Sistem Hukum di Indonesia

Sistem Hukum di Indonesia

• Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, secara fungsional dan saling tergantung.
• Sistem hukum dibatasi dalam suatu lingkungan, perubahan suatu bagian berakibat pada bagian lain, membentuk kesatuan kerja untuk mencapai tujuan.

Komponen Struktural Sistem Hukum

• Sistem hukum terdiri dari tiga komponen: struktural, substansi, dan budaya hukum.
• Komponen struktural meliputi lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penegak hukum, dan badan yang berwenang menerapkan hukum.
• Lembaga-lembaga ini bergerak dalam suatu mekanisme yang saling berkaitan.

Komponen Substansi Sistem Hukum

• Komponen substansi adalah hasil nyata dari sistem hukum.
• Terdiri dari hukum konkret (kaidah hukum individual) seperti putusan kasus, dan yurisprudensi.
• Juga terdiri dari hukum abstrak (kaidah umum) yang menjadi dasar hukum bagi siapa saja.
• Hukum konkret adalah hasil nyata dari penerapan hukum pada kasus tertentu.
• Hukum abstrak merupakan dasar hukum secara umum dan berlaku bagi semua orang.

Komponen Budaya Hukum

• Komponen budaya hukum mencakup sikap publik/warga masyarakat dan nilai-nilai yang dipegang.
• Beberapa contoh nilai-nilai budaya hukum meliputi hukum keluarga dan hukum waris.
• Sikap publik dan nilai-nilai yang dipegang akan berpengaruh pada sistem hukum di suatu negara dan mempengaruhi penerapan hukum.

Macam-Macam Sistem Hukum

• Sistem Hukum Eropa Kontinental: berkembang di negara-negara Eropa daratan, sering disebut sebagai "civil law," berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI SM.
• Di dalam sistem ini, hukum disusun secara sistematik dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu, seperti "Corpus Juris Civilis." Negara-negara yang menganut sistem ini, antara lain Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, dan Indonesia.
• Sistem Hukum Anglo-Saxon: sistem hukum yang berasal dari Inggris abad XI, sering disebut sebagai "common law" atau "unwritten law". Meskipun sebagian besar hukum tertulis (statutes), sistem ini juga menggunakan putusan hakim (precedent) sebagai sumber hukum. Sistem ini diterapkan di Amerika Utara, Kanada, beberapa negara Asia, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat.
  • Prinsip dasar sistem ini adalah bahwa hukum harus diwujudkan dalam peraturan yang sistematis dalam kodifikasi.
  • Hakim tidak memiliki keleluasaan menciptakan hukum yang mengikat, dan hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas kewenangannya.
  • Doktrin precedent/stare decisis, yaitu hakim harus mendasarkan putusan pada prinsip/putusan sebelumnya (precedent) dalam perkara sejenis.
  • Jika tidak ada putusan sebelumnya, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan keadilan, kebenaran akal sehat.
• Sistem Hukum Adat: sistem hukum yang hanya berlaku dalam kehidupan sosial di Indonesia dan berasal dari bahasa Belanda "adatrecht." Sumber hukum berasal dari peraturan-peraturan yang tidak tertulis, yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan melalui kesadaran hukum masyarakat. Sifatnya tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang dan dapat berubah tergantung pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Pemuka adat dipercaya mampu menjalankan dan memelihara peraturan sesuai kepercayaan pada nenek moyang.
• Sistem Hukum Islam: Dianut oleh masyarakat Arab, berkembang di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara individual/kelompok. Sumber hukum berasal dari Al Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas. Dasar hukum ini mengatur aspek pembangunan, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Subyek Hukum

• Subyek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, meliputi pribadi kodrati, pribadi hukum, dan pejabat/tokoh.

Hak dan Kewajiban

• Hak adalah suatu kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, wewenang yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum.
• Kewajiban adalah tugas yang dibebankan oleh hukum pada subyek hukum. Penting untuk tidak menyalahgunakan hak karena hak dibatasi oleh kewajiban. Hak dan kewajiban saling terkait.

Peristiwa Hukum

• Peristiwa hukum adalah peristiwa yang membawa akibat hukum, seperti terjadinya kejadian yang menimbulkan/menghapuskan hak/kewajiban, atau peristiwa sosial yang bersegi hukum.
• Perilaku dalam hukum terdiri dari perilaku sepihak, jamak pihak, serempak.
• Perilaku yang melanggar hukum atau zaakwarneming juga termasuk perilaku dalam hukum.
• Peristiwa hukum lainnya seperti kelahiran, keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan juga termasuk subyek ini.

Hubungan Hukum

• Hubungan hukum adalah hubungan-hubungan dalam hukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban antar subjek hukum.

Objek Hukum

• Objek hukum meliputi segala sesuatu yang menjadi objek dari hubungan hukum. Benda yang berwujud dan tak berwujud, benda bergerak dan tak bergerak, semuanya bisa menjadi objek hukum.