Hukum Perdata dan Dagang di Indonesia

Study Notes

Pasal 131 IS menyatakan bahwa hukum Eropa berlaku bagi golongan Eropa dan dapat diterapkan bagi golongan Timur Asing dan Indonesia jika belum ada perubahan.
Hukum perdata dan dagang yang berlaku bagi golongan Timur Asing dan Indonesia adalah hukum adat masing-masing.
Implenasi Pasal 131 IS adalah berlakunya beberapa kitab hukum yang berlaku bagi golongan Eropa, seperti Burgelijk Wetboek (hukum perdata) dan Wetboek van Koophandel (hukum dagang).
Bagi golongan Bumiputra, terdapat beberapa peraturan yang khusus dibuat, seperti ordonansie perkawinan untuk Indonesian Christians dan Maskapai Andil Indonesia (IMA).

Hindia Belanda dibagi menjadi tiga kawasan atau komando.
Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei.

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.
Fungsi hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
Hukum pidana materiil mengatur perbuatan yang diancam dengan hukuman, pertanggungjawaban terhadap hukum pidana, dan hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.
Hukum pidana formil mengatur cara-cara penggunaan hak untuk mengadili serta memberikan hukuman terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana.

Hukum perdata mengatur kepentingan-kepentingan pribadi dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.
Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.
Hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
Hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan berlaku selama 50 tahun sejak pencipta meninggal.
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu.
Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992.