Cagar Budaya dan Peraturan 2023

Sidang kajian untuk memutuskan status ODCB sebagai Cagar Budaya atau bukan. Tim Ahli Cagar Budaya bisa mengundang narasumber sesuai dengan karakteristik ODCB yang dikaji.

Keputusan dalam sidang kajian diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, voting dilakukan.

Sidang hanya bisa diadakan jika lebih dari setengah jumlah anggota Tim Ahli Cagar Budaya hadir.

Jika voting digunakan untuk pengambilan keputusan, jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang hadir harus ganjil.

Hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya ditulis dalam bentuk naskah yang berisi kesimpulan tentang status ODCB.

Format naskah kajian Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Lampiran V Peraturan Menteri.

Jika ODCB memiliki arti khusus namun tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli memberikan rekomendasi penetapan status atau peringkat kepada pejabat terkait.

Kriteria arti khusus dan tata cara pemberian rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Proses penilaian terhadap kelayakan suatu benda, bangunan, atau situs untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, dengan proses paling lama 30 hari kerja.

Dokumen Pendaftaran merupakan persyaratan utama untuk memulai proses pengkajian cagar budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh berbagai pihak, termasuk unit pelaksana teknis, organisasi perangkat daerah di bidang kebudayaan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Pengkajian dapat dilakukan melalui sidang kajian, baik secara daring maupun luring.

Bukti kehadiran anggota Tim Ahli Cagar Budaya dalam sidang kajian daring harus diverifikasi.

Pelaksanaan sidang kajian harus mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan.

Tata tertib sidang kajian ditetapkan oleh Direktur Jenderal, kepala organisasi perangkat daerah di bidang kebudayaan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

Surat yang menyatakan bahwa seseorang memberikan hadiah Cagar Budaya kepada orang lain.

Dokumen yang mencatat proses penjualan Cagar Budaya dari satu pemilik ke pemilik lainnya.

Surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menerima ganti rugi atas kepemilikan Cagar Budaya yang dihilangkan.

Proses mengubah kepemilikan Cagar Budaya melalui keputusan resmi pengadilan.

Dokumen yang menyatakan bahwa suatu objek telah diakui sebagai Cagar Budaya.

Dokumen yang membuktikan kepemilikan atas Cagar Budaya.

Proses pengecekan dan konfirmasi laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya oleh tenaga administrator.

Surat resmi yang menyatakan perubahan status kepemilikan Cagar Budaya.

Organisasi perangkat daerah di bidang kebudayaan tingkat kabupaten/kota, provinsi, Direktorat Jenderal, atau perwakilan RI di luar negeri dapat menghimpun informasi tambahan terkait ODCB.

Dokumen Pendaftaran ODCB diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya oleh organisasi perangkat daerah di bidang kebudayaan tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau Direktorat Jenderal.

Dokumen Pendaftaran ODCB dapat berupa cetak dan/atau digital.

Sistem dan jejaring Pendaftaran ODCB terbagi menjadi dua: pusat sistem dan jejaring, serta bagian sistem dan jejaring.

Pusat sistem dan jejaring Pendaftaran ODCB dibentuk dan dikelola oleh Direktorat Jenderal.

Bagian sistem dan jejaring Pendaftaran ODCB dikelola oleh perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Verifikasi data atau berkas ODCB dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di bidang kebudayaan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, Direktorat Jenderal, atau perwakilan RI di luar negeri.

Data atau berkas ODCB yang diverifikasi dapat diakses melalui sistem dan jejaring Pendaftaran ODCB.

Kewenangan untuk mengubah peringkat Cagar Budaya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mengurus bidang kebudayaan di kabupaten/kota.

Ada 2 jenis perubahan peringkat: kenaikan dan koreksi.

Kenaikan peringkat berarti status Cagar Budaya naik, sesuai persyaratan Pemeringkatan.

Koreksi peringkat berarti status Cagar Budaya turun, sesuai persyaratan Pemeringkatan.

Perubahan peringkat Cagar Budaya dilakukan secara berjenjang, contohnya dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi, atau dari provinsi ke nasional.

Perubahan peringkat harus didasari atas hasil evaluasi dari Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, atau berdasarkan usulan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk mengevaluasi peringkat Cagar Budaya paling sedikit sekali dalam lima tahun.

Evaluasi peringkat Cagar Budaya mempertimbangkan perencanaan pelestarian dan kesesuaian persyaratan peringkat.

Formulir Pendaftaran ODCB dapat diisi secara manual atau elektronik. Jika manual, formulir diisi secara digital melalui aplikasi Pendaftaran.

Organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota, provinsi, Direktorat Jenderal, atau perwakilan RI yang menyelenggarakan urusan kebudayaan bertanggung jawab dalam proses Pendaftaran ODCB.

Aplikasi Pendaftaran ODCB merupakan aplikasi digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal untuk memfasilitasi proses pendaftaran ODCB secara elektronik.

Lampiran II dari Peraturan Menteri berisi format formulir Pendaftaran ODCB yang harus diikuti oleh pendaftar.

Formulir Pendaftaran ODCB minimal berisi nama ODCB, lokasi, identitas pendaftar, riwayat kepemilikan, dan uraian singkat ODCB.

Pendaftaran ODCB harus disertai dengan fotokopi identitas pendaftar, data ODCB, dokumen pendukung, dan ODCB (jika dapat dibawa). ODCB hanya didokumentasikan dalam pengisian formulir manual.

Setelah mengisi Formulir Pendaftaran ODCB, setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB serta Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota akan mendapat tanda bukti Pendaftaran ODCB.

Pasal 3 merujuk kepada kewenangan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota dalam proses Pendaftaran ODCB.