Podcast
Questions and Answers
Apa yang menjadi kewajiban pemegang Hak Guna Usaha (HGU)?
Apa yang menjadi kewajiban pemegang Hak Guna Usaha (HGU)?
- Mengusahakan tanah dengan baik dan melestarikan lingkungan (correct)
- Membangun infrastruktur di atas lahan yang tidak terpakai
- Memenuhi syarat administrasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Mengalihkan hak tanpa batasan waktu
Siapa yang dapat menjadi subjek pemegang Hak Guna Usaha (HGU)?
Siapa yang dapat menjadi subjek pemegang Hak Guna Usaha (HGU)?
- Organisasi non-pemerintah dari luar negeri
- Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (correct)
- Siapa saja yang memiliki tanah di Indonesia
- Warga Negara Asing dan badan hukum internasional
Apa yang harus dilakukan pemohon setelah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH)?
Apa yang harus dilakukan pemohon setelah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH)?
- Melaporkan kepada pemerintah daerah
- Mendaftarkan SKPH untuk mendapatkan sertifikat (correct)
- Donggak tanah kepemilikan
- Mengabarkan kepada masyarakat sekitar
Berapa batas maksimum luas tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU)?
Berapa batas maksimum luas tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU)?
Berdasarkan Undang-Undang mana Hak Guna Bangunan (HGB) diatur?
Berdasarkan Undang-Undang mana Hak Guna Bangunan (HGB) diatur?
Berapa lama jangka waktu maksimal untuk Hak Guna Bangunan (HGB) sebelum dapat diperpanjang?
Berapa lama jangka waktu maksimal untuk Hak Guna Bangunan (HGB) sebelum dapat diperpanjang?
Apa saja yang menjadi tujuan dari pemberian Hak Guna Usaha (HGU)?
Apa saja yang menjadi tujuan dari pemberian Hak Guna Usaha (HGU)?
Apa yang dapat dilakukan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap bangunan yang didirikan?
Apa yang dapat dilakukan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap bangunan yang didirikan?
Apa yang menjadi tanggung jawab pemegang hak pakai terkait dengan perjanjian yang ada?
Apa yang menjadi tanggung jawab pemegang hak pakai terkait dengan perjanjian yang ada?
Apa kriteria yang harus dipenuhi oleh badan hukum asing untuk dapat memilki hak pakai di Indonesia?
Apa kriteria yang harus dipenuhi oleh badan hukum asing untuk dapat memilki hak pakai di Indonesia?
Proses pemberian hak pakai atas tanah negara harus mendapatkan izin dari siapa?
Proses pemberian hak pakai atas tanah negara harus mendapatkan izin dari siapa?
Apa yang menjadi ciri khas dari Hak Guna Bangunan (HGB) jika dibandingkan dengan Hak Guna Usaha (HGU)?
Apa yang menjadi ciri khas dari Hak Guna Bangunan (HGB) jika dibandingkan dengan Hak Guna Usaha (HGU)?
Syarat sah perjanjian sewa tanah harus memenuhi dua elemen utama. Apa kedua elemen tersebut?
Syarat sah perjanjian sewa tanah harus memenuhi dua elemen utama. Apa kedua elemen tersebut?
Apa yang menjadi kewajiban pemegang hak milik setelah mewarisi tanah tanpa wasiat?
Apa yang menjadi kewajiban pemegang hak milik setelah mewarisi tanah tanpa wasiat?
Apa kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU)?
Apa kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU)?
Proses pemberian hak milik melalui pewarisan tanpa wasiat dapat dihapuskan jika:
Proses pemberian hak milik melalui pewarisan tanpa wasiat dapat dihapuskan jika:
Hak guna bangunan (HGB) memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk:
Hak guna bangunan (HGB) memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk:
Berapa lama maksimal pemberian hak guna usaha (HGU) sebelum dapat diperpanjang?
Berapa lama maksimal pemberian hak guna usaha (HGU) sebelum dapat diperpanjang?
Apa yang dapat menjadi dasar hukum yang mengatur hak guna usaha (HGU)?
Apa yang dapat menjadi dasar hukum yang mengatur hak guna usaha (HGU)?
Apa yang harus dilakukan jika hak milik tidak lagi dapat dipertahankan oleh pemegang hak?
Apa yang harus dilakukan jika hak milik tidak lagi dapat dipertahankan oleh pemegang hak?
Siapakah yang tidak dapat menjadi subyek dari hak milik?
Siapakah yang tidak dapat menjadi subyek dari hak milik?
Salah satu kondisi di mana hak milik dapat diganggu-gugat adalah:
Salah satu kondisi di mana hak milik dapat diganggu-gugat adalah:
Bagaimana status tanah setelah hak milik dihapus demi hukum?
Bagaimana status tanah setelah hak milik dihapus demi hukum?
Tindakan apa yang dilakukan untuk mendaftarkan HGB?
Tindakan apa yang dilakukan untuk mendaftarkan HGB?
Siapa yang dapat memiliki hak membuka tanah berdasarkan ketentuan yang ada?
Siapa yang dapat memiliki hak membuka tanah berdasarkan ketentuan yang ada?
Apa yang menjadi dasar hukum untuk hak memungut hasil hutan?
Apa yang menjadi dasar hukum untuk hak memungut hasil hutan?
Dalam hal pemungutan hasil hutan di lahan tidak lebih dari 2 hektar, izin dari pihak mana yang diperlukan?
Dalam hal pemungutan hasil hutan di lahan tidak lebih dari 2 hektar, izin dari pihak mana yang diperlukan?
Apa yang menjadi tujuan dari kebijakan mengenai hak membuka tanah?
Apa yang menjadi tujuan dari kebijakan mengenai hak membuka tanah?
Apakah yang bukan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa terkait hak membuka tanah?
Apakah yang bukan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa terkait hak membuka tanah?
Kriteria apa yang perlu dipenuhi agar hak memungut hasil hutan dapat diberikan?
Kriteria apa yang perlu dipenuhi agar hak memungut hasil hutan dapat diberikan?
Apa yang menjadi tanggung jawab pemegang hak membuka tanah?
Apa yang menjadi tanggung jawab pemegang hak membuka tanah?
Apa saja yang dapat diambil melalui hak memungut hasil hutan?
Apa saja yang dapat diambil melalui hak memungut hasil hutan?
Apa yang dapat menjadi sumber konflik terkait dengan hak membuka tanah?
Apa yang dapat menjadi sumber konflik terkait dengan hak membuka tanah?
Apa yang dimaksud dengan pengintegrasian hak membuka tanah dengan hukum nasional?
Apa yang dimaksud dengan pengintegrasian hak membuka tanah dengan hukum nasional?
Apa yang terjadi dengan tanah hak milik setelah masa Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir?
Apa yang terjadi dengan tanah hak milik setelah masa Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir?
Siapa yang dapat mengajukan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah?
Siapa yang dapat mengajukan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah?
Apa yang diperlukan untuk melakukan proses pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah negara?
Apa yang diperlukan untuk melakukan proses pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah negara?
Apa sifat dari Hak Guna Bangunan (HGB) terkait dengan peralihan dan pengalihan hak?
Apa sifat dari Hak Guna Bangunan (HGB) terkait dengan peralihan dan pengalihan hak?
Berapa lama jangka waktu HGB yang diberikan di atas tanah milik?
Berapa lama jangka waktu HGB yang diberikan di atas tanah milik?
Apa yang menjadi dasar hukum yang mengatur hak pakai?
Apa yang menjadi dasar hukum yang mengatur hak pakai?
Siapa yang berwenang untuk memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah hak pengelolaan?
Siapa yang berwenang untuk memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah hak pengelolaan?
Apa yang harus dilakukan untuk mendaftarkan HGB yang telah diberikan?
Apa yang harus dilakukan untuk mendaftarkan HGB yang telah diberikan?
Apa yang terjadi jika Hak Guna Bangunan (HGB) tidak diperpanjang?
Apa yang terjadi jika Hak Guna Bangunan (HGB) tidak diperpanjang?
Flashcards
HGU (Hak Guna Usaha)
HGU (Hak Guna Usaha)
Hak atas tanah untuk usaha tertentu, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan dll.
Syarat HGU
Syarat HGU
Syarat-syarat diberikannya Hak Guna Usaha, meliputi kewarganegaraan, luas minimal lahan, dan jenis usaha yang diizinkan.
HGB (Hak Guna Bangunan)
HGB (Hak Guna Bangunan)
Hak untuk mendirikan bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri.
Jangka Waktu HGB
Jangka Waktu HGB
Signup and view all the flashcards
Perpanjangan HGB
Perpanjangan HGB
Signup and view all the flashcards
Luas Tanah HGU Minimum
Luas Tanah HGU Minimum
Signup and view all the flashcards
BPN (Badan Pertanahan Nasional)
BPN (Badan Pertanahan Nasional)
Signup and view all the flashcards
Kewajiban Pemegang HGU
Kewajiban Pemegang HGU
Signup and view all the flashcards
Hak Milik
Hak Milik
Signup and view all the flashcards
Subyek Hak Milik
Subyek Hak Milik
Signup and view all the flashcards
Warisan Hak Milik
Warisan Hak Milik
Signup and view all the flashcards
Terjadinya Hak Milik
Terjadinya Hak Milik
Signup and view all the flashcards
Peralihan Hak Milik
Peralihan Hak Milik
Signup and view all the flashcards
Sifat Hak Milik
Sifat Hak Milik
Signup and view all the flashcards
Hak Guna Usaha (HGU)
Hak Guna Usaha (HGU)
Signup and view all the flashcards
Orang Asing dan Hak Milik
Orang Asing dan Hak Milik
Signup and view all the flashcards
Dasar Hukum Hak Milik
Dasar Hukum Hak Milik
Signup and view all the flashcards
Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak Guna Bangunan (HGB)
Signup and view all the flashcards
Siapa yang bisa memiliki HGB?
Siapa yang bisa memiliki HGB?
Signup and view all the flashcards
Pemberian HGB di atas tanah negara
Pemberian HGB di atas tanah negara
Signup and view all the flashcards
Pemberian HGB di atas tanah hak pengelolaan
Pemberian HGB di atas tanah hak pengelolaan
Signup and view all the flashcards
Pemberian HGB di atas tanah milik
Pemberian HGB di atas tanah milik
Signup and view all the flashcards
Pendaftaran HGB
Pendaftaran HGB
Signup and view all the flashcards
Beralihnya HGB
Beralihnya HGB
Signup and view all the flashcards
HGB sebagai Jaminan Utang
HGB sebagai Jaminan Utang
Signup and view all the flashcards
Hak Pakai
Hak Pakai
Signup and view all the flashcards
Hak Membuka Tanah
Hak Membuka Tanah
Signup and view all the flashcards
Konflik Hak Membuka Tanah
Konflik Hak Membuka Tanah
Signup and view all the flashcards
Penyelesaian Sengketa Hak Membuka Tanah
Penyelesaian Sengketa Hak Membuka Tanah
Signup and view all the flashcards
Integrasi Hak Membuka Tanah dengan Hukum Nasional
Integrasi Hak Membuka Tanah dengan Hukum Nasional
Signup and view all the flashcards
Syarat Hak Membuka Tanah
Syarat Hak Membuka Tanah
Signup and view all the flashcards
Tujuan Hak Membuka Tanah
Tujuan Hak Membuka Tanah
Signup and view all the flashcards
Hak Memungut Hasil Hutan
Hak Memungut Hasil Hutan
Signup and view all the flashcards
Dasar Hukum Hak Memungut Hasil Hutan
Dasar Hukum Hak Memungut Hasil Hutan
Signup and view all the flashcards
Syarat Hak Memungut Hasil Hutan
Syarat Hak Memungut Hasil Hutan
Signup and view all the flashcards
Batasan Luas Tanah untuk Hak Memungut Hasil Hutan
Batasan Luas Tanah untuk Hak Memungut Hasil Hutan
Signup and view all the flashcards
Jangka Waktu Hak Pakai
Jangka Waktu Hak Pakai
Signup and view all the flashcards
Siapa yang dapat memiliki Hak Pakai?
Siapa yang dapat memiliki Hak Pakai?
Signup and view all the flashcards
Pengalihan Hak Pakai
Pengalihan Hak Pakai
Signup and view all the flashcards
Hak Sewa Tanah
Hak Sewa Tanah
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Hukum Agraria
- Hukum agraria mengatur hubungan antara orang dan tanah dengan orang lain.Secara spesifik, hukum ini memberikan perlindungan kepentingan orang terhadap orang lain mengenai tanah, membuatnya menjadi hukum yang memberikan proteksi dan regulasi atas penguasaan dan penggunaan tanah dalam masyarakat.
- Hukum Agraria pertama kali dibuat sebagai respon terhadap pertumbuhan bisnis perdagangan dan pertanian Indonesia pada zaman Belanda.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur pertanian di Indonesia, mencapai stabilitas hukum dan unifikasi hukum agraria untuk semua warga negara Indonesia.
- Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Pengertian
- Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum agraria adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dan tanah dengan orang lain.
Sejarah Hukum Agraria
- Tahun 1870 merupakan tahun penting dalam hukum agraria Indonesia karena adanya Agrarische Wet, seperangkat peraturan yang dimaksudkan untuk memperkuat modal asing di setiap wilayah negara.
- Prinsip utama dari Agrarische Wet adalah bahwa semua tanah yang tidak dapat diproduksi oleh pemiliknya adalah tanah milik negara.
- Menurut Domein Verklaring, semua tanah yang tidak dapat diproduksi oleh pemiliknya adalah tanah milik nasional.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Beberapa pasal utama, termasuk Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 19, Pasal 53, dan Pasal 54.
- Pasal 33 ayat 3 UUD 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Ruang Lingkup
- Hukum agraria meliputi pengaturan hak-hak atas tanah, air, udara, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional.
- Hukum Agraria memiliki kaitan erat dengan hukum adat.
###Tujuan UUPA
- Pembagian Tanah : Menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut digunakan.
- Perlindungan : Melindungi lingkungan untuk memastikan penggunaan tanah dan sumber daya alam tidak merugikan lingkungan.
- Kesejahteraan : Memberikan keadilan pada masyarakat akan tanah dan SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Para Pihak/Subyek Hukum
- Negara : Mengelola dan menyediakan hak atas tanah kepada masyarakat.
- Orang Perseorangan : Dapat memiliki hak atas tanah, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa.
- Badan Hukum : Bank, badan keagamaan, dan sosial juga dapat memiliki hak atas tanah.
- Instansi Pemerintah : Lembaga Pertanahan Nasional Republik Indonesia bertanggung jawab untuk urusan pertanahan, termasuk pengadaan tanah dan penilaian nilai tanah.
Hak Atas Tanah
- Hak Milik : Hak terkuat atas tanah.
- Hak Guna Usaha (HGU): Hak untuk mengusahakan tanah milik negara untuk tujuan pertanian dan perkebunan.
- Hak Guna Bangunan (HGB): Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
- Hak Pakai: Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain.
- Hak Sewa: Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan pembayaran sewa.
- Hak Membuka Tanah : Hak atas tanah yang digunakan untuk pengembangan kawasan.
- Hak Memungut Hasil Hutan : Hak untuk memanfaatkan hasil hutan.
Pelaksanaan dan Regulasi
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi rakyat.
- Peraturan Dasar dan Ketentuan Penguasaan meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.
- Undang-undang ini dirancang untuk memastikan distributive justice, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta membangun struktur hukum yang kuat di dalam manajemen sumber daya alam.
###Akibat Lahirnya Hukum Agraria
- Perubahan Struktur Agraria
- Konflik Agraria
- Jaminan Kepastian Hukum
- Isu Nasional
- Program Reforma Agraria
- Wacana Revisi UUPA
Sifat-Sifat Hak Milik
- Meskipun hak milik disebut "terkuat" dan "terpenuh," artinya tidak berarti bahwa hak milik bersifat mutlak dan tak terganggu-gugat
- Hak milik tetap harus diatur oleh undang-undang dan dapat diganggu-gugat dalam situasi-situasi tertentu, seperti pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA
Jenis-Jenis Hak Atas Tanah
- Hak Milik
- Hak Guna Usaha
- Hak Guna Bangunan
- Hak Pakai
- Hak Sewa
- Hak Membuka Tanah
- Hak Memungut Hasil Hutan
Lahirnya Hak Atas Tanah
- Hak milik dapat timbul karena hukum adat, penetapan pemerintah, pewarisan tanpa wasiat atau perkawinan.
- Peralihan Hak Milik dilakukan melalui jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan wasiat.
Penghapusan Hak Atas Tanah
- Pencabutan Hak untuk Kepentingan Umum
- Penyerahan Sukarela
- Tanah Musnah
- Ketidakpatuhan terhadap Syarat Subyek
Kriteria Pemberian
- Subjek Pemegang : Warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum.
- Luas Tanah: Minimal 5 hektar, dengan ketentuan tambahan jika luasnya lebih dari 25 hektar.
- Tujuan Usaha: Untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, energi, dan pertambangan.
Hak Pemegang HGU
- Menguasai dan menggunakan tanah.
- Memindahkan atau mengalihkan hak kepada pihak lain.
- Menggunakan HGU sebagai jaminan pinjaman.
Kewajiban Pemegang HGU
- Mengusahakan tanah sesuai dengan kelayakan usaha yang ditetapkan.
- Melestarikan lingkungan hidup dan menjaga kesuburan tanah.
- Mematuhi segala peraturan yang berlaku terkait penggunaan lahan.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.