Pancasila dan Dasar Negara

Dasar Hukum Negara dan Pembatasan Kekuasaan

• Undang-undang dasar harus mencerminkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat.
• Pancasila sebagai falsafah negara merupakan pokok pikiran yang mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Amandemen UUD NRI 1945 diperlukan untuk menghindari pemerintahan otoriter yang terlihat selama Orde Lama dan Orde Baru.
• UUD 1945 sebelumnya berisiko menciptakan sistem politik executive heavy dan kekuasaan terkonsentrasi pada lembaga eksekutif.

Kelemahan UUD 1945 sebelum Amandemen

• Sistem yang dalam praktiknya membiarkan akumulasi kekuasaan oleh penguasa.
• Pasal-pasal yang multi-interpretatif dan menguntungkan penguasa dalam interpretasi hukum.
• Kelebihan kewenangan legislasi pada lembaga legislatif, namun didominasi oleh Presiden.
• Ketergantungan pada niat baik dari penguasa tanpa batasan kekuasaan yang jelas.

Tujuan Konstitusi

• Pembatasan dan pengawasan kekuasaan politik.
• Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa.
• Memberikan batasan dalam pelaksanaan kekuasaan.

Ciri-Ciri Konstitusionalisme dalam UUD 1945

• Penegasan tujuan negara harus diikuti oleh pemegang kekuasaan.
• Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi acuan dalam pengembanan kekuasaan.
• Negara harus berpegang pada prinsip hukum yang jelas dalam menjalankan kekuasaan.
• Struktur kelembagaan yang saling mengawasi dan berkoordinasi antar organ pemerintah.
• Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara.
• Pembatasan masa jabatan Presiden dan anggota DPR untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pembukaan UUD NRI 1945

• Pembukaan berisi pokok pikiran anti imperialisme, kolonialisme, dan fasisme.
• Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea yang mengandung makna mendalam dan nilai universal.
• Kesepakatan MPR mengenai pembahasan perubahan mencakup tidak mengubah Pembukaan, mempertahankan NKRI, dan sistem presidensiil.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

• NKRI merupakan negara kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dari Sabang hingga Merauke.
• Fungsi NKRI adalah mewujudkan cita-cita negara dan mencapai tujuan nasional dan internasional.
• Tujuan nasional mencakup melindungi tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi momen penting dalam pembentukan NKRI, menegaskan eksistensi negara baru di mata dunia.
• Dari sudut hukum, NKRI setelah proklamasi belum sepenuhnya sempurna sebagai negara dengan semua unsur konstitutif.