e-learning_pengantar_mkn_1.pdf

JULI 2022 Pengantar Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Pengantar Manajemen Keuangan Negara PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN  Daftar Isi Halaman Tujuan Keuangan Negara...

JULI 2022 Pengantar Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Pengantar Manajemen Keuangan Negara PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN  Daftar Isi Halaman Tujuan Keuangan Negara Halaman 03 Pengantar Ekonomi Makro Empat Sektor dalam 05 Pengantar Ekonomi Makro Pendapatan Nasional Tujuan Keuangan Perekonomian Inflasi Pengantar Ekonomi Pengangguran Negara Pengantar Kebijakan Fiskal dan Makro dan Kebijakan Asumsi Makro Ekonomi dan Moneter Pengantar Neraca Pembayaran Pemerintah Target Pembangunan Halaman Halaman 08 Sektor Rumah Tangga Sektor Perusahaan 11 Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter Sektor-Sektor dalam Sektor Pemerintah Pengantar Kebijakan Perekonomian Sektor Luar Negeri Fiskal dan Moneter Halaman 20 Pengertian Komponen Neraca Pembayaran Pengantar Neraca Cadangan Devisa Pembayaran Kebijakan Perdagangan Internasional Susunan Redaktur Media Sosial Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan SEARA SEri leARning mAterial AP Penanggung Jawab Pemimpin Redaksi Kapusdiklat AP Kabid Renbangjar @PUSDIKLATAP PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN - OFFICIAL Penyusun Learning Material Parluhutan H./Agung Y. Editor Ririn Risnawati PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN @PUSDIKLATAP bit.ly/SWIPe-AP  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL TUJUAN KEUANGAN NEGARA Tujuan Bernegara Ruang Lingkup Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Negara Dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2009 berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang tentang Bank Indonesia, maka Keuangan Negara antara lain pengelolaan moneter dilakukan BI Pengelolaan fiskal sebagai lembaga independen Pengelolaan moneter Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 03  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL TUJUAN KEUANGAN NEGARA Pengertian APBN menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 Wujud dari Pengelolaan Keuangan Negara Ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang Dilaksanakan dengan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pengertian Keuangan Negara Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Pengertian Keuangan Negara Pendekatan Sisi Obyek Pendekatan Sisi Subyek Pendekatan Sisi Proses Pendekatan Sisi Tujuan semua hak & kewajiban negara yang dapat dinilai seluruh obyek seluruh rangkaian kegiatan seluruh kebijakan, kegiatan dengan uang, termasuk sebagaimana tersebut di yang berkaitan dengan & hubungan hukum yang kebijakan & kegiatan dalam atas yang dimiliki negara, pengelolaan obyek berkaitan dengan pemilikan bidang fiskal, moneter & dan/atau dikuasai oleh sebagaimana tersebut di dan/atau penguasaan pengel. KN yang Pemerintah Pusat, PEMDA, atas mulai dari perumusan obyek sebagaimana dipisahkan, serta segala Perusahaan kebijakan & pengambilan tersebut di atas dalam sesuatu baik berupa uang, Negara/Daerah, & badan keputusan s.d. rangka penyelenggaraan maupun berupa barang lain yang ada kaitannya pertanggungjawaban. pemerintahan negara berhubungan dengan dengan keuangan negara. pelaksanaan hak & kewajiban tersebut. PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 04  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Pengantar Ekonomi Makro Permasalahan Dalam Makro Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi Ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian Permasalahan Utama yang Hendak Diselesaikan sebuah negara secara komprehensif. Dalam dalam mempelajari Ekonomi Makro adalah: ilmu ekonomi makro dijelaskan tentang Pertumbuhan Ekonomi (Peningkatan Produk perubahan ekonomi sebuah negara yang Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional); berdampak pada masyarakat. Ekonomi makro Inflasi; mencakup berbagai aspek, diantaranya: Pengangguran; pendapatan nasional, kesempatan kerja, Neraca Pembayaran. inflasi, investasi, dan neraca pembayaran Secara ringkas tujuan kebijakan di bidang Makro ekonomi dapat disimpulkan bagaimana cara mewujudkan Kemakmuran bagi seluruh Masyarakat. Pendapatan Nasional Pendekatan Pendapatan Nasional Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun. Cara mengukur Pendapatan Nasional yang paling sering digunakan adalah dengan menghitung Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Dalam ekonomi terdapat keseimbangan Catatan: Karena keterbatasan data, BPS belum dapat menyajikan data PDB antara Produksi dan Pendapatan. dengan pendekatan Pendapatan (Income Approach) Pendapatan Nasional Sebagai Alat Ukur Kesejahteraan Semakin besar tingkat Pendapatan Nasional atau Produk Domestik Bruto, maka semakin tinggi tingkat kekayaan Suatu Negara. Pemerintah berkepentingan untuk terus meningkatkan Pendapatan Nasional agar rakyat semakin sejahtera. PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 05  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Pengertian Inflasi Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Inflasi adalah persentase kenaikan Perekonomian dan Kebijakan tingkat harga barang-barang secara Pemerintah umum. Inflasi dapat disebabkan karena: Peningkatan harga-harga barang secara umum 1. Peningkatan harga terjadi karena mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. peningkatan permintaan yang tidak Karena Inflasi dapat mempengaruhi kesejahteraan diikuti dengan peningkatan produksi masyarakat maka pemerintah ikut campur tangan (demand pull inflation); mengatasi inflasi. Kebijakan Pemerintah untuk mengatasi 2. Peningkatan harga barang karena inflasi adalah antara lain dengan cara meningkatkan meningkatnya biaya produksi (Cost produksi atau dengan mempengaruhi jumlah uang Push Inflation). beredar. Pengangguran Pengangguran atau tuna karya atau unemployment adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Keterkaitan Pengangguran dengan Kebijakan Pemerintah Tingkat Pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan Produk Domestik Bruto menjadi rendah dan kemakmuran rakyat menjadi tidak optimal. Tingkat Pengangguran yang tinggi selain mencerminkan rendahnya kesejahteraan rakyat juga dapat menimbulkan permasalahan sosial. Karena pengangguran sangat terkait dengan kesejahteraan rakyat sehingga pemerintah perlu intervensi untuk mengatasi pengangguran PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 06  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Asumsi Makroekonomi dan Target Pembangunan Kerangka Makroekonomi Pada Akhirnya Bermuara Pada Sektor Riil Yang Tergambar Dalam PDB PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 07  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL SEKTOR-SEKTOR DALAM PEREKONOMIAN Sektor Rumah Rumah Tangga sebagai pemilik faktor-faktor produksi mendapatkan balas jasa berupa upah, sewa dan bunga. Rumah Tangga Tangga sebagai konsumen memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara membeli barang dan jasa dengan membelanjakan pendapatannya atas faktor-faktor produksi Teori Produktivitas Rumah Tangga Insentif bekerja rumah tangga bergantung pada Perbandingan utilitas yang diperoleh dari upah (bekerja) dengan utilitas dari home time (tidak bekerja) PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 08  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL SEKTOR-SEKTOR DALAM PEREKONOMIAN Sektor Perusahaan Sektor perusahaan merupakan sektor ekonomi yang menghasilkan output berupa barang dan jasa Terdapat interaksi antara sektor perusahaan (produsen) dan konsumen dalam pasar barang dan jasaserta pasar tenaga kerja Sektor Pemerintah Sektor Luar Negeri Sektor Luar Negeri: Neraca Pembayaran PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 09  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL SEKTOR-SEKTOR DALAM PEREKONOMIAN Alur Dalam Perekonomian Terbuka Hubungan Akuntasi Hubungan Antar Sektor Serta Ekonomi Keterkaitan erat antar sektor terlihat dari arus dana yang saling terkait, sehingga terjadi keseimbangan. Adanya shock pada satu sektor, akan menimbulkan ketidakseimbangan sehingga harus direspon oleh kebijakan lain Suatu kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki kebijakan di salah satu sektor, dapat berdampak buruk ke sektor lain Untuk mencapai tujuan pembangunan makroekonomi, harus ada koordinasi dan sinergi antar sektor. PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 10  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER Pengertian dan Prioritas Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal Prioritas Kebijakan Fiskal Suatu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Mengatasi defisit APBN dan masalah-masalah dengan jalan menambah atau mengurangi APBN dan mengatasi stabilitas ekonomi makro konsumsi pemerintah, jumlah pajak, jumlah - pertumbuhan ekonomi transfer pemerintah,atau melaksanakan - tingkat inflasi kombinasi dari ketiga-tiganya. - kesempatan kerja - neraca pembayaran Tujuan Kebijakan Fiskal Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai tujuan ekonomi makro: 1. Mendorong pertumbuhan 2. Mencapai keseimbangan internal - Aggregate demand = supply - Stabilitas harga - Penciptaan lapangan kerja 3. Keseimbangan eksternal - Neraca perdagangan yang berkelanjutan Kaitan Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 11  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER Konsep Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal yang optimal adalah yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam koridor fiscal sustainability APBN dan Belanja Pemerintah “Penggunaan pajak, transfer Pemerintah, dan belanja Pemerintah untuk barang dan jasa guna menggeser kurva permintaan agregat (aggregate demand curve)”. Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 12  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER Stimulus Fiskal Stimulus fiskal merupakan penggunaan kebijakan fiskal untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Jenis stimulus fiskal terdiri atas: Automatic Fiscal Stimulus adalah kebijakan fiskal yang secara otomatis terjadi karena dipicu kondisi ekonomi tanpa campur tangan Pemerintah. Discretionary Fiscal Stimulus: terjadi akibat kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Bank Sentral Peran Bank Sentral a. Menetapkan dan melaksanakan b. Mengatur dan menjaga kelancaran kewajiban moneter. BI memiliki wewenang: sistem pembayaran. 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter c. Mengatur dan mengawasi bank umum. dengan memperhatikan sasaran laju inflasi BI memiliki wewenang: yang ditetapkannya. 1. Menetapkan peraturan, memberikan, dan 2. Melakukan pengendalian moneter dengan mencabut izin atas kelembagaan dan menggunakan cara-cara yang termasuk kegiatan usaha tertentu dari bank. tetapi tidak terbatas pada 2. Melaksanakan pengawasan bank dan Operasi pasar terbuka dipasar uang baik mengenakan sanksi terhadap bank. rupiah maupun valuta asing, Penetapan tingkat diskonto (d atau k), bukan bunga bank (i). Penetapan cadangan wajib minimum, dan Pengaturan kredit dan pembiayaan. Note: tingkat diskonto untuk produk keuangan jangka pendek (treasury bill, seritifikat deposito, commercial paper), yang jatuh tempo biasanya 30 hari. Kalau tingkat bunga untuk produk keuangan jangka menengah dan panjang (termasuk saham dan obligasi) PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 13  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER Bank Sentral Tingkat Operasi Bank Sentral Tanggung Jawab Bank Sentral 1.Bank Sentral sebagai Bank Pemerintah. Mengurus dan mengelola pengeluaran dan pendapatan pemerintah 2.Bank sentral sebagai bank-nya bank. Memberikan pinjaman kepada bank umum sebagai sumber pinjaman terakhir (Lender of the last resort). 3.Bank sentral sebagai regulator pasar uang/valas. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Mengawasi jumlah uang yang beredar, untuk menghindari masalah ekonomi (inflasi). 4.Bank Sentral sebagai bank sirkulasi. Menambah jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Mengganti uang yang sudah rusak dengan uang baru. PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 14  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER KEBIJAKAN MONETER Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan Open Market Operations perekonomian melalui jumlah uang yang “Expansive Monetary Policy” beredar yang dilakukan oleh Bank Sentral (BI) Meningkatkan jumlah uang beredar, dengan 1.Kebijakan Kuantitatif. membeli kembali SBI/obligasi pemerintah Open market Operation (surat utang dari pemerintah kepada investor) Menjual atau membeli surat berharga Uang beredar naik, maka suku bunga turun Reserve Requirement Suku bunga turun, Investasi, Konsumsi, net Penetapan cadangan ekspor naik. The discount Rate Investasi naik, GDP riil naik, pengangguran Mempengaruhi tingkat bunga diskonto turun 2.Kebijakan Kualitatif. Tetapi akhirnya tingkat harga-harga naik --> Selective Credit Control (pengawasan inflasi naik; sehingga akan dilakukan terhadap kredit) kebalikannya. Moral Suasion (himbauan moral) Restrictive Monetary Policy: Reserve Requirement: “Tight Money Policy” Penetapan cadangan tunai dan Menjual SBI/Obligasi di pasar, maka uang giro wajib minimum yang beredar turun Bank komersial memiliki dua cadangan: Uang turun, maka suku bunga naik Cadangan tunai--> uang tunai yang Suku bunga naik, maka Investasi, Konsumsi, disimpan di bank untuk memenuhi net ekspor turun. kewajiban bank kepada nasabah; Invetasi turun, maka pengangguran Giro Wajib Minimum (GWM) --> meningkat, yang pada akhirnya inflasi turun. merupakan rekening bank komersial di bank sentral. Catatan: kedua kebijakan di atas dilakukan untuk memanage inflasi agar terkendali, dan dilaksanakan 1 s.d 2 tahun. GWM 5% berarti bank komersial wajib menyimpan dana di dalam rekening di bank sentral minimal 5% dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank tersebut. Semakin tinggi cadangan, semakin sedikit dana pihak ketiga (seperti deposito) yang dapat disalurkan sebagai pinjaman dan investasi. --> efek penggandaan menjadi kecil. PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 15  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER The Discount Rate: Mempengaruhi Selective Credit Control Tingkat Bunga Diskonto Bank Sentral menetapkan tingkat bunga diskonto Pengawasan agar pemberian kredit diutamakan pada bank umum/komersial. Dalam kondisi pada sektor-sektor produktif. Yang diawasi perekonomian lesu bank sentral seharusnya adalah corak pinjaman dan dan bentuk investasi menurunkan tingkat bunga diskonto. Tingkat yang dilakukan. Misal pemerintah ingin diskonto juga merupakan tingkat pemotongan mendorong perkembangan industri kecil dan nilai dari pinjaman terhadap nilai nominalnya. menengah --> kreditnya bersifat lunak, baik Contoh: tingkat diskonto 5% untuk Sertifikat Bank bunganya maupun jangka waktu Indonesia (SBI) 1 bulan berarti SBI dengan nilai pengembaliannya. nominal tertentu (misal Rp 1 milyar), dijual dengan hargaRp 950 juta (dipotong/didiskon 5%). Pada saat jatuh tempo satu bulan kemudian, Bank Sentral menebus SBI tersebut senilai Rp 1 milyar. Moral Suasion Bank Sentral melakukan ajakan/himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program tertentu. Contoh: Bank umum diminta mengurangi pemberian pinjaman pada saat bank sentral menghendaki uang ketat. Menghimbau melakukan ekspansi untuk melonggarkan uang beredar. Keberhasilan kebijakan moneter ini sangat tergantung kepada kemauan bank umum untuk menuruti himbauan tersebut. PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 16  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER INTERAKSI ANTARA PASAR BARANG DAN PASAR UANG PASAR BARANG: KURVA IS Pasar Barang adalah pasar untuk barang - barang dan jasa-jasa. Kurva IS adalah Kurva yang menggambarkan berbagai titik kombinasi antara tingkat bunga (i) dan tingkat pendapatan (Y), dimana pasar barang berada dalam keseimbangan. PASAR UANG: KURVA LM Suatu pasar di mana uang atau dana jangka pendek Karena MS ditentukan oleh Bank Sentral maka dipinjam atau dipinjamkan (diperdagangkan) atau tempat MS bersifat eksogen (otonom). sehingga di mana akan terjadi interaksi antara penawaran uang dan dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut: permintaan uang, yang pada akhirnya menentukan MS = MS tingkat bunga. Penawaran Uang (MS): M1 = C + DD M2 = M1 + TD atau M2 = M1 + Qm PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 17  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER KURVA LM Definisi: suatu kurva yang menggambarkan berbagai titik kombinasi antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang (MD = MS) KESEIMBANGAN SIMULTAN PASAR BARANG DAN UANG Perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan ekuilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dalam pasar keseimbangan uang riil untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar dan tingkat harga tertentu. PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 18  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER FOKUS KEBIJAKAN FISKAL 2020 Mendorong pemanfaatan anggaran lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan MEMPERBAIKI KUALITAS BELANJA Spending Better: Efisien, Produktif, Efektif untuk Menstimulasi Perekonomian dan Mewujudkan Kesejahteraan PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 19  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR NERACA PEMBAYARAN PENGERTIAN KOMPONEN/STRUKTUR Neraca Pembayaran (Balance of Payment/ BOP) NERACA PEMBAYARAN adalah catatan sistematis dari semua transaksi Transaksi Berjalan ekonomi internasional yang terjadi antara Neraca Barang penduduk dalam negeri suatu negara dengan Ekspor, fob: penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu Non Migas (umumnya 1 tahun). Migas Transaksi ekonomi meliputi: Impor, fob: Perdagangan Non Migas Investasi Migas Pinjaman Neraca Jasa Nilai transaksi internasional dicatat dalam mata Transportasi, bersih uang US$. BOP menunjukkan: Perjalanan, bersih Struktur dan komposisi transaksi ekonomi Jasa-jasa lainnya, bersih internasional Pendapatan, bersih Posisi keuangan internasional Transfer berjalan, bersih Indikator lembaga/negara donor dalam mempertimbangkan memberi pinjaman Neraca Modal Salah satu indikator keberhasilan mengelola Transaksi modal/ sektorpublik perekonomian Penerimaan pinjaman dan bantuan Neraca Perdagangan (Balance of Trade): mencatat Bantuan program dan lainnya transaksi barang. Transaksi Berjalan (Current Bantuan proyek dan lainnya Account): mencatat transaksi barang dan jasa. Pelunasan pinjaman Neraca Modal (Balance of Capital): mencatat Transaksi finansial/ sektor swasta transaksi modal, finansial, dan pelunasan utang. Investasi langsung Neraca Pembayaran (Balance of Payment): Investasi portofolio mencatat transaksi barang, jasa, dan modal, serta Investasi lainnya pinjaman TOTAL (I+II) Selisih yang Belum Diperhitungkan KOMPONEN NERACA (Error and Omission) PEMBAYARAN Keseimbangan Umum Pembiayaan/ Lalu lintas moneter Transaksi Berjalan Neraca Modal TOTAL (A + B) Selisih yang Belum Diperhitungkan (Error and Omission) Keseimbangan Umum Pembiayaan PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 20  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR NERACA PEMBAYARAN SELISIH YANG BELUM KESEIMBANGAN UMUM DIPERHITUNGKAN Keseimbangan Umum adalah devisa yang Selisih yang Belum Diperhitungkan adalah selisih tercatat masuk di Bank Indonesia pada tahun (penyeimbang) antara TB (Transaksi Berjalan) + NM tertentu (Neraca Modal) dengan Devisa yang diterima Jika Keseimbangan Umum bernilai positif (tercatat) Bank Indonesia (Keseimbangan Umum). berarti terdapat tambahan cadangan devisa Besarnya Selisih yang Belum Diperhitungkan adalah perbedaan antara III dengan V. CADANGAN DEVISA STRUKTUR NERACA Cadangan devisa adalah aset yang dimiliki oleh PERDAGANGAN bank sentral dan otoritas moneter, biasanya dalam mata uang cadangan yang berbeda, sebagian EKSPOR, meliputi: besar dolar Amerika Serikat, Cadangan Devisa Migas adalah seluruh devisa yang dimiliki Bank Indonesia Non-Migas pada tahun tertentu Cadangan Devisa Semakin lama proporsi nilai ekspor migas, dikategorikan aman bagi suatu negara jika cukup semakin mengecil untuk membiayai 3 bulan impor negara tersebut KEBIJAKAN PERDAGANGAN Ekspor (Barang) Impor (Barang) Meningkatkan daya saing ekspor Mempermudah arus masuk barang Sertifikasi produk ekspor (ISO, Menurunkan tarif, membebaskan bea Ecolabeling, HAKI) masuk (untuk komoditas tertentu Promosi Dagang ke luar negeri (ITPC) dengan negara tertentu) Membuka kantor perwakilan dagang di Menciptakan perdagangan yang luar negeri semakin bebas antar negara dalam Imbal beli wilayah tertentu (diantaranya AFTA, Perluasan pasar ke negara-negara lain APEC) Aktif dalam organisasi negara-negara penghasil PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 21  PENGANTAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL PENGANTAR NERACA PEMBAYARAN KEBIJAKAN NERACA JASA Ekspor Meningkatkan kualitas jasa tenaga kerja Indonesia yang akan mencari kerja ke luar negeri Bahasa Keterampilan Para medis Kebijakan penyederhanaan administrasi dan dokumen Impor Selektif, tergabung dalam organisasi profesi dalam negeri Lawyer asing merupakan bagian dari organisasi yang ada KEBIJAKAN NERACA MODAL Ekspor Mendorong investasi ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta Impor Sektor publik Mengurangi secara perlahan hutang luar negeri (grand policy) Sektor swasta Diharapkan swasta asing melakukan investasi di dalam negeri Indonesia PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 22  SEARA SEri leARning mAterial AP TERIMA KASIH Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Dapatkan informasi terkait pelatihan Pusdiklat Anggaran @PUSDIKLATAP dan Perbendaharaan dengan scan QR code di bawah ini PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN - OFFICIAL PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN @PUSDIKLATAP bit.ly/SWIPe-AP bit.ly/SWIPe-AP Desain dan Gambar Ilustrasi: https://www.canva.com/ https://id.pngtree.com/ https://id.lovepik.com/ https://www.istockphoto.com/ https://pixabay.com/i https://blog.ecampuz.com/