Pasal 208 - 235
80 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa yang dimaksud dengan hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah?

  • Berdasarkan pada otoritas penuh kepala daerah.
  • Berdasarkan kemitraan yang sejajar. (correct)
  • Berdasarkan pada preseden hukum sebelumnya.
  • Berdasarkan pada hierarki yang ketat.

    • Apa bentuk komunikasi yang dilakukan antara DPRD dan kepala daerah?

  • Rapat konsultasi secara berkala. (correct)
  • Konsultasi hukum dengan pengacara.
  • Surat resmi tanpa pertemuan.
  • Pertemuan informal tanpa agenda.

    • Siapa yang diizinkan mengisi Perangkat Daerah menurut pasal yang disebutkan?

  • Calon kepala daerah.
  • Pegawai aparatur sipil negara. (correct)
  • Anggota DPRD.
  • Swasta yang terpilih.

    • Apa saja yang termasuk Perangkat Daerah kabupaten/kota?

    <p>Kecamatan, dinas, dan badan.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk memberhentikan kepala daerah menurut peraturan?

    <p>Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah?

    <p>Tugas yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat.</p> Signup and view all the answers

    Bagaimana hubungan kerja antara Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota?

    <p>Bersifat koordinatif dan fungsional.</p> Signup and view all the answers

    Apa lama masa jabatan penjabat sekretaris daerah jika terjadi kekosongan?

    <p>3 bulan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah?

    <p>Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah kabupaten/kota.</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang mengawasi pelaksanaan tugas sekretaris DPRD?

    <p>Pimpinan DPRD</p> Signup and view all the answers

    Apa tugas sekretaris DPRD yang terkait dengan administrasi?

    <p>Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan</p> Signup and view all the answers

    Kepala daerah bertanggung jawab kepada siapa dalam hal inspektorat daerah?

    <p>Sekretaris Daerah</p> Signup and view all the answers

    Dinas dibentuk untuk melaksanakan apa?

    <p>Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa tugas inspektorat daerah?

    <p>Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan untuk persetujuan penjabat sekretaris daerah?

    <p>Memenuhi persyaratan kepegawaian</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang memimpin inspektorat daerah?

    <p>Inspektur</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan terhadap Perda Perangkat Daerah provinsi?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Apa yang membuat Perda Perangkat Daerah dapat berlaku?

    <p>Persetujuan dari Menteri atau gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dipetakan untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur dalam pembentukan Perangkat Daerah?

    <p>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang memimpin Sekretariat Daerah berdasarkan isi paragraf yang disebutkan?

    <p>Sekretaris Daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa tugas utama Sekretaris Daerah dalam administrasi pemerintahan?

    <p>Membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika Sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya?

    <p>Tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang memiliki tanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah?

    <p>Sekretaris Daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang ditetapkan dengan Perkada menurut pembentukan dan susunan Perangkat Daerah?

    <p>Organisasi Perangkat Daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa tugas utama camat berdasarkan Pasal 226 ayat (1)?

    <p>Mendapatkan pelimpahan kewenangan dari bupati/wali kota</p> Signup and view all the answers

    Berdasarkan Pasal 229, apa yang diperlukan untuk mengangkat seorang lurah?

    <p>Usul dari sekretaris daerah</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab kepada camat dalam struktur pemerintahan kelurahan?

    <p>Lurah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan bupati/wali kota kepada camat?

    <p>Pemetaan pelayanan publik</p> Signup and view all the answers

    Apa saja tugas lurah sesuai Pasal 229 ayat (4)?

    <p>Membantu camat dalam tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat</p> Signup and view all the answers

    Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, dari mana pendanaan untuk camat berasal?

    <p>APBD Kabupaten/Kota</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan menurut Pasal 230?

    <p>Alokasi anggaran untuk kelurahan</p> Signup and view all the answers

    Berdasarkan Pasal 228, apa yang diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah?

    <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang dapat mengisi jabatan kepala Perangkat Daerah provinsi?

    <p>Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan undang-undang</p> Signup and view all the answers

    Apa yang terjadi jika tidak ada pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan di wilayah provinsi untuk kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota?

    <p>Dapat diisi dari pegawai negeri sipil di provinsi lain</p> Signup and view all the answers

    Proses apa yang dilakukan untuk mengangkat kepala Perangkat Daerah menduduki jabatan administrator?

    <p>Melalui seleksi seperti jabatan pimpinan tinggi pratama</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang mengangkat kepala Perangkat Daerah jika kepala daerah menolak untuk melantiknya?

    <p>Menteri</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang berwenang membentuk Perda untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah?

    <p>DPRD dengan persetujuan kepala Daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan tugas pembantuan dalam konteks Perda?

    <p>Tugas yang diberikan kepada daerah untuk diatur</p> Signup and view all the answers

    Apa ketentuan untuk kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota?

    <p>Harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dapat terjadi jika proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah dilakukan tanpa seleksi?

    <p>Dapat dianggap melanggar ketentuan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar pembentukan Kecamatan berdasarkan peraturan yang ada?

    <p>Jumlah penduduk yang cukup</p> Signup and view all the answers

    Apa yang tidak termasuk dalam persyaratan dasar untuk membentuk Kecamatan?

    <p>Jumlah anggaran daerah</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam pelaksanaan tugas badan?

    <p>Kepala badan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan persyaratan teknis dalam pembentukan Kecamatan?

    <p>Kemampuan keuangan daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang perlu dilakukan sebelum rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan ditetapkan?

    <p>Disetujui oleh bupati/wali kota</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi salah satu faktor dalam penentuan beban kerja badan?

    <p>Cakupan tugas</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus ada dalam kesepakatan musyawarah Desa untuk pembentukan Kecamatan?

    <p>Kesepakatan dalam forum komunikasi</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam cakupan tugas kepala badan di daerah?

    <p>Membantu kepala daerah menjalankan fungsi penunjang</p> Signup and view all the answers

    Apa bentuk dari hubungan kemitraan antara DPRD dan kepala daerah menurut peraturan yang ada?

    <p>Persetujuan bersama dalam pembentukan Perda</p> Signup and view all the answers

    Perangkat Daerah provinsi tidak termasuk dalam kategori berikut ini?

    <p>Kecamatan</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah kabupaten/kota?

    <p>Gubernur</p> Signup and view all the answers

    Apa yang tidak dapat dijadikan sarana untuk pemberhentian kepala daerah menurut regulasi yang berlaku?

    <p>Laporan keterangan pertanggungjawaban</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi karakteristik hubungan kerja antara Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota?

    <p>Koordinatif dan fungsional</p> Signup and view all the answers

    Apa yang termasuk dalam wewenang Perangkat Daerah kabupaten/kota?

    <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan</p> Signup and view all the answers

    Bentuk lain dari hubungan kemitraan antara DPRD dan kepala daerah adalah?

    <p>Rapat konsultasi secara berkala</p> Signup and view all the answers

    Apa saja yang menjadi pegawai Perangkat Daerah menurut peraturan yang ada?

    <p>Pegawai aparatur sipil negara</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar penentuan klasifikasi Kecamatan tipe A dan B?

    <p>Jumlah penduduk dan luas wilayah</p> Signup and view all the answers

    Apa kewajiban bupati/wali kota terkait pengangkatan camat?

    <p>Mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan</p> Signup and view all the answers

    Tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam kategori apa?

    <p>Tugas pemerintahan umum</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan jika pengangkatan camat tidak sesuai ketentuan?

    <p>Gubernur akan membatalkan keputusan pengangkatan</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi sumber pendanaan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh camat?

    <p>APBN dan APBD</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah?

    <p>Camat</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dilaksanakan oleh camat sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota?

    <p>Melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dipimpin oleh seorang camat dalam melaksanakan tugasnya?

    <p>Perangkat Kecamatan</p> Signup and view all the answers

    Apa isi utama dari Pasal 226 mengenai kewenangan camat?

    <p>Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota.</p> Signup and view all the answers

    Berdasarkan Pasal 229, siapa yang diangkat sebagai kepala kelurahan?

    <p>Seorang lurah yang diangkat oleh bupati/wali kota.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar untuk pelimpahan kewenangan bupati/wali kota kepada camat?

    <p>Pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan.</p> Signup and view all the answers

    Dalam konteks penyelenggaraan tugas pemerintahan, dari mana pendanaan untuk camat berasal?

    <p>APBD kabupaten/kota.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang dimaksud dengan tugas lurah menurut Pasal 229?

    <p>Membantu camat dalam administrasi pemerintahan kelurahan.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan untuk menentukan alokasi anggaran dalam APBD kabupaten/kota menurut Pasal 230?

    <p>Mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi dasar utama dalam pembentukan kelurahan?

    <p>Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diatur lebih lanjut mengenai Kecamatan sesuai Pasal 228?

    <p>Peraturan pemerintah.</p> Signup and view all the answers

    Apa yang menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran daerah kota yang memiliki Desa?

    <p>Ketentuan peraturan perundang-undangan</p> Signup and view all the answers

    Apa saja kompetensi yang harus dipenuhi oleh pegawai aparatur sipil negara yang menjabat kepala Perangkat Daerah?

    <p>Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diatur oleh peraturan pemerintah mengenai Perangkat Daerah?

    <p>Tugas dan fungsi perangkat daerah</p> Signup and view all the answers

    Apa yang harus dilakukan jika ada ketentuan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di daerah?

    <p>Dibentuk setelah berkonsultasi dengan Menteri</p> Signup and view all the answers

    Siapa yang menetapkan kompetensi teknis bagi pegawai aparatur sipil negara yang menjabat kepala Perangkat Daerah?

    <p>Menteri/Kepala Lembaga</p> Signup and view all the answers

    Berapa persen alokasi anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, setelah dikurangi DAK?

    <p>5 persen</p> Signup and view all the answers

    Apa yang tidak diatur dalam ketentuan mengenai Perangkat Daerah?

    <p>Keputusan pemilihan pemimpin</p> Signup and view all the answers

    Apa yang diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut sesuai dengan pasal yang disebutkan?

    <p>Berbagai aspek Perangkat Daerah</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Hubungan Kerja DPRD dan Kepala Daerah

    • Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan pada kemitraan yang sejajar.
    • Kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk:
      • Persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda)
      • Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD
      • Persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
      • Rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala
      • Bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Perangkat Daerah

    • Kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Urusan Pemerintahan
    • Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

    Perangkat Daerah Provinsi

    • Terdiri dari:
      • Sekretariat Daerah
      • Sekretariat DPRD
      • Inspektorat
      • Dinas
      • Badan

    Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

    • Terdiri dari:
      • Sekretariat Daerah
      • Sekretariat DPRD
      • Inspektorat
      • Dinas
      • Badan
      • Kecamatan

    Hubungan Perangkat Daerah

    • Hubungan kerja antara Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan fungsional.

    Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah

    • Dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah Provinsi
    • Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah Kabupaten/kota
    • Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja yang menjalankan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

    • Ditetapkan dengan Perda
    • Perda berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan persetujuan Gubernur bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
    • Persetujuan diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
    • Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.

    Sekretariat Daerah

    • Dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
    • Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
    • Bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

    Sekretariat DPRD

    • Dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
    • Mempunyai tugas:
      • Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
      • Menyelenggarakan administrasi keuangan
      • Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
      • Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya
    • Bertanggung jawab secara teknis operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

    Inspektorat Daerah

    • Dipimpin oleh Inspektur
    • Membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
    • Bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

    Dinas

    • Dibenntuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
    • Diklasifikasikan atas:
      • Dinas yang menyelenggarakan tugas teknis
      • Dinas yang menyelenggarakan kewenangan fungsional

    Badan

    • Dibenntuk untuk melaksanakan tugas tertentu yang bersifat :
      • spesifik,
      • kompleks,
      • bersifat teknis,
      • bersifat lintas sektoral,
      • dan/atau merupakan tugas penunjang.
    • Diklasifikasikan atas:
      • Badan yang menyelenggarakan tugas teknis.
      • Badan yang menyelenggarakan kewenangan fungsional.

    Kecamatan

    • Dibenntuk dengan Perda Kabupaten/Kota.
    • Dipimpin oleh Camat.
    • Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    • Pelimpahan kewenangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
    • Pendanaan dilakukan dengan menggunakan APBD Kabupaten/Kota.
    • Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

    Kelurahan

    • Dibenntuk dengan Perda Kabupaten/Kota.
    • Dipimpin oleh Lurah.
    • Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
    • Lurah bertugas:
      • Membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
      • Melakukan pemberdayaan masyarakat
      • Melakukan pelayanan masyarakat
      • Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum
      • Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
      • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    ASN

    • ASN yang menduduki jabatan administrator di bawah kepala Perangkat Daerah dan jabatan pengawas diangkat oleh kepala Perangkat Daerah.
    • Kepala Perangkat Daerah Provinsi diisi dari ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota diisi dari ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.
    • Jika tidak ada ASN yang memenuhi persyaratan di daerah provinsi tersebut, maka ASN dari daerah provinsi lain yang memenuhi persyaratan dapat diangkat.
    • Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah dilakukan melalui seleksi.
    • Kepala Daerah mengangkat dan melantik kepala Perangkat Daerah hasil seleksi.
    • Menteri mengangkat dan melantik kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Gubernur mengangkat dan melantik kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota jika Kepala Daerah menolak untuk mengangkat dan melantik.

    Perda dan Perkada

    • Daearah membentuk Perda untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
    • Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah
    • Perda provinsi disahkan oleh Menteri
    • Perda Kabupaten/Kota disahkan oleh Gubernur
    • Perkada ditetapkan oleh Kepala Daerah.

    Hubungan Kerja DPRD dan Kepala Daerah

    • Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan pada kemitraan yang sejajar
    • Kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk: persetujuan bersama dalam pembentukan Perda, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban, persetujuan atas kerja sama pemerintah daerah, rapat konsultasi berkala, dan bentuk lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
    • Laporan keterangan pertanggungjawaban tidak dapat digunakan sebagai sarana pemberhentian kepala daerah

    Perangkat Daerah

    • Kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
    • Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara
    • Perangkat Daerah Provinsi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan
    • Perangkat Daerah Kabupaten/kota: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan
    • Perangkat Daerah selain melaksanakan urusan pemerintahan juga melaksanakan tugas pembantuan
    • Hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional
    • Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk daerah kabupaten/kota

    Badan

    • Badan dipimpin oleh seorang kepala yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
    • Kepala badan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah

    Kecamatan

    • Kecamatan dibentuk di daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
    • Pembentukan Kecamatan dilakukan dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah
    • Persyaratan pembentukan Kecamatan meliputi persyaratan dasar, teknis, dan administratif
    • Persyaratan dasar: jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kelurahan, dan usia minimal Kecamatan
    • Persyaratan teknis: kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
    • Persyaratan administratif: kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan di Kecamatan induk dan wilayah yang akan dibentuk
    • Kecamatan diklasifikasikan menjadi tipe A (beban kerja besar) dan tipe B (beban kerja kecil)
    • Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan

    Camat

    • Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah
    • Camat diangkat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian
    • Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
    • Tugas Camat: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa/kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah di Kecamatan, dan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
    • Pendanaan urusan pemerintahan umum dibebankan pada APBN, sedangkan pelaksanaan tugas lain dibebankan kepada yang menugasi
    • Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya

    Kewenangan Camat

    • Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
    • Pelimpahan kewenangan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan kebutuhan masyarakat
    • Pelimpahan kewenangan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan pemerintah

    Pendanaan Kecamatan

    • Pendanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan Camat dibebankan pada APBD Kabupaten/kota

    Kelurahan

    • Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah
    • Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang merupakan perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat
    • Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
    • Tugas Lurah: membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketertiban umum, prasarana dan fasilitas pelayanan umum, tugas lain yang diberikan oleh Camat, dan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

    Anggaran Kelurahan

    • Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
    • Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan
    • Penentuan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan
    • Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran minimal 5% dari APBD setelah dikurangi DAK
    • Ketentuan pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah

    Lembaga Tertentu di Daerah

    • Lembaga tertentu di daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara

    Ketentuan Perangkat Daerah

    • Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dalam peraturan pemerintah
    • Peraturan pemerintah mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian

    Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

    • ASN yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi: teknis, manajerial, sosial kultural, dan pemerintahan
    • Kompetensi teknis ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri
    • Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh Menteri

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    UU 23-2014 Pasal 208-235 PDF

    Description

    Kuiz ini membahas hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah serta peran perangkat daerah dalam pemerintahan. Anda akan mempelajari kemitraan, persetujuan bersama, dan struktur perangkat daerah yang terlibat. Uji pengetahuan Anda tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem pemerintahan.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser