Tata Hukum Indonesia

Tata Hukum di Indonesia

• Hukum Indonesia terdiri dari aturan yang ditata saling berhubungan dan menentukan
• Fungsi tata hukum meliputi penetapan norma, penataan norma, penyelesaian sengketa, dan penyesuaian perubahan
• Indonesia adalah negara demokrasi dan nomokrasi berdasarkan Pasal 1 UUD 1945
• Mahfud MD menekankan, demokrasi dan hukum harus berjalan seiring agar tidak terjadi kekacauan atau kesewenang-wenangan
• Pancasila dan UUD'45 adalah dasar tata hukum

Tata Susunan Norma Hukum (Hans Nawiasky)

• Staatsfundamentalnorm fundamental (sumber hukum; Pancasila)
• Staatsgrundgesetz (konstitusi/ UUD)
• Formell gesetz (Undang-Undang)
• Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana Peraturan Pemerintah-Peraturan Daerah)

Perkembangan Tata Hukum Indonesia

Masa Hindia Belanda

• Hukum dagang berlaku di kapal Belanda, terdiri dari hukum disiplin dan asas hukum Romawi
• 30 April 1847: Algeimene Bepaling van Wetgeving voor Indonesia (AB) tentang peraturan perundang-undangan
• 2 Sept 1854: Regerings Reglemens (RR)
• 1 Januari 1926: Indische Staatsregeling (IS) atau peraturan ketatanegaraan

Masa Jepang

• UU Nomor 1 Tahun 1942 menyatakan peraturan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang tetap berlaku

Masa Kemerdekaan-Reformasi

• Orde Lama (1945-1965)
• 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 menggunakan UUD 1945
• 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 menggunakan UUD RIS
• 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 menggunakan UUDS 1950

Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Pada Masa Orde Lama

• Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960 karena menolak RAPBN
• MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPRS No III/MPRS/1963
• Demokrasi Terpimpin memberikan peran dominan kepada Presiden dalam bidang yudikatif
• Presiden menerbitkan Penetapan Presiden sebagai undang-undang

Orde Baru (1965-1998)

• UUD '45 kembali berlaku
• Penyimpangan pada masa ini termasuk pembatasan partai politik, kebebasan rakyat, dan Dwifungsi ABRI

Reformasi (1998-sekarang)

• Amandemen UUD 1945 mengalami empat kali perubahan dari 1999 hingga 2002

Asas Konkordansi

• 1 Mei 1848, hukum perdata Indonesia berdasarkan asas konkordansi
• Asas konkordansi mendasari pemberlakuan hukum Eropa bagi golongan Eropa di Hindia Belanda sejak Belanda berkuasa
• IS (Indische Staatsregeling) adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda
• Contoh perundang-undangan: Burgerlijke Wetboek dan Wetboek van Koophandel

Penggolongan Penduduk & Pluralisme Hukum

• Golongan Eropa dan Timur Asing tunduk pada hukum BW
• Golongan Bumi Putera tunduk pada hukum perdata adat
• Pluralisme hukum perdata di Indonesia disebabkan oleh faktor golongan penduduk
• Setelah proklamasi kemerdekaan, UU Darurat No. 1 Tahun 1951 diberlakukan, sementara pasal 163 IS jo Pasal 75 RR tidak berlaku formal
• Faktor golongan penduduk masih berperan penting dalam hukum perdata

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

• Hukum perdata Barat dalam BW tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
• BW berganti nama menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Hukum perdata adat dan hukum perdata Islam juga berlaku

Unifikasi Hukum

• Penyatuan hukum berlaku nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional
• Pembentukan UU Perkawinan contoh unifikasi, penyatuan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia

Kodifikasi Hukum

• Pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang memuat materi yang sama
• Contoh kodifikasi meliputi hukum pidana, perdata, dan dagang yang masing-masing terdapat dalam kitab undang-undang

Lapangan Hukum di Indonesia

• Hukum Publik: Tata Negara, Administrasi Negara, Tata Usaha Negara, Pidana, Acara
• Hukum Privat: Perdata dan Dagang
• Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara (Logeman)

Sumber Hukum Tata Negara

• Sumber Hukum Materiil (Bagir Manan): Menentukan isi kaidah hukum tata negara, meliputi dasar negara (Pancasila) dan kekuatan politik
• Sumber Hukum Formil
  • Jimly Assidiqie: Nilai konstitusi tidak tertulis, UUD (pembukaan dan pasal), Perpu tertulis, yurisprudensi peradilan, konvensi, hukum internasional yang diratifikasi
  • Bagir Manan: Hukum perundang-undangan, hukum adat, kebiasaan, yurisprudensi, hukum perjanjian internasional, doktrin ketatanegaraan

Ruang Lingkup Tata Negara

• Bentuk Negara (Kesatuan, Federasi), Pemerintahan (Kerajaan, Republik), Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
• Corak Pemerintahan (Diktator, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
• Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi antara pusat dan daerah)
• Organisasi Pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan)
• Wilayah Negara (darat, laut, udara)
• Hubungan rakyat dengan negara, hak dan kewajiban rakyat
• Cara rakyat menjalankan hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilu, referendum, sistem kepartaian, penyampaian pendapat)
• Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan dengan hukum, hubungan dengan kehidupan masyarakat)
• Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera)

Asas-Asas Negara

• Negara hukum menjamin keadilan; rechtsstaat memiliki UUD, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak rakyat
• Sistem konstitusional berarti kekuasaan tunduk pada hukum, ada pertanggungjawaban pada rakyat, peradilan bebas, dan perlindungan HAM
• Sistem pemerintahan presidentil menempatkan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang dipilih langsung

Sejarah UUD

• Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 menggunakan UUD 1945
• Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 menggunakan UUD RIS
• Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 menggunakan UUDS Sementara 1950
• Periode 5 Juli 1959-sampai sekarang menggunakan UUD 1945

Prinsip Hukum

• Negara kesatuan, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD, adalah negara hukum, mengatur kekuasaan pemerintahan dan daerah
• Rechtsstaat (Friedrich Julius Stahl): Eropa, hukum tertulis, peran administrasi, hak asasi, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasar peraturan, peradilan administrasi
• The Rule of Law (Av Dicey): Anglo Saxon, tidak tertulis, peran peradilan, supremasi hukum, kesamaan di depan hukum, jaminan HAM

Prinsip Negara Hukum yang Demokratis (Jimly Asshiddiqie)

• Supremasi Hukum, Persamaan Hukum, Asas Legalitas, Pembatasan Kekuasaan
• Organ Pemerintahan Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
• Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara, Perlindungan HAM
• Bersifat Demokratis, Mewujudkan Tujuan Bernegara, Transparansi dan Kontrol Sosial

Pengaturan Kekuasaan di Indonesia

Horizontal

• Dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi

Vertikal

• Desentralisasi: Penyerahan wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
• Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas Pembantuan

• Penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

Pembagian Kekuasaan (Montesquieu)

• Eksekutif: Melaksanakan UU (Presiden, Wakil Presiden, Menteri)
• Legislatif: Membuat UU (MPR, DPR, DPD)
• Yudikatif: Mengadili peraturan UU (MA, MK, KY)

Lembaga Negara

• Segi Fungsi: Lembaga Negara Utama (Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK), Lembaga Negara Bantu (KY, TNI, Polri, Menteri, KPU, KPK)
• Segi Hirarki:
  • Organ lapis pertama (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK)
  • Organ lapis kedua (Menteri, TNI, Polri, KY, KPU, Bank Sentral, Komnas HAM, KPI, Komisi Hukum Nasional)
  • Organ lapis ketiga (Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, DPRD Kab/Kota)
  • Lembaga yang membentuk Peraturan Perundang-Undangan adalah Presiden bersama dengan DPR

Keberlakuan Peraturan Per-UU-an

• Landasan Filosofis: Menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
• Landasan Sosiologis: Menggambarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan fakta empiris mengenai perkembangan masalah
• Landasan Yuridis: Menggambarkan penanganan masalah hukum atau pengisian kekosongan hukum berdasarkan aturan yang ada

Hierarki Peraturan Per-UU-an

• UUD NRI Tahun 1945
• TAP MPR RI
• UU/PERPPU
• PERATURAN PEMERINTAH
• PERATURAN PRESIDEN
• PERDA PROVINSI
• PERDA KAB/KOTA

Teori Stufenbau (Hans Kelsen)

• Sistem hukum berjenjang, norma hukum rendah harus berpegang pada norma hukum tinggi
• Kaidah hukum tertinggi (konstitusi) harus berpegang pada norma hukum mendasar (grundnorm) seperti Pancasila

Teori Hans Nawiasky

• Norma fundamental negara (Pancasila, Pembukaan UUD)
• Aturan dasar negara (UUD, TAP MPR, Konvensi)
• Undang-undang formal (UU)
• Peraturan pelaksanaan dan otonom (PP, Pergub, Perkot/Perkab)

Asas dalam Peraturan Perundang-undangan

• Lex Specialis Derogat Legi Generali: Khusus mengesampingkan umum
• Lex Superiori Derogat Legi Inferiori: Rendah tidak boleh bertentangan dengan tinggi
• Lex Posteriori Derogat Legi Priori: Baru mengesampingkan lama

Hukum Administrasi Negara (HAN)

• E Utrecht: Menguji hubungan hukum istimewa agar pejabat pemerintah dapat melaksanakan tugas khusus
• Logemann: Menguji hubungan Hukum Istimewa untuk memungkinkan para para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.
• Adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara

Keputusan Pejabat TUN (beschikking)

• Ketetapan Positif: Menimbulkan hak/kewajiban atau keadaan hukum baru, atau membatalkan yang lama
• Ketetapan Negatif: Penolakan permohonan perubahan keadaan hukum tertentu yang telah ada
• Ketetapan Declaratoir: Menyatakan apa yang sudah ada/diatur, contohnya hak cuti pegawai negeri
• Ketetapan Konstitutif: Melahirkan hak baru bagi orang yang ditetapkan
• Ketetapan Kilat: Berlaku pada saat tertentu saja (SIM, KTP)
• Ketetapan Fotografis: Berlaku seumur hidup (Ijazah, Piagam)
• Ketetapan Tetap: Masa berlakunya sampai ada perubahan/penarikan kembali
• Ketetapan Intern: Diselenggarakan di lingkungan sendiri, contohnya pemindahan pegawai
• Ketetapan Extern: Berhubungan dengan orang luar, contohnya pemberian izin bangunan

AUPB (UU No. 28 Tahun 1999)

• Menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
• Azas Kepastian Hukum: Mengutamakan landasan peraturan, kepatutan, dan keadilan
• Azas Tertib Penyelenggaran Negara: Landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
• Azas Kepentingan Umum: Mendahulukan Kesejahteraan Umum
• Azas Keterbukaan: Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
• Azas Proporsionalitas: Mengutamakan Keseimbangan
• Azas Profesionalitas: Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
• Azas Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tindakan Pejabat TUN

• Pemerintah dilengkapi kewenangan atributif dan delegatif
• Keadaan mendesak membuat Pejabat/Badan Administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangan terikat secara normal
• Negara kesejahteraan menimbulkan konsekuensi pemerintah aktif mencampuri bidang sosial ekonomi masyarakat
• Pejabat TUN diberikan kebebasan berdasar freies ermessen jika tidak semua tindakan diatur dalam perundang-undangan

Diskresi Pejabat TUN

• Pejabat TUN bisa membuat keputusan sesuai pendapatnya dalam kondisi tertentu
• Keputusan diambil karena peraturan tidak jelas, tidak boleh melanggar batas dari UU

Kewenangan

• Atribusi: Diberikan oleh perundang-undangan, tetap melekat sebelum ada perubahan
• Delegasi: Dilimpahkan, dapat ditarik kembali jika ada pertentangan, wewenang ada pada penerima
• Mandat: Pelimpahan, dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi, tanggung jawab dan wewenang tetap pada pemberi

Hubungan HTN & HAN

• HTN mengatur struktur/susunan umum negara sedangkan HAN mengatur komposisi dan wewenang alat perlengkapan negara
• Van Vollen Hoven berpendapat Pemerintah tanpa pemerintah HAN akan lumpuh

Sentralisasi, Dekonsentrasi dan Desentralisasi

• Sentralisasi adalah pemusatan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonomi (UU 32 Tahun 2004)
• Desentralisasi terbagi menjadi desentralisasi politik, kebudayaan, fungsionil, teknis, dan kolaboratif
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
• Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu

Hukum Perdata

• Sudikno Mertokusumo: Hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan kekeluargaan dan pergaulan masyarakat
• Van Apeldoorn: Peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan khusus, penentuannya diserahkan kepada yang berkepentingan
• Ruang lingkupnya meliputi hukum privat materiil atau kebalikan dari hukum dagang. Materi hukum perdata tertuang dalam KUHPerdata, KUHD, serta peraturan lainnya

Sistematika Hukum Perdata

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: mengatur tentang Orang, Benda, Perikatan, Pembuktian & daluarsaHukum
• Ilmu Pengetahuan: Hukum tentang Perorangan, Keluarga, Harta Kekayaan, Waris

Sumber-Sumber Pokok Hukum Perdata di Indonesia

1. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Syarat Sahnya Perjanjian

Kesepakatan Para Pihak

• Dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui , penawaran dinamakan "Offerte"
• Pihak penerima (akseptasi) menerima tawaran. Kesepakatan diberikan secara sukarela:
  • Kekhilafan (dwaling), error in persona, error in substantia
  • Paksaan
  • Pasal 1238 KUHPerd adalah suatu alasan membatalkan persetujuan, “tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak, hingga terang dan nyata tipu muslihat tersebut. Penipuan harus dibuktikan"”'

Kecakapan (Pasal 1329 KUHperdata)

• Setiap orang cakap membuat , dikecualikan “tidak cakap (Pasal 1330 KUHPerdata)
  • Orang belum dewasa
  • Ditaruh dibawah pengampuan
  • Pada umumnuya dilarang membuat tertentu”. “setiap

Pokok Persoalan Tertentu

• Perjanjian harus memenuhi, suatu haruslah memiliki obyek , yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan, pasal 1330 KUHPerdata suatu barang jenosnya tidaklah bahwa sejumlah itu

Sebab Yang Tidak Terlarang

• Pengadilan dapat isi, Mellalui cara Hakim melakukan

Asas-Asas Perikatan

Kebebasan Berkontrak

• Salah satu sifat ciri Khass buku kebebasan melakukan perikatan yang dengan pihaknya tertulis

Konsensualisme

• Pasal 1320 ayat(1) pasal sahnya perjanjian harus

Punta Sun Servanda

• Hakim menghormati kontra

Itikad Baik

• Pasal baik kepercayanan dan dari yang

Asas Kepribadian

• Berkaitan dengan kapasitas personal orang yang dikontrak
• Pasal 1315 berbunyi bahwa mengikat orang ke diri nya
• Pasal 1340 berbunyi hanya pihak yang bisa membuat

Wanprestasi

• Wanprestasi berarti janji cidera, tidak memenuhi syarat, kealpaan dan overmacht
• Sama sekali tidak memenuhi prestasi
• Memenuhi prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya
• Terlambat memenuhi
• Memenuhi tapi melakukan yang dilarang di dalam

Perbuatan Melawan Hukum

• Pasal 1365 KUH Perdata ,” kerungian, mengganti, kesalahan

4 Unsur Perbuatan Melawan Hukum

UU

• Melanggar: Hak kesesuaian, ketelitian

Kesalahan

• Ada atau orang yang melanggar

Kaulitas

• Persyaratan Hubungan Von Burr
• Yang Harus timbbul Von kres

Adanya Kerugian

• Materi immateril dari Mahkamah Agung luka yang

Hukum Pidana

• Ius Poneale: Hukum pidana adalah aturan hukum mengikat harus syarat,
• Perbuatan jahat di rinci dilarang
• Ius Puniendi => Ius Poneale

Negara

• • Mengancam -hak

Hukuman pidana pokok

• Matti
• Penjara Kurungan Dennda

Sanksi

• tambahan tertentu pengumuman hakim

Definisi Tokoh

• Menurut simon aturan sanksi pidana

Tata hukum Indonesia adalah sistem aturan yang saling berhubungan. Fungsinya meliputi penetapan norma, penyelesaian sengketa, dan penyesuaian perubahan. Pancasila dan UUD '45 menjadi dasar.