LATIHAN SOAL APBN 2-1.docx
Document Details
![PeaceableSocialRealism](https://quizgecko.com/images/avatars/avatar-18.webp)
Uploaded by PeaceableSocialRealism
SMK Putrajaya Presint 8 (1)
Tags
Full Transcript
LATIHAN SOAL APBN 2 Yang berhak untuk menyusun pagu anggaran adalah... Kementrian keuangan BAPPENAS **Kementerian keuangan dan BAPPENAS** Presiden Focus penelaahan pada ketetapan sasaran rencana kerja K/L dengan dokumen rancangan RKP yaitu... **Bappenas** DJA K/L BPK Pokus pada kesesuaian...
LATIHAN SOAL APBN 2 Yang berhak untuk menyusun pagu anggaran adalah... Kementrian keuangan BAPPENAS **Kementerian keuangan dan BAPPENAS** Presiden Focus penelaahan pada ketetapan sasaran rencana kerja K/L dengan dokumen rancangan RKP yaitu... **Bappenas** DJA K/L BPK Pokus pada kesesuaian rancangan kerja dengan kebijakan efesiensi dan efektivitas belanja negara adalah... DJA **K/L** BPK Bappenas APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh... **DPR** MPR Presiden BPK Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada... **DPR** MPR BPK Menteri Keuangan laporan keuangan Pemerintah disusundan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur oleh... **PP No. 71 Tahun 2010** PP No. 71 Tahun 2011 PP No. 72 Tahun 2010 PP No 72 Tahun 2011 Basis akuntansi yang digunakan saat ini adalah... Laporan keuangan kementrian lembaga yang disusun menteri/pimpinan Lembaga disampaikan kepada Menteri keuangan selambat-lambatnya... **2 bulan** 3 bulan 4 bulan 5 bulan Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat... 3 bulan 4 bulan 5 bulan **6 bulan** Pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya berapa bulan sehingga laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah... **2 bulan** 3 bulan 4 bulan 5 bulan Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya....bulan **6** 7 8 9 Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disebut... Entitas Pelaporan RUU Laporan keuangan Berita acara pemeriksaan keuangan Unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggrakan disebut... Entitas Akuntansi Entitas pelaporan Laporan keuangan Berita acara pemeriksaan keuangan Berikut ini yang merupakan entitas akuntansi, kecuali... BPK KPA BUD Pengguna anggaran Instansi pada kementrian yang menyusun laporan keuangandan menggunakan APBN untuk menjalankan operasinya adalah... KPP BPK BUD KPK Laporan keuangan kementrian keuangan akan diaudit oleh... BPK KPK BUD KPK Peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan adalah nomor... **No. 24 Tahun 2005** No. 25 Tahun 2005 No. 24 Tahun 2006 No. 25 Tahun 2006 Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeuaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, disebut... **Pembiayaan** Piutang Kas Penerimaan Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan fiscal yaitu... **Neraca** Seimbang Deficit Surplus Kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengenai kebutuhan biaya anggaran yang bertujuan untuk... Menutup kebutuhan deficit APBN Membayar kewajiban negara **Menutupi piutang** Menerima keuangan negara Karakteristik utama dari pembiayaan nonutang lebih mengarah kepada... Pengeluaran pembiayaan **Penerimaan pemerintah** Penagihan piutang Pelunasan utang Pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa/rupiah yang digunakan untuk pembiayaan deficit APBNdan pengelolaan portofolio dinamakan... **Pinjaman tunai** Pinjaman kredit Pinjaman lunak Pinjaman jangka Panjang Berikut ini yang bukan penggunaan angggran yang bersumber dari pembiayaan non utang adalah... **Belanja anggaran presiden** Investasi pemerintah Pengembangan Pendidikan nasional Kewajiban pemerintah "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ". Merupakan bunyi pasal 33 UUD 1945 ayat... 3 2 1 4 Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervise dalam pengelolaan investasi pemerintah adalah... Komite investasi pemerintah Operator investasi pemerintah Manajer investasi Bank Kustodian Pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh Menteri adalah... Operator investasi pemerintah Bank Kustodian Manajer investasi Komite investasi pemerintah Lembaga yang kegiatannya diberi amanat untuk menerima titipan efek harta lain yang berkaitan dengan efek atau jasa lainnya adalah... **Bank Kustodian** Manajer investasi Komite investasi pemerintah Operator investasi pemerintah Penambahan nilai yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk finansial disebut... Manfaat ekonomi Manfaat social Manfaat rakyat Manfaat keuangan negara Manfaat yang tidak dapat diukur dengan satuan uang disebut... Manfaat social Manfaat ekonomi Manfaat rakyat Manfaat keuangan negara Pengelolaan investasi pemerintah harus dilakukan secara terbuka artinya bahwa laporan harus... **Transparan** Akuntabilitas Responsibilitas Indepedensi Pengelolaan investasi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar disebut... **Akuntabilitas** Kehati-hatian Kewajaran Responsibilitas Pengelolaan investasi pemerintah dilakukan oleh oprang yang mempunyai kemapuan, keahlian, artinya... **profesionalisme** Kehati-hatian Kewajaran Responsibilitas Berikut ini yang bukan merupakan investasi langsung yaitu... Penerimaan piutang Pemberian pinjaman Kerjasama investasi Bentuk investasi yang kerjasama pemerintah Berikut ini yang bukan merupakan investasi pemerinytah adalah... Bursa Efek Saham Surat utang **Investasi langsung** Penetapan sejumlah dana atau barang jangka Panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung oleh pemerintah disebut... Investasi pemerintah Simpanan negara RAPBN APBN Instansi di lingkungan pemerintah yang dibetuk untuk memberikan pelayan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melaksanakan kegiatannya adalah... **BLU** Perusahaan jasa APBN Perusahaan pemerintah Berikut ini hal-hal yang bias dilakukan oleh BLU, kecuali... Menerima pelunasan utang Merencanakan penerimaan **Melakukanpemungutan** Menyimpan kas Berikut ini yang dikecualikan dalam BLU bertahap BLU bertahap memiliki fleksibilitas keuangan sebagaimana BLU penuh... Pengelolaan utang **Pengelolaan pendapatan** Pengelolaan belanja Pengelolaan barang Dalam rangka pengesahan DIPA, DIPA induk ditandatangani oleh... **Direktur jenderal anggaran** Menteri keuangan Presiden BPK Yang ebrhak untuk menadatangani DIPA induk adalah... **Pejabat eselon I atas nama Menteri** BPK Presiden Gubernur