Tugas dan Kewenangan Camat

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa saja tugas yang dilaksanakan oleh camat berdasarkan Pasal 50 ayat (3)?

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda (correct)

Mengadministrasikan izin usaha di kecamatan

Mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah di desa

Mengoordinasikan keamanan dan kebersihan desa

Apa yang dimaksud dengan kecamatan tipe A?

Kecamatan yang hanya mengawasi kelurahan

Kecamatan yang tidak memiliki kepala camat

Kecamatan dengan jumlah penduduk minim

Kecamatan yang memiliki beban kerja berat (correct)

Siapa yang bertanggung jawab kepada camat dalam struktur kecamatan?

Perangkat desa

Anggota DPRD

Kepala desa

Lurah (correct)

Apa peran dari kelurahan dalam struktur kecamatan?

Melaksanakan tugas camat Signup and view all the answers

Apa yang menjadi kewenangan camat dalam melaksanakan tugasnya?

Menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecamatan Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri untuk perbaikan Perda?

Menyempurnakan Perda bersama DPRD Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan Menteri atau gubernur jika kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan?

Membatalkan Perda yang tidak disempurnakan Signup and view all the answers

Apa komponen utama yang terdapat dalam Perangkat Daerah provinsi?

Sekretariat DPRD Signup and view all the answers

Apa bobot yang diberikan untuk variabel umum dalam kriteria tipelogi Perangkat Daerah?

20% Signup and view all the answers

Indikator apa yang termasuk dalam kriteria variabel umum?

Luas wilayah Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasar penetapan kriteria variabel teknis untuk Perangkat Daerah?

Beban tugas utama dalam urusan pemerintahan Signup and view all the answers

Perangkat Daerah kabupaten/kota tidak termasuk komponen berikut?

Interpol Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan terhadap tipelogi dinas yang hasil penggabungan Urusan Pemerintahan?

Dapat dinaikkan satu tingkat lebih tinggi. Signup and view all the answers

Apa yang mencerminkan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan?

Berdiri sendiri sebelum penggabungan. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasar pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis?

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan Signup and view all the answers

Apa klasifikasi cabang dinas berdasarkan beban kerja?

Cabang dinas kelas A dan B Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam rumpun tertentu untuk dibentuk dinas?

Urusan Pemerintahan dapat digabung menjadi satu dinas tipe C. Signup and view all the answers

Siapa yang berwenang menetapkan pembentukan cabang dinas?

Gubernur Signup and view all the answers

Apa yang dilakukan oleh sekretariat Daerah jika tidak ada pembentukan dinas atau bidang?

Menambah satu subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan urusan terkait. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi wilayah kerja cabang dinas?

Satu atau lebih kabupaten/kota Signup and view all the answers

Bagaimana klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dibedakan?

Dalam dua kelas, A dan B. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan cabang dinas dalam melaksanakan tugasnya?

Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasar pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi?

Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan Menteri. Signup and view all the answers

Apa yang diatur lebih lanjut mengenai cabang dinas?

Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A?

Mewadahi beban kerja yang besar. Signup and view all the answers

Apa yang perlu diperhatikan sebelum membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi?

Konsultasi secara tertulis kepada Menteri. Signup and view all the answers

Apa yang terjadi pada Perangkat Daerah yang sudah dibentuk cabang dinas?

Tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat Signup and view all the answers

Kapan nomenklatur dinas dapat mencerminkan urge pemerintah yang digabung?

Dengan adanya penggabungan dari bidang yang sudah ada. Signup and view all the answers

Apa yang diperlukan sebelum menetapkan pelimpahan wewenang cabang dinas?

Konsultasi dengan Menteri Signup and view all the answers

Apa yang menjadi tujuan pembentukan cabang dinas?

Percepatan dan efisiensi pelayanan publik Signup and view all the answers

Apa yang menjadi syarat pembentukan cabang dinas kelas A?

Beban kerja yang besar Signup and view all the answers

Berapakah maksimum fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang dapat digabungkan dalam badan Daerah provinsi?

Dua fungsi Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasar untuk menentukan nomenklatur badan Daerah provinsi setelah penggabungan fungsi penunjang?

Jumlah bidang hasil penggabungan Signup and view all the answers

Siapa yang bertanggung jawab atas Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota?

Sekretaris Daerah Signup and view all the answers

Apa yang menjadi klasifikasi dari unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi?

Kelas A dan kelas B Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan sebelum menetapkan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi?

Dikonsultasikan kepada Menteri Signup and view all the answers

Dalam hal klasifikasi unit pelaksana teknis, kelas A digunakan untuk?

Beban kerja yang besar Signup and view all the answers

Peraturan siapa yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis?

Peraturan Menteri Signup and view all the answers

Fungsi penunjang yang digabungkan membentuk nomenklatur baru pada badan Daerah provinsi adalah?

Fungsi penunjang yang berdiri sendiri Signup and view all the answers

Apa fungsi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi?

Menjalankan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Signup and view all the answers

Apa yang membedakan unit pelaksana teknis kelas A dengan kelas B?

Beban kerja Signup and view all the answers

Study Notes

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Perangkat Daerah didefinisikan sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD provinsi.
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota.
Pemerintah Pusat di sini merujuk pada Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Daerah Otonom (Daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden (pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat).
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh setiap Daerah.
Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Ketentuan Umum

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan asas Urusan Pemerintahan, intensitas Urusan Pemerintahan, dan potensi Daerah.
Asas-asas lainnya meliputi efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja, dan fleksibilitas.
Pembentukan ditentukan berdasarkan kewenangan Daerah dan intensitas urusan pemerintahan.
Perda dan Perkada mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja perangkat daerah.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik dasar untuk memenuhi kebutuhan warga negara.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan, Jenis, dan Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan Perda.
Perda berlaku setelah disetujui Menteri dan Gubernur.
Perda terdiri atas perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Perangkat daerah tipe A, B, dan C ditentukan melalui pengukuran variabel.

Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah tipe A, B, dan C ditentukan berdasarkan pertimbangan variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah) dan variabel teknis (beban tugas utama, fungsi penunjang, koordinasi).

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quiz ini membahas tentang tugas camat menurut Pasal 50 ayat (3), tipe kecamatan, serta peran kelurahan dalam struktur kecamatan. Selain itu, akan dijelaskan tentang kewenangan camat dan tindakan yang diambil oleh kepala daerah terkait Perda. Uji pemahaman ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang struktur pemerintahan daerah.