Perizinan Berusaha Daerah 2021

Study Notes

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi, dan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan
Perizinan berusaha di daerah dilakukan secara terintegrasi menggunakan sistem elektronik
Perizinan berusaha harus cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel
Peraturan ini mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 176 dan 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan ini terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penjelasan istilah penting seperti Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Perizinan berusaha mencakup proses pengelolaan secara elektronik, mulai dari permohonan hingga penerbitan dokumen.
Peraturan ini meliputi kewenangan, pelaksanaan, Perda/Perkada terkait perizinan berusaha, pelaporan, dan pembinaan/pengawasan

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing
Gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DPMPTSP provinsi
Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota
Ini meliputi penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah dan yang dilimpahkan kepada kepala daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Persyaratan dasar perizinan berusaha
Kesesuaian pemanfaatan ruang
Persetujuan lingkungan
Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi
Jenis perizinan berusaha di daerah
Kelautan dan perikanan
Pertanian
Lingkungan hidup dan kehutanan
Energi dan sumber daya mineral
dan lain-lain

Penjelasan tentang PTSP sebagai pelayanan terintegrasi dalam satu pintu.
Definisi DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang menangani penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Penjelasan tentang Urusan Pemerintahan sebagai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan yang berada di tangan Presiden dan Kementeria
Penjelasan Lembaga OSS sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
Penjelasan tentang Sistem OSS sebagai sistem elektronik terintegrasi untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

Penjelasan tentang DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan penerapan manajemen penyelenggaraan
Penjelasan tentang pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi, penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan hukum dalam pelayanan perizinan berusaha di daerah.
Mekanisme penyediaan dan pemberian informasi tentang perizinan berusaha di daerah.
Penjelasan tentang aksesibilitas bagi pelaku usaha, dan proses permohonan Perizinan Berusaha di daerah tertinggal atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai.

Perizinan berusaha berbasis risiko dan persyaratan dasar yang mencakup kesesuaian kegiatan, pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persyaratan bangunan
Jenis-jenis sektor usaha yang diatur pada perizinan

Tata cara pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah oleh Bupati/Wali Kota, Gubernur.
Laporan secara berkala dan isi laporan yang terdiri dari jumlah perizinan, rencana dan realisasi investasi, serta kendala dan solusinya.

Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan, dibebankan pada pendapatan dan belanja negara/daerah

Sanksi bagi DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan perizinan usaha , dengan menggunakan sistem OSS
Bentuk sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis sampai dengan pengambilan alih kewenangan.