Badan Daerah Provinsi dan Tugasnya

Study Notes

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perangkat daerah dalam Republik Indonesia.
Peraturan ini berdasar pada Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan ini berdasar pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan ini juga berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Perangkat Daerah didefinisikan sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia, yang dibantu Wakil Presiden dan menteri.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan Perda wajib didapatkan dari Menteri untuk Perangkat Daerah Provinsi dan Gubernur untuk Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
Penentuan Perangkat Daerah didasarkan pada peruntukan urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta potensi daerah.
Peraturan daerah yang disetujui berlaku setelah mendapat persetujuan dari menteri dan/atau gubernur yang bersangkutan.

Perangkat Daerah provinsi terdiri dari: sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.
Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri dari: sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

Kriteria tipelogi perangkat daerah didasarkan pada pemetaan urusan pemerintahan, terdiri dari variabel umum (20%) dan teknis (80%).
Variabel umum terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Variabel teknis terdiri dari beban tugas utama urusan pemerintahan yang ada di setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta fungsi penunjang.

Peraturan ini menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.
Sekretariat Daerah Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur.
Sekretariat Daerah Provinsi membantu gubernur dalam kebijakan dan koordinasi administratif Perangkat Daerah.
Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pendukung tugas DPRD provinsi.
Inspektorat Daerah Provinsi membantu dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Podcast