1-26 - UU 23 2014

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Umum APBD (KUA)?

Dokumen yang mengatur pembiayaan proyek infrastruktur

Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode satu tahun (correct)

Dokumen yang berisi rencana kerja setiap perangkat daerah

Dokumen yang memuat rencana jangka panjang Daerah

Apa yang dimaksud dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)?

Dokumen yang mengatur peminjaman daerah dari pihak ketiga

Patokan maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program (correct)

Daftar prioritas proyek infrastruktur di daerah

Rincian program strategis untuk lima tahun mendatang

Apa definisi dari Pendapatan Daerah?

Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih (correct)

Semua jenis pajak yang diterima oleh negara

Semua kewajiban daerah yang harus dibayar

Pengeluaran yang direncanakan dalam anggaran tahunan

Apa yang termasuk dalam kategori Belanja Daerah?

Pengeluaran yang mengurangi kekayaan bersih daerah Signup and view all the answers

Apa pengertian dari Pembiayaan dalam konteks APBD?

Setiap pengeluaran yang akan diterima kembali atau penerimaan yang perlu dibayar kembali Signup and view all the answers

Apa saja yang termasuk dalam Barang Milik Daerah?

Barang yang dibeli dengan dana APBD dan yang diperoleh secara sah Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)?

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah Signup and view all the answers

Apa pengertian Kawasan Khusus dalam konteks pemerintahan daerah?

Bagian wilayah yang diatur untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut?

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Signup and view all the answers

Apakah yang termasuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren?

Pelayanan dasar. Signup and view all the answers

Apa ciri khas dari urusan pemerintahan yang bersifat umum?

Merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar?

Urusan yang substansinya mencakup pelayanan dasar masyarakat. Signup and view all the answers

Urusan pemerintahan mana yang tidak termasuk dalam urusan pemerintahan absolut?

Pelayanan pendidikan. Signup and view all the answers

Siapa yang dapat melimpahkan wewenang dalam urusan pemerintahan absolut?

Instansi vertikal di daerah. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan pilihan?

Urusan yang dapat dipilih untuk dilaksanakan oleh daerah. Signup and view all the answers

Apa saja yang termasuk dalam tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam urusan pemerintahan absolut?

Menangani urusan yang sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Signup and view all the answers

Apa saja kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi?

Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota. Signup and view all the answers

Pihak mana yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi?

Pemerintah Pusat. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota terkait dengan pengelolaan taman hutan raya?

Pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota. Signup and view all the answers

Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampaknya hanya dalam Daerah kabupaten/kota adalah contoh kriteria untuk?

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi batas wilayah untuk penghitungan bagi hasil kelautan?

4 mil dari garis pantai. Signup and view all the answers

Pemerintahan Daerah mana yang bertanggung jawab atas pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota?

Daerah kabupaten/kota. Signup and view all the answers

Apakah yang termasuk dalam kriteria Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota?

Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Daerah kabupaten/kota?

Daerah kabupaten/kota penghasil dan non-penghasil mendapatkan bagi hasil. Signup and view all the answers

Siapa yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum?

Gubernur dan bupati Signup and view all the answers

Apa sumber pembiayaan untuk gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum?

APBN Signup and view all the answers

Siapa yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum?

Peraturan pemerintah Signup and view all the answers

Siapa yang memimpin Forkopimda kabupaten/kota?

Bupati/wali kota Signup and view all the answers

Apa saja yang terdiri dari anggota Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota?

Pimpinan DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI Signup and view all the answers

Fungsi utama dari Forkopimda di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan adalah?

Memfasilitasi kerjasama antar instansi Signup and view all the answers

Siapa yang dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal dalam Forkopimda?

Gubernur Signup and view all the answers

Apa yang melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum kepada camat?

Bupati/wali kota Signup and view all the answers

Siapa yang memiliki tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Indonesia?

Presiden Republik Indonesia Signup and view all the answers

Apa prinsip yang mendasari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah?

Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Signup and view all the answers

Siapa yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah provinsi?

Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan 'Wilayah Administratif' dalam konteks pemerintahan daerah?

Wilayah kerja bagi pejabat pemerintah daerah Signup and view all the answers

Kebijakan dari Pemerintah Pusat digunakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan apa?

Urusan Pemerintahan Signup and view all the answers

Siapa yang berfungsi sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam mengatur Daerah kabupaten/kota?

Bupati Signup and view all the answers

Apa yang diuraikan dalam Pasal 5 tentang kekuasaan pemerintahan?

Urusan Pemerintahan Signup and view all the answers

Dalam konteks pembinaan dan pengawasan, siapa yang mengkoordinasikan secara nasional?

Menteri Signup and view all the answers

Study Notes

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Merupakan dokumen berisi kebijakan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta asumsi dasar untuk jangka waktu satu tahun.
KUA menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Merupakan program prioritas dan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
PPAS merupakan acuan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pendapatan Daerah

Meliputi semua hak milik Daerah, yang berfungsi menambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.

Belanja Daerah

Merupakan kewajiban Daerah yang mengurangi kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.

Pembiayaan

Merupakan penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayarkan kembali baik di periode tahun anggaran itu sendiri maupun di tahun berikutnya.

Pinjaman Daerah

Merupakan transaksi yang menyebabkan Daerah menerima uang atau manfaat yang bernilai uang, yang membuat daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Barang Milik Daerah

Meliputi semua barang yang diperoleh menggunakan APBD atau dari sumber legal lainnya.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Meliputi Badan Usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari Daerah.

Partisipasi Masyarakat

Meliputi peran warga masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan mereka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kawasan Khusus

Wilayah dalam Daerah provinsi atau Kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu bagi kepentingan nasional.
Kawasan Khusus diatur melalui perundang-undangan.

Daerah Provinsi

Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi area kerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Daerah provinsi merupakan juga area kerja Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Daerah Kabupaten/kota

Daerah Kabupaten/kota merupakan wilayah administratif yang menjadi area kerja Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Kekuasaan Pemerintahan

Presiden Republik Indonesia memperoleh kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kekuasaan pemerintahan dibagi ke dalam berbagai Urusan Pemerintahan.
Presiden di bantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dijalankan berdasarkan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Urusan Pemerintahan

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.
Presiden bertanggung jawab atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan oleh Daerah

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Provinsi melalui menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/kota, melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
Pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan secara nasional oleh Menteri.

Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum
Urusan pemerintahan absolut merupakan Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Urusan pemerintahan konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar terlaksananya Otonomi Daerah.
Urusan pemerintahan umum merupakan Urusan Pemerintahan yang berada di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
Pemerintah Pusat menjalankan urusan pemerintahan absolut secara mandiri atau melimpahkan kewenangan kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan asas Dekonsentrasi.

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib meliputi urusan yang terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya sebagian merupakan Pelayanan Dasar

Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi urusan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, urusan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/kota, dan/atau urusan yang lebih efisien jika dilakukan oleh Daerah Provinsi.
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota meliputi urusan lokasi dalam Daerah Kabupaten/kota, urusan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/kota, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota, dan/atau urusan yang lebih efisien jika dilakukan oleh Daerah Kabupaten/kota.

Urusan Kehutanan, Kelautan, Energi, dan Sumber Daya Mineral

Urusan Kehutanan, Kelautan, Energi, dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi.
Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota
Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota.
Daerah Kabupaten/kota, baik yang penghasil atau bukan penghasil, mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
Penentuan Daerah Kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil laut yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau perairan kepulauan.

Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan dijalankan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota
Gubernur dan Bupati/Walikota di bantu oleh Instansi Vertikal
Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
Bupati/Walikota menjalankan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
Ketentuan pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah.

Forkopimda

Forkopimda dibentuk di Provinsi, Kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
Forkopimda Provinsi diketuai oleh Gubernur, Forkopimda Kabupaten/kota diketuai oleh Bupati/Walikota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diketuai oleh Camat.
Anggota Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten/kota meliputi pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia.
Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan meliputi pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
Forkopimda dapat mengundang pimpinan Intansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diatur dalam peraturan pemerintah.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.