Sejarah Indonesia: Pemberontakan dan Nasionalisme

Ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan menyelesaikan masalah ekonomi, ditambah oposisi kuat dari partai politik lain di parlemen.

Pengakuan kedaulatan maritim Indonesia secara internasional dan peningkatan keamanan serta pengelolaan sumber daya laut.

Ketidakstabilan politik, tekanan asing, kurangnya sumber daya, perbedaan ideologi dan kepentingan antar partai politik.

Memperkuat pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha asing melalui bantuan modal dan pelatihan.

Meningkatkan kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha keturunan Tionghoa untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi nasional melalui program-program seperti nasionalisasi perusahaan asing, pengendalian inflasi, dan peningkatan produksi pangan.

Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan di sistem Presidensial, sedangkan di sistem Parlementer, Presiden berpisah dari kepala pemerintahan.

Ketidakmampuan Dewan Konstituante mencapai kesepakatan mengenai konstitusi baru, yang menyebabkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Lagu ini mencerminkan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia, menekankan pentingnya kesatuan dalam menghadapi tantangan dan ancaman terhadap keutuhan negara.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, serta usaha mendirikan negara komunis oleh PKI di bawah pimpinan Musso. Terpengaruh persaingan ideologi internasional.

Memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka di wilayah Maluku, karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.

Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak menjalankan syariat Islam dan ketidakadilan sosial, dengan tujuan mendirikan negara Islam.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralistik pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dan merugikan daerah-daerah di luar Jawa, menuntut otonomi yang lebih besar bagi daerah.

Pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah serta usaha mendirikan negara komunis di Indonesia.

Tindakan tegas pemerintah Indonesia, dengan TNI dan polisi, untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun dengan operasi militer yang berhasil.

Proklamasi Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950 oleh Dr. Soumokil.

Sistem pemerintahan di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif utama.

Sistem pemerintahan di mana perdana menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan kepala negara (presiden/raja) terpisah.

Kabinet Sukiman (1951-1952) mengalami pertikaian politik antar partai dan ketidakpuasan terhadap kebijakan, menyebabkan jatuhnya kabinet.

Kekurangan dana di kas negara akibat pengeluaran besar perang kemerdekaan, pendapatan rendah, inflasi tinggi, korupsi, dan mismanajemen.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan moral dan material (logistik, persenjataan, politik) pada Gerakan Assaat dan masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan.

Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal menyebabkan konflik antar partai, pergantian kabinet yang cepat, lambatnya keputusan kebijakan, dan fragmentasi politik.

Partai-partai besar pada masa demokrasi liberal, antara lain PNI (nasionalis), Masyumi (Islam), NU (Islam tradisional), dan PKI (komunis).

Pengeluaran besar, pendapatan rendah, inflasi tinggi, korupsi, dan mismanajemen dapat menyebabkan kekosongan kas negara.

Langkah pemerintah Indonesia untuk mengurangi dominasi asing dalam ekonomi dan memperkuat kedaulatan ekonomi.

Dekrit yang membubarkan Dewan Konstituante, dan mengembalikan UUD 1945 untuk memperkuat pemerintahan.

Membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda dan mengintegrasikan ke dalam NKRI.

Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dan proyek neo-kolonialisme.

Menyebabkan isolasi diplomatik dan berkurangnya dukungan internasional karena protes terhadap penerimaan Malaysia.

Soekarno tidak puas dengan kinerja DPR dianggap tidak efektif dan sering berkonflik dengan pemerintah.

Wilayah yang ingin dibebaskan dari penjajahan Belanda dan digabungkan ke Indonesia.

Tri Komando Rakyat, kebijakan Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat.

Usaha Belanda untuk membatasi perdagangan dan ekonomi Indonesia

Seringnya pergantian menteri di masa Demokrasi Liberal yang menyebabkan ketidakstabilan politik

Pelanggaran UUD 1945, Pancasila, dan politik luar negeri di era Demokrasi Terpimpin

Kebijakan luar negeri Indonesia yang berkonflik dengan Malaysia pada masa Demokrasi Terpimpin

DPR dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap kurang baik dalam menjalankan tugas legislatif dan lebih sering terlibat konflik politik.

Menggalang persatuan, mendukung program pemerintah, dan mengkoordinasikan organisasi massa/partai politik untuk tujuan nasional.

Konsep Soekarno untuk membangun kembali ekonomi dan politik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Angkatan Darat khawatir pengaruh PKI yang semakin kuat mengancam stabilitas negara dan ideologi Pancasila, sehingga berusaha mencegah kedekatan dengan Soekarno.

Indonesia gagal mendapatkan dukungan internasional dalam mengajukan masalah Irian Barat ke PBB tahun 1954-1957 karena kurangnya dukungan dan tekanan diplomatik Belanda.

Indonesia melakukan embargo produk-produk Belanda dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda untuk melemahkan ekonomi Belanda dan memaksa pembebasan Irian Barat.

Indonesia gagal mendapatkan dukungan internasional untuk masalah Irian Barat di PBB karena pengaruh dari Belanda, juga pengaruh Perang Dingin.

Tujuan utama Resopim adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur di Indonesia melalui revolusi sosial dan ekonomi serta memperkuat kepemimpinan nasional.