Sistem Pemerintahan Negara

Cara suatu negara mengatur dan menjalankan kekuasaan, terkait dengan hubungan lembaga-lembaga negara dan warga negaranya.

Pengelompokan sistem pemerintahan berdasarkan ciri-ciri dan prinsip-prinsipnya, seperti presidensial, parlementer, dan lain-lain.

Sistem pemerintahan di Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945, dan praktik pelaksanaannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia.

Cara pelaksaan sistem pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan bernegara.

Sistem pemerintahan di mana eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif dan bisa jatuh jika mendapat mosi tidak percaya dari lembaga legislatif.

Suatu resolusi yang diajukan ke lembaga legislatif untuk menyatakan ketidakpercayaan kepada pemerintah atau anggota eksekutif.

Perlunya kerjasama dan saling mengontrol antara badan eksekutif dan legislatif dalam suatu sistem parlementer agar pemerintah dapat bekerja efektif.

Jabatan yang memiliki fungsi seremonial dan pengaruh politiknya terbatas, contohnya presiden atau raja/ratu.

Anggota eksekutif yang dipilih dan bisa dijatuhkan oleh legislatif.

Lembaga yang membuat dan mengubah undang-undang dalam suatu sistem pemerintahan.

Sistem pemerintahan di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan parlemen.

Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yang memperlihatkan ciri-ciri presidensial dan parlementer.

Presiden di Indonesia, memegang peran sebagai simbol negara di samping sebagai kepala pemerintahan, dengan kekuasaan riil.

Sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki unsur presidensial dan parlementer, berdasarkan penjelasan UUD 1945.

Kekuasaan MPR untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada Presiden, di Indonesia, dalam UUD 1945.

Presiden dianggap sebagai perwakilan atau wakil dari MPR, dan bertanggung jawab pada MPR, seperti penjelasan UUD 1945.

MPR memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif (pemerintah dan parlemen).

Presiden memegang kekuasaan eksekutif secara penuh, tanpa pembagian.

Presiden secara bersamaan memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Presiden yang mengangkat para menteri sebagai bawahan pemerintahan.

Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya, untuk menghindari konflik kepentingan.

Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen.

Dalam sistem presidensial, tujuan pemerintahan berorientasi pada konstitusi, bukan kepada parlemen.

Kekuasaan eksekutif (presiden) bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.

Kekuasaan dalam sistem presidensial cenderung tersebar, berlawanan dengan sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Instruksi pemerintah Indonesia pada November 1945 yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai politik.

Kabinet Indonesia yang bertanggung jawab kepada KNIP, dipimpin oleh Sutan Sjahrir.

Sistem pemerintahan dimana Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan RIS, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan RIS, perdana menteri bertugas sebagai kepala pemerintahan.

Kabinet sementara yang dibentuk saat Presiden dan Wakil Presiden ditawan, dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Bentuk negara di mana kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu.

Sistem pemerintahan di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen memiliki kekuasaan lebih.

Sistem pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Prinsip bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, yang mengatur semua cabang kekuasaan.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial antara lain adanya pemisahan kekuasaan, presiden bertanggung jawab kepada rakyat, dan presiden mengangkat menteri.

Komentar tentang sistem parlementer, terutama mengenai prinsip 'bertanggung jawab' menteri kepada parlemen dan 'kekuasaan lebih' parlemen.

Kondisi yang diperlukan bagi suatu sistem pemerintahan, seperti dalam contoh yang disebutkan dalam soal.

Sistem pemerintahan di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan parlemen.

Sistem pemerintahan di mana eksekutif (perdana menteri/kanselir) bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen) dan dapat jatuh jika mendapat mosi tidak percaya.

Sistem pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945.

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945.

Pengelompokan sistem pemerintahan berdasarkan ciri dan prinsip, seperti presidensial dan parlementer.

Jabatan yang memiliki fungsi seremonial dan pengaruh politik terbatas, contohnya presiden atau raja.

Jabatan yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan.

Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat, presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Sistem pemerintahan dimana Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

Sistem pemerintahan di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan parlemen.

Sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki unsur presidensial dan parlementer, berdasarkan penjelasan UUD 1945.

Presiden dianggap sebagai perwakilan atau wakil dari MPR, dan bertanggung jawab pada MPR, seperti yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945.

MPR memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.

Presiden Indonesia berperan sebagai simbol negara, di samping sebagai kepala pemerintahan dengan kekuasaan nyata.

Ciri dalam sistem presidensial di mana kekuasaan antara pemerintah (eksekutif) dan parlemen (legislatif) dipisahkan dengan jelas.

Presiden memegang kekuasaan eksekutif sepenuhnya tanpa pembagian dengan orang lain.

Jabatan Presiden sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan dan lambang negara.

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat menteri sebagai bawahannya.

Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya, untuk menghindari konflik kepentingan.

Presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen.

Tujuan utama pemerintahan dalam presidensial adalah untuk menjalankan konstitusi, bukan kehendak parlemen.

Presiden sebagai eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat, bukan pada parlemen.

Kekuasaan dalam sistem presidensial cenderung tersebar, berbeda dengan sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Presiden memiliki kekuasaan eksekutif utama, terpisah dari parlemen, dipilih langsung oleh rakyat, dan bertanggung jawab pada rakyat.

Dalam sistem presidensial, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden, terpisah dari kekuasaan legislatif (parlemen).

Presiden dan parlemen mendapatkan legitimasi politik dari rakyat melalui pemilihan umum.

Presiden memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pemerintahan, termasuk membuat program, alokasi anggaran, dan mengangkat pejabat.

DPR bertugas dalam pembentukan undang-undang bersama presiden dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Presiden dalam sistem presidensial juga berperan sebagai perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Presiden dan DPR bekerja sama dalam membentuk undang-undang sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Jabatan yang memegang fungsi seremonial dan memiliki pengaruh politik terbatas, seperti presiden atau raja.

Jabatan yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Sistem pemerintahan di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan parlemen.

Sistem pemerintahan di mana eksekutif (perdana menteri/kanselir) bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen) dan dapat jatuh jika mendapat mosi tidak percaya.

Pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Prinsip di mana parlemen memiliki kekuasaan tertinggi.

Kondisi di mana kekuasaan terkonsentrasi pada satu lembaga atau individu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia.

Cara Indonesia mengatur dan menjalankan kekuasaan, terkait hubungan lembaga negara dan warga negara.

Sistem pemerintahan di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Sistem pemerintahan di mana perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Bisa jatuh jika mendapat mosi tidak percaya.

Pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen) agar saling mengawasi dan mengimbangi.

Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, memiliki ciri quasi presidensial karena kedudukan Presiden bergantung pada MPR.

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, lebih menekankan pemisahan kekuasaan.

Sistem pemerintahan yang memiliki unsur presidensial dan parlementer. Presiden bergantung pada parlemen

Lembaga tertinggi negara sebelum amandemen UUD 1945, memiliki fungsi menentukan kebijakan negara dan mengawasi eksekutif.

Sistem saling mengawasi dan mengimbangi antara cabang-cabang pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Proses pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara karena pelanggaran hukum.