Kependudukan dan Demografi Indonesia

Tentu, berikut adalah catatan belajar mengenai Pembangunan Perekonomian Indonesia:

Tujuan Pembelajaran

• Siswa diharapkan mampu menjelaskan perekonomian masyarakat pada masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan Reformasi.
• Siswa diharapkan dapat menguraikan kerja sama ekonomi lintas negara.
• Siswa diharapkan dapat menganalisis kegiatan perdagangan dalam perekonomian internasional.
• Siswa diharapkan dapat menganalisis perkembangan penduduk Indonesia.
• Siswa diharapkan mampu mendesain pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi.

Kondisi Perekonomian Indonesia pada Masa Kemerdekaan

• Salah satu persoalan utama yang dihadapi Indonesia pada awal kemerdekaan adalah hiperinflasi akibat peredaran uang Jepang yang tak terkendali.
• Selain inflasi, Indonesia mengalami masalah akibat blokade ekonomi oleh Belanda.
• Pemerintah RI melakukan pinjaman nasional melalui Badan Pekerja KNIP.
• Pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru, Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA) pada Oktober 1946.
• Bank Negara Indonesia dibentuk pada 5 Juli 1946.
• Pemerintah mengirim bantuan beras ke India untuk menembus blokade ekonomi, yang sedang mengalami bahaya kelaparan.
• Hubungan dagang langsung dengan luar negeri juga diupayakan.

Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

• Dua masalah utama yang dihadapi: meningkatnya jumlah uang beredar dan kenaikan biaya hidup, serta masalah pertambahan penduduk dan kualitas hidup yang rendah.
• Kebijakan "Gunting Syafruddin" memotong nilai mata uang Rp5,00 ke atas menjadi setengahnya, untuk mengurangi jumlah uang beredar.
• Program Benteng memberikan bantuan modal dan bimbingan usaha kepada pengusaha yang kekurangan modal, dimulai April 1950.
• Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan ekonomi, seperti De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.
• Biro Perancang Negara menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I untuk dilaksanakan pada tahun 1956-1961.

Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

• Struktur ekonomi cenderung ke sistem etatisme, di mana negara menjadi pusat kekuasaan dan pemerintah mengatur serta mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi.
• Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk pada tahun 1959 untuk merencanakan pembangunan ekonomi dan berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Tahun 1961-1969.
• Depernas berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1963, dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno.
• Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp500,00 dan Rp1.000,00 untuk memperbaiki perekonomian, menurunkan nilainya menjadi Rp50,00 dan Rp100,00.
• Pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada 28 Maret 1963 sebagai landasan perbaikan perekonomian negara, diikuti dengan empat belas peraturan di bidang ekonomi pada 26 Mei 1963 dan tiga peraturan tambahan pada 17 April 1964.

Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru

• Kebijakan perekonomian dikelompokkan menjadi program jangka pendek dan jangka panjang.
• Program jangka pendek meliputi kebijakan anggaran belanja berimbang, pengendalian ekspansi kredit, penundaan pembayaran utang luar negeri, dan pembukaan investasi serta penanaman modal asing.
• Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menstimulasi pengusaha agar menyerahkan sebagian hasil usaha ke sektor pajak dan ekspor pada 28 Juli 1967.
• UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diterapkan.
• Penghapusan seluruh pengendalian devisa memungkinkan penukaran rupiah dengan valuta asing tanpa rintangan.
• Pelaksanaan pembangunan jangka panjang bertumpu pada Trilogi Pembangunan yang meliputi: pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
• Pemerintah menyusun Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) dan Kedua (PJPT II).
• Hasil pembangunan pada masa Orde Baru adalah penurunan inflasi dari 636% (1966) menjadi 9% (1970).
• Investasi asing yang mengalir meningkat dari 83 juta dolar AS (1967/1988) menjadi 271 juta dolar AS (1972). Pertumbuhan ekonomi meningkat pada 1974-1981, dengan pertumbuhan PDB 7,7% per tahun.
• Sektor pertanian (khususnya beras) menjadi prioritas sejak Pelita I.
• Sektor industri mengalami pertumbuhan pada tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an.
• Krisis keuangan melanda Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan melemahnya perekonomian dan diperparah dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
• Tahun 1998, ekonomi pertumbuhan negatif sekitar 13,2%, nilai rupiah dan bursa saham anjlok.
• Gerakan reformasi terjadi yang diawali dengan tuntutan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Reformasi

• Presiden B. J. Habibie mengambil kebijakan memisahkan Bank Indonesia dari kendali pemerintah, melikuidasi bank bermasalah, dan mengatur ulang utang swasta.
• Presiden Abdurrahman Wahid memperkuat sektor usaha mikro.
• Pada masa Megawati Soekarnoputri, perekonomian Indonesia mulai membaik dan dilakukan penjadwalan ulang utang serta restrukturisasi keuangan.
• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjaga stabilitas ekonomi makro dan memberlakukan program bantuan langsung tunai (BLT).
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen.

Perdagangan Internasional

• Perdagangan internasional adalah tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa antara dua negara atau lebih.
• Terjadi karena ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara.
• Terdapat kegiatan ekspor (menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri) dan impor (membeli barang dan jasa dari luar negeri).
• Cara Transaksi: Pembayaran di Muka (Advance Payment), Letter of Credit (L/C), Wesel Inkaso, Perhitungan kemudian (Open Account), Konsinyasi.
• Faktor Pendorong: perbedaan sumber daya, selera konsumen, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi.
• Hambatan: kondisi negara tidak aman, kebijakan ekonomi negara, kurs mata uang asing tidak stabil.
• Kebijakan: di bidang impor (tarif, kuota, subsidi, larangan impor) dan di bidang ekspor (diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, larangan ekspor).
• Manfaat: Mendapatkan devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga, meningkatkan kualitas konsumsi, mempercepat alih teknologi.

Kerja Sama Ekonomi Antarnegara

• Kerja sama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi, dilakukan satu negara dengan negara lain.
• Mencakup perdagangan internasional barang dan jasa, pertukaran sarana atau faktor produksi, dan hubungan utang-piutang.
• Tujuan: Membebaskan negara-negara dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan, memajukan perdagangan internasional, memajukan pembangunan di negara berkembang.
• Peran Indonesia: Pelopor dan pendiri organisasi kerja sama ekonomi, anggota aktif organisasi kerja sama ekonomi, dan pelaku dalam kerja sama ekonomi.
• Contoh organisasi: ASEAN, APEC, ADB, APO.
• Lembaga kerja sama ekonomi internasional dalam naungan PBB: IMF, World Bank, WTO, FAO, ILO, UNDP.
• Lembaga diluar PBB: OPEC, OECD.
• Manfaat Kerja Sama: Memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia, Indonesia bisa berspesialisasi, barang yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri dapat didatangkan dari luar negeri, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kegiatan ekonomi dalam negeri, Indonesia dapat menimba ilmu, dan meningkatkan perekonomian.
• Dampak Negatif: Produk dalam negeri kalah saing, matinya industri dalam negeri, ketergantungan dengan negara lain, dan nilai mata uang menjadi tidak stabil.

Pengaruh Perkembangan IPTEK Terhadap Perekonomian Suatu Negara

• Peran IPTEK dalam produksi: penciptaan dan pengembangan mesin-mesin produksi yang efisien.
• Peran IPTEK dalam distribusi: mempermudah penjualan hingga pengiriman barang melalui GPS dan aplikasi kurir online.
• Peran IPTEK dalam konsumsi: pengembangan teknologi pembelian barang dan jasa secara daring melalui aplikasi dan transaksi online.

Dinamika Penduduk

• Menurut Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa.
• Kepadatan penduduk masih tergolong rendah, yaitu 141 penduduk per kilometer persegi.
• Sebaran penduduk Indonesia tidak merata, Pulau Jawa mendiami 56,10 persen dari total penduduk Indonesia.
• Faktor yang Memengaruhi Dinamika Penduduk: Kelahiran (natalitas), Kematian (mortalitas), dan Migrasi.
• Piramida penduduk digunakan untuk menganalisis struktur penduduk.
• Dampak Dinamika Penduduk: Penambahan tenaga kerja, perluasan pasar, mendorong sektor produksi, pengembangan teknologi, meningkatkan beban ketergantungan jika yang nonproduktif lebih banyak dari usia produktif, angka pengangguran meningkat jika tidak ada lapangan kerja.

Cara Mengatasi Permasalahan Dinamika Penduduk

• Meningkatkan kualitas penduduk dengan pemerataan akses pendidikan.
• Menentukan batas terendah usia perkawinan pertama yaitu 19 tahun.
• Menerapkan program Keluarga Berencana (KB).
• Mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata antara lain melalui program transmigrasi dan pemerataan pembangunan sebagai strategi untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Pelajari tentang angka kematian kasar (CDR), mortalitas, dan pengaruh migrasi pada pertumbuhan populasi. Temukan data Sensus Penduduk 2010 dan kepadatan penduduk Indonesia. Cari tahu mengapa Pulau Jawa memiliki populasi yang signifikan.