Pengawasan PBJ dalam Pemerintahan

Pengawasan PBJ

• Kegiatan pengawasan diperlukan untuk memastikan PBJ sesuai dengan prinsip dan mencapai tujuan.
• Pengawasan juga diperlukan untuk mengelola pengaduan dan menerapkan sanksi atas pelanggaran dalam PBJ.

Ruang Lingkup Pengawasan PBJ

• Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.
• Kepatuhan terhadap peraturan.
• Pencapaian TKDN.
• Penggunaan produk dalam negeri.
• Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil.
• Pengadaan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pengawasan PBJ

• Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada K/L/PD masing-masing.
• Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
• Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
• Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan PBJ.

Pengelolaan Pengaduan PBJ

• APIP menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat secara langsung maupun yang diteruskan APH sesuai dengan kewenangannya.
• Pengaduan harus disertai bukti yang faktual, kredibel, dan otentik.

Peran Pemerintah

• Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang jika diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
• Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ.

Sistem Pengaduan

• LKPP mengembangkan sistem pengaduan PBJ untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

Sanksi

• Sanksi dikenakan pada peserta pemilihan yang melakukan perbuatan atau tindakan tertentu, seperti:
  • Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu
  • Melakukan persekongkolan dengan peserta lain
  • Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
  • Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima