Hukum Tata Negara - Konsep dan Definisi

Hukum Tata Negara adalah cabang hukum yang mempelajari struktur, fungsi, dan hubungan lembaga negara serta hubungan negara dan warga.

HTN mengatur prinsip dasar seperti kedaulatan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

DPR memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan.

HTN mengatur bagaimana perubahan konstitusi dilaksanakan dalam suatu negara.

HTN mengatur otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Van Vollenhoven mendefinisikan HTN sebagai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat hukum atasan dan bawahan.

Logemann menjelaskan HTN sebagai hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungan antar lembaga negara.

HTN mengatur tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara dalam konteks pemerintahan.

Hukum yang mengatur hubungan antara Presiden dan DPR di Indonesia.

Aspek yang diatur oleh HTN seperti konstitusi, lembaga negara, sistem pemerintahan, HAM, pemilu, dan desentralisasi.

Hukum dasar yang mengatur struktur negara dan pembagian kekuasaan.

Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan berdaulat, dan diakui oleh negara lain.

Daerah yang ditempati oleh negara mencakup darat, laut, dan udara.

Orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dan merupakan subjek hukum.

Pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur negaranya.

Negara wajib melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup dan beragama.

Mengatur hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kebebasan beragama.

Proses pemberhentian Presiden karena pelanggaran hukum.

Berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Hukum dasar yang membatasi kekuasaan dan menjamin HAM.

Membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode.

Indonesia dan AS menerapkan sistem presidensial dalam pemerintahan.

Indonesia memiliki sistem presidensial, Inggris sistem parlementer tanpa konstitusi tertulis.

Hak pemerintah untuk membuat undang-undang tanpa campur tangan negara lain.

Pengakuan dari negara lain agar suatu negara dapat berhubungan secara internasional.

De facto: pengakuan fakta; De jure: pengakuan secara hukum.

Disiplin ilmu yang mempelajari konsep, teori, dan asal-usul negara.

Konsep yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Sumber hukum berupa dokumen tertulis dengan kekuatan hukum.

Kepala negara dan kepala pemerintahan yang membentuk kabinet dan menetapkan peraturan.

Mendampingi Presiden dan menggantikan jika Presiden berhalangan.

Lembaga legislatif yang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.

Lembaga yudikatif yang mengadili perkara pada tingkat kasasi.

Hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir.

Lembaga yang mengawasi perilaku hakim untuk menjaga integritas.

Pemilu Legislatif memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia.

Stabilitas pemerintahan karena Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.

Pemilih memilih langsung tanpa perantara di Pemilu.

Pemilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dalam Pemilu.

Contoh sengketa hasil Pilpres 2019 yang ditangani oleh MK.

Proses pemberhentian Presiden karena pelanggaran hukum di Indonesia.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK di Indonesia.

Pemberian otonomi daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014.