Utang Pemerintah: Tujuan & Pengelolaan

Baik, berikut catatan belajar dari teks yang diberikan:

Tujuan Pembelajaran

• Menjelaskan utang pemerintah sebagai bagian dari postur pembiayaan APBN.
• Menjelaskan alasan pemerintah berutang.
• Menjelaskan kewajiban kontinjensi pemerintah.
• Menjelaskan pokok-pokok pengelolaan utang pemerintah.
• Membedakan klasifikasi dan jenis utang pemerintah.

Outline

• Posisi utang pemerintah dalam postur pembiayaan APBN.
• Alasan pemerintah berutang.
• Klasifikasi dan jenis utang pemerintah, termasuk kewajiban kontinjensi.
• Pengelolaan utang pemerintah.
• Posisi utang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Postur Pembiayaan APBN

• Pembiayaan investasi merupakan bagian dari pembiayaan anggaran.

Tujuan Penggunaan Pembiayaan Utang

• Menutup defisit anggaran.
• Membiayai pengeluaran pembiayaan (investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan).
• Pembiayaan utang melonjak pada tahun 2020 karena peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Mengapa Pemerintah Berutang

• Utang adalah alat untuk mencapai tujuan pemerintah.
• Kebijakan fiskal melalui APBN:
• Anggaran Surplus (Pendapatan > Pengeluaran). Bertujuan menstabilkan ekonomi, mengurangi utang, dan mengendalikan inflasi.
• Anggaran Defisit (Pendapatan < Pengeluaran). Bertujuan merangsang ekonomi, mendanai investasi, dan menghadapi keadaan darurat atau resesi.
• Anggaran Berimbang (Pendapatan = Pengeluaran).
• Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% PDB.
• Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB.
• Batasan bertujuan membatasi jumlah utang agar dapat dibayar kembali.

Definisi Utang Negara

• Jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Instrumen Utang Pemerintah

• Surat Utang Negara/SUN (UU No. 24/2002).
• Surat Berharga Syariah Negara/SBSN (UU No. 19/2008).
• Pinjaman Luar Negeri/PLN (PP No. 10/2011).
• Pinjaman Dalam Negeri/PDN (PP No. 54/2008).

Dampak Utang dalam Keuangan Publik

• Defisit: Pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang diterima (dapat menyebabkan "crowding out").
• Pergeseran Beban: Beban finansial dapat bergeser ke generasi mendatang.
• Penggunaan Utang: Dapat memulihkan ekonomi saat resesi, membantu pemulihan ekonomi, dan menurunkan pengangguran.

Instrumen Utang: Tujuan

• SUN: Menutup defisit APBN dan kekurangan kas jangka pendek, mengelola portofolio utang.
• SBSN: Membiayai APBN, termasuk pembangunan proyek.
• PLN: Membiayai defisit APBN dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, mengelola portofolio utang, diteruspinjamkan/dihibahkan kepada pemerintah daerah/BUMN.
• PDN: Membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui penerusan pinjaman kegiatan BUMN dan pemerintah. Daerah melalui penerusan pinjaman.

Karakteristik SBN

• SUN: sertifikat pernyataan utang dan dapat diperjualbelikan (tradable).
• SBSN: berdasarkan prinsip syariah.

Kewajiban Kontinjensi Pemerintah

• Potensi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, tergantung pada kejadian masa depan yang tidak pasti dan di luar kendali pemerintah.
• Kewajiban ini juga dapat berupa kewajiban yang muncul dari peristiwa masa lalu, namun tidak diakui karena kemungkinan tidak adanya kewajiban pengeluaran sumber daya atau karena jumlah kewajiban tidak dapat diukur secara andal.
• Tidak dicatat dalam neraca sampai peristiwanya benar-benar terjadi dan menjadi pasti

Pengelolaan Risiko Kewajiban Kontinjensi

• Penerapan Batasan Jaminan dengan mengurangi risiko finansial.
• Pemantauan Risiko secara Berkala.
• Pembentukan infrastructure guarantee fund untuk mengelola risiko fiskal.

Unit Pengelola Utang

• DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan.

Prinsip Pengelolaan Utang Pemerintah

• Efisiensi Biaya: Mengutamakan instrumen utang dengan biaya minimum dan risiko terkendali.
• Prinsip Kehati-hatian: Melakukan pengelolaan dan monitoring utang secara terus menerus.
• Leveraging APBN dan Investasi Pemerintah: Pengadaan utang untuk PMN bagi BUMN dan BLU.
• Keseimbangan Sumber Dana DN dan LN: Membutuhkan utang dari sumber domestik dan luar negeri.

Strategi Pengelolaan Utang

• Jangka Menengah: Mengacu pada RPJMN atau MTBF dan asumsi jangka menengah, memberikan arahan kebijakan kualitatif, menetapkan target numerik.
• Tahunan: target pembiayaan, strategi operasional, dan indikator risiko.

Indikator yang Perlu Diperhatikan

• Debt to GDP Ratio: Rasio Utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto
• Keseimbangan Primer: Selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang
• Rasio Bunga Utang Cicilan Pokok Utang terhadap Penerimaan Perpajakan
• Rasio Kepemilikan Asing terhadap SBN

Tantangan Utang dan Pertumbuhan Ekonomi

• Utang publik tidak boleh menjadi common practice, namun harus dilaksanakan dalam kondisi yang sangat mendesak ketika pemerintah menghadapi fenomena tidak biasa yang membutuhkan intervensi sumber daya pemerintah.
• Utang yang diadakan hanya digunakan untuk tujuan yang dapat menciptakan tambahan nilai pada Perekonomian.
• Tingkat beban utang dilakukan secara berimbang dan proporsional.

Klasifikasi Utang

• Mengacu pada PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, PMK No. 217 Tahun 2022 memberikan panduan lebih spesifik.
• Utang Jangka Pendek : akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun(bunga, bagian utang pokok yang jatuh tempo).
• Utang Jangka Panjang: masih jatuh tempo lebih dari 1 thn(bagian pokok blm jatuh tempo).