Pengawasan PBJ dalam Pemerintahan
11 Questions
0 Views

Pengawasan PBJ dalam Pemerintahan

Created by
@ManeuverableMeitnerium

Podcast Beta

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Siapa yang wajib melakukan pengawasan PBJ?

  • Kementerian teknis terkait
  • Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah
  • Menteri/kepala lembaga/kepala daerah (correct)
  • Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
  • Apa salah satu tujuan pengawasan PBJ?

  • Memastikan PBJ sesuai dengan prinsip (correct)
  • Memaksimalkan pendapatan negara
  • Meningkatkan efisiensi biaya
  • Mencapai tujuan PBJ
  • Apa salah satu bentuk pengawasan PBJ?

  • Reviu dokumen
  • Audit lapangan
  • Whistleblowing system (correct)
  • Pemantauan online
  • Apa salah satu ruang lingkup pengawasan PBJ?

    <p>Penggunaan produk dalam negeri</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan dari hasil pengawasan PBJ?

    <p>Sebagai alat pengendalian pelaksanaan PBJ</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat dilibatkan dalam pengawasan PBJ?

    <p>Kementerian teknis terkait</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus disertai dalam pengaduan PBJ?

    <p>Bukti yang faktual, kredibel, dan otentik</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang harus melaporkan kepada instansi yang berwenang jika diyakini adanya indikasi KKN?

    <p>Menteri/kepala lembaga/kepala daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa salah satu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia?

    <p>Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dikembangkan oleh LKPP?

    <p>Sistem pengaduan PBJ</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan oleh Menteri/kepala lembaga/kepala daerah dalam pengawasan PBJ?

    <p>Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Pengawasan PBJ

    • Kegiatan pengawasan diperlukan untuk memastikan PBJ sesuai dengan prinsip dan mencapai tujuan.
    • Pengawasan juga diperlukan untuk mengelola pengaduan dan menerapkan sanksi atas pelanggaran dalam PBJ.

    Ruang Lingkup Pengawasan PBJ

    • Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.
    • Kepatuhan terhadap peraturan.
    • Pencapaian TKDN.
    • Penggunaan produk dalam negeri.
    • Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil.
    • Pengadaan berkelanjutan.

    Pelaksanaan Pengawasan PBJ

    • Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada K/L/PD masing-masing.
    • Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
    • Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
    • Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan PBJ.

    Pengelolaan Pengaduan PBJ

    • APIP menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat secara langsung maupun yang diteruskan APH sesuai dengan kewenangannya.
    • Pengaduan harus disertai bukti yang faktual, kredibel, dan otentik.

    Peran Pemerintah

    • Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang jika diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
    • Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ.

    Sistem Pengaduan

    • LKPP mengembangkan sistem pengaduan PBJ untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

    Sanksi

    • Sanksi dikenakan pada peserta pemilihan yang melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, seperti:
      • Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu
      • Melakukan persekongkolan dengan peserta lain
      • Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
      • Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Description

    Quiz tentang pengawasan pelaksanaan penggunaan belanja jabatan (PBJ) dalam pemerintahan, mencakup prinsip dan tujuan serta kegiatan pengawasan dan pengelolaan.

    More Like This

    Public Administration and Policy Quiz
    5 questions
    Public Administration and Policy Quiz
    10 questions
    Public Administration Overview
    40 questions
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser