Ketransmigrasian: UU No. 29 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

• Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
• Perubahan ini dilakukan karena adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis otonomi dan tugas pembantuan serta upaya peningkatan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi.
• Tujuan utama perubahan ini adalah menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan transmigrasi.
• Undang-Undang ini mengatur berbagai hal terkait transmigrasi, di antaranya definisi, jenis transmigrasi, dan peran serta masyarakat dan pemerintah.
• Pasal 1 menjelaskan definisi penting seperti Ketransmigrasian, Transmigrasi, Transmigran, dan Kawasan Transmigrasi.
• Pasal 7 mengatur pelaksanaan Transmigrasi Umum yang dijalankan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta kewajiban memberikan bantuan kepada transmigran.
• Pasal 8 membahas Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang dilakukan dengan melibatkan badan usaha sebagai mitra usaha.
• Pasal 9 mengatur Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilakukan oleh transmigran sendiri atau dengan kerjasama badan usaha dengan arahan dan bantuan pemerintah.
• Pasal 13 menjelaskan hak transmigran dalam Transmigrasi Umum, antara lain perbekalan, pengangkutan, penempatan, lahan usaha, tempat tinggal, sarana produksi, dan catu pangan.
• Pasal 14 membahas hak transmigran dalam Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, yakni pelayanan perpindahan, penempatan, sarana usaha atau lahan usaha, lahan tempat tinggal, dan bimbingan serta perlindungan hubungan kemitraan usaha.
• Pasal 15 membahas penyiapan permukiman transmigrasi, baik dalam Transmigrasi Umum maupun Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Juga peran serta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi.
• Pasal 25 menjelaskan penyiapan permukiman transmigrasi yang bersifat layak huni, usaha, dan berkembang; penyiapan lokasi permukiman transmigrasi, dan peran serta masyarakat dalam pengadaan lahan dan jasa pelayanan.
• Pasal 32 membahas pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi yang berfokus pada kesejahteraan, kemandirian, dan integrasi transmigrasi dengan penduduk sekitar, juga menjaga kelestarian lingkungan.
• Pasal 33 menguraikan ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan masyarakat transmigrasi.
• Undang-Undang ini melibatkan tanggung jawab dan peran dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha.
• Undang-Undang ini juga menyertakan ketentuan tentang sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan.