Podcast
Questions and Answers
Siapa yang disampaikan untuk menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan?
Siapa yang disampaikan untuk menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan?
Siapa yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
Siapa yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
Apa yang termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengembangan?
Apa yang termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengembangan?
Apa tujuan dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan?
Apa tujuan dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan?
Signup and view all the answers
Melalui siapa saja penelitian dan pengembangan dapat dilakukan?
Melalui siapa saja penelitian dan pengembangan dapat dilakukan?
Signup and view all the answers
Apa tujuan utama dari konsultasi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah?
Apa tujuan utama dari konsultasi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah?
Signup and view all the answers
Bagaimana hasil konsultasi yang dilakukan secara langsung harus dituangkan?
Bagaimana hasil konsultasi yang dilakukan secara langsung harus dituangkan?
Signup and view all the answers
Siapa yang menyelenggarakan konsultasi bagi Pemerintah Daerah provinsi?
Siapa yang menyelenggarakan konsultasi bagi Pemerintah Daerah provinsi?
Signup and view all the answers
Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan hasil konsultasi?
Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan hasil konsultasi?
Signup and view all the answers
Apa yang termasuk dalam pendidikan dan pelatihan penyelenggara pemerintahan daerah?
Apa yang termasuk dalam pendidikan dan pelatihan penyelenggara pemerintahan daerah?
Signup and view all the answers
Siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan bagi pejabat Pemerintah Daerah?
Siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan bagi pejabat Pemerintah Daerah?
Signup and view all the answers
Apa yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam konteks pemerintahan?
Apa yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam konteks pemerintahan?
Signup and view all the answers
Kategori apa saja yang termasuk dalam pendidikan dan pelatihan menurut pasal di atas?
Kategori apa saja yang termasuk dalam pendidikan dan pelatihan menurut pasal di atas?
Signup and view all the answers
Apa yang menjadi ciri khas konsultasi yang dilakukan secara tidak langsung?
Apa yang menjadi ciri khas konsultasi yang dilakukan secara tidak langsung?
Signup and view all the answers
Siapa yang melaksanakan pembinaan umum untuk provinsi?
Siapa yang melaksanakan pembinaan umum untuk provinsi?
Signup and view all the answers
Apa saja yang tercakup dalam pembinaan umum untuk daerah?
Apa saja yang tercakup dalam pembinaan umum untuk daerah?
Signup and view all the answers
Siapa yang bertanggung jawab atas pembinaan teknis kabupaten/kota?
Siapa yang bertanggung jawab atas pembinaan teknis kabupaten/kota?
Signup and view all the answers
Apa tujuan dari pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah?
Apa tujuan dari pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah?
Signup and view all the answers
Apa yang termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan?
Apa yang termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan?
Signup and view all the answers
Siapa yang berperan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah?
Siapa yang berperan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah?
Signup and view all the answers
Apa saja yang termasuk dalam pembinaan umum?
Apa saja yang termasuk dalam pembinaan umum?
Signup and view all the answers
Pembinaan teknis dilakukan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi oleh?
Pembinaan teknis dilakukan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi oleh?
Signup and view all the answers
Dalam melakukan pembinaan, gubernur dibantu oleh?
Dalam melakukan pembinaan, gubernur dibantu oleh?
Signup and view all the answers
Siapakah yang termasuk dalam Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)?
Siapakah yang termasuk dalam Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)?
Signup and view all the answers
Apa yang merupakan ciri Pemerintahan Daerah?
Apa yang merupakan ciri Pemerintahan Daerah?
Signup and view all the answers
Siapa yang berperan sebagai Pengawas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?
Siapa yang berperan sebagai Pengawas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?
Signup and view all the answers
Apa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)?
Apa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)?
Signup and view all the answers
Apa yang dimaksud dengan Perangkat Daerah?
Apa yang dimaksud dengan Perangkat Daerah?
Signup and view all the answers
Siapa yang membentuk Pemerintah Pusat?
Siapa yang membentuk Pemerintah Pusat?
Signup and view all the answers
Apa yang menjadi fokus utama pembinaan umum dan teknis yang dilakukan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian?
Apa yang menjadi fokus utama pembinaan umum dan teknis yang dilakukan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian?
Signup and view all the answers
Koordinasi dalam pembinaan umum dan teknis mencakup aspek-aspek berikut, kecuali:
Koordinasi dalam pembinaan umum dan teknis mencakup aspek-aspek berikut, kecuali:
Signup and view all the answers
Apa bentuk fasilitasi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah?
Apa bentuk fasilitasi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah?
Signup and view all the answers
Fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk apa?
Fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk apa?
Signup and view all the answers
Yang bukan merupakan kegiatan dari fasilitasi adalah:
Yang bukan merupakan kegiatan dari fasilitasi adalah:
Signup and view all the answers
Apa tujuan dari fasilitasi yang dilakukan dalam Pemerintahan Daerah?
Apa tujuan dari fasilitasi yang dilakukan dalam Pemerintahan Daerah?
Signup and view all the answers
Siapa yang melakukan koordinasi dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum terkait pembinaan teknis?
Siapa yang melakukan koordinasi dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum terkait pembinaan teknis?
Signup and view all the answers
Dalam aspek apa saja fasilitasi dilakukan?
Dalam aspek apa saja fasilitasi dilakukan?
Signup and view all the answers
Pembinaan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk apa?
Pembinaan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk apa?
Signup and view all the answers
Pendidikan dan pelatihan hanya diselenggarakan oleh Kementerian.
Pendidikan dan pelatihan hanya diselenggarakan oleh Kementerian.
Signup and view all the answers
Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Signup and view all the answers
Standardisasi dan sertifikasi program pendidikan ditetapkan oleh Kementerian.
Standardisasi dan sertifikasi program pendidikan ditetapkan oleh Kementerian.
Signup and view all the answers
Hasil penelitian dan pengembangan tidak digunakan untuk perumusan kebijakan.
Hasil penelitian dan pengembangan tidak digunakan untuk perumusan kebijakan.
Signup and view all the answers
Kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan perguruan tinggi.
Kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan perguruan tinggi.
Signup and view all the answers
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membangun kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membangun kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Signup and view all the answers
Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur tentang pajak daerah.
Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur tentang pajak daerah.
Signup and view all the answers
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Signup and view all the answers
Dokumen ini tidak mencantumkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen ini tidak mencantumkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Signup and view all the answers
Pembinaan teknis dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi.
Pembinaan teknis dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi.
Signup and view all the answers
Badan Pengawas Internal Pemerintah tidak memiliki peran dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Badan Pengawas Internal Pemerintah tidak memiliki peran dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Signup and view all the answers
Peraturan ini berlaku untuk seluruh badan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Peraturan ini berlaku untuk seluruh badan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Signup and view all the answers
Fasilitasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Fasilitasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Signup and view all the answers
Bimbingan teknis tidak termasuk dalam bentuk fasilitasi yang dilakukan bagi Pemerintahan Daerah.
Bimbingan teknis tidak termasuk dalam bentuk fasilitasi yang dilakukan bagi Pemerintahan Daerah.
Signup and view all the answers
Koordinasi antar menteri dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
Koordinasi antar menteri dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
Signup and view all the answers
Pemerintahan Daerah tidak perlu melakukan evaluasi dalam pelaksanaan fasilitasi.
Pemerintahan Daerah tidak perlu melakukan evaluasi dalam pelaksanaan fasilitasi.
Signup and view all the answers
Pembinaan teknis hanya dilakukan oleh menteri, tidak melibatkan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
Pembinaan teknis hanya dilakukan oleh menteri, tidak melibatkan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
Signup and view all the answers
Pemberdayaan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi.
Pemberdayaan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi.
Signup and view all the answers
Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan bukan bagian dari fasilitasi.
Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan bukan bagian dari fasilitasi.
Signup and view all the answers
Fasilitasi dapat dilakukan pada tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Fasilitasi dapat dilakukan pada tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Signup and view all the answers
Koordinasi dalam pembinaan umum dan teknis hanya dilakukan sekali setahun.
Koordinasi dalam pembinaan umum dan teknis hanya dilakukan sekali setahun.
Signup and view all the answers
Fasilitasi hanya dilakukan dalam bentuk konsultasi saja.
Fasilitasi hanya dilakukan dalam bentuk konsultasi saja.
Signup and view all the answers
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah.
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah.
Signup and view all the answers
Gubernur bertanggung jawab atas pembinaan umum dan teknis untuk daerah provinsi.
Gubernur bertanggung jawab atas pembinaan umum dan teknis untuk daerah provinsi.
Signup and view all the answers
Pembinaan teknis dilakukan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
Pembinaan teknis dilakukan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
Signup and view all the answers
Menteri teknis bertanggung jawab untuk pembinaan umum pada tingkat kabupaten/kota.
Menteri teknis bertanggung jawab untuk pembinaan umum pada tingkat kabupaten/kota.
Signup and view all the answers
Pembagian urusan pemerintahan merupakan salah satu aspek pembinaan umum.
Pembagian urusan pemerintahan merupakan salah satu aspek pembinaan umum.
Signup and view all the answers
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya melibatkan pemerintah pusat.
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya melibatkan pemerintah pusat.
Signup and view all the answers
Perangkat gubernur membantu gubernur dalam melakukan pembinaan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Perangkat gubernur membantu gubernur dalam melakukan pembinaan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Signup and view all the answers
Pemeliharaan kebijakan daerah termasuk dalam pembinaan teknis.
Pemeliharaan kebijakan daerah termasuk dalam pembinaan teknis.
Signup and view all the answers
Kepegawaian pada Perangkat Daerah termasuk dalam ruang lingkup pembinaan umum.
Kepegawaian pada Perangkat Daerah termasuk dalam ruang lingkup pembinaan umum.
Signup and view all the answers
Konsultasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Konsultasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Signup and view all the answers
Hasil konsultasi yang dilakukan secara langsung dituangkan dalam surat jawaban.
Hasil konsultasi yang dilakukan secara langsung dituangkan dalam surat jawaban.
Signup and view all the answers
Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah.
Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah.
Signup and view all the answers
Konsultasi dilakukan oleh semua kementerian tanpa batasan apapun.
Konsultasi dilakukan oleh semua kementerian tanpa batasan apapun.
Signup and view all the answers
Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
Signup and view all the answers
Pendidikan dan pelatihan hanya mencakup aspek teknis tanpa adanya pembelajaran kepemimpinan.
Pendidikan dan pelatihan hanya mencakup aspek teknis tanpa adanya pembelajaran kepemimpinan.
Signup and view all the answers
Konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh kepala daerah.
Konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh kepala daerah.
Signup and view all the answers
Pendidikan dan pelatihan tidak melibatkan lembaga pemerintah nonkementerian.
Pendidikan dan pelatihan tidak melibatkan lembaga pemerintah nonkementerian.
Signup and view all the answers
Konsultasi yang sifatnya mendesak tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Konsultasi yang sifatnya mendesak tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Signup and view all the answers
Hasil konsultasi disusun tanpa perlu dituangkan secara tertulis.
Hasil konsultasi disusun tanpa perlu dituangkan secara tertulis.
Signup and view all the answers
Study Notes
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan ini mengatur tata cara pemberian sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Tujuannya adalah memberi kepastian hukum tentang pengenaan sanksi administratif dan untuk melaksanakan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meliputi inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.
- Pemerintah Daerah dipimpin kepala daerah
- DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berperan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Ketentuan Umum
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fasilitasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Fasilitasi meliputi kegiatan pemberdayaan, penguatan kapasitas, dan bimbingan teknis.
- Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- Konsultasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif.
- Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Penelitian dan pengembangan termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Pengawasan dilakukan untuk mencapai capaian standar pelayanan minimal, mematuhi peraturan perundang-undangan, dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Pengawasan dilakukan oleh Menteri dan Menteri teknis atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kepala daerah dan DPRD.
- Pengawasan dapat dilakukan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
- Menteri mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.
- Koordinasi meliputi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
- Koordinasi melibatkan seluruh kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.
- Hasil koordinasi dilaksanakan oleh Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.
Fasilitasi dan Konsultasi
- Fasilitasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Fasilitasi berupa pemberdayaan, penguatan kapasitas, dan bimbingan teknis.
- Konsultasi dilakukan untuk mencari solusi permasalahan mendesak di Pemerintahan Daerah.
Pendidikan dan Pelatihan
- Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara.
- Pelatihan meliputi bidang teknis, fungsional substansif, dan kepemimpinan.
- Pelatihan dapat dilakukan melalui kerja sama antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, antar Pemerintah Daerah, atau dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lainnya.
Penelitian dan Pengembangan
- Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program.
- Penelitian dan pengembangan melibatkan berbagai pihak terkait.
- Hasil penelitian dan pengembangan akan dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan.
Pengawasan oleh DPRD
- Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan.
- Pengawasan meliputi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan.
- DPRD memiliki hak untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan pembahasan, meminta klarifikasi, dan meminta pemeriksaan lanjutan.
Pengawasan oleh Masyarakat
- Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- Laporan harus memuat nama dan alamat pelapor, pihak yang dilaporkan, uraian perbuatan yang diduga melanggar peraturan, dan keterangan pendukung.
Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Daerah
- Kepala daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan perangkat daerah di wilayahnya.
- Kepala daerah dibantu oleh inspektorat sesuai kewenangan masing-masing.
- Pembinaan dan pengawasan meliputi evaluasi, pengawasan, dan bimbingan teknis.
Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan
- Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.
- Laporan bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka ke publik kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Pendanaan
- Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sanksi Administratif
- Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan perangkat daerah yang melakukan pelanggaran administratif dapat dijatuhi sanksi administratif.
- Pelanggaran administratif berupa tidak melaksanakan program strategis nasional, tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelanggaran lainnya.
- Sanksi administratif berupa teguran tertulis, tidak dibayarkan hak keuangan, penundaan evaluasi, pengambilalihan kewenangan perizinan, penundaan/pemotongan dana, mengikuti program pembinaan khusus, pemberhentian sementara, pemberhentian, dan penundaan pelaksanaan atau pemotongan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
- Tata cara penjatuhan sanksi administratif dijelaskan secara rinci, termasuk pertimbangan, tahapan, dan pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- Penjatuhan sanksi dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
Quiz ini membahas tentang standardisasi dan sertifikasi program pendidikan serta pelatihan. Anda akan diajak menjawab pertanyaan mengenai penyelenggaraannya, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta tujuan yang ingin dicapai. Uji pengetahuan Anda tentang peraturan perundang-undangan terkait pendidikan.
