Sumber Hukum Indonesia

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah.

Perbedaannya dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia.

Sumber-sumber hukum yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat Indonesia adalah konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan hukum adat.

UUD 1945 mengatur mengenai struktur dan organisasi negara, hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan.

Hukum adat memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penerapan hukum.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah

Tujuan dari sumber-sumber hukum adalah menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.

Putusan pengadilan, hukum adat atau kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat

Karena konstitusi mengatur dan menjadi landasan bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia

Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang konstitusi dapat dilakukan melalui program edukasi dan pelatihan yang terarah

Kualitas dan independensi lembaga peradilan serta pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan mengakses sistem peradilan

Sumber-sumber hukum tersebut saling terkait dan membentuk sistem hukum nasional yang komprehensif

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari

Taufik Alamsyah, SH.,MH

Efektivitas Kebijakan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Nita Budi Utami, serta teman-teman seperjuangan

2024

Dapat bermanfaat bagi pembaca

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya

Putusan MA dapat menjadi yurisprudensi yang mengikat dan menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara serupa

Putusan MK dapat membatalkan suatu UU atau peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Hukum adat dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, terutama yang berkaitan dengan masyarakat adat

UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang mengubah beberapa ketentuan di dalamnya.

Undang-Undang Dasar 1945

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan, seperti penguatan sistem checks and balances, peningkatan jaminan hak asasi manusia, dan pergeseran kekuasaan di antara lembaga negara.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.

UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang mengikat seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Melalui mekanisme judicial review, Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

Keputusan pengadilan adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim setelah melakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.