Badan Pengambilan Keputusan dan Hukum

Badan Pengambilan Keputusan

• Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara, dan Majlis Negara untuk Pemerintah Daerah berhubungan dengan pemerintahan federal dan pemerintah negara melalui rapat Komisi Hubungan antar-Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara
• Juga berhubungan dengan Menteri Besar dan Kepala Menteri melalui rapat Menteri Besar dan Kepala Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri.
• Hubungan dilakukan melalui Dewan dan Komisi yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Hukum

• Terdapat 6 badan hukum yang berhubungan dengan pedesaan dan daerah
  • Dewan Pengembangan Kelantan Selatan (KESEDAR)
  • Dewan Pengembangan Johor Tenggara (KEJORA)
  • Dewan Pengembangan Tanah Federal (FELDA)
  • Dewan Penyatuan dan Pemulihan Tanah Federal (FECRA)
  • Dewan Pengembangan Pahang Tenggara (DARA)
  • Dewan Pengembangan Terengganu Tengah (KETENGAH)

Pemerintah Daerah

• Pemerintah Federal memberikan alokasi kepada Pemerintah Daerah berdasarkan beberapa kriteria, meliputi:
  • Jumlah penduduk
  • Luas wilayah
  • Penghasilan penerimaan tahunan

Otonomi Pemerintah Daerah

• Pemerintah daerah memiliki otonomi dalam beberapa hal, meliputi:
  • Membuat peraturan daerah
  • Mengumpulkan pajak dan sewa
  • Membentuk Dana Kekuasaan Daerah

Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

• Penerimaan Pemerintah Daerah meliputi:
  • Pajak properti/rumah
  • Pembayaran layanan dan izin kedai kopi, izin pedagang kaki lima, izin anjing, izin pusat hiburan
  • Pembayaran izin pertunjukan hiburan
  • Pembayaran sewa bangunan, lapangan, aula, tenda
  • Pembayaran perencanaan bangunan atau rumah
  • Pinjaman
  • Pemberian dari Pemerintah Negara
  • Alokasi Pemerintah Federal

Perbedaan antara Dewan Kota dan Dewan Daerah

• Dewan Kota memiliki jumlah penduduk yang melebihi 150.000 jiwa, sedangkan Dewan Daerah memiliki jumlah penduduk yang kurang dari 150.000 jiwa
• Sumber pemasukan Dewan Kota lebih dari RM20 juta per tahun, sedangkan Dewan Daerah kurang dari RM20 juta per tahun
• Jumlah anggota dewan, Dewan Kota berjumlah 8 hingga 24 orang, sedangkan Dewan Daerah berjumlah 8 hingga 12 orang. Aula/Dewan Kota memiliki penduduk lebih dari 500.000 jiwa, sedangkan pendapatan tahunan melebihi RM100 juta per tahun.

Kekuasaan Pemerintah Negara atas Pemerintah Daerah

• Pemerintah Negara memiliki kekuasaan atas Pemerintah Daerah, meliputi:
  • Menunjuk Ketua Dewan
  • Membubarkan Dewan
  • Mengawasi administrasi Dewan

Campur Tangan Pemerintah Federal

• Dalam dua kondisi, Pemerintah Federal berhak untuk campur tangan dalam hal yang seharusnya menjadi urusan Pemerintah Negara, meliputi:
  • Jika ada penyalahgunaan kekuasaan
  • Jika ada perselisihan antara negara bagian

Penetapan Utang Nasional

• Untuk menetapkan utang nasional, perlu memenuhi ketentuan berikut:
  • Mendapatkan suara mayoritas sederhana di kedua Dewan parlemen
  • Mendapatkan suara mayoritas dua pertiga di kedua Dewan parlemen
  • Mendapatkan suara mayoritas dua pertiga di kedua Dewan parlemen dan memperoleh persetujuan Dewan Raja-Raja
  • Mendapatkan suara mayoritas dua pertiga di kedua Dewan parlemen dan memperoleh persetujuan Pemerintah Negeri Sabah dan Sarawak

Amandemen Konstitusi Federal

• Terdapat beberapa tujuan amandemen Konstitusi Federal, meliputi:
  • Memastikan undang-undang yang digunakan relevan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini
  • Melancarkan pemerintahan negara
  • Melindungi kepentingan dan hak asasi rakyat
  • Menjaga keamanan negara

Persyaratan Persetujuan Dewan Raja-Raja

• Beberapa hal terkait amandemen Konstitusi Federal yang memerlukan persetujuan Dewan Raja-Raja, meliputi:
  • Kewarganegaraan
  • Hasutan dan kebebasan berbicara
  • Dewan Raja-Raja
  • Keutamaan Raja-Raja dan Pemerintah Negeri
  • Bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional
  • Hak istimewa orang Melayu dan kelompok bumiputera lainnya serta hak yang sah bagi kelompok lainnya
  • Keistimewaan Parlemen dan Dewan Negara
  • Kedaulatan Raja Melayu

Persyaratan Persetujuan Mayoritas Sederhana di Parlemen

• Beberapa hal terkait amandemen Konstitusi Federal yang memerlukan persetujuan mayoritas sederhana di Parlemen, meliputi:
  • Bentuk sumpah dan janji
  • Pemilihan dan pensiun anggota Dewan Negara
  • Pembagian kembali daerah pemilu
  • Alokasi tambahan kewarganegaraan
  • Untuk menciptakan keseragaman hukum antar negara bagian.

Bukti Konstitusi Federal Sebagai Hukum Tertinggi

• Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Konstitusi Federal merupakan hukum tertinggi di Malaysia:
  • Yang di-Pertuan Agong merupakan Raja Konstitusional dan terikat pada batasan yang ditentukan oleh Konstitusi Federal
  • Parlemen memperoleh kekuasaannya dari konstitusi. Parlemen tidak dapat mengesahkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Federal
  • Semua undang-undang yang disahkan tidak dapat bertentangan dengan Konstitusi Federal. Undang-undang yang bertentangan dianggap batal pada bagian yang bertentangan saja.

Alasan Pembentukan Malaysia

• Beberapa alasan pembentukan Malaysia, meliputi:
  • Mempercepat proses kemerdekaan untuk Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei yang masih dijajah oleh pihak Inggris
  • Menyeimbangkan jumlah penduduk Melayu dan bumiputera dengan jumlah penduduk non-bumiputera
  • Membantu mengoordinasikan dan mengontrol perjalanan agensi-agensi yang mengelola/melaksanakan
  • Merumuskan kebijakan dan perencanaan ekonomi negara agar sesuai dengan perkembangan ekonomi negara
  • Menyediakan kebutuhan dasar atau input untuk kebutuhan staf dan alokasi anggaran
  • Memastikan koordinasi dan kontrol sehingga input pemerintah digunakan secara efisien dan efektif

Langkah yang Dilakukan Badan Pusat untuk Memastikan Transparansi Pengeluaran Dana Negara

• Badan Pusat menerapkan beberapa langkah untuk memastikan transparansi pengeluaran dana negara, meliputi:
  • Melakukan pemeriksaan anggaran
  • Melakukan pemeriksaan layanan
  • Menegakkan peraturan keuangan dan layanan
  • Mengkoordinasikan pembentukan kebijakan dan pelaksanaannya

Tugas UKAS

• UKAS memiliki beberapa tugas, meliputi:
  • Merumuskan kebijakan dan strategi kerjasama sektor publik dan sektor swasta (PPP)
  • Melakukan penelitian yang berkelanjutan dan perbaikan program PPP
  • Membangun kerjasama strategis dengan agensi terkait di luar negeri
  • Memberikan layanan konsultasi kepada agensi pemerintah dan publik serta mempromosikan program PPP
  • Menyiapkan dan memperbaiki panduan dan memperbarui prosedur PPP dari waktu ke waktu
  • Memeriksa dan mengevaluasi proposal teknis dan keuangan proyek PPP dengan bantuan agensi teknis

Tugas Komisi Pelayanan Air Negara

• Komisi Pelayanan Air Negara memiliki beberapa tugas, meliputi:
  • Mengatur industri layanan air nasional termasuk sektor pengolahan air
  • Memberikan lisensi kepada operator layanan air
  • Menetapkan spesifikasi teknis dan kualitas yang harus dipatuhi oleh pemegang lisensi
  • Menetapkan tarif air
  • Menegakkan kinerja operator layanan air

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (KPK)

• KPK memiliki beberapa tugas, meliputi:
  • Mendeteksi dan mengidentifikasi pelanggaran korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
  • Memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan lengkap untuk tindakan hukum
  • Memastikan kepentingan publik dan keadilan selalu terjamin dalam proses penuntutan
  • Membantu kepala organisasi sektor publik dan swasta dalam mengambil tindakan disipliner
  • Mencegah sumber dan peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat kelemahan dalam sistem manajemen

Jenis Undang-undang Tertulis

• Ada beberapa jenis undang-undang tertulis, meliputi:
  • Undang-undang
  • Peraturan
  • Dekrit
  • Peraturan daerah/hukum pelengkap.

Uji pengetahuan ini membahas badan-badan pengambilan keputusan yang terkait dengan pemerintahan federal dan daerah. Selain itu, materi ini juga mencakup berbagai badan hukum yang berfungsi dalam pengembangan pedesaan. Ikuti kuis untuk menguji pemahaman Anda tentang struktur dan fungsi pemerintahan di Malaysia.