Ketransmigrasian: UU No. 29 Tahun 2009
20 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to Lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang termasuk dalam bantuan yang diperoleh transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dari Pemerintah?

  • Perolehan kredit investasi (correct)
  • Fasilitas pendidikan tinggi
  • Bimbingan untuk mendapatkan tempat tinggal
  • Kartu jaminan kesehatan
  • Apa saja jenis bantuan yang diberikan badan usaha kepada transmigran?

  • Transportasi gratis ke lokasi transmigrasi
  • Bimbingan sosial kemasyarakatan dan informasi usaha (correct)
  • Insentif pajak untuk usaha baru
  • Lahan pertanian dan subsidi pangan
  • Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah?

  • Kementerian Sosial
  • Peraturan Menteri (correct)
  • Badan Pusat Statistik
  • Dinas Pertanian
  • Apa saja yang menjadi hak transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri?

    <p>Pengurusan perpindahan dan bimbingan usaha (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi pendekatan utama untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha transmigran di luar bantuan Pemerintah?

    <p>Kemampuan swadaya dan bantuan badan usaha (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa tujuan utama dari pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi?

    <p>Mencapai kesejahteraan dan kemandirian transmigran (A)</p> Signup and view all the answers

    Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat transmigrasi?

    <p>Pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha (D)</p> Signup and view all the answers

    Pengembangan masyarakat transmigrasi didasarkan pada potensi apa?

    <p>Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam bidang yang diliputi oleh pengembangan masyarakat transmigrasi?

    <p>Ekonomi, sosial budaya, dan mental spiritual (C)</p> Signup and view all the answers

    Mengapa penting untuk mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan dalam pengembangan transmigrasi?

    <p>Untuk mendukung integrasi dan kesejahteraan transmigran secara berkelanjutan (A)</p> Signup and view all the answers

    Dalam konteks pengembangan masyarakat transmigrasi, siapa yang bertanggung jawab setelah 5 tahun penempatan?

    <p>Pemerintah daerah (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa isi utama dari Pasal 33 setelah mengalami perubahan?

    <p>Pengaturan mengenai pengembangan transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi (D)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang diberikan kemudahan untuk berperan dalam pelaksanaan transmigrasi menurut Pasal 35?

    <p>Masyarakat umum dan badan usaha (B)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk berperan serta dalam transmigrasi menurut Pasal 35?

    <p>Berdasarkan persetujuan atau izin dari Menteri (C)</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan Pasal 35A?

    <p>Menteri, gubernur, dan bupati/walikota (D)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi konsekuensi dari komitmen nasional terhadap demokratisasi dalam tata pemerintahan?

    <p>Pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. (A)</p> Signup and view all the answers

    Apa saja tiga hal pokok yang perlu disesuaikan dalam sistem penyelenggaraan transmigrasi?

    <p>Pengaturan tanggung jawab, peran serta masyarakat, dan jenis-jenis transmigrasi. (B)</p> Signup and view all the answers

    Dalam perubahan undang-undang mengenai transmigrasi, peran pemerintah daerah ditekankan pada aspek apa?

    <p>Penyediaan kawasan dan pengembangan kawasan transmigrasi. (C)</p> Signup and view all the answers

    Mengapa proses demokratisasi penting dalam pembangunan nasional?

    <p>Menciptakan kesempatan bagi masyarakat dan badan usaha untuk berperan serta. (C)</p> Signup and view all the answers

    Apa yang berbeda dalam pelaksanaan transmigrasi setelah perubahan undang-undang?

    <p>Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan transmigrasi. (C)</p> Signup and view all the answers

    Flashcards

    Bantuan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

    Bantuan yang diberikan kepada transmigran dalam program transmigrasi swakarsa berbantuan. Ini mencakup bantuan pangan, kredit investasi, bimbingan usaha, dan lainnya.

    Bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah (Transmigrasi Swakarsa)

    Dukungan yang diberikan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada transmigran swakarsa, meliputi pengurusan perpindahan, bimbingan lapangan kerja/usaha, lahan milik, dan hubungan kemitraan usaha.

    Bantuan Badan Usaha (Transmigrasi)

    Dukungan yang diberikan oleh badan usaha untuk transmigran, seperti kredit investasi, bimbingan usaha, informasi usaha, jaminan pemasaran, dan pendapatan layak.

    Transmigrasi Swakarsa Mandiri

    Bentuk transmigrasi dimana individu bertanggung jawab atas pengembangan usahanya sendiri, diluar bantuan pemerintah dan/atau bantuan daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Peraturan Menteri/Peraturan Pemerintah

    Aturan yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan bantuan untuk transmigrasi.

    Signup and view all the flashcards

    Pengembangan masyarakat transmigrasi

    Proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, termasuk infrastruktur pemukiman dan pengelolaan SDA.

    Signup and view all the flashcards

    Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

    Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengembangan pemukiman transmigrasi setelah 5 tahun dari penempatan, jika target tercapai.

    Signup and view all the flashcards

    Hak dan Kesempatan Masyarakat (Pasal 35)

    Masyarakat berhak berperan aktif dalam pelaksanaan program transmigrasi.

    Signup and view all the flashcards

    Peran serta Masyarakat dalam Transmigrasi

    Partisipasi masyarakat, baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha, dalam transmigrasi, dengan persetujuan Menteri.

    Signup and view all the flashcards

    Pengawasan Pelaksanaan Transmigrasi

    Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing atas pelaksanaan transmigrasi.

    Signup and view all the flashcards

    Penempatan Transmigran Swakarsa Mandiri

    Transmigran atau badan usaha menyediakan lapangan kerja untuk penempatan transmigran. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat membantu.

    Signup and view all the flashcards

    Tujuan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

    Mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian lingkungan.

    Signup and view all the flashcards

    Pelaksana Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

    Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha sesuai jenis transmigrasi dan pola usaha.

    Signup and view all the flashcards

    Dasar Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

    Potensi SDA, SDM, dan sumber daya lainnya, terpadu dengan sektor pembangunan dan pembangunan daerah serta berwawasan lingkungan.

    Signup and view all the flashcards

    Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

    Bidang ekonomi (swasembada, pusat pertumbuhan), sosial budaya (pelayanan umum masyarakat, integrasi), mental spiritual (manusia ulet, mandiri).

    Signup and view all the flashcards

    Desentralisasi

    Proses pemindahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

    Signup and view all the flashcards

    Tugas Pembantuan

    Dukungan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

    Signup and view all the flashcards

    Peran Masyarakat dalam Transmigrasi

    Kontribusi aktif warga dalam pelaksanaan program transmigrasi, misalnya membantu pembangunan infrastruktur.

    Signup and view all the flashcards

    Transmigrasi Swakarsa

    Program transmigrasi di mana masyarakat bertanggung jawab atas pengembangan usaha sendiri.

    Signup and view all the flashcards

    Peran Pemerintah Daerah dalam Transmigrasi

    Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

    Signup and view all the flashcards

    Study Notes

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

    • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
    • Perubahan ini dilakukan karena adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis otonomi dan tugas pembantuan serta upaya peningkatan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi.
    • Tujuan utama perubahan ini adalah menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan transmigrasi.
    • Undang-Undang ini mengatur berbagai hal terkait transmigrasi, di antaranya definisi, jenis transmigrasi, dan peran serta masyarakat dan pemerintah.
    • Pasal 1 menjelaskan definisi penting seperti Ketransmigrasian, Transmigrasi, Transmigran, dan Kawasan Transmigrasi.
    • Pasal 7 mengatur pelaksanaan Transmigrasi Umum yang dijalankan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta kewajiban memberikan bantuan kepada transmigran.
    • Pasal 8 membahas Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang dilakukan dengan melibatkan badan usaha sebagai mitra usaha.
    • Pasal 9 mengatur Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilakukan oleh transmigran sendiri atau dengan kerjasama badan usaha dengan arahan dan bantuan pemerintah.
    • Pasal 13 menjelaskan hak transmigran dalam Transmigrasi Umum, antara lain perbekalan, pengangkutan, penempatan, lahan usaha, tempat tinggal, sarana produksi, dan catu pangan.
    • Pasal 14 membahas hak transmigran dalam Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, yakni pelayanan perpindahan, penempatan, sarana usaha atau lahan usaha, lahan tempat tinggal, dan bimbingan serta perlindungan hubungan kemitraan usaha.
    • Pasal 15 membahas penyiapan permukiman transmigrasi, baik dalam Transmigrasi Umum maupun Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Juga peran serta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi.
    • Pasal 25 menjelaskan penyiapan permukiman transmigrasi yang bersifat layak huni, usaha, dan berkembang; penyiapan lokasi permukiman transmigrasi, dan peran serta masyarakat dalam pengadaan lahan dan jasa pelayanan.
    • Pasal 32 membahas pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi yang berfokus pada kesejahteraan, kemandirian, dan integrasi transmigrasi dengan penduduk sekitar, juga menjaga kelestarian lingkungan.
    • Pasal 33 menguraikan ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan masyarakat transmigrasi.
    • Undang-Undang ini melibatkan tanggung jawab dan peran dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha.
    • Undang-Undang ini juga menyertakan ketentuan tentang sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Description

    Quiz ini membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 yang mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Fokus utama adalah pada definisi, jenis, dan peran transmigrasi serta penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis otonomi. Uji pengetahuan Anda tentang rincian undang-undang ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi.

    More Like This

    Transpiration Quiz
    5 questions

    Transpiration Quiz

    DignifiedHappiness avatar
    DignifiedHappiness
    Transpiration Process in Plants
    5 questions
    Transpiration in Plants
    6 questions

    Transpiration in Plants

    UnforgettableRhenium avatar
    UnforgettableRhenium
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser