100 Soal PDF

1. Kebijakan satu peta (KSP) merupakan kebijakan yang diterapkan untuk: a. Meningkatkan kualitas data geospasial dengan sumber daya negara b. Mempromosikan industri geospasial di Indonesia c. Mengintegrasikan seluruh peta tematik ke dalam satu peta terpadu d. Mengurangi kebijakan pemetaan di sektor...

1. Kebijakan satu peta (KSP) merupakan kebijakan yang diterapkan untuk: a. Meningkatkan kualitas data geospasial dengan sumber daya negara b. Mempromosikan industri geospasial di Indonesia c. Mengintegrasikan seluruh peta tematik ke dalam satu peta terpadu d. Mengurangi kebijakan pemetaan di sektor energi e. Mengatur distribusi data mineral ke pihak swasta Jawaban: c. Mengintegrasikan seluruh peta tematik ke dalam satu peta terpadu Penjelasan: KSP bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data geospasial tematik ke dalam satu peta terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan. 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dengan prinsip utama sebagai berikut: a. Privatisasi penuh sumber daya alam energi b. Pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat c. Pembatasan investasi asing dalam sektor minyak dan gas bumi d. Penetapan harga pasar bebas bagi hasil minyak e. Kerjasama internasional dalam eksplorasi dan pengolahan minyak Jawaban: b. Pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Penjelasan: UU No. 22 Tahun 2001 mengutamakan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 3. Berdasarkan Permen ESDM No. 1 Tahun 2022, pemanfaatan data dan informasi minyak dan gas bumi hanya dapat dilakukan oleh: a. Pemerintah dan pihak asing b. Pemilik data yang memiliki izin eksplorasi c. Peneliti yang terdaftar di Kementerian ESDM d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja sama dengan Kementerian ESDM e. Pemerintah Daerah dan sektor swasta tanpa pembatasan Jawaban: b. Pemilik data yang memiliki izin eksplorasi Penjelasan: Permen ESDM No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa pemanfaatan data minyak dan gas bumi hanya dapat dilakukan oleh pemilik data yang memiliki izin eksplorasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Salah satu kebijakan yang mendasari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia adalah: a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara b. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2010 tentang Batubara c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal d. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2013 tentang Energi Baru Terbarukan e. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Alam Jawaban: a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penjelasan: UU No. 4 Tahun 2009 mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, termasuk dalam hal eksplorasi, pengelolaan, dan pengawasan sektor pertambangan di Indonesia. 5. Dalam mitigasi bencana geologi, salah satu langkah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 adalah: a. Penyediaan dana tanggap darurat dari pemerintah daerah b. Penguatan infrastruktur pengungsian di seluruh Indonesia c. Penyusunan peta risiko bencana geologi secara nasional d. Pembangunan jalur evakuasi geologi e. Penetapan kawasan bebas bencana geologi Jawaban: c. Penyusunan peta risiko bencana geologi secara nasional Penjelasan: Perpres No. 8 Tahun 2008 mengatur pentingnya penyusunan peta risiko bencana geologi untuk membantu dalam langkah mitigasi bencana di daerah rawan. 6. Geopark Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai kawasan yang memiliki potensi geologi, yang penting untuk: a. Peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata b. Konservasi dan penelitian warisan geologi yang bermanfaat c. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan internasional d. Pengembangan pemanfaatan energi geotermal secara komersial e. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil Jawaban: b. Konservasi dan penelitian warisan geologi yang bermanfaat Penjelasan: Geopark yang diakui oleh UNESCO bertujuan untuk konservasi warisan geologi, pendidikan, dan penelitian terkait potensi geologi yang dimiliki suatu kawasan. 7. Salah satu tantangan dalam pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia adalah: a. Tidak adanya kebijakan terkait EBT b. Keterbatasan teknologi untuk eksplorasi energi geotermal c. Ketergantungan pada sektor energi konvensional d. Terbatasnya investasi internasional di sektor EBT e. Semua jawaban benar Jawaban: c. Ketergantungan pada sektor energi konvensional Penjelasan: Salah satu tantangan terbesar dalam pemanfaatan energi baru terbarukan adalah ketergantungan yang masih tinggi pada energi konvensional, seperti minyak dan batubara, yang menghambat pengembangan sektor EBT. 8. Kebijakan dalam mitigasi perubahan iklim global yang diatur oleh Indonesia, salah satunya adalah: a. Meningkatkan deforestasi untuk memperluas lahan pertanian b. Mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target internasional c. Menyediakan subsidi besar untuk industri energi fosil d. Meningkatkan ketergantungan pada bahan bakar batubara e. Membatasi teknologi hijau di sektor energi Jawaban: b. Mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target internasional Penjelasan: Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai kebijakan yang mendukung mitigasi perubahan iklim, termasuk pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. 9. Salah satu peran penting yang dimiliki oleh sektor panas bumi dalam kebijakan energi nasional adalah: a. Menggantikan sepenuhnya sumber energi fosil dalam pembangkit listrik b. Menyediakan energi listrik dengan emisi karbon yang rendah c. Hanya digunakan untuk sektor rumah tangga d. Menyediakan energi terbarukan tanpa biaya pengelolaan e. Tidak memerlukan riset atau teknologi baru dalam pengembangannya Jawaban: b. Menyediakan energi listrik dengan emisi karbon yang rendah Penjelasan: Energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi listrik dengan emisi karbon yang sangat rendah, mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. 10. Menurut Permen ESDM No. 1 Tahun 2022, data yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi harus dikelola dengan prinsip: a. Transparansi dan keterbukaan bagi publik b. Kepatuhan terhadap standar internasional c. Keamanan dan kerahasiaan untuk kepentingan negara d. Keuntungan komersial bagi pihak swasta e. Pembatasan pemanfaatan data bagi masyarakat umum Jawaban: c. Keamanan dan kerahasiaan untuk kepentingan negara Penjelasan: Permen ESDM No. 1 Tahun 2022 menekankan bahwa data minyak dan gas bumi harus dikelola dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan demi kepentingan negara serta menjaga integritas dan manfaat data tersebut. 11. Salah satu tujuan dari kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia adalah: a. Meningkatkan ekspor mineral dan batubara tanpa pengolahan b. Menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang c. Membatasi eksplorasi di kawasan tertentu tanpa memperhatikan potensi cadangan d. Menjalin kerjasama dengan negara-negara penghasil batubara e. Semua jawaban benar Jawaban: b. Menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang Penjelasan: Kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memperhatikan aspek konservasi bagi generasi mendatang. 12. Pada tahun 2020, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar: a. 29% pada tahun 2030 tanpa bantuan internasional b. 41% pada tahun 2030 dengan bantuan internasional c. 45% pada tahun 2030 dengan bantuan internasional d. 25% pada tahun 2025 tanpa bantuan internasional e. 35% pada tahun 2040 dengan bantuan internasional Jawaban: c. 45% pada tahun 2030 dengan bantuan internasional Penjelasan: Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim global sesuai dengan target yang tercantum dalam Perjanjian Paris. 13. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, salah satu ketentuan yang harus dipenuhi terkait kawasan pesisir adalah: a. Pembangunan pelabuhan dan fasilitas perikanan tidak boleh mengganggu ekosistem laut b. Pemanfaatan kawasan pesisir harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan c. Pembukaan area industri di kawasan pesisir dapat dilakukan tanpa evaluasi dampak lingkungan d. Setiap proyek pesisir harus mengikuti instruksi dari perusahaan asing e. Pembangunan kawasan perumahan di pesisir diprioritaskan tanpa pengawasan pemerintah Jawaban: b. Pemanfaatan kawasan pesisir harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan Penjelasan: UU No. 27 Tahun 2007 mengatur bahwa pemanfaatan kawasan pesisir harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak merusak ekosistem dan dapat memberikan manfaat ekonomi serta sosial tanpa merugikan masa depan. 14. Mengacu pada Permen ESDM No. 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi Geotermal, salah satu ketentuan utama adalah: a. Pengelolaan geotermal harus dilakukan oleh swasta dengan kontrol minimal dari pemerintah b. Penentuan lokasi pengembangan geotermal berdasarkan hasil riset yang tidak memerlukan konsultasi publik c. Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan pengembangan geotermal melalui perencanaan nasional d. Semua hak dan kewajiban pengelolaan geotermal dipegang oleh BUMN e. Sumber daya geotermal tidak dapat dieksplorasi di daerah yang sudah terbangun Jawaban: c. Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan pengembangan geotermal melalui perencanaan nasional Penjelasan: Permen ESDM No. 17 Tahun 2019 menegaskan peran pemerintah dalam merencanakan dan mengatur pengembangan energi geotermal untuk memastikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. 15. Salah satu tantangan dalam implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah: a. Terlalu banyaknya peta tematik yang harus disatukan dalam satu platform b. Kurangnya dana dari pemerintah pusat untuk pengembangan peta geospasial c. Ketidaktersediaan teknologi yang dapat mendukung integrasi data peta d. Kendala hukum terkait hak milik dan pemanfaatan data geospasial e. Semua jawaban salah Jawaban: a. Terlalu banyaknya peta tematik yang harus disatukan dalam satu platform Penjelasan: Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah integrasi berbagai data geospasial yang dimiliki oleh banyak lembaga pemerintah dan swasta dalam satu platform terpadu. 16. Dalam upaya mitigasi bencana geologi, salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah: a. Penghentian total aktivitas pembangunan di daerah rawan bencana b. Pembenahan infrastruktur yang ada tanpa mempertimbangkan lokasi rawan bencana c. Penyusunan rencana kontinjensi yang memperhitungkan bencana geologi d. Pembatasan populasi di wilayah-wilayah yang terdampak bencana geologi e. Penetapan zona bebas bencana yang mutlak Jawaban: c. Penyusunan rencana kontinjensi yang memperhitungkan bencana geologi Penjelasan: Pemerintah daerah harus menyusun rencana kontinjensi yang efektif untuk menghadapi bencana geologi, dengan mempertimbangkan risiko dan kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana tersebut. 17. Dalam konteks mitigasi bencana geologi, salah satu kebijakan yang diatur oleh Kementerian ESDM adalah: a. Penyuluhan terkait bencana hanya untuk penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan b. Pembangunan infrastruktur anti-bencana di wilayah rawan geologi c. Penyusunan peta geologi yang hanya mengidentifikasi potensi bencana geologi d. Pembiayaan mitigasi bencana hanya ditanggung oleh sektor swasta e. Penetapan jalur evakuasi berdasarkan pemetaan geologi yang tidak diperbarui Jawaban: b. Pembangunan infrastruktur anti-bencana di wilayah rawan geologi Penjelasan: Kementerian ESDM mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana geologi di wilayah yang memiliki risiko tinggi, guna mengurangi dampak dari bencana geologi. 18. Salah satu manfaat utama dari pembangunan Geopark di Indonesia adalah: a. Meningkatkan ekspor produk geologi ke luar negeri b. Menjaga keberagaman hayati di kawasan tertentu c. Meningkatkan daya tarik pariwisata sambil melestarikan warisan geologi d. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara penghasil minyak e. Meningkatkan produksi energi panas bumi di kawasan Geopark Jawaban: c. Meningkatkan daya tarik pariwisata sambil melestarikan warisan geologi Penjelasan: Salah satu manfaat utama dari pembangunan Geopark adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata, dengan mempromosikan kawasan yang memiliki warisan geologi penting, sambil menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. 19. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang: a. Pembentukan BUMN untuk mengelola seluruh kegiatan pertambangan b. Pemanfaatan batubara hanya untuk pembangkit listrik tenaga batu bara c. Pembagian wilayah kerja yang dapat dikelola oleh perusahaan swasta d. Pembatasan ekspor batubara untuk mengurangi ketergantungan energi e. Pengaturan izin usaha pertambangan dengan sistem yang transparan Jawaban: e. Pengaturan izin usaha pertambangan dengan sistem yang transparan Penjelasan: UU No. 4 Tahun 2009 mengatur berbagai hal terkait dengan pertambangan, termasuk mekanisme pemberian izin usaha pertambangan secara transparan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor ini. 20. Salah satu program mitigasi yang diatur oleh pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan iklim global adalah: a. Menurunkan emisi karbon melalui pengurangan konsumsi energi fosil secara langsung b. Menyusun kebijakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak iklim c. Penyuluhan mengenai pentingnya deforestasi untuk mencegah perubahan iklim d. Pembatasan penggunaan energi terbarukan di sektor industri e. Penyuluhan dan pendidikan tentang perubahan iklim bagi masyarakat luas Jawaban: e. Penyuluhan dan pendidikan tentang perubahan iklim bagi masyarakat luas Penjelasan: Program mitigasi perubahan iklim global salah satunya adalah melalui penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat agar lebih memahami dampak perubahan iklim dan cara mengurangi jejak karbon secara efektif. 21. Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) energi terbarukan di Indonesia, Kementerian ESDM melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah: a. Pembangkit energi berbasis batubara b. Pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan regional c. Sektor swasta untuk mengurangi ketergantungan energi fosil d. Negara-negara penghasil gas alam untuk ekspor e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan regional Penjelasan: Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang berbasis pada potensi energi terbarukan lokal. Kerjasama ini melibatkan pemetaan potensi sumber daya dan strategi pemanfaatan energi yang berkelanjutan. 22. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, salah satu prinsip dasar dalam pemanfaatan data adalah: a. Data hanya boleh digunakan oleh pihak yang memiliki izin eksplorasi b. Pemanfaatan data harus dilakukan dengan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas c. Data hanya digunakan untuk kepentingan riset akademis d. Data hanya tersedia untuk kepentingan domestik e. Semua jawaban benar Jawaban: b. Pemanfaatan data harus dilakukan dengan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas Penjelasan: Permen ESDM No. 1 Tahun 2022 menekankan pentingnya pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengolahan dan distribusi data. 23. Dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, kebijakan energi baru terbarukan (EBT) ditargetkan untuk mencapai proporsi sebesar: a. 15% pada tahun 2030 b. 23% pada tahun 2025 c. 23% pada tahun 2030 d. 40% pada tahun 2040 e. 50% pada tahun 2040 Jawaban: c. 23% pada tahun 2030 Penjelasan: Indonesia memiliki target untuk mencapai proporsi 23% energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional pada tahun 2030, sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada energi fosil. 24. Dalam menghadapi potensi dampak perubahan iklim, salah satu kebijakan Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 adalah: a. Penyusunan peta risiko bencana dengan hanya fokus pada daerah pesisir b. Pembatasan pembangunan industri besar di daerah rawan bencana c. Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di sektor pertanian dan energi d. Penghentian total eksploitasi sumber daya alam non-terbarukan e. Pengembangan teknologi baru untuk mengurangi deforestasi Jawaban: c. Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di sektor pertanian dan energi Penjelasan: Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim (RAN-PI) fokus pada peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya di sektor pertanian dan energi, untuk mengurangi kerentanannya terhadap dampak perubahan iklim. 25. Salah satu tantangan utama dalam implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) di Indonesia adalah: a. Keterbatasan teknologi untuk mendigitalkan peta-peta lama b. Ketidakmampuan pihak swasta dalam menyusun peta tematik yang akurat c. Ketidaksesuaian data spasial antara lembaga pemerintah pusat dan daerah d. Pembatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sistem peta e. Semua jawaban benar Jawaban: c. Ketidaksesuaian data spasial antara lembaga pemerintah pusat dan daerah Penjelasan: Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Kebijakan Satu Peta adalah adanya ketidaksesuaian antara data geospasial yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, yang menghambat integrasi data tersebut dalam satu sistem yang terpadu. 26. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi Geotermal di Indonesia bertujuan untuk: a. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengandalkan sumber energi geotermal b. Meningkatkan ekspor energi geotermal ke negara-negara tetangga c. Mengoptimalkan potensi energi geotermal hanya di daerah yang kaya sumber daya alam d. Mencegah investasi asing di sektor energi geotermal e. Membatasi penggunaan energi geotermal untuk keperluan domestik saja Jawaban: a. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengandalkan sumber energi geotermal Penjelasan: Kebijakan energi geotermal bertujuan untuk memanfaatkan potensi energi panas bumi di Indonesia sebagai sumber energi terbarukan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang lebih berdampak pada lingkungan. 27. Salah satu prinsip yang terkandung dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) adalah: a. Mengutamakan eksplorasi energi fosil di seluruh wilayah Indonesia b. Mengembangkan energi terbarukan sebagai prioritas utama untuk mengurangi emisi karbon c. Meningkatkan ketergantungan pada energi impor d. Pembatasan penggunaan energi untuk sektor domestik dan industri e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mengembangkan energi terbarukan sebagai prioritas utama untuk mengurangi emisi karbon Penjelasan: RUEN mengarahkan pengembangan energi terbarukan sebagai prioritas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, terutama terkait dengan emisi karbon. 28. Dalam upaya mitigasi bencana geologi, salah satu strategi yang diusulkan oleh Kementerian ESDM adalah: a. Peningkatan eksplorasi sumber daya mineral di daerah rawan bencana b. Penurunan standar keamanan konstruksi di kawasan rawan bencana c. Penyusunan peta risiko bencana geologi yang diperbarui secara berkala d. Penghentian seluruh aktivitas pertambangan di kawasan bencana e. Meningkatkan eksplorasi gas bumi untuk daerah yang terdampak bencana Jawaban: c. Penyusunan peta risiko bencana geologi yang diperbarui secara berkala Penjelasan: Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyusun peta risiko bencana geologi secara berkala untuk mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana dan merancang langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif. 29. Pembangunan Geopark Indonesia bertujuan untuk: a. Melestarikan situs geologi dan mempromosikan pariwisata geologi sebagai daya tarik nasional b. Menarik investor asing untuk kegiatan eksplorasi sumber daya alam c. Meningkatkan penjualan produk geologi ke luar negeri d. Membatasi pembangunan ekonomi untuk melestarikan lingkungan geologi e. Menyusun kawasan industri geotermal di kawasan Geopark Jawaban: a. Melestarikan situs geologi dan mempromosikan pariwisata geologi sebagai daya tarik nasional Penjelasan: Geopark Indonesia bertujuan untuk melestarikan situs geologi yang penting, sekaligus mengembangkan potensi pariwisata berbasis geologi yang dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional. 30. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang mengatur kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk: a. Menyerahkan hasil tambang kepada negara setelah proses pengolahan b. Menjaga keseimbangan ekologis dan mengembalikan kawasan tambang ke kondisi awal c. Melakukan eksploitasi maksimal tanpa memperhatikan dampak lingkungan d. Menghentikan eksplorasi di kawasan pertambangan setelah 10 tahun e. Semua jawaban benar Jawaban: b. Menjaga keseimbangan ekologis dan mengembalikan kawasan tambang ke kondisi awal Penjelasan: PP No. 78 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, dengan tujuan mengembalikan kawasan yang sudah ditambang ke kondisi yang lebih baik dan lestari. 31. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan (IUP)” adalah: a. Hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia b. Izin untuk mengolah sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah negara yang tidak dilengkapi dengan rencana usaha c. Izin untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi terhadap sumber daya alam mineral dan batubara di kawasan tertentu d. Izin untuk melakukan kegiatan reklamasi pasca pertambangan e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Izin untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi terhadap sumber daya alam mineral dan batubara di kawasan tertentu Penjelasan: Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengatur hak bagi perusahaan atau badan hukum untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi mineral dan batubara di wilayah yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. 32. Dalam rangka implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP), salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah: a. Ketidaksesuaian skala peta yang digunakan antar lembaga b. Ketergantungan pada teknologi luar negeri untuk pemetaan c. Proses pembuatan peta yang memakan waktu terlalu lama d. Penyusunan peta yang tidak memprioritaskan penggunaan untuk bencana geologi e. Semua jawaban benar Jawaban: a. Ketidaksesuaian skala peta yang digunakan antar lembaga Penjelasan: Salah satu tantangan utama dalam implementasi KSP adalah ketidaksesuaian skala peta yang digunakan antar lembaga pemerintah, yang menghambat integrasi data spasial dan pembuatan kebijakan yang efektif. 33. Untuk mengatasi masalah ketergantungan terhadap energi fosil, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih mendalam terkait pengembangan energi terbarukan dengan tujuan untuk mencapai target: a. 25% dari bauran energi nasional pada tahun 2030 b. 50% dari bauran energi nasional pada tahun 2040 c. 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025 d. 25% dari bauran energi nasional pada tahun 2050 e. 30% dari bauran energi nasional pada tahun 2035 Jawaban: a. 25% dari bauran energi nasional pada tahun 2030 Penjelasan: Indonesia menargetkan agar energi terbarukan menyumbang 25% dari total bauran energi nasional pada tahun 2030, sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi karbon dan upaya beralih ke energi yang lebih bersih. 34. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, pemerintah memberikan hak eksploitasi energi panas bumi kepada pihak yang memiliki: a. Izin eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam b. Kapasitas teknologi untuk melakukan pembangkit energi listrik dari panas bumi c. Sertifikat penemuan cadangan energi panas bumi yang terverifikasi d. Izin usaha panas bumi yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi e. Semua jawaban benar Jawaban: d. Izin usaha panas bumi yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Penjelasan: UU No. 21 Tahun 2014 memberikan hak kepada pihak yang telah memiliki izin usaha panas bumi untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi energi panas bumi di wilayah yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 35. Dalam rangka mitigasi bencana geologi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM termasuk: a. Penetapan standar pembangunan yang lebih ketat untuk daerah rawan bencana geologi b. Pembekalan teknologi untuk mencegah terjadinya bencana geologi c. Pemetaan potensi bencana geologi dan penyuluhan kepada masyarakat d. Penghentian kegiatan eksplorasi di daerah rawan bencana geologi e. Semua jawaban benar Jawaban: c. Pemetaan potensi bencana geologi dan penyuluhan kepada masyarakat Penjelasan: Kementerian ESDM memfokuskan upaya mitigasi bencana geologi dengan menyusun peta risiko bencana geologi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bencana serta cara menghadapinya. 36. Salah satu kebijakan Indonesia dalam mengurangi emisi karbon adalah dengan mengalihkan pembangkit listrik tenaga fosil ke pembangkit listrik tenaga: a. Hidroelektrik dan batubara b. Geotermal dan energi surya c. Gas alam dan minyak bumi d. Angin dan nuklir e. Semua jawaban benar Jawaban: b. Geotermal dan energi surya Penjelasan: Indonesia berfokus pada pengalihan pembangkit listrik dari energi fosil menuju sumber energi terbarukan seperti geotermal dan energi surya untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan. 37. Salah satu manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan Geopark adalah: a. Pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata geologi b. Pembatasan eksplorasi dan eksploitasi mineral di kawasan tersebut c. Menurunnya dampak bencana geologi di kawasan tersebut d. Meningkatnya ketergantungan pada energi fosil e. Semua jawaban salah Jawaban: a. Pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata geologi Penjelasan: Pengelolaan Geopark bertujuan untuk melestarikan situs geologi yang penting sekaligus mengembangkan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata geologi yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional. 38. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan perubahan iklim nasional, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar: a. 15% pada tahun 2020 b. 29% pada tahun 2030, dengan upaya sendiri c. 50% pada tahun 2040 d. 40% pada tahun 2050 e. Semua jawaban salah Jawaban: b. 29% pada tahun 2030, dengan upaya sendiri Penjelasan: Dalam Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dengan upaya yang dapat dilakukan secara mandiri, dengan tambahan 41% melalui dukungan internasional. 39. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu ketentuan yang diatur adalah: a. Larangan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi b. Peningkatan penambangan mineral dengan tidak memperhatikan dampak lingkungan c. Penyediaan anggaran khusus untuk sektor energi fosil d. Penghentian seluruh aktivitas industri berbasis energi terbarukan e. Semua jawaban salah Jawaban: a. Larangan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi Penjelasan: UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hanya dapat dilakukan di wilayah yang sudah diperiksa dan dipastikan tidak memiliki nilai konservasi tinggi yang harus dilindungi. 40. Dalam pemanfaatan energi panas bumi, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk: a. Menjaga agar semua potensi panas bumi digunakan untuk pembangkit listrik b. Menjaga agar seluruh potensi panas bumi dikuasai oleh negara c. Menurunkan produksi energi panas bumi dengan pembatasan eksplorasi d. Menyediakan insentif bagi investasi di sektor geotermal e. Menghentikan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan Jawaban: d. Menyediakan insentif bagi investasi di sektor geotermal Penjelasan: Pemerintah memberikan insentif kepada investor yang tertarik mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, termasuk dalam hal perizinan dan pembiayaan, untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan ini. 41. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, salah satu ketentuan yang wajib dipatuhi oleh para pemangku kepentingan adalah: a. Pemanfaatan data hanya boleh dilakukan oleh lembaga negara yang berkaitan dengan pengelolaan energi b. Semua data eksplorasi minyak dan gas bumi harus terbuka untuk publik tanpa pembatasan c. Pemanfaatan data harus disertai dengan persetujuan tertulis dari Menteri ESDM d. Data minyak dan gas bumi hanya bisa dipergunakan untuk kepentingan akademis e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Pemanfaatan data harus disertai dengan persetujuan tertulis dari Menteri ESDM Penjelasan: Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa pemanfaatan data terkait minyak dan gas bumi, baik yang berasal dari eksplorasi maupun eksploitasi, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri ESDM untuk menjamin pemanfaatan yang sesuai dengan kepentingan negara. 42. Dalam upaya mitigasi bencana geologi, salah satu peran penting yang dilakukan oleh Badan Geologi adalah: a. Pemetaan wilayah rawan bencana geologi dan penyuluhan kepada masyarakat b. Penyediaan fasilitas evakuasi untuk masyarakat terdampak c. Pembentukan tim SAR yang terlatih di daerah rawan bencana d. Penyediaan dana untuk korban bencana geologi e. Semua jawaban benar Jawaban: a. Pemetaan wilayah rawan bencana geologi dan penyuluhan kepada masyarakat Penjelasan: Badan Geologi bertugas untuk melakukan pemetaan dan identifikasi risiko bencana geologi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih siap menghadapi bencana yang mungkin terjadi. 43. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan "potensi geologi" di perairan Indonesia adalah: a. Kandungan mineral dan bahan tambang yang terdapat di dasar laut b. Keberadaan energi terbarukan yang berasal dari bawah laut c. Kondisi geologis dasar laut yang memengaruhi pelayaran d. Potensi bencana geologi yang dapat mempengaruhi lalu lintas pelayaran e. Semua jawaban benar Jawaban: a. Kandungan mineral dan bahan tambang yang terdapat di dasar laut Penjelasan: Dalam konteks ini, potensi geologi mengacu pada kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dasar laut, seperti minyak, gas, dan mineral yang dapat dimanfaatkan dalam industri pelayaran dan energi. 44. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melestarikan situs-situs geologi yang memiliki nilai sejarah dan ilmiah adalah melalui program: a. Geopark Nasional b. Proyek Energi Terbarukan Nasional c. Program Pembaruan Energi Fosil d. Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca e. Semua jawaban salah Jawaban: a. Geopark Nasional Penjelasan: Geopark Nasional bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan situs-situs geologi yang memiliki nilai ilmiah dan sejarah, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan geologi. 45. Dalam kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan, salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah: a. Pemanfaatan SDA harus bersifat komersial dan mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin b. Semua eksplorasi dan eksploitasi dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan c. SDA harus dikelola dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya d. SDA hanya boleh dimanfaatkan oleh perusahaan swasta e. Semua jawaban salah Jawaban: c. SDA harus dikelola dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya Penjelasan: Pengelolaan SDA yang berkelanjutan bertujuan untuk menjaga agar sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang, dengan mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi. 46. Dalam konteks mitigasi bencana geologi, salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah: a. Menghentikan semua kegiatan pertambangan di daerah rawan bencana b. Membangun sistem peringatan dini untuk bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami c. Menetapkan seluruh wilayah Indonesia sebagai zona larangan pembangunan d. Menghentikan kegiatan eksplorasi di daerah geologi aktif e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Membangun sistem peringatan dini untuk bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami Penjelasan: Pemerintah Indonesia, melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), membangun sistem peringatan dini untuk gempa bumi dan tsunami sebagai upaya mitigasi bencana yang dapat mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan. 47. Dalam rangka mempercepat transisi energi, salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah: a. Meningkatkan produksi energi fosil dalam negeri b. Meningkatkan eksploitasi sumber daya mineral untuk energi nuklir c. Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti angin, surya, dan hidro d. Menurunkan standar emisi gas rumah kaca secara drastis e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti angin, surya, dan hidro Penjelasan: Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi dampak perubahan iklim. 48. Dalam hal mitigasi bencana geologi, yang menjadi prioritas utama bagi pemerintah adalah: a. Pengurangan jumlah korban jiwa melalui evakuasi yang cepat dan efektif b. Pengurangan kerusakan ekonomi akibat bencana c. Penanggulangan bencana di daerah rawan yang memiliki dampak luas d. Pengembangan teknologi baru untuk deteksi dini bencana e. Semua jawaban benar Jawaban: e. Semua jawaban benar Penjelasan: Prioritas mitigasi bencana geologi mencakup berbagai upaya untuk mengurangi dampak bencana terhadap korban jiwa, kerusakan ekonomi, serta pengembangan teknologi deteksi dini untuk meminimalisasi risiko. 49. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2008 tentang Keamanan Nuklir, yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian bahan nuklir di Indonesia adalah: a. Badan Geologi b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) d. Kementerian Lingkungan Hidup e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Penjelasan: BAPETEN bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan nuklir di Indonesia, termasuk memastikan keselamatan dan keamanan penggunaan energi nuklir sesuai dengan regulasi yang berlaku. 50. Upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia melibatkan: a. Pengurangan emisi karbon melalui pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan energi fosil secara efisien b. Pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk menangani dampak perubahan iklim c. Peningkatan ketergantungan pada energi fosil untuk kebutuhan energi nasional d. Pembentukan pusat penelitian perubahan iklim di setiap daerah e. Semua jawaban salah Jawaban: a. Pengurangan emisi karbon melalui pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan energi fosil secara efisien Penjelasan: Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon melalui transisi ke energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan melakukan upaya mitigasi lainnya. 51. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pengembangan energi terbarukan adalah melalui Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017. Apa tujuan utama dari peraturan ini? a. Meningkatkan penggunaan energi fosil sebagai sumber utama energi b. Mengurangi ketergantungan pada energi terbarukan dengan meningkatkan pemanfaatan energi nuklir c. Mewujudkan 23% bauran energi terbarukan pada 2025 d. Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penghentian penggunaan bahan bakar fosil e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Mewujudkan 23% bauran energi terbarukan pada 2025 Penjelasan: Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari bauran energi nasional, dengan target 23% pada tahun 2025. 52. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, salah satu peran penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah: a. Menetapkan harga tetap untuk seluruh proyek panas bumi b. Memberikan izin eksploitasi panas bumi kepada perusahaan asing tanpa syarat c. Mengembangkan dan memanfaatkan energi panas bumi untuk kebutuhan dalam negeri d. Mengalihkan kewenangan pengelolaan panas bumi ke sektor swasta sepenuhnya e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Mengembangkan dan memanfaatkan energi panas bumi untuk kebutuhan dalam negeri Penjelasan: UU No. 21 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah harus mengembangkan sumber daya panas bumi untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. 53. Dalam konteks mitigasi bencana geologi, Badan Geologi Indonesia menerapkan pendekatan yang mengutamakan: a. Pengurangan risiko dengan mengabaikan faktor sosial dan ekonomi b. Pendekatan berbasis mitigasi pasca-bencana c. Pemetaan dan zonasi wilayah rawan bencana serta edukasi kepada masyarakat d. Pembentukan tim evakuasi dan penanggulangan yang hanya berfungsi setelah bencana terjadi e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Pemetaan dan zonasi wilayah rawan bencana serta edukasi kepada masyarakat Penjelasan: Badan Geologi melakukan pemetaan dan zonasi wilayah rawan bencana geologi, serta melaksanakan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana. 54. Kebijakan Satu Peta (KSP) bertujuan untuk: a. Menyusun peta tematik dalam sektor pertanian saja b. Mempercepat penyelesaian sengketa lahan antar pemerintah daerah c. Mewujudkan integrasi peta spasial yang valid dan akurat di seluruh Indonesia d. Menerapkan teknologi satelit dalam pemetaan kawasan hutan e. Semua jawaban benar Jawaban: c. Mewujudkan integrasi peta spasial yang valid dan akurat di seluruh Indonesia Penjelasan: Kebijakan Satu Peta (KSP) bertujuan untuk menghasilkan peta yang konsisten dan akurat yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara terintegrasi. 55. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam kegiatan pertambangan adalah: a. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan di wilayah konservasi tanpa syarat b. Semua kegiatan pertambangan hanya diperuntukkan untuk kepentingan ekspor c. Pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat d. Pertambangan tidak dapat dilakukan di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam lain e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Penjelasan: UU No. 4 Tahun 2009 menekankan bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. 56. Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, mengatur mengenai: a. Pengelolaan dan distribusi energi fosil di seluruh Indonesia b. Tata cara penggunaan dan pemanfaatan data eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh pihak ketiga c. Pembatasan eksplorasi minyak dan gas bumi hanya di kawasan hutan lindung d. Kewajiban untuk melaporkan data cadangan energi secara publik e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Tata cara penggunaan dan pemanfaatan data eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh pihak ketiga Penjelasan: Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022 mengatur bagaimana data yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi harus digunakan dengan izin yang jelas dan sesuai prosedur, serta memperhatikan kepentingan negara. 57. Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan energi baru terbarukan di Indonesia adalah: a. Harga energi terbarukan yang lebih murah dibandingkan energi fosil b. Kapasitas energi terbarukan yang tidak dapat mengimbangi permintaan energi nasional c. Pembatasan eksploitasi energi terbarukan di daerah pesisir d. Pemanfaatan energi terbarukan hanya terbatas pada sektor rumah tangga e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Kapasitas energi terbarukan yang tidak dapat mengimbangi permintaan energi nasional Penjelasan: Salah satu tantangan utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia adalah kapasitas yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan energi nasional yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan. 58. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa: a. Semua kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan harus mendapatkan izin lingkungan b. Aktivitas pertambangan dapat dilakukan tanpa izin lingkungan selama itu mendatangkan manfaat ekonomi c. Pencemaran lingkungan tidak dapat dihukum jika itu disebabkan oleh bencana alam d. Pembangunan industri pertambangan harus memprioritaskan keuntungan finansial tanpa memperhatikan lingkungan e. Semua jawaban salah Jawaban: a. Semua kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan harus mendapatkan izin lingkungan Penjelasan: UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan harus dilaksanakan dengan mendapatkan izin lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 59. Menurut Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2017 tentang Geopark Nasional, yang dimaksud dengan Geopark adalah: a. Kawasan wisata alam yang memiliki potensi sumber daya alam b. Kawasan yang memiliki nilai ilmiah tinggi terkait dengan warisan geologi dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi c. Kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi apapun d. Kawasan yang ditunjuk untuk pengembangan energi terbarukan e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Kawasan yang memiliki nilai ilmiah tinggi terkait dengan warisan geologi dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi Penjelasan: Geopark adalah kawasan yang memiliki potensi geologi yang signifikan, serta memiliki nilai ilmiah dan sejarah, yang bisa dimanfaatkan sebagai area wisata edukasi dan penelitian, serta berperan dalam pelestarian warisan geologi. 60. Kebijakan perubahan iklim di Indonesia, yang tercantum dalam NDC (Nationally Determined Contribution), berfokus pada: a. Pengurangan emisi karbon melalui pengurangan sektor transportasi secara drastis b. Meningkatkan ketergantungan pada energi nuklir untuk menggantikan bahan bakar fosil c. Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transisi energi terbarukan dan perlindungan hutan d. Pembatasan ekspor minyak dan gas bumi e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transisi energi terbarukan dan perlindungan hutan Penjelasan: NDC Indonesia menggariskan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta konservasi dan perlindungan hutan. 61. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, siapa yang berhak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi di Indonesia? a. Hanya pemerintah yang dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah c. Pemerintah daerah yang memiliki potensi panas bumi d. Perusahaan swasta yang memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi e. Semua jawaban benar Jawaban: d. Perusahaan swasta yang memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi Penjelasan: Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014, eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin dari pemerintah, baik itu BUMN maupun perusahaan swasta yang memenuhi syarat yang ditentukan. 62. Menurut Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, salah satu tujuan utama dari proyek strategis nasional di sektor energi adalah: a. Meningkatkan ketergantungan Indonesia pada energi fosil untuk jangka panjang b. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan untuk mencapai 100% elektrifikasi c. Meningkatkan ekspor energi terbarukan ke negara-negara tetangga d. Meningkatkan cadangan energi fosil untuk kebutuhan domestik dalam jangka pendek e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan untuk mencapai 100% elektrifikasi Penjelasan: Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk dalam sektor energi terbarukan, untuk mendukung pencapaian target elektrifikasi nasional yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. 63. Dalam rangka kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, salah satu kewajiban pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah: a. Mengelola dan memanfaatkan hasil pertambangan hanya untuk kepentingan domestik b. Melakukan eksploitasi tanpa memperhatikan aspek lingkungan c. Membayar pajak dan royalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Menerima dana bantuan dari pemerintah untuk kegiatan eksplorasi e. Semua jawaban benar Jawaban: c. Membayar pajak dan royalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penjelasan: Pemegang IUP diwajibkan untuk membayar pajak, royalti, dan memenuhi kewajiban lainnya sesuai ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang bertujuan untuk memastikan penerimaan negara dan keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. 64. Dalam konteks perubahan iklim global, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 menurut NDC (Nationally Determined Contribution). Apa langkah utama yang harus dilakukan untuk mencapai komitmen ini? a. Mengurangi konsumsi energi domestik dan melarang ekspor energi b. Mengurangi ketergantungan pada energi terbarukan dan memperbanyak penggunaan energi fosil c. Meningkatkan efisiensi energi dan mempercepat transisi ke energi terbarukan d. Menutup semua sektor industri berat dan energi fosil e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Meningkatkan efisiensi energi dan mempercepat transisi ke energi terbarukan Penjelasan: Komitmen NDC Indonesia mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui langkah- langkah seperti efisiensi energi dan transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan. 65. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam adalah: a. Pemanfaatan sumber daya alam tanpa memerlukan izin lingkungan b. Dampak lingkungan yang ditimbulkan harus dilaporkan secara rutin c. Kegiatan pertambangan tidak perlu memperhatikan keberlanjutan ekosistem d. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpisah oleh kementerian terkait e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Dampak lingkungan yang ditimbulkan harus dilaporkan secara rutin Penjelasan: UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap kegiatan yang dapat menyebabkan dampak lingkungan harus dilakukan dengan evaluasi yang jelas dan dampaknya harus dilaporkan secara rutin melalui proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). 66. Dalam pengembangan geopark nasional, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2017, salah satu tujuan utama adalah untuk: a. Meningkatkan produksi energi geotermal untuk keperluan ekspor b. Menjaga dan melestarikan warisan geologi serta mempromosikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata geologi c. Mengembangkan energi terbarukan dengan memanfaatkan kawasan geopark d. Meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral di kawasan geopark e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Menjaga dan melestarikan warisan geologi serta mempromosikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata geologi Penjelasan: Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga dan melestarikan warisan geologi Indonesia melalui pengembangan geopark yang juga dapat dipromosikan sebagai destinasi wisata geologi yang mendidik masyarakat. 67. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengamanatkan bahwa pengelolaan tambang harus mengedepankan prinsip: a. Eksploitasi tanpa batas b. Keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial c. Penerapan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat d. Penutupan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Penerapan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Penjelasan: Salah satu prinsip utama dalam UU No. 4 Tahun 2009 adalah bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan mengutamakan keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. 68. Dalam konteks kebijakan Satu Peta (KSP), tujuan utamanya adalah untuk: a. Mengembangkan peta untuk sektor pertanian saja b. Membatasi penggunaan peta di sektor energi c. Memastikan semua peta spasial di Indonesia terintegrasi dan memiliki standar yang sama d. Menerapkan peta digital hanya untuk keperluan militer e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Memastikan semua peta spasial di Indonesia terintegrasi dan memiliki standar yang sama Penjelasan: Kebijakan Satu Peta (KSP) bertujuan untuk mengintegrasikan semua data peta spasial yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah dan memastikan bahwa data peta tersebut memiliki standar yang konsisten dan dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. 69. Dalam rangka mitigasi bencana geologi, Badan Geologi mengembangkan sistem pemantauan potensi bencana yang dapat memberikan informasi awal tentang: a. Potensi bencana alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya b. Perkiraan lokasi yang aman untuk kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan risiko geologi c. Potensi bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor d. Hanya prediksi gempa bumi dengan magnitudo tertentu e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Potensi bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor Penjelasan: Badan Geologi menggunakan teknologi dan sistem pemantauan untuk mendeteksi dan memberikan informasi dini tentang potensi bencana geologi, termasuk gempa bumi, erupsi vulkanik, dan pergerakan tanah. 70. Salah satu peran penting dalam kebijakan terkait penggunaan energi fosil adalah melalui penerapan kebijakan harga yang diatur dalam: a. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi b. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi c. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional d. Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2018 tentang Kebijakan Harga Energi e. Semua jawaban benar Jawaban: b. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Penjelasan: UU No. 22 Tahun 2001 mengatur mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi, termasuk kebijakan harga dan distribusi energi fosil yang harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan nasional. 71. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, salah satu kewajiban pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah untuk: a. Meningkatkan produksi batubara untuk kebutuhan ekspor tanpa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik b. Mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan c. Tidak memberikan laporan produksi kepada pemerintah d. Tidak wajib melakukan rehabilitasi lahan yang terdegradasi akibat pertambangan e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan Penjelasan: Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009, setiap pemegang IUP wajib mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, termasuk kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan pasca-penambangan. 72. Salah satu komponen penting dalam pemetaan dan pengelolaan data geospasial yang terkait dengan kebijakan Satu Peta (KSP) adalah: a. Meningkatkan ketergantungan pada penggunaan peta manual b. Menyusun peta tematik yang tidak terintegrasi antar lembaga c. Standarisasi dan integrasi data spasial antar instansi untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional d. Menerapkan peta tematik untuk kepentingan sektoral saja e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Standarisasi dan integrasi data spasial antar instansi untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional Penjelasan: Kebijakan Satu Peta (KSP) bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinkronkan data spasial yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah, dengan standar yang terukur untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis pada data geospasial yang akurat. 73. Dalam konteks mitigasi bencana geologi, Badan Geologi menggunakan sistem pemantauan yang disebut “Geo Hazard”. Apa tujuan utama dari sistem ini? a. Memantau keberadaan sumber daya mineral yang tidak diketahui b. Mendeteksi potensi bencana geologi dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat c. Mempercepat eksplorasi sumber daya panas bumi d. Meningkatkan produksi energi geotermal untuk ekspor e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mendeteksi potensi bencana geologi dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat Penjelasan: Sistem pemantauan “Geo Hazard” digunakan oleh Badan Geologi untuk mendeteksi potensi bencana geologi, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor, serta memberikan peringatan dini untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. 74. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip: a. Pemanfaatan tanpa mempedulikan dampak lingkungan b. Keberlanjutan, kelestarian, dan keseimbangan ekosistem c. Peningkatan produksi dengan memaksimalkan penggunaan bahan bakar fosil d. Tidak perlu ada laporan mengenai dampak lingkungan e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Keberlanjutan, kelestarian, dan keseimbangan ekosistem Penjelasan: UU No. 32 Tahun 2009 menekankan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, kelestarian, dan keseimbangan ekosistem untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. 75. Dalam konteks kebijakan energi nasional, salah satu strategi untuk mencapai kemandirian energi adalah dengan memperkenalkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017. Apa tujuan utama dari RUEN? a. Menetapkan target penurunan konsumsi energi fosil b. Mengatur dan memperkenalkan ketergantungan penuh terhadap energi terbarukan untuk sektor transportasi c. Menjamin ketersediaan energi bagi seluruh sektor pembangunan secara berkelanjutan hingga tahun 2050 d. Menetapkan harga energi berdasarkan permintaan internasional e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Menjamin ketersediaan energi bagi seluruh sektor pembangunan secara berkelanjutan hingga tahun 2050 Penjelasan: RUEN bertujuan untuk merencanakan kebutuhan energi Indonesia di masa depan, dengan fokus pada keberlanjutan dan ketersediaan energi bagi seluruh sektor pembangunan, termasuk transisi ke energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. 76. Dalam konteks kebijakan Sumber Daya Mineral, yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan sumber daya mineral adalah: a. Pengelolaan sumber daya mineral yang semata-mata berorientasi pada keuntungan b. Pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan c. Eksplorasi yang tidak terkontrol untuk meningkatkan produksi d. Fokus pada ekspor tanpa memperhatikan kebutuhan domestik e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan Penjelasan: UU No. 4 Tahun 2009 menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya mineral yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam rangka memastikan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat. 77. Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa: a. Setiap orang boleh mengakses data eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa izin b. Hanya pemerintah yang dapat mengakses data terkait produksi dan cadangan minyak dan gas bumi c. Pemanfaatan data yang diperoleh dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga kerahasiaan data d. Tidak ada batasan dalam pemanfaatan data terkait energi fosil e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Pemanfaatan data yang diperoleh dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga kerahasiaan data Penjelasan: Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022 mengatur pemanfaatan data terkait minyak dan gas bumi, yang mencakup pengelolaan dan penggunaan data tersebut dengan ketat untuk kepentingan yang sah dan menjaga kerahasiaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. 78. Dalam kebijakan terkait perubahan iklim, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: a. Meningkatkan penggunaan energi fosil dalam pembangkit listrik b. Menetapkan kebijakan harga energi yang lebih tinggi bagi sektor industri c. Mengurangi deforestasi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan d. Meningkatkan produksi energi geotermal tanpa memperhatikan dampak lingkungan e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Mengurangi deforestasi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan Penjelasan: Dalam rangka mencapai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, strategi yang diambil meliputi pengurangan deforestasi dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, selain efisiensi energi di sektor industri dan transportasi. 79. Apa yang dimaksud dengan kebijakan mitigasi bencana geologi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana? a. Upaya untuk mempercepat eksplorasi geologi tanpa mempertimbangkan potensi bencana b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam untuk kebutuhan ekspor c. Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana geologi melalui pemetaan, mitigasi, dan peringatan dini d. Tidak ada regulasi yang mengatur mitigasi bencana geologi secara spesifik e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana geologi melalui pemetaan, mitigasi, dan peringatan dini Penjelasan: Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 mengatur mitigasi bencana yang meliputi pemetaan potensi bencana geologi, pengembangan sistem peringatan dini, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat mengurangi dampak dari bencana geologi. 80. Dalam konteks geopark, yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, geopark berfungsi untuk: a. Hanya sebagai kawasan wisata yang tidak terkait dengan pelestarian alam b. Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai geologi tinggi dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat c. Menjadi tempat penggalian mineral secara bebas tanpa batasan d. Membuka kawasan untuk penambangan sumber daya alam secara intensif e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai geologi tinggi dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Penjelasan: Geopark di Indonesia dikembangkan untuk melestarikan situs geologi yang memiliki nilai tinggi, serta berfungsi sebagai sarana edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. 81. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu langkah yang diambil untuk mempermudah investasi di sektor energi adalah: a. Pengurangan peraturan yang mengatur tentang eksplorasi energi terbarukan b. Mempermudah proses perizinan untuk investasi sektor energi, termasuk pengadaan energi fosil c. Menurunkan standar keselamatan dan lingkungan untuk sektor energi d. Peningkatan pajak dan tarif untuk investasi di sektor energi e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mempermudah proses perizinan untuk investasi sektor energi, termasuk pengadaan energi fosil Penjelasan: UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor, termasuk sektor energi, dengan menyederhanakan proses perizinan, mempercepat perizinan untuk investasi yang berkaitan dengan energi, dan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang bergerak dalam sektor energi. 82. Salah satu peran penting geologi dalam mitigasi perubahan iklim adalah mengidentifikasi: a. Potensi penambangan mineral untuk memenuhi kebutuhan energi b. Daerah rawan bencana geologi yang bisa memengaruhi stabilitas lingkungan c. Penyediaan sumber daya geotermal untuk energi fosil d. Pengelolaan cadangan minyak dan gas bumi e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Daerah rawan bencana geologi yang bisa memengaruhi stabilitas lingkungan Penjelasan: Geologi berperan penting dalam identifikasi kawasan yang rawan terhadap bencana geologi seperti tanah longsor, banjir lahar, atau gempa bumi yang dapat mempengaruhi ekosistem dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi dampak bencana tersebut. 83. Dalam rangka pencapaian target energi terbarukan di Indonesia, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) adalah: a. Menurunkan penggunaan energi fosil untuk sektor industri b. Peningkatan penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 c. Memperkenalkan kebijakan energi baru terbarukan tanpa batasan d. Mengurangi subsidi energi untuk sektor energi terbarukan e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Peningkatan penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 Penjelasan: RUEN menetapkan target besar untuk penggunaan energi terbarukan, yakni sebesar 23% pada tahun 2025, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan meningkatkan kontribusi energi ramah lingkungan dalam bauran energi nasional. 84. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berperan dalam: a. Menjamin eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan b. Mengawasi dan mengatur pengelolaan lingkungan hidup agar tidak merusak ekosistem c. Mempercepat izin untuk sektor industri tanpa kajian lingkungan d. Meningkatkan kontribusi sektor energi fosil untuk kepentingan ekspor e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mengawasi dan mengatur pengelolaan lingkungan hidup agar tidak merusak ekosistem Penjelasan: UU No. 32 Tahun 2009 menekankan peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. 85. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan energi geotermal di Indonesia adalah: a. Menyediakan energi geotermal untuk kebutuhan domestik dan ekspor tanpa memperhatikan dampak lingkungan b. Mengoptimalkan eksploitasi tanpa memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan c. Menjamin pengelolaan energi geotermal yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek sosial d. Meningkatkan ketergantungan pada energi fosil dalam sektor energi geotermal e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Menjamin pengelolaan energi geotermal yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek sosial Penjelasan: Kebijakan pengembangan energi geotermal di Indonesia bertujuan untuk memanfaatkan potensi geotermal secara maksimal, namun dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memberi manfaat sosial yang luas kepada masyarakat sekitar. 86. Apa yang dimaksud dengan kebijakan "Energi Terbarukan yang Berkelanjutan" yang diterapkan dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi? a. Memanfaatkan energi terbarukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tanpa memperhatikan dampak lingkungan b. Menyediakan energi terbarukan dalam jumlah terbatas hanya untuk sektor tertentu c. Menggunakan energi terbarukan secara maksimal untuk menggantikan energi fosil dalam jangka panjang d. Tidak ada kewajiban untuk melibatkan sektor swasta dalam pengembangan energi terbarukan e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Menggunakan energi terbarukan secara maksimal untuk menggantikan energi fosil dalam jangka panjang Penjelasan: UU No. 30 Tahun 2007 mengatur pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung transisi dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, guna memenuhi kebutuhan energi dalam jangka panjang dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. 87. Dalam mitigasi bencana geologi, Badan Geologi berperan dalam memberikan: a. Pemanfaatan data geologi untuk eksplorasi sumber daya alam tanpa pertimbangan bencana b. Penelitian dan pemetaan terhadap potensi geologi yang dapat memicu bencana serta memberikan rekomendasi langkah mitigasi c. Melakukan eksplorasi geologi untuk mempercepat pembangunan industri d. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Penelitian dan pemetaan terhadap potensi geologi yang dapat memicu bencana serta memberikan rekomendasi langkah mitigasi Penjelasan: Badan Geologi memiliki tugas untuk memetakan dan menganalisis potensi bencana geologi (seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor) serta memberikan rekomendasi langkah mitigasi untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat. 88. Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menekankan pentingnya: a. Penambangan tanpa batasan di kawasan konservasi untuk mendukung pembangunan b. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem agar tetap lestari untuk generasi mendatang c. Pengurangan kawasan konservasi yang mengandung sumber daya alam terbarukan d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian alam e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem agar tetap lestari untuk generasi mendatang Penjelasan: UU No. 37 Tahun 2014 menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang tanpa merusak keberlanjutannya. 89. Dalam konteks kebijakan Satu Peta (KSP), salah satu tujuan utamanya adalah: a. Mengintegrasikan semua data spasial antar lembaga tanpa standar teknis yang jelas b. Menyediakan data spasial yang saling tumpang tindih antar lembaga pemerintah c. Menyusun dan mengintegrasikan peta-peta sektoral yang digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya alam d. Meningkatkan ketergantungan pada data spasial asing untuk pengelolaan sumber daya alam e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Menyusun dan mengintegrasikan peta-peta sektoral yang digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya alam Penjelasan: Kebijakan Satu Peta (KSP) bertujuan untuk mengintegrasikan data spasial dari berbagai sektor dengan standar yang telah ditetapkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. 90. Salah satu faktor penting dalam pemanfaatan energi panas bumi yang diatur dalam kebijakan energi nasional adalah: a. Menurunkan harga energi panas bumi untuk ekspor b. Mempercepat proses eksplorasi dan eksploitasinya tanpa memperhatikan dampak sosial c. Mengembangkan energi panas bumi sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi untuk mendukung keberlanjutan energi nasional d. Mengoptimalkan pemanfaatan energi fosil untuk sektor industri e. Semua jawaban salah Jawaban: c. Mengembangkan energi panas bumi sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi untuk mendukung keberlanjutan energi nasional Penjelasan: Kebijakan energi nasional mendorong pemanfaatan energi panas bumi sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi terbarukan, yang berfungsi mendukung keberlanjutan pasokan energi nasional. 91. Dalam konteks kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017, tujuan utama dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) adalah untuk: a. Meningkatkan ketergantungan pada energi fosil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi b. Mencapai 23% kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 c. Menurunkan ketergantungan pada energi terbarukan di sektor industri d. Mengurangi peran sektor energi dalam pembangunan infrastruktur e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mencapai 23% kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 Penjelasan: RUEN, yang diatur dalam Perpres No. 22 Tahun 2017, bertujuan untuk mencapai 23% kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mendukung keberlanjutan lingkungan. 92. Dalam upaya memitigasi perubahan iklim, Indonesia melalui Kementerian ESDM menerapkan kebijakan terkait pengurangan emisi karbon yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022, yang salah satunya bertujuan untuk: a. Meningkatkan eksploitasi energi fosil dengan menerapkan teknologi rendah karbon b. Menetapkan sistem perdagangan emisi karbon untuk industri yang mengeluarkan gas rumah kaca c. Mengurangi penerapan teknologi energi terbarukan untuk menghemat biaya produksi energi d. Mempermudah perizinan untuk eksploitasi energi fosil di kawasan yang rentan bencana e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Menetapkan sistem perdagangan emisi karbon untuk industri yang mengeluarkan gas rumah kaca Penjelasan: Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2022 mengatur tentang pengurangan emisi karbon dengan menetapkan mekanisme sistem perdagangan emisi karbon untuk industri yang menghasilkan gas rumah kaca, dalam rangka mendukung komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional mengenai perubahan iklim. 93. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam salah satu pasalnya, mengatur bahwa eksplorasi dan eksploitasi mineral dan batubara harus mempertimbangkan: a. Kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan dampak lingkungan b. Keberlanjutan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat c. Pemanfaatan seluruh cadangan mineral dan batubara tanpa mempertimbangkan cadangan untuk masa depan d. Pembukaan lahan baru tanpa kajian teknis dan sosial yang mendalam e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Keberlanjutan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat Penjelasan: UU No. 4 Tahun 2009 mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti mineral dan batubara dengan tetap mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. 94. Dalam kebijakan Satu Peta yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk: a. Mengembangkan kawasan pertambangan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan b. Mengintegrasikan seluruh peta sektoral terkait tata ruang dan sumber daya alam untuk memudahkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam c. Membuka akses lahan untuk sektor industri tanpa memperhatikan peraturan zonasi d. Mempertahankan status quo pemetaan sektoral antar kementerian tanpa adanya perubahan e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mengintegrasikan seluruh peta sektoral terkait tata ruang dan sumber daya alam untuk memudahkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam Penjelasan: Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk mengintegrasikan data peta sektoral dari berbagai kementerian untuk mempermudah perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. 95. Salah satu tantangan besar dalam pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia adalah: a. Keterbatasan teknologi untuk eksploitasi panas bumi pada kedalaman yang lebih besar b. Ketergantungan pada energi fosil yang lebih murah dan mudah diakses c. Kurangnya sumber daya alam panas bumi di wilayah Indonesia d. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap energi panas bumi e. Semua jawaban salah Jawaban: a. Keterbatasan teknologi untuk eksploitasi panas bumi pada kedalaman yang lebih besar Penjelasan: Pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pengembangan teknologi yang dapat mengakses sumber daya panas bumi yang lebih dalam, sehingga belum seluruhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. 96. Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Geologi, salah satu prinsip utama yang harus diikuti dalam pengelolaan sumber daya geologi adalah: a. Eksplorasi dan eksploitasi geologi tanpa batasan untuk memenuhi kebutuhan industri b. Pengelolaan sumber daya geologi yang efisien, efektif, dan berkelanjutan c. Penggunaan sumber daya geologi yang hanya mengutamakan keuntungan finansial d. Pembukaan area pertambangan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Pengelolaan sumber daya geologi yang efisien, efektif, dan berkelanjutan Penjelasan: Peraturan ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya geologi dengan pendekatan yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan generasi mendatang. 97. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), salah satu upaya yang ditempuh untuk mencapai ketahanan energi adalah: a. Mengurangi penggunaan energi terbarukan dan meningkatkan ketergantungan pada energi fosil b. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi untuk mencapai ketahanan energi nasional c. Menghentikan eksplorasi energi terbarukan dan beralih sepenuhnya ke energi fosil d. Membatasi jumlah konsumen energi domestik untuk mengurangi permintaan e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi untuk mencapai ketahanan energi nasional Penjelasan: KEN bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi, untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan keberlanjutan energi. 98. Dalam menghadapi potensi bencana geologi, salah satu tugas Badan Geologi adalah: a. Membuka wilayah pertambangan di daerah rawan bencana tanpa kajian lebih lanjut b. Melakukan pemetaan potensi bencana geologi dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko c. Mengurangi peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana geologi d. Menyediakan teknologi yang hanya digunakan untuk eksplorasi sumber daya alam tanpa memperhatikan risiko bencana e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Melakukan pemetaan potensi bencana geologi dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko Penjelasan: Badan Geologi memiliki peran penting dalam memetakan daerah yang rawan bencana geologi, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi agar dapat mengurangi risiko terhadap masyarakat. 99. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber daya mineral, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 mengatur tentang: a. Pembukaan luas lahan untuk pertambangan tanpa izin yang jelas b. Perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem melalui pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan c. Penurunan pajak untuk pengusaha pertambangan tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan d. Mempermudah izin pertambangan di kawasan konservasi alam e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem melalui pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan Penjelasan: PP No. 23 Tahun 2010 mengatur tentang pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap ekosistem dan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. 100. Mengacu pada prinsip kebijakan energi nasional, salah satu prioritas dalam pengembangan energi terbarukan adalah: a. Memperbanyak penggunaan energi fosil dengan dampak minimal terhadap lingkungan b. Mendorong penggunaan energi terbarukan dengan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang c. Mengurangi biaya eksplorasi sumber daya alam terbarukan tanpa memperhatikan dampak sosial d. Menghindari penggunaan energi terbarukan yang memerlukan investasi tinggi e. Semua jawaban salah Jawaban: b. Mendorong penggunaan energi terbarukan dengan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang Penjelasan: Salah satu prioritas kebijakan energi nasional adalah mendorong pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.