HAPIN

Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan

• Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan dapat dilakukan dengan beberapa cara:
• Menciptakan dan membentuk hukum baru
• Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Putusan Yang Dapat Di Kasasi

• Putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi:
  • Terhadap semua putusan pengadilan negeri dalam tingkat pertama dan terakhir
  • Terhadap semua putusan pengadilan tinggi yang diambilnya pada tingkat banding
  • Terhadap putusan bebas, mutlak tidak dapat diajukan permohonan banding, dan permohonan pemeriksaan kasasi dapat diajukan

Tata Cara Pemeriksaan Kasasi

• Pemeriksaan dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim
• Pemeriksaan berdasar berkas perkara, tidak langsung berhadapan muka
• Pemeriksaan dapat diperiksa dan diputus dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim
• Undang-undang tidak memperkenankan perkara kasasi diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, putusan yang demikian tidak sah

Pemeriksaan Berdasar Berkas

• Pemeriksaan berdasar berkas perkara yang terdiri dari:
  • Berita acara pemeriksaan penyidik
  • Berita acara pemeriksaan di siding pengadilan negeri
  • Semua surat-surat yang timbul di persidangan yang ada hubungan dengan perkara
  • Putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri

Mendengar Langsung Pihak yang Dianggap Perlu

• Tanpa mengurangi prinsip pemeriksaan tingkat banding berdasar berkas perkara, jika dianggap perlu pengadilan tinggi dapat mendengar langsung keterangan terdakwa, saksi atau penuntut umum

Pemeriksaan Tambahan

• Alasan pemeriksaan tambahan:
  • Terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara
  • Kekeliruan penerapan hukum acara
  • Ada yang kurang lengkap

Memerintahkan Pemeriksaan dan Memutus Perkara

• Sebelum memutus pokok perkara pengadilan tinggi membatalakan putusan pengadilan negeri
• Putusan pembatalan memuat perintah memeriksa kembali

Tata Cara Kasasi Demi Kepentingan Hukum

• Permohonan diajukan secara tertulis oleh jaksa agung
• Permohonan disampaikan melalui panitera pengadilan negeri
• Permohonan disertai risalah yang memuat alasan permintaan

Peninjauan Kembali

• Putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali:
  • Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  • Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan
• Kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan