Peraturan Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 Mengenai Polisi Kehutanan

• Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri ini berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
• Peraturan Menteri ini juga berdasarkan beberapa undang-undang lain, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
• Tujuan umum Peraturan Menteri ini adalah untuk menetapkan Polisi Kehutanan sebagai perangkat untuk melaksanakan perlindungan hutan.
• "Perlindungan hutan" merujuk kepada usaha pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tindakan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, dan penyakit.
• "Polisi Kehutanan" atau "Polhut" adalah pejabat tertentu di lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang memiliki wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
• Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) merupakan satuan yang ditingkatkan keahliannya untuk menangani gangguan keamanan hutan dengan cepat, tepat, dan akurat.
• Satuan Pengamanan Hutan dibentuk oleh perusahaan pemegang izin di bidang kehutanan, pengelola hutan, masyarakat hukum adat, atau desa untuk menjalankan tugas pengamanan hutan.

Quiz ini membahas tentang Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 yang menggariskan Polisi Kehutanan dan perlindungan hutan. Anda akan ditanya tentang dasar hukum, tujuan perlindungan, serta peran Polisi Kehutanan dalam menjaga ekosistem. Uji pengetahuan Anda mengenai peraturan dan kebijakan terkait kehutanan di Indonesia.