Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002

Siaran wajib menjaga netralitas dan tidak boleh memihak golongan tertentu.

Informasi yang bersifat fitnah, menghasut, kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; juga memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan mengabaikan nilai-nilai agama atau martabat manusia.

Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bahasa daerah dapat digunakan untuk muatan lokal dan acara tertentu.

Hanya boleh digunakan jika diperlukan untuk acara tertentu, dengan teks terjemahan Indonesia (televisi), atau sulih suara (maksimal 30%).

Siaran lembaga penyiaran lain (dalam/luar negeri).

Durasi, jenis, dan jumlah acara relai dari luar negeri dibatasi.

Siaran lembaga penyiaran lain untuk acara nasional, internasional, atau pilihan.

Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau grafis, karakter, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran, bisa interaktif atau tidak.

Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lain untuk diterima serentak oleh masyarakat.

Media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam suara, berupa program teratur dan berkesinambungan.

Media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar, terbuka atau tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan.

Siaran informasi bersifat komersial atau layanan masyarakat tentang jasa, barang, atau gagasan yang dapat dimanfaatkan khalayak dengan atau tanpa imbalan.

Gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk penyiaran, merambat di udara dan ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

Siaran iklan komersial di radio atau televisi untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan mempromosikan barang atau jasa.

Siaran iklan nonkomersial di radio atau televisi yang tujuannya menyebarkan gagasan, cita-cita, anjuran, dan pesan untuk mempengaruhi masyarakat.

Lembaga penyiaran yang sudah ada sebelum UU ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan UU ini. Radio dalam 2 tahun, TV dalam 3 tahun.

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) harus dibentuk dalam waktu 1 tahun sejak UU diundangkan.

Ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

UU Penyiaran No. 24 Tahun 1997, menjadi tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU baru ini.

Lembaga Penyiaran yang sudah punya stasiun relai tetap bisa menyiarkan sampai ada stasiun lokal, selama paling lama 2 tahun, kecuali ada alasan khusus.

Peraturan yang mengatur implementasi Undang-Undang penyiaran. Tetap berlaku jika tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

KPI harus dibentuk selambat-lambatnya 1 tahun setelah UU ini diundangkan.

Pemerintah mengusulkan anggota KPI kepada DPR RI berdasarkan usulan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran umum di Indonesia.

Hak dasar untuk mengungkapkan pendapat, menyampaikan informasi, dan memperoleh informasi.

Proses penyatuan berbagai kelompok dalam suatu bangsa.

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.

Kebebasan dalam menyebarkan informasi melalui media penyiaran.

Masyarakat yang sangat bergantung pada informasi.

Hak masyarakat untuk mengakses informasi.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Menjamin kebebasan berekspresi, keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum dalam penyiaran.

Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyiaran, termasuk berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memajukan penyiaran nasional.

KPI menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik dalam penyiaran.

Penyiaran diakui sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Perkembangan teknologi digital, internet, dan bentuk-bentuk siaran baru memerlukan adaptasi dalam regulasi penyiaran.

Spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner merupakan sumber daya alam terbatas yang perlu diatur secara efektif dan efisien.

Terciptanya siaran berkualitas, bermartabat, dan mampu mencerminkan aspirasi masyarakat yang beragam.

Penyiaran harus dapat meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Keseimbangan informasi antar daerah dan antara daerah dengan pusat, memastikan akses informasi merata.

Pelaksanaan tugas KPI dipantau dan dikontrol agar sesuai dengan undang-undang.

Aturan yang mengarahkan perilaku penyiaran untuk menjaga etika dan nilai-nilai positif.

Hukuman yang diberikan kepada penyiar yang melanggar peraturan dan pedoman penyiaran.

Organisasi yang mewakili para penyiar, berperan dalam menyusun pedoman perilaku penyiaran.

Memastikan aturan-aturan yang dibuat KPI dijalankan dengan benar oleh para penyiar.

Kriteria yang menentukan kualitas program penyiaran, seperti konten dan penyampaian.

KPI bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia.