Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa PDF

Sejarah Perserikatan Bangsa- Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II, dengan 51 negara anggota pendiri. Dibentuk di San Francisco, Amerika Serikat, PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang diangga...

Sejarah Perserikatan Bangsa- Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II, dengan 51 negara anggota pendiri. Dibentuk di San Francisco, Amerika Serikat, PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap gagal mencegah pecahnya Perang Dunia II. Organisasi ini lahir dari kesepakatan para pemimpin dunia untuk menciptakan mekanisme global yang dapat mencegah konflik internasional dan mempromosikan kerja sama antar negara. Piagam PBB, yang menjadi dasar hukum organisasi ini, ditandatangani oleh perwakilan dari 50 negara dalam Konferensi San Francisco pada 26 Juni 1945. Sejak awal pendiriannya, PBB memiliki empat tujuan utama: menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mendorong kerja sama internasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global, dan menjadi pusat harmonisasi tindakan negara-negara dalam mencapai tujuan bersama. Latar Belakang Pembentukan PBB Perang Dunia II Liga Bangsa-Bangsa Perang Dunia II menghancurkan banyak negara dan PBB didirikan sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa, menimbulkan banyak penderitaan. Hal ini mendorong yang dianggap gagal dalam mencegah terjadinya Perang kebutuhan akan organisasi internasional yang dapat Dunia II. Pengalaman Liga Bangsa-Bangsa menjadi pelajaran mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan. penting dalam pembentukan PBB. Prinsip-Prinsip Dasar PBB 1 Perdamaian dan 2 Kerja Sama Keamanan Internasional Menjaga perdamaian dan Mengembangkan kerja sama keamanan internasional di berbagai bidang, seperti serta mencegah dan ekonomi, sosial, budaya, dan menyelesaikan konflik. hak asasi manusia. 3 Hak Asasi Manusia Melindungi dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia. Keanggotaan dan Struktur Organisasi Keanggotaan Struktur Organisasi PBB saat ini memiliki 193 PBB terdiri dari enam organ negara anggota dari seluruh utama, termasuk Majelis dunia. Setiap negara memiliki Umum, Dewan Keamanan, hak suara yang sama dalam Dewan Ekonomi dan Sosial, Majelis Umum. Mahkamah Internasional, dan lain-lain. Kepemimpinan Sekretaris Jenderal PBB sebagai kepala eksekutif organisasi, dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabat lima tahun. Dewan Keamanan PBB 1 Tanggung Jawab Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, menangani konflik, dan menerapkan sanksi jika diperlukan. 2 Keanggotaan Lima anggota tetap (AS, Rusia, China, Inggris, Prancis) dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih secara rotasi. 3 Hak Veto Anggota tetap memiliki hak veto, yang memberi mereka kekuatan untuk menolak setiap keputusan Dewan Keamanan. Masalah dan Tantangan yang Dihadapi PBB Konflik Internasional Keterbatasan Anggaran Reformasi Organisasi PBB sering menghadapi konflik di PBB bergantung pada kontribusi Perlunya reformasi struktur dan proses berbagai belahan dunia yang sulit sukarela negara anggota, yang terkadang pengambilan keputusan PBB untuk diselesaikan. tidak mencukupi. meningkatkan efektivitas. Peran PBB dalam Pemeliharaan Perdamaian 1 Pencegahan Konflik 2 Mediasi dan Negosiasi 3 Operasi Pemeliharaan Perdamaian 4 Penyelesaian Sengketa 5 Pembangunan Pasca-Konflik PBB dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 2 Mekanisme Pemantauan HAM 3 Komisi Hak Asasi Manusia 4 Pengadilan Pidana Internasional Kontribusi PBB dalam Pembangunan Berkelanjutan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 193 Negara Anggota yang Mengadopsi Agenda 2030 $6.1T Nilai Bantuan Pembangunan Resmi PBB Masa Depan dan Reformasi PBB Tantangan Global Baru Reformasi Struktur PBB dihadapkan pada tantangan baru seperti perubahan iklim, Perlunya reformasi dalam struktur dan proses pengambilan migrasi, dan keamanan siber yang membutuhkan pendekatan keputusan PBB untuk meningkatkan efisiensi dan kolektif. responsivitas.