Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) PDF

**Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI)** Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya me...

**Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI)** Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negera kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. **Badan Keamanan Rakyat** Periode pembentukan (1945-1947) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Panglima Tentara Nasional Indonesia pertama. Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan (BPP). BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan. Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya. Karena pada saat itu komunikasi masih sulit, tidak semua daerah di Indonesia mendengar Pidato Presiden Soekarno tersebut. Mayoritas daerah yang mendengar itu adalah Pulau Jawa. Sementara tidak semua Pulau Sumatra mendengar. Sumatra bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya. Walaupun tidak mendengar pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatra membentuk organisasi-organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), di Palembang terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang lain yaitu Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR). **Tentara Keamanan Rakyat** Menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr.(H.C.) Drs Mohammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu Markas Tertinggi TKR berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal. **Tentara Keselamatan Rakyat** Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Markas Tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. **Tentara Republik Indonesia** Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946. Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panita yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Komodor Suryadarma. Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik. **Tentara Nasional Indonesia** Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat, kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan perjuangan rakyat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI. **Penataan organisasi (1947-1948)** Kondisi ekonomi negara yang masih baru, belum cukup untuk membiayai angkatan perang yang besar pada waktu itu. Salah seorang anggota KNIP bernama Z. Baharuddin mengeluarkan gagasan untuk melaksanakan pengurangan anggota (rasionalisasi) di kalangan angkatan perang. Selain itu, hasil dari Perjanjian Renville adalah semakin sempitnya wilayah Republik Indonesia. Daerah yang dikuasai hanyalah beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatra yang berada dalam keadaan konomi yang cukup parah akibat blokade oleh Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948, yang memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan kedalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP). Sementara itu Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang dihapus. Presiden mengangkat Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dengan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Soedirman. Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencanaan taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sementara Staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil, adalah pelaksana taktis operasional. Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No.9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru. Dalam penetapan yang baru ini, Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma, sementara itu Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU). Dalam penataan organisasi ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu penataan kementerian dan pimpinan tertinggi ditangani oleh KASAP, sementara mengenai pasukan serta daerah-daerah pertahanan ditangani oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang. Untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Panglima Besar Jenderal Soedirman membentuk sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia terdiri dari Jenderal Mayor Soesalit Djojoadhiningrat (mantan PETA dan laskar), Jenderal Mayor Suwardi (mantan KNIL) dan Jenderal Mayor A.H. Nasution dari perwira muda. Penataan organisasi TNI selesai pada akhir tahun 1948, setelah Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra, Kolonel Hidajat menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatra. **Tanggal-tanggal Penting** 1. Hari Ulang Tahun (HUT) TNI 5 Oktober 2. Hari Pahlawan 10 November 3. Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 4. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) 22 Agustus 1945 5. Pengumuman Pembentukan BKR melalui Radio Republik Indonesia (RRI) 23 Agustus 1945 6. Pembentukan Tentara Keamanan Ralat 5 Oktober 1945 7. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 8. Pertempuran Lima Hari Di Semarang 14-19 Oktober 1945 9. Pertempuran Ambarawa 12-15 Desember 1945 10. Pengumuman Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Sumatera 6 Oktober 1945 11. Bandung Lautan Api 23 Maret 1946 12. Operasi Lintas Laut dari Banyuwangi ke Bali 4 April 1946 13. Penurunan Bendera Belanda dari Puncak Hotel Yamato di Surabaya 19 September 1945 14. Perebutan Pangkalan Udara Bugis di Malang 18 September 1945 15. Pertempuran Bogor 8 Desember 1945 16. Pertempuran Cibadak 9 Desember 1945 17. Penumpasan Gerakan Tiga Daerah 21 Desember 1945 18. Pertempuran Krueng Panjoe di Aceh 24 November 1945 19. Ekspedisi ke Maluku 3 Maret 1946 20. Pertempuran Lima Hari di Palembang 1-5 Januari 1947 21. Penerbangan Pertama oleh Perwira TNI 27 Oktober 1945 22. Peristiwa Merah Putih du Manado 14 Februari 1946 23. Puputan Margarana 20 November 1946 24. Perlawanan Kapal Gajah Mada di Perairan Cirebon 5 Januari 1947 25. Kepahlawanan Robert Wolter Mongisidi di Sulawesi Selatan 29 Januari 1947 26. Pertempuran Di Teluk Sibolga 12 Mei 1947 27. Pemboman Ambarawa, Salatiga dan Semarang 29 Juli 1947 28. Pesawat Dakota VTA-CLA Ditembak Jatuh oleh Belanda 29 Juli 1947 29. Penerobosan Blokade Belanda di Selat Malaka Oktober 1947 30. Polisi Bertugas Menjaga Daerah Status Quo 17 Januari 1948 31. Akademi Militer Tangeran 18 November 1945 32. Sekolah Angkatan Lout Tegal 12 Mei 1946 33. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 10 Desember 1946 34. Sekolah Penerbangan di Yogyakarta Desember 1945 35. Sekolah Polisi Mertoyudan 17 Juni 1946 36. Hijrah TNI 1 Februari 1948 37. Perlawanan Rakyat Irian 14 Maret 1948 38. Pemberontakan PKI di Madium 18 September 1948 39. Markas Besar Komando Djawa 28 Oktober 1948 40. Markas Besar Komando Sumatera 28 Oktober 1948 41. Long March Siliwangi 19 Desember 1948 42. Jenderal Soedirman Bergeriliya 19 Desember 1948 -- 10 Juli 1949 43. Operasi RI-001 Seulawah di Luar Negeri 26 Januari 1949 44. Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta 1 Maret 1949 45. Penumpasan APRA di Jawa Barat 23 Januari 1950 46. Penumpasan Pemberontakan KNIL-KI di Ujung Pandang 6 Agustus 1950 47. Perebutan Benteng Nieuw Victoria di Kota Ambon 3 November 1950 48. Penyerahan Gerombolan Gerakan Ibnu Hajar 9 Oktober 1956 49. Pendaratan APRI di Padang 17 April 1958 50. Tertembak Jatuhnya Pesawat B-52 Allan Lawrence Pope 18 Mei 1958 51. Pembebasan Kota Manado 26 Juni 1958 52. Komando Mandala Pembebasan Irian 2 Januari 1962 53. Pertempuran Di Laut Aru 15 Januari 1962 54. Penerjunan Di Temina Buan 19 Mei 1962 55. Tertangkapnya S.M. Kartosuwiryodi Jawa Barat 4 Juni 1962 56. Dewa Ruci Melanglang Buana 8 Maret 1946 57. Tertembaknya Kahar Muzakar 3 Februari 1956 58. Jenderal Soeharto Menguasai Keadaan 1 Oktober 1965 59. Pengangkatan Tujuh Jenazah Pahlawan Revolusi dari Sumur Lubang Buaya 4 Oktober 1965 60. Sidang-sidang Umum IV MPRS 20 Juni -- 5 Juli 1966 61. Penyambutan Dua Pahlawan DWIKORA di Markas Besar ABRI 17 Oktober 1968 62. Operasi Kamtibmas 27 Juli 1971 63. Bergabungnya Timor Timur 17 Juli 1976 64. Jenderal Soeharto di Pilih Menjadi Presiden RI 23 Maret 1973