Pengawasan PBJ dalam Pemerintahan

Study Notes

Kegiatan pengawasan diperlukan untuk memastikan PBJ sesuai dengan prinsip dan mencapai tujuan.
Pengawasan juga diperlukan untuk mengelola pengaduan dan menerapkan sanksi atas pelanggaran dalam PBJ.

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada K/L/PD masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan PBJ.

APIP menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat secara langsung maupun yang diteruskan APH sesuai dengan kewenangannya.
Pengaduan harus disertai bukti yang faktual, kredibel, dan otentik.

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang jika diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ.

LKPP mengembangkan sistem pengaduan PBJ untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

Sanksi dikenakan pada peserta pemilihan yang melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, seperti:
- Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu
- Melakukan persekongkolan dengan peserta lain
- Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima