Untitled Quiz

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

• Undang-Undang ini mengatur tentang Kesehatan di Indonesia.
• Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera.
• Pembangunan Kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan agar masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi.
• Permasalahan dan gangguan kesehatan akan menurunkan produktivitas dan merugikan negara, sehingga perlu transformasi kesehatan.

Ketentuan Umum

• Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik fisik, jiwa, maupun sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit.
• Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan terpadu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
• Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan layanan langsung untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
• Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
• Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah orang yang bekerja aktif di bidang kesehatan.
• Tenaga Medis adalah orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan.
• Tenaga Kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan.
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat untuk kesehatan perseorangan dan masyarakat.
• Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan tingkat pertama yang melayani kesehatan promotif dan preventif untuk wilayahnya.
• Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna.
• Perbekalan Kesehatan adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk upaya kesehatan.
• Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan obat, bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan.
• Alat Kesehatan adalah instrumen atau perangkat untuk tujuan medis yang digunakan pada manusia, yang tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
• Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) adalah barang dan/atau campuran yang digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan kesehatan di rumah tangga.
• Obat adalah bahan atau campuran yang mempengaruhi sistem fisiologi dan/atau patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
• Obat Bahan Alam adalah bahan berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan sebagai bahan baku obat.
• Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk dari sumber daya alam, seperti tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang telah digunakan secara turun-temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman dan bermutu.
• Teknologi Kesehatan adalah produk, metode, dan alat yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, penanganan masalah Kesehatan manusia.
• Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan serangkaian pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan.
• Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) adalah sistem yang dikelola oleh kementerian yang menangani kesehatan untuk mengintegrasikan semua sistem informasi kesehatan.
• Telekesehatan adalah layanan Kesehatan secara terintegrasi melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
• Telemedisin adalah layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
• Pasien adalah orang yang menerima Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.
• Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera.
• Konsil adalah lembaga independen yang meningkatkan mutu dan kompetensi teknis, serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum.
• Kolegium adalah kumpulan para ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan.
• Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
• Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
• Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis kewenangan untuk menjalankan praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
• Wabah adalah meningkatnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.
• Kewaspadaan Wabah adalah langkah untuk siap menghadapi kemungkinan terjadinnya wabah.
• Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit atau masalah kesehatan.
• Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang dari dan ke luar negeri.
• Petugas Karantina Kesehatan adalah tenaga medis atau kesehatan yang menangani karantina kesehatan.
• Daerah Terjangkit adalah wilayah yang mengalami penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah.
• Dokumen Karantina Kesehatan adalah surat keterangan tentang kesehatan.
• Setiap Orang adalah perseorangan, termasuk korporasi.
• Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia.
• Menteri adalah menteri yang membidangi kesehatan.
• Pemerintah Daerah adalah kepala daerah.
• Pemerintah Desa adalah kepala desa.

Hak dan Kewajiban

• Setiap Orang berhak atas kehidupan sehat, informasi, dan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau.
• Setiap Orang berkewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menghormati hak orang lain.

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah

• Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab merencanakan dan mengelola upaya Kesehatan, pembinaan, dan pengawasan Upaya Kesehatan, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
• Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat, meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.
• Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, dan akses terhadap fasilitas dan informasi kesehatan.
• Pemerintah bertanggung jawab atas penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan

• Pelayanan Kesehatan meliputi kesehatan ibu dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
• Pelayanan juga meliputi kesehatan terkait penyandang disabilitas, reproduksi, keluarga berencana, gizi, gigi dan mulut, penglihatan dan pendengaran.

Penyakit Menular dan Tidak Menular

• Pemerintah terkait bertanggung jawab atas pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.
• Pemerintah akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan
• Pemerintah melaksanakan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.

Kesehatan Lingkungan

• Upaya Kesehatan lingkungan ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, dan sosial.
• Pemerintah terkait bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang sehat.

Kesehatan Reproduksi

• Upaya Kesehatan reproduksi bertujuan memelihara dan meningkatkan sistem dan proses reproduksi laki-laki dan perempuan.
• Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi dan hak untuk menentukan pilihan terkait reproduksi.

Ketahanan Kefarmasian

• Pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) harus aman, berkhasiat, dan terjangkau.
• Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, menjual, mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi keamanan, mutu dan manfaat.

Kesehatan Keluarga

• Upaya Kesehatan keluarga bertujuan untuk menciptakan interaksi positif antar anggota keluarga.
• Pemerintah terkait bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan keluarga.

Kesehatan Sekolah

• Pemerintah terkait bertanggung jawab atas peningkatan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui kegiatan di sekolah.

Kesehatan Kerja

• Pemerintah terkait bertanggung jawab atas upaya memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan pekerja serta mencegah penyakit akibat kerja.

Kesehatan Gigi dan Mulut

• Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut meliputi pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan.
• Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut dilakukan dengan metode pencegahan, perawatan, pengobatan dan pemulihan.

Kesehatan Penglihatan dan Pendengaran

• Upaya Kesehatan penglihatan dan pendengaran ditujukan untuk upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan menurunkan angka disabilitas.

Kesehatan Jiwa

• Upaya Kesehatan jiwa ditujukan untuk menjaga kondisi mental, spiritual, dan sosial yang baik, serta untuk mencegah gangguan jiwa dan/atau permasalahan lain yang dapat berdampak terhadap Kesehatan jiwa.

Kesehatan Matra

• Kesehatan matra diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di lingkungan darat, laut, dan udara.

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah

• Pemerintah terkait bertanggung jawab atas kegiatan upaya menanggulangi KLB dan Wabah.
• Pemerintah akan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dari potensi bahaya KLB dan Wabah.
• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berperan dalam meneliti KLB dan Wabah.

Laboratorium Kesehatan

• Pemerintah terkait bertanggung jawab atas pengelolaan limbah dari kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah.

Pelaporan

• Pemerintah terkait bertanggung jawab atas penyampaian laporan berkala pelaksanaan kewaspadaan KLB dan Wabah, kegiatan penanggulangan dan pasca KLB dan Wabah.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

• SDM Kesehatan merupakan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung.
• Tenaga Medis berupa dokter dokter gigi dan tenaga subspesialis.

Pendanaan Kesehatan

• Pendanaan Kesehatan bertujuan untuk menjamin anggaran yang cukup, alokasi yang adil, dan keterjangkauan.
• Pemerintah Pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

Partisipasi Masyarakat

• Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan Kesehatan melalui berbagai cara, baik individu maupun organisasi.
• Pemerintah akan mengkoordinasikan partisipasi masyarakat.

Pembinaan dan Pengawasan

• Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan upaya Kesehatan.

Penyidikan

• Pejabat penyidik Polri berwenang atas tindakan kejahatan dalam bidang kesehatan.
• Penyidik ASN terkait juga memiliki kewenangan tambahan.

Ketentuan Pidana

• Tindakan aborsi diluar peruntukannya akan mendapatkan hukuman berupa pidana penjara dan/atau denda
• Tindakan kriminal lain dalam bidang kesehatan akan dipidana sesuai dengan KUHP.

Ketentuan Peralihan

• Ketentuan untuk penggantian STR dan SIP, pergantian pejabat pengelola.

Ketentuan Penutup

• Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan, dengan disertai peraturan pelaksanaanya.