Sistem Pemerintahan Gereja

Gereja mempunyai institusi untuk mengaturnya, dengan fungsi legislatif, administratif, atau yudikatif.
Lembaga-lembaga ini dapat ada di berbagai tingkatan, seperti lokal, regional, nasional, atau internasional.

Kristus adalah Kepala tertinggi Gereja yang universal.
Sistem pemerintahan gereja mencerminkan konsepsinya tentang hukum ilahi.
Gereja harus mempunyai lembaga yang membuat hukum, mengatur, dan mengadili pemerintahannya sendiri.
Lembaga gerejawi mempunyai kekuasaan, wewenang, atau yurisdiksi sebagaimana yang diberikan kepadanya oleh hukum.
Lembaga gerejawi harus mematuhi hukum dan dapat tunduk pada batasan-batasan substantif dan prosedural.

Tradisi gerejawi dapat mempunyai organisasi internasional dalam bentuk gereja, persekutuan, federasi, konferensi, aliansi, atau asosiasi global lainnya.
Komunitas gerejawi internasional mempunyai struktur kelembagaan yang dapat dibentuk atau ditugaskan berdasarkan doktrin dan hukumnya.
Lembaga gerejawi internasional terdiri dari orang-orang yang mempunyai masa jabatan sesuai dengan instrumen hukum lembaga tersebut.

Suatu tradisi gerejawi dapat mempunyai organisasi nasional.
Gereja atau komunitas gerejawi lainnya yang diorganisir pada tingkat nasional dapat mempunyai struktur kelembagaan sebagaimana ditentukan oleh instrumen peraturan yang berlaku padanya.
Otonomi dan fungsi suatu entitas gerejawi nasional, dan konferensi, sinode, dewan, atau bentuk majelis pusat lainnya, dapat mencakup wewenang untuk membuat undang-undang, mengatur, dan mengadili hal-hal yang berada dalam kewenangannya.

Entitas gerejawi nasional dapat mempunyai struktur regional.
Organisasi gerejawi regional dapat berbentuk keuskupan, eparki, sinode, distrik, classis, perkumpulan, atau unit regional lainnya.
Unit gerejawi regional dapat mempunyai lembaga-lembaga dalam bentuk sinode, dewan, classis, presbiteri, atau majelis lain, sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku padanya.
Lembaga regional menjalankan wewenang dan fungsi yang diberikan kepadanya oleh komunitas gerejawi yang menjadi anggotanya atau gereja-gereja konstituen yang terkait dengannya.

Unit-unit gerejawi regional dapat dibagi atau dibentuk oleh gereja-gereja atau jemaat-jemaat lokal yang berada pada tingkat kehidupan gereja yang paling terlokalisasi.
Gereja yang diorganisasi secara lokal dapat berbentuk paroki, wilayah, kongregasi, atau unit gerejawi lainnya.
Gereja lokal, majelisnya, dan lembaga-lembaga lainnya, seperti dewan, rapat, sidang, atau badan lainnya, mempunyai wewenang dan fungsi yang secara sah melekat pada gereja tersebut atau diberikan kepadanya oleh lembaga-lembaga entitas gerejawi yang lebih luas yang kepadanya ini milik.
Majelis gereja lokal terdiri dari para anggota umat beriman yang dipilih secara sah atau ditunjuk di dalamnya.

Gereja mempunyai institusi untuk mengaturnya, dengan fungsi legislatif, administratif, atau yudikatif.
Lembaga-lembaga ini dapat ada di berbagai tingkatan, seperti lokal, regional, nasional, atau internasional.

Kristus adalah Kepala tertinggi Gereja yang universal.
Sistem pemerintahan gereja mencerminkan konsepsinya tentang hukum ilahi.
Gereja harus mempunyai lembaga yang membuat hukum, mengatur, dan mengadili pemerintahannya sendiri.
Lembaga gerejawi mempunyai kekuasaan, wewenang, atau yurisdiksi sebagaimana yang diberikan kepadanya oleh hukum.
Lembaga gerejawi harus mematuhi hukum dan dapat tunduk pada batasan-batasan substantif dan prosedural.

Tradisi gerejawi dapat mempunyai organisasi internasional dalam bentuk gereja, persekutuan, federasi, konferensi, aliansi, atau asosiasi global lainnya.
Komunitas gerejawi internasional mempunyai struktur kelembagaan yang dapat dibentuk atau ditugaskan berdasarkan doktrin dan hukumnya.
Lembaga gerejawi internasional terdiri dari orang-orang yang mempunyai masa jabatan sesuai dengan instrumen hukum lembaga tersebut.

Suatu tradisi gerejawi dapat mempunyai organisasi nasional.
Gereja atau komunitas gerejawi lainnya yang diorganisir pada tingkat nasional dapat mempunyai struktur kelembagaan sebagaimana ditentukan oleh instrumen peraturan yang berlaku padanya.
Otonomi dan fungsi suatu entitas gerejawi nasional, dan konferensi, sinode, dewan, atau bentuk majelis pusat lainnya, dapat mencakup wewenang untuk membuat undang-undang, mengatur, dan mengadili hal-hal yang berada dalam kewenangannya.

Entitas gerejawi nasional dapat mempunyai struktur regional.
Organisasi gerejawi regional dapat berbentuk keuskupan, eparki, sinode, distrik, classis, perkumpulan, atau unit regional lainnya.
Unit gerejawi regional dapat mempunyai lembaga-lembaga dalam bentuk sinode, dewan, classis, presbiteri, atau majelis lain, sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku padanya.
Lembaga regional menjalankan wewenang dan fungsi yang diberikan kepadanya oleh komunitas gerejawi yang menjadi anggotanya atau gereja-gereja konstituen yang terkait dengannya.

Unit-unit gerejawi regional dapat dibagi atau dibentuk oleh gereja-gereja atau jemaat-jemaat lokal yang berada pada tingkat kehidupan gereja yang paling terlokalisasi.
Gereja yang diorganisasi secara lokal dapat berbentuk paroki, wilayah, kongregasi, atau unit gerejawi lainnya.
Gereja lokal, majelisnya, dan lembaga-lembaga lainnya, seperti dewan, rapat, sidang, atau badan lainnya, mempunyai wewenang dan fungsi yang secara sah melekat pada gereja tersebut atau diberikan kepadanya oleh lembaga-lembaga entitas gerejawi yang lebih luas yang kepadanya ini milik.
Majelis gereja lokal terdiri dari para anggota umat beriman yang dipilih secara sah atau ditunjuk di dalamnya.