Pelestarian Cagar Budaya dan Undang-Undang

Cagar budaya adalah kekayaan budaya bangsa yang sangat penting untuk memahami sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Melalui cagar budaya kita dapat memahami kehidupan manusia di masa lalu dan bagaimana kebudayaan berkembang.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya demi kelestariannya.

Cagar budaya terdiri dari berbagai bentuk, seperti benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Semua bentuk ini perlu dikelola dan dilestarikan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Perannya harus ditingkatkan.

Pelestarian cagar budaya tidak hanya berfokus pada aspek ideologis, tetapi juga mencakup aspek akademis, ekologis, dan ekonomis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya karena aturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat.

Warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, termasuk benda-benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang dilestarikan melalui proses penetapan.

Benda alam dan/atau buatan manusia (bergerak atau tidak) yang berhubungan dengan kebudayaan dan sejarah.

Susunan binaan (dinding atau tidak, beratap) terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang.

Susunan binaan (menggabungkan alam, sarana, dan prasarana) terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan.

Lokasi di darat atau air yang mengandung benda-benda, bangunan, atau struktur cagar budaya yang merupakan hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.

Satuan ruang geografis yang memiliki minimal dua situs cagar budaya yang berdekatan dan/atau memiliki ciri tata ruang yang khas.

Proses yang dilakukan untuk menentukan apakah sebuah warisan budaya layak dilindungi sebagai cagar budaya.

Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.

Upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan, pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan.

Upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Cagar Budaya melalui Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran.

Upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

Upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Upaya menjaga dan merawat Cagar Budaya agar kondisi fisiknya tetap lestari.

Jika pemilik atau pengendali Cagar Budaya tidak melaporkan kerusakannya ke pihak berwenang dalam waktu 30 hari, pemerintah berhak mengambil alih pengelolaannya.

Cagar Budaya yang berasal dari Indonesia dan berada di luar negeri dapat dikembalikan ke Indonesia melalui perjanjian internasional, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya.

Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum tidak boleh dihancurkan atau dilelang.

Aparat penegak hukum dapat meminta bantuan dari instansi kebudayaan untuk melindungi Cagar Budaya yang disita.

Pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi jika mereka telah menjalankan kewajiban melindungi Cagar Budaya.

Pemerintah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan pelestarian.

Pemberian Kompensasi dan Insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi jika mereka telah menjalankan kewajiban melindungi Cagar Budaya.

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Gubernur setelah mendapat rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Sistem yang diciptakan pemerintah untuk mencatat data Cagar Budaya di Indonesia.

Koleksi museum yang memenuhi syarat sebagai Cagar Budaya harus dicatat di Register Nasional Cagar Budaya.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga data Cagar Budaya, baik dari instansi pemerintah, daerah, dan luar negeri.

Pemerintah dan daerah dapat memberikan peringkat pada Cagar Budaya berdasarkan pentingnya, yaitu peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Cagar Budaya yang dianggap sangat penting untuk persatuan bangsa, karya adiluhung, dan kekhasan kebudayaan Indonesia.

Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi suatu daerah, seperti identitas daerah atau sejarah lokal.

Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional hanya dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, seperti musnah, hilang dalam waktu enam tahun, perubahan wujud, atau statusnya bukan Cagar Budaya.

Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional tidak menghapus data dan dokumen terkait dalam register.

Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali wajib dicatat ulang dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang akurat dan bertanggung jawab secara akademis, teknis, dan administratif.

Tenaga Ahli Pelestarian bertanggung jawab atas pelaksanaan atau koordinasi kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan etika pelestarian.

Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan pengembalian kondisi awal Cagar Budaya sebelum pelestarian dilakukan.

Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat mengubah keasliannya.

Setiap orang berhak mendapatkan dukungan teknis dan keahlian dari pemerintah untuk usaha pelestarian Cagar Budaya yang dimilikinya.