KUHD dan Perusahaan di Indonesia

Hukum Dagang - Bag II

• KUHD Indonesia, sekitar 1 abad yang lalu, diperkenalkan oleh orang-orang Belanda ke Indonesia.
• Awalnya, hukum ini hanya berlaku untuk orang-orang Eropa (prinsip kondordansi).
• Kemudian, juga berlaku untuk orang-orang Timur Asing, namun tidak seluruhnya untuk orang Indonesia (hanya sebagian saja).
• KUHD mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848.
• Terdiri dari 2 kitab dan 23 bab.
• Kitab I terdiri dari 10 bab.
• Kitab II terdiri dari 13 bab.

Isi Pokok KUHD Indonesia

• Kitab Pertama (Tentang Dagang Umumnya):
  • Bab I (dihapuskan berdasarkan Stb. 1938/276, berlaku 17 Juli 1938; membahas pedagang dan perbuatan dagang, meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5).
  • Bab II: Tentang pemegangan buku.
  • Bab III: Tentang beberapa jenis perseroan.
  • Bab IV: Tentang bursa, makelar, dan kasir.
  • Bab V: Tentang komisioner, ekspeditor, pengangkut, dan juragan-juragan perahu sungai/laut.
  • Bab VI: Tentang surat wesel dan surat order.
  • Bab VII: Tentang cek, promes, dan kuitansi.
  • Bab VIII: Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam kasus kepailitan.
  • Bab IX: Tentang asuransi (bahaya kebakaran, pertanian, dan jiwa).
  • Bab X: Tentang pertanggungan (asuransi).

Kitab Kedua (Hukum Laut)

• Bab I: Tentang kapal-kapal laut dan muatannya.
• Bab II: Tentang pengusaha kapal dan perusahaan perkapalan.
• Bab III: Tentang nakhoda, anak kapal, dan penumpang.
• Bab IV: Tentang perjanjian kerja laut.
• Bab V: Tentang pengangkutan barang.
• Bab V: Tentang pengangkutan orang.
• Bab VI: Tentang penubrukan.
• Bab VII: (dihapuskan berdasarkan Stb.1938 No. 2, berlaku 1 April 1938; tentang persetujuan utang uang oleh nakhoda/pengusaha pelayaran dengan tanggungan kapal/muatannya).
• Bab VIII: Tentang pertanggungan atas segala bahaya laut dan bahaya perbudakan.
• Bab IX: Tentang pertanggungan atas segala bahaya dalam pengangkutan di darat, sungai, dan perairan.
• Bab X: Tentang kerugian laut.
• Bab XI: Tentang berakhirnya perikatan dalam perdagangan laut.
• Bab XII: Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat.

Arti Perusahaan

• Perusahaan (bedrift): Pengertian ekonomis yang banyak digunakan dalam KUHD.
• Seseorang yang punya perusahaan disebut "pengusaha."
• KUHD memberikan definisi "perusahaan," namun tidak secara resmi.
• Pembentukan UU menyerahkan definisi perusahaan tersebut kepada doktrin.

Definisi Perusahaan (Molengraaff)

• Perusahaan dianggap ada jika terus-menerus bertindak untuk menghasilkan penghasilan melalui perdagangan barang/jasa.
• Definisi sesuai dengan perumusan Menteri Kehakiman Belanda dan Prof. Sukardono.
• Perusahaan harus punya unsur: terus-menerus, secara terang-terangan (berhubungan dengan pihak ketiga), dalam lapangan perniagaan, menyerahkan barang/jasa, mengadakan perjanjian, dan bermaksud untung.

Pelaksanaan Perusahaan

• Harus ada pembukuan yang wajib bagi perusahaan tertentu (Pasal 6 KUHD).
• Persekutuan firma yang menjalankan perusahaan (tidak hanya perserikatan perdata) (Pasal 16 KUHD).
• Nama perseroan terbatas harus tunjukkan maksud/tujuan (Pasal 36 ayat 1 KUHD).
• Utang yang dibuat secara sepihak dibuktikan cukup dengan tanda tangan pihak pengusaha (Pasal 1870 ayat 1 KUHPer).
• Pedagang adalah setiap orang menjalankan perusahaan (Pasal 92 KUHPer).

Pekerjaan Tetap

• Perkataan "perusahaan" lawan dari "pekerjaan tetap" (beroep).
• Pekerjaan tetap dilakukan seseorang untuk penghidupannya sehari-hari dengan tenaganya sendiri.
• Seseorang bisa punya pekerjaan tetap namun belum tentu perusahaan (misalnya keuntungan jasa kepada masyarakat tetapi bukan perusahaan).

Badan Hukum

• Badan hukum diakui oleh hukum sebagai subjek hukum.
• Ciri-ciri badan hukum: pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dengan pemiliknya, memiliki tujuan tertentu, punya organ yang jelas (sesuai hukum), dan adanya tindakan administrasi (misalnya pendaftaran).

Kapan Badan Usaha Menjadi Badan Hukum?

• Syarat materiil: pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dan pemiliknya, punya tujuan tertentu (tidak bertentangan dengan hukum), dan ada organisasi pengurus.
• Syarat formil: terdaftar sebagai badan hukum di negara tempat beraktivitas dan ada penetapan/peraturan perundangan.

Penggolongan Badan Usaha

• Badan usaha berbadan hukum; dan
• Badan usaha non-badan hukum.

Contoh Bentuk Badan Usaha

• Perusahaan perorangan;
• Persekutuan perdata (komanditer, firma, dan lain);
• Perseroan terbatas (terbuka dan tertutup).
• Yayasan, Koperasi