar unit kesh. ◦ Memastikan pembiayaan tersedia untuk terlaksananya pelayanan Kesehatan ◦ Pemerintah Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan BPJS Kesehatan Administrasi Kesehatan KEMENKES Pembuat kebijakan nasional, Pembinaan & bantuan teknis, Pengendali pembangunan Hub Teknis Fungsional Melaksanakan kewenangan Desentralisasi & dekonsentrasi DINAS KESEHATAN PROPINSI Rumuskan kebijakan teknis, Perizinan, Bin-Bantek thd Dinkes kab/kota Hub Teknis Fungsional DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA Laksanakan kewenangan desentralisasi, Rumuskan kebijakan teknis, Perizinan & pelayanan kesh serta pembinaan UPTD Kesh Desentralisasi & Dekonsentrasi ◦ Azas Desentralisasi : ◦ Penyerahan urusan pemerintah dari tingkat atas kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya (daerah). ◦ Urusan tsb Menjadi wewenang pemerintah daerah ◦ Prinsip Otonomi daerah yang sekarang berlaku, Urusan kesehatan daerah menjadi urusan pemerintah daerah ◦ Azas Dekonsentrasi : ◦ Pelimpahan wewenang dari pemerintah lebih atas kepada pejabat di daerah. ◦ Urusan tsb tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat Administrasi Kesehatan ◦ Utk keberhasilan pembangunan kesehatan dgn prinsip desentralisasi & otonomi daerah, pemerintah pusat melakukan asistensi, advokasi & fasilitasi. ◦ Dalam keadaan tertentu utk kepentingan nasional, misalnya penanggulangan wabah & bencana, pelaksanaan & pengendalian serta pengawasan & pertanggung jawaban diserahkan kpd pemerintah pusat. ◦ Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan dengan membangun sarana pelayanan Kesehatan di semua wilayah, serta mendorong partisipasi Masyarakat (Swasta). ◦ Pemerintah memberikan jaminan Kesehatan bagi yang tidak mampu dan yang mampu wajib berkontribusi Upaya Kesehatan ◦ Upaya Kesehatan merupakan satu sub sistem dalam SKN dengan tujuan terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable) dan bermutu (quality) untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. ◦ Upaya kesehatan terbagi menjadi 2 : ◦ Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) ◦ Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) UKM & UKP  UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah & menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Jenjang : UKM Strata I, II & III  UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah & menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. Jenjang : UKP Strata I, II & III Jenjang UKM Jenjang UKM Strata I (Dasar) Ujung Tombaknya adalah Puskesmas yang mendayagunakan ilmu yang didukung secara lintas sektoral dan pengetahuan dan teknologi didirikan sekurang-kurangnya satu di setiap kesehatan dasar yang kecamatan ditujukan kepada masyarakat. Strata II (Lanjutan) Penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan yang mendayagunakan ilmu Kabupaten/Kota yang didukung secara lintas pengetahuan dan teknologi sektoral. kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat Strata III (Unggulan) Penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan Yang mendayagunakan ilmu Provinsi dan Departemen Kesehatan yang pengetahuan dan teknologi didukung secara lintas sektoral. kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada masyarakat. Jenjang UKP Jenjang UKP Strata I (Dasar) Praktik bidan, praktik perawat, praktik dokter, Yang mendayagunakan ilmu praktik dokter gigi, poliklinik, balai pengobatan, pengetahuan & teknologi praktik dokter/klinik 24 jam, praktik bersama kesehatan dasar yang dan ditujukan kepada perorangan. rumah bersalin. Termasuk Puskesmas Strata II (Lanjutan) praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi Yang mendayagunakan ilmu spesialis, klinik spesialis, balai pengobatan pengetahuan dan teknologi penyakit paru-paru (BP4), balai kesehatan mata kesehatan spesialistik yang masyarakat (BKMM), balai kesehatan jiwa ditujukan kepada masyarakat (BKJM), rumah sakit kelas C dan B perorangan. non pendidikan Strata III (Unggulan) praktik dokter spesialis konsultan, praktik dokter Yang mendayagunakan ilmu gigi spesialis konsultan, klinik spesialis pengetahuan dan teknologi konsultan, rumah sakit kelas B pendidikan dan kesehatan subspesialistik yang kelas A ditujukan kepada perorangan. Jenjang Upaya Kesehatan Pelayanan oleh individu sendiri atau Tingkat Keluarga keluarga Swadaya masyarakat, ex PKD (Pos Kes Tingkat Masyarakat Des), Posyandu, PKK, RT, RW Puskesmas (+ Pustu, PusLing), Praktek Profesional Tk Dasar dokter, Poliklinik, Lab Klinik swasta, dll Rujukan Tingkat RS Kabupaten, RS swasta, Lab Klinik Pertama swasta, dll Rujukan Tingkat Lebih RS Propinsi (kelas A / B), Pelayanan Tinggi spesialistik, Labkesda. Jenjang & Rujukan Layanan Kesehatan di Indonesia SISTEM RUJUKAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan diselenggarakan secara berkesinambungan RUJUKAN VERTIKAL Rujukan ke Fasyankes tingkat kemampuan pelayanan yang lebih tinggi BERDASARKAN 1. Kebutuhan medis Pasien 2. Kemampuan pelayanan SISTEM RUJUKAN RUJUKAN HORIZONTAL pada setiap Fasilitas memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak Pelayanan Kesehatan. dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk. RUJUK BALIK Membutuhkan perawatan lanjutan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih rendah kompetensinya BERBASIS Sistem Informasi Kesehatan Nasional. teknologi informasi dan komunikasi. Terintegrasi PUSKESMAS (PermenKes No 43 / 2019 Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Tujuan Puskesmas adalah mewujudkan masyarakat yang: 1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat 2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu 3. Hidup dalam lingkungan sehat 4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat PRINSIP PENYELENGGARAANPUSKESMAS Paradigma Sehat Pertanggungjawaban Wilayah Kemandirian Masyarakat Ketersediaan akses pelayanan Kesehatan Teknologi Tepat Guna Keterpaduan dan Kesinambungan lingkunga n  TUGASDANFUNGSIPUSKESMAS TUGAS FUNGSI PUSKESMAS PUSKESMAS Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat 01 02 Penyelenggaraa Upaya n Penyelenggaraa MasyarakatKesehata (UKM) n Upaya n tingkat pertama PeroranganKesehata (UKP) di wilayah kerjanya n tingkat pertama di wilayah kerjanya Selain menyelenggarakan fungsi di atas, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan KEWENANGANPUSKESMASTERKAIT UKM  KEWENANGANPUSKESMASTERKAITUKP UK a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu b. Menyelenggrakan pelayanan kesehatan yang mengutamankan upaya promotif dan preventif c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat d. Menyelenggrakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan anatar profesi f. Melaksanakan rekam medis g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses yankes h. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan i. Mengkoordinasikan dan melaksnakan pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah kerjanya j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan  WILAYAHKERJAPUSKESMAS Geografis, aksesbilitas untuk jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan kesehatan lingkungan dan kondisi lainnya 02 Kondisi tertentu (kebutuhan Puskesmas didirikan pada pelayanan, jumlah penduduk, setiap kecamatan 01 03 dan aksesibilitas) Kepadatan / Melayani Penetapan oleh Bupati/wali 06 04 penduduk (rata2 rata 30.000) kota 05 Khusus kota besar/satu kelurahan dengan rata- rata penduduk150.000 jiwa KARAKTERISTIK WILAYAHKERJAPUSKESMAS Puskesmas Kawasan Perkotaan a. Memprioritaskan pelayanan UKM b. Dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat c. Pelayanan UKP dilaksnakan oleh Puskesmas dan Pelkes pemerintah atau masyarakat d. Optimalisasi dan peningktan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan 01 01 jejaring PelKes e. Pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dsn permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan Puskesmas Kawasan Pedesaan a. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat 02 b. Pelayanan UKP dilaksnakan oleh Puskesmas dan Pelkes yang diselenggarakan oleh masyarakat 02 c. Optimalisasi dan peningktan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring PelKes d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil a. Pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan b. Pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi 03 dokter, perawat dan bidan c. Pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil e. Optimalisasi dan peningktan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring PelKes f. Pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster dan atau Pelkes bergerak untuk meningktkan aksesibilitas  ORGANISASI DANTATAKERJAPUSKESMAS Kepala Puskesmas Bertanggung jawab atas Penanggung jawab UKM seluruh Penanggung jawab Penanggung jawabjaringan Kepala Sub Bagian Tata dankeperawatan kegiatan UKP, Kefarmasian PelKes dan jejaring fasilitas Usaha kesehatan masyarakat Puskesmas danlaboratorium Pelkes Kriteria Kepala Puskesmas yaitu seorang tenaga kesehatan yaitu: 1. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana Kesehatan dan memiliki kompetensi manajemn kesehatan masyarakat Organisasi Puskesmas disusun oleh dinas kesehatan kabupaten/kota berdasarkan 2. Masa kerja di Puskesmas minimal 2tahun kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas 3. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas  PROGRAMKERJAPUSKESMAS ESENSIAL Untuk melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas 1. Pelayanan Promosi Kesehatan harus menyelenggarakan: 2. Pelayanan Kesehatan 1. Manajemen (Sumber daya, operasional dan Lingkungan mutu) UKM 3. Pelayanan KIA/KB 4. Pelayanan Gizi 2. Pelayanan kefarmasian 5. Pelayanan Pencegahan 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat pengendalian Penyakit 4. Pelayanan Laboratorium PENGEMBANGAN Upaya Puskesmas 1. Upaya kesehatan jiwa 2. Upaya Kesehatan Kerja 3. Upaya kesehatan olahraga 4. Upaya kesehatan gigi dan mulut 5. Upaya kesehatan Indera 1. Rawat jalan 6. Uapaya kesehatan lansia 2. Pelayanan Gawat Darurat 7. Upaya kesehatan UKP 3. Pelayanan satu hari (One Day Care) tradisional 4. Home Care 5. Rawat Inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan Perkembangan jumlah Puskesmas Data SISDMK per Maret 2024 tercatat dari 10.217 Tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan Tanggung jawab sangat luas dan meliputi aksesibilitas, kualitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan yang semakin meningkat dan menjadi baik. Ini bertujuan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Gambaran Pelayanan Kesehatan di Beberapa Negara INDONESIA SINGAPURA Sistem Pembiayaan: Menggunakan sistem asuransi kesehatan nasional melalui BPJS Sistem Pembiayaan: Menggunakan sistem Kesehatan, yang mencakup seluruh asuransi kesehatan wajib (MediShield Life) penduduk dengan biaya yang relatif dan tabungan medis (Medisave), yang terjangkau. memungkinkan penduduk untuk membayar layanan kesehatan dengan lebih mudah. Aksesibilitas: Tantangan besar dalam hal aksesibilitas, terutama di daerah pedesaan Aksesibilitas: Sangat baik, dengan fasilitas dan terpencil. Infrastruktur dan sumber daya kesehatan yang tersebar merata dan mudah medis sering kali terbatas. diakses oleh seluruh penduduk. Kualitas Layanan: Bervariasi, dengan rumah Kualitas Layanan: Tinggi, dengan teknologi sakit di kota besar biasanya memiliki fasilitas medis canggih dan tenaga medis yang yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terlatih. pedesaan. Pelayanan Primer: Klinik umum dan rumah Pelayanan Primer: Puskesmas dan klinik sakit yang dilengkapi dengan teknologi pratama sebagai garda terdepan dalam modern dan layanan yang efisien pelayanan kesehatan dasar. Gambaran Pelayanan Kesehatan di Beberapa Negara AMERIKA SERIKAT Sistem Pembiayaan: Menggunakan sistem INGGRIS asuransi kesehatan swasta dan publik (Medicare dan Medicaid). Biaya kesehatan Sistem Pembiayaan: Menggunakan sistem bisa sangat tinggi tanpa asuransi. kesehatan nasional (NHS) yang didanai oleh pajak, memberikan layanan kesehatan gratis Aksesibilitas: Bervariasi, dengan akses di titik penggunaan. yang lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Masalah Aksesibilitas: Baik, dengan layanan aksesibilitas sering terkait dengan status kesehatan yang tersedia secara luas dan ekonomi. gratis untuk semua penduduk. Kualitas Layanan: Sangat tinggi di rumah Kualitas Layanan: Umumnya tinggi, sakit besar dan pusat medis, namun bisa meskipun ada tantangan dalam hal waktu bervariasi di fasilitas yang lebih kecil. tunggu untuk beberapa layanan spesialis. Pelayanan Primer: Dokter keluarga dan Pelayanan Primer: GP (General Practitioner) klinik kesehatan yang menyediakan layanan sebagai titik pertama kontak untuk layanan dasar, namun biaya konsultasi bisa mahal kesehatan dasar