Pengertian dan Teori Korupsi

Perubahan dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi sebaliknya. Meliputi tindakan menyuap, menggelapkan, atau memperkaya diri sendiri dengan cara tidak sah.

Pemberian sesuatu kepada pejabat untuk mendapatkan keuntungan atau kelancaran dalam urusan tertentu.

Kepribadian seorang manusia yang terdorong untuk selalu menginginkan lebih, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau etika.

Sistem politik yang tidak efektif dan lemah, serta kurangnya pengawasan transparan dapat memicu korupsi.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidaksetaraan dapat mendorong orang untuk melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan.

Penurunan kualitas barang dan jasa yang diterima publik karena korupsi dalam produksi dan distribusi.

Penurunan pendapatan negara dari sektor pajak karena korupsi yang membuat perusahaan menghindari membayar pajak.

Persepsi masyarakat terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasannya.

Persepsi kebiasaan masyarakat dan pengalaman mereka ketika mengakses pelayanan publik terkait suap, pemerasan, dan gratifikasi.

Ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan tugasnya secara efektif karena terhambat oleh korupsi.

Penurunan kualitas hidup karena lingkungan rusak akibat korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Memudarnya nilai budaya dan religiusitas karena korupsi mengikis etika dan moralitas.

Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas publik dan peluang ekonomi karena korupsi.

Metode untuk mengukur integritas suatu lembaga pemerintah melalui persepsi internal, publik, dan ahli. Semakin rendah nilainya, semakin tinggi risiko korupsinya.

Kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi yang membebani keuangan negara. Tidak hanya nominal uang yang dikorupsi, tapi juga biaya tambahan yang harus dibayar negara.

Biaya yang langsung terkait dengan uang yang dikorupsi.

Biaya yang dikeluarkan negara untuk mencegah korupsi, seperti sosialisasi bahaya korupsi dan reformasi birokrasi.

Biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi korupsi setelah terjadi, seperti biaya peradilan, penyidikan, dan pengamanan aset.

Biaya tidak langsung yang timbul akibat kesempatan korupsi, seperti beban cicilan bunga dan perbedaan jenjang kelipatan ekonomi.

Menjalankan UU No. 3/1971, UU No. 31/1999 Jo. 20/2001, UU No. 28/1999, dan UU No. 19/2019.

Penerimaan sesuatu oleh pejabat negara tanpa diminta, yang berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan sesuatu ini dianggap sebagai bentuk suap, bahkan jika nilainya kecil.

Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya, seperti menggelapkan uang negara, melakukan pemerasan, atau melakukan perbuatan curang.

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu dengan ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan.

Suap adalah contoh dari delik korupsi yang melibatkan transaksi antara pemberi dan penerima. Ada niat jahat yang jelas saat penerimaan.

Kerugian negara terjadi ketika ada penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan hilangnya uang negara, aset negara, atau pendapatan negara.

Strategi pemberantasan korupsi meliputi pendidikan, perbaikan sistem, dan penegakan hukum. Pendidikan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi. Perbaikan sistem bertujuan mencegah korupsi dengan membuat sistem yang transparan dan akuntabel. Penegakan hukum bertujuan menghukum pelaku korupsi agar menjadi efek jera.

Penyuapan adalah delik korupsi yang melibatkan tindakan memberi atau menerima suap. Contohnya adalah memberikan suap kepada pejabat untuk mendapatkan proyek atau izin.