Inspektorat Daerah Provinsi

Inspektorat daerah provinsi dibagi menjadi tiga tipe: A (beban kerja besar), B (beban kerja sedang), dan C (beban kerja kecil).

Inspektorat daerah provinsi menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dinas di tingkat provinsi yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan daerah.

Dipimpin kepala dinas, bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

Membantu gubernur dalam urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas daerah provinsi dibagi menjadi tiga tipe: tipe a, b, dan c, sesuai beban kerjanya.

Membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan, administrasi, dan fungsi lain yang dibebankan gubernur.

Unit di bawah pemerintah daerah provinsi yang memiliki tugas dan wewenang tertentu dengan fungsi yang spesifik.

Jenis UPTD di bidang pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal di daerah provinsi.

UPTD yang khusus menangani bidang kesehatan di daerah provinsi, contoh: rumah sakit.

Rumah sakit yang berada di bawah naungan Pemprov dan memiliki fungsi sebagai unit organisasi fungsional serta unit layanan.

Kebebasan rumah sakit provinsi dalam menjalankan sistem administrasi internal rumah sakit dan klinik.

Sistem pengelolaan keuangan rumah sakit provinsi yang menerapkan tata cara BLU untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Rumah sakit provinsi dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

Penyampaian informasi kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Bentuk satuan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum dan aturan pendidikan yang berlaku di Indonesia.

Struktur organisasi yang mengatur administrasi dan keuangan DPRD Kabupaten/Kota dan mendukung pelaksanaannya.

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung tugas DPRD, dan menyediakan ahli sesuai kebutuhan.

Terdiri dari 3 tipe: A (beban kerja besar), dan tipe lain yang tidak disebutkan secara spesifik

Pemimpin Sekretariat DPRD yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan bupati/wali kota.

Diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pengelolaan internal sekretariat DPRD, mencakup berbagai kegiatan operasional.

Pengelolaan keuangan sekretariat DPRD.

Dukungan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

Tipe sekretariat DPRD dengan beban kerja yang besar.

Para pemimpin di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Badan Daerah kabupaten/kota membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Daerah kabupaten/kota memiliki tugas seperti penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Badan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya dilakukan berdasarkan: a. Perintah peraturan perundang-undangan b. Memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Badan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan beban kerja.

Bidang tugas yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu.

Lembaga penegak peraturan daerah yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di daerah.

Lembaga yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan non-perizinan di daerah.

Klasifikasi dinas daerah berdasarkan beban kerja, yaitu tipe A (beban kerja besar), tipe B (beban kerja sedang), dan tipe C (beban kerja kecil).

Membantu gubernur dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah, seperti membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan melakukan evaluasi.

Proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap unit pelayanan terpadu satu pintu di daerah.

Aturan yang dibuat oleh bupati/walikota yang mengatur berbagai hal di daerah, seperti perizinan dan non-perizinan.

Kelompok orang yang membantu kelancaran proses layanan terpadu satu pintu di daerah.

Skor yang menunjukkan tingkat kesulitan atau beban kerja dalam mengelola urusan pemerintahan tertentu.