Tugas dan Fungsi Ahli Perencana Pertama

Tugas inti seorang ahli perencana pertama, meliputi pengumpulan data, penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, penyajian informasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas.

Pengumpulan data yang berwujud angka atau data numerik yang relevan untuk proses perencanaan.

Pengumpulan data yang berwujud deskripsi, pendapat, atau data non-numerik yang relevan untuk proses perencanaan.

Proses identifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan perencanaan berdasarkan data yang terkumpul. Memahami korelasi data.

Dokumen strategi, operasional, atau teknis yang disusun berdasarkan kebijakan, pedoman, dan standar yang berlaku.

Proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program atau kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana.

Kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait (unit kerja lain, mitra kerja, atau pemangku kepentingan) demi mendukung perencanaan.

Pengembangan metode atau teknik baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas perencanaan, serta penggunaan sumber daya yang efektif.

Menyusun rencana strategis, kebijakan atau program di bidang tertentu dan menyelaraskan rencana kerja dengan perencanaan nasional/daerah.

Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk perencanaan, serta mengidentifikasi potensi, kendala, dan peluang.

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana/program/kegiatan, serta menyusun laporan evaluasi berbasis indikator kinerja.

Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan memberikan masukan/rekomendasi teknis untuk perbaikan rencana.

Menyusun dan mengoordinasikan rencana pembangunan, mengevaluasi pencapaian target, menganalisis dampak kebijakan, mencari solusi kendala, dan membantu penyusunan kebijakan publik.

Biasanya bertugas di lembaga yang berkaitan dengan perencanaan, seperti Bappeda.

Merupakan peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi Perencana Ahli Pertama.

Ketentuan hukum yang mengatur jabatan, tugas, tanggung jawab, dan penilaian kinerja Perencana.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

Suatu pendekatan perencanaan yang memperhitungkan anggaran berdasarkan kinerja yang diharapkan.

Tugas inti meliputi penyusunan dokumen perencanaan (RKPD, RKP, RPJMD, RPJMN), analisis kebijakan publik, dan pemantauan program/kegiatan.

Rencana kerja pemerintah daerah untuk periode tertentu.

Rencana kerja pemerintah pusat untuk periode tertentu.

Metode analisis untuk menghitung keuntungan dan kerugian dari suatu kebijakan atau proyek.

Metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan.

Jenis perencanaan yang berfokus pada tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Melibatkan analisis lingkungan, penentuan visi dan misi, serta strategi implementasi.

Jenis perencanaan yang fokus pada kegiatan harian dan operasional untuk mencapai tujuan jangka pendek. Terkait dengan implementasi rencana strategis.

Aturan hukum yang mengatur proses perencanaan pembangunan, mencakup UU, PP, dan Perpres. Memberikan kerangka hukum bagi perencanaan yang legal.

Teknik menganalisis data geografis untuk memahami hubungan spasial antar lokasi dan objek. Menggunakan GIS atau data statistik.

Proses menilai efektivitas pelaksanaan rencana dan mencapai tujuan. Melibatkan pemantauan, analisis data, dan penyimpulan.

Proses melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan, yaitu masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Meningkatkan kolaborasi dan dukungan.

Dokumen rencana jangka panjang yang memberikan arah pembangunan wilayah secara komprehensif. Meliputi berbagai aspek seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial.

Alat untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis. Digunakan untuk memahami hubungan spasial dan membuat keputusan perencanaan.

Contoh situasi nyata yang digunakan untuk melatih kemampuan analisis dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan.

Teknik analisis yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait suatu kegiatan atau proyek.

Sistem transportasi umum yang ditujukan untuk melayani banyak orang, seperti bus rapid transit (BRT) atau kereta api.

Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendanai dan mengelola proyek atau program.

Kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.

Jenis pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan budaya setempat.

Area laut yang dilindungi dari kegiatan eksploitasi untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.

Pedoman atau aturan utama yang menjadi fokus dalam proses perencanaan, untuk mengarahkan program dan kegiatan.

Bidang utama dalam pembangunan yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.

Inisiatif khusus yang dirancang untuk memberikan dampak langsung dan positif pada masyarakat, contohnya program beasiswa pendidikan, penyediaan air bersih, atau pembangunan jalan.

Jadwal pelaksanaan program pembangunan yang terstruktur dan realistis, meliputi tahapan-tahapan kegiatan serta waktu penyelesaiannya.

Warga yang tinggal di wilayah tersebut, yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan implementasi program.

Proses menyelidiki dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan banjir, seperti curah hujan tinggi, alih fungsi lahan, atau kerusakan infrastruktur.