Ketransmigrasian: UU No. 29 Tahun 2009

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang termasuk dalam bantuan yang diperoleh transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dari Pemerintah?

Perolehan kredit investasi (correct)

Fasilitas pendidikan tinggi

Bimbingan untuk mendapatkan tempat tinggal

Kartu jaminan kesehatan

Apa saja jenis bantuan yang diberikan badan usaha kepada transmigran?

Transportasi gratis ke lokasi transmigrasi

Bimbingan sosial kemasyarakatan dan informasi usaha (correct)

Insentif pajak untuk usaha baru

Lahan pertanian dan subsidi pangan

Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah?

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri (correct)

Badan Pusat Statistik

Dinas Pertanian

Apa saja yang menjadi hak transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri?

Pengurusan perpindahan dan bimbingan usaha Signup and view all the answers

Apa yang menjadi pendekatan utama untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha transmigran di luar bantuan Pemerintah?

Kemampuan swadaya dan bantuan badan usaha Signup and view all the answers

Apa tujuan utama dari pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi?

Mencapai kesejahteraan dan kemandirian transmigran Signup and view all the answers

Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat transmigrasi?

Pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha Signup and view all the answers

Pengembangan masyarakat transmigrasi didasarkan pada potensi apa?

Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya Signup and view all the answers

Apa yang termasuk dalam bidang yang diliputi oleh pengembangan masyarakat transmigrasi?

Ekonomi, sosial budaya, dan mental spiritual Signup and view all the answers

Mengapa penting untuk mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan dalam pengembangan transmigrasi?

Untuk mendukung integrasi dan kesejahteraan transmigran secara berkelanjutan Signup and view all the answers

Dalam konteks pengembangan masyarakat transmigrasi, siapa yang bertanggung jawab setelah 5 tahun penempatan?

Pemerintah daerah Signup and view all the answers

Apa isi utama dari Pasal 33 setelah mengalami perubahan?

Pengaturan mengenai pengembangan transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi Signup and view all the answers

Siapa yang diberikan kemudahan untuk berperan dalam pelaksanaan transmigrasi menurut Pasal 35?

Masyarakat umum dan badan usaha Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk berperan serta dalam transmigrasi menurut Pasal 35?

Berdasarkan persetujuan atau izin dari Menteri Signup and view all the answers

Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan Pasal 35A?

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota Signup and view all the answers

Apa yang menjadi konsekuensi dari komitmen nasional terhadap demokratisasi dalam tata pemerintahan?

Pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Signup and view all the answers

Apa saja tiga hal pokok yang perlu disesuaikan dalam sistem penyelenggaraan transmigrasi?

Pengaturan tanggung jawab, peran serta masyarakat, dan jenis-jenis transmigrasi. Signup and view all the answers

Dalam perubahan undang-undang mengenai transmigrasi, peran pemerintah daerah ditekankan pada aspek apa?

Penyediaan kawasan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Signup and view all the answers

Mengapa proses demokratisasi penting dalam pembangunan nasional?

Menciptakan kesempatan bagi masyarakat dan badan usaha untuk berperan serta. Signup and view all the answers

Apa yang berbeda dalam pelaksanaan transmigrasi setelah perubahan undang-undang?

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan transmigrasi. Signup and view all the answers

Study Notes

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
Perubahan ini dilakukan karena adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis otonomi dan tugas pembantuan serta upaya peningkatan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi.
Tujuan utama perubahan ini adalah menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan transmigrasi.
Undang-Undang ini mengatur berbagai hal terkait transmigrasi, di antaranya definisi, jenis transmigrasi, dan peran serta masyarakat dan pemerintah.
Pasal 1 menjelaskan definisi penting seperti Ketransmigrasian, Transmigrasi, Transmigran, dan Kawasan Transmigrasi.
Pasal 7 mengatur pelaksanaan Transmigrasi Umum yang dijalankan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta kewajiban memberikan bantuan kepada transmigran.
Pasal 8 membahas Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang dilakukan dengan melibatkan badan usaha sebagai mitra usaha.
Pasal 9 mengatur Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilakukan oleh transmigran sendiri atau dengan kerjasama badan usaha dengan arahan dan bantuan pemerintah.
Pasal 13 menjelaskan hak transmigran dalam Transmigrasi Umum, antara lain perbekalan, pengangkutan, penempatan, lahan usaha, tempat tinggal, sarana produksi, dan catu pangan.
Pasal 14 membahas hak transmigran dalam Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, yakni pelayanan perpindahan, penempatan, sarana usaha atau lahan usaha, lahan tempat tinggal, dan bimbingan serta perlindungan hubungan kemitraan usaha.
Pasal 15 membahas penyiapan permukiman transmigrasi, baik dalam Transmigrasi Umum maupun Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Juga peran serta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi.
Pasal 25 menjelaskan penyiapan permukiman transmigrasi yang bersifat layak huni, usaha, dan berkembang; penyiapan lokasi permukiman transmigrasi, dan peran serta masyarakat dalam pengadaan lahan dan jasa pelayanan.
Pasal 32 membahas pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi yang berfokus pada kesejahteraan, kemandirian, dan integrasi transmigrasi dengan penduduk sekitar, juga menjaga kelestarian lingkungan.
Pasal 33 menguraikan ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan masyarakat transmigrasi.
Undang-Undang ini melibatkan tanggung jawab dan peran dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha.
Undang-Undang ini juga menyertakan ketentuan tentang sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quiz ini membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 yang mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Fokus utama adalah pada definisi, jenis, dan peran transmigrasi serta penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis otonomi. Uji pengetahuan Anda tentang rincian undang-undang ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi.