Kondisi Ekonomi Awal Demokrasi Parlementer

Kondisi Ekonomi Masa Awal Demokrasi Parlementer

• Kondisi ekonomi Indonesia di awal masa demokrasi parlementer tidak stabil karena situasi keamanan dalam negeri yang buruk.
• Indonesia menghadapi utang luar negeri sebesar 1,5 miliar dan utang dalam negeri sebesar 2,8 miliar.
• Kegiatan ekspor masih bergantung pada beberapa komoditas perkebunan dan barang ekspor lainnya belum mencapai standar internasional.

Permasalahan Ekonomi

• Permasalahan jangka pendek: Menurunkan jumlah uang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup.
• Permasalahan jangka panjang: Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

Kebijakan Ekonomi

• Pemikiran Ekonomi Nasional:
  • Menghadapi sistem ekonomi kolonial yang kuat, Soemitro Djojohadikusumo mengusulkan sistem ekonomi nasional.
  • Soemitro mencoba mendorong kelas pengusaha pribumi melalui Gerakan Benteng.
  • Tujuan Gerakan Benteng adalah untuk membentengi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
• Gerakan Benteng:
  • Dimulai pada April 1950 dengan memberikan bantuan kepada pengusaha pribumi.
  • Mengalami berbagai masalah seperti penyalahgunaan lisensi impor dan penggunaan nama orang Indonesia oleh pengusaha Tionghoa.
• Gunting Sjafruddin:
  • Diterapkan oleh Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan, untuk mengatasi defisit anggaran.
  • Kebijakan ini mengurangi nilai uang dengan memotong nilai uang Rp. 2.5 ke atas hingga setengahnya.
  • Tujuannya adalah untuk mengatasi defisit anggaran sebesar Rp. 5.1 miliar.
• Nasionalisasi Perusahaan Asing:
  • Tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia.
  • Dilakukan dalam dua tahap (1957-1958): Pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan, serta pengesahan kepemilikan aset asing melalui UU.
  • Contoh perusahaan yang dinasionalisasi: KPM menjadi PT. PELNI, KNILM menjadi Garuda Indonesia, dan De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.
• Sistem Ekonomi Ali-Baba:
  • Diprakarsai oleh Iskaq Tjokroadisurjo, Menteri Keuangan.
  • Mendorong kerjasama antara pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha non-pribumi (Baba).
  • Mewajibkan perusahaan asing untuk memberikan pelatihan dan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia.

Sistem Ekonomi Liberal

• Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal dengan fokus pada Industrialisasi.
• Sasaran industrialisasi: pembangunan pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan.
• Upaya meningkatkan produksi dalam negeri, perbaikan pangan, sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing.
• Indonesia berusaha melepaskan ketergantungan ekonomi dari Belanda melalui kebijakan:
  • Perundingan Financial Ekonomi (Finek)
  • Biro Perancang Nasional
  • Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Perundingan Financial Economy (Finek)

• Indonesia mengirimkan delegasi ke Belanda untuk membahas masalah ekonomi keuangan.
• Rancangan persetujuan Finek ditolak oleh Belanda, sehingga Indonesia secara sepihak menerapkan rancangannya sendiri dan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada 13 Februari 1956.

Biro Perancang Nasional

• Didirikan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II untuk merancang pembangunan jangka pendek.
• Dipimpin oleh Djuanda.
• Kinerjanya terhambat oleh ketidakstabilan politik dan masa jabatan kabinet yang singkat.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

• Kebijakan jangka panjang yang dirancang oleh Biro Perancang Nasional.
• Diproyeksikan untuk dijalankan mulai 1956 hingga 1961.
• Disetujui oleh DPR pada 11 November 1958.
• Sasaran prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada 1957.
• Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai Rp. 12 miliar.

Program Rencana Pembangunan Lima Tahun

• Perjuangan pengembalian Irian Barat.
• Pembentukan daerah-daerah otonomi dan percepatan pembentukan anggota DPRD.
• Perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
• Peningkatan perimbangan keuangan negara.
• Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Uji pemahaman mengenai kondisi ekonomi Indonesia di awal masa demokrasi parlementer. Fokus pada masalah jangka pendek dan panjang, serta kebijakan yang diusulkan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Pelajari bagaimana sistem ekonomi kolonial memengaruhi perkembangan ekonomi nasional Indonesia.