Sistem Pemerintahan Gereja

Struktur Gereja

• Gereja mempunyai institusi untuk mengaturnya, dengan fungsi legislatif, administratif, atau yudikatif.
• Lembaga-lembaga ini dapat ada di berbagai tingkatan, seperti lokal, regional, nasional, atau internasional.

Sistem Pemerintahan Gereja

• Kristus adalah Kepala tertinggi Gereja yang universal.
• Sistem pemerintahan gereja mencerminkan konsepsinya tentang hukum ilahi.
• Gereja harus mempunyai lembaga yang membuat hukum, mengatur, dan mengadili pemerintahannya sendiri.
• Lembaga gerejawi mempunyai kekuasaan, wewenang, atau yurisdiksi sebagaimana yang diberikan kepadanya oleh hukum.
• Lembaga gerejawi harus mematuhi hukum dan dapat tunduk pada batasan-batasan substantif dan prosedural.

Komunitas Gerejawi Internasional

• Tradisi gerejawi dapat mempunyai organisasi internasional dalam bentuk gereja, persekutuan, federasi, konferensi, aliansi, atau asosiasi global lainnya.
• Komunitas gerejawi internasional mempunyai struktur kelembagaan yang dapat dibentuk atau ditugaskan berdasarkan doktrin dan hukumnya.
• Lembaga gerejawi internasional terdiri dari orang-orang yang mempunyai masa jabatan sesuai dengan instrumen hukum lembaga tersebut.

Struktur Gereja Nasional

• Suatu tradisi gerejawi dapat mempunyai organisasi nasional.
• Gereja atau komunitas gerejawi lainnya yang diorganisir pada tingkat nasional dapat mempunyai struktur kelembagaan sebagaimana ditentukan oleh instrumen peraturan yang berlaku padanya.
• Otonomi dan fungsi suatu entitas gerejawi nasional, dan konferensi, sinode, dewan, atau bentuk majelis pusat lainnya, dapat mencakup wewenang untuk membuat undang-undang, mengatur, dan mengadili hal-hal yang berada dalam kewenangannya.

Struktur Gereja Daerah

• Entitas gerejawi nasional dapat mempunyai struktur regional.
• Organisasi gerejawi regional dapat berbentuk keuskupan, eparki, sinode, distrik, classis, perkumpulan, atau unit regional lainnya.
• Unit gerejawi regional dapat mempunyai lembaga-lembaga dalam bentuk sinode, dewan, classis, presbiteri, atau majelis lain, sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku padanya.
• Lembaga regional menjalankan wewenang dan fungsi yang diberikan kepadanya oleh komunitas gerejawi yang menjadi anggotanya atau gereja-gereja konstituen yang terkait dengannya.

Gereja Lokal

• Unit-unit gerejawi regional dapat dibagi atau dibentuk oleh gereja-gereja atau jemaat-jemaat lokal yang berada pada tingkat kehidupan gereja yang paling terlokalisasi.
• Gereja yang diorganisasi secara lokal dapat berbentuk paroki, wilayah, kongregasi, atau unit gerejawi lainnya.
• Gereja lokal, majelisnya, dan lembaga-lembaga lainnya, seperti dewan, rapat, sidang, atau badan lainnya, mempunyai wewenang dan fungsi yang secara sah melekat pada gereja tersebut atau diberikan kepadanya oleh lembaga-lembaga entitas gerejawi yang lebih luas yang kepadanya ini milik.
• Majelis gereja lokal terdiri dari para anggota umat beriman yang dipilih secara sah atau ditunjuk di dalamnya.

Kesimpulan

• Semua unit gerejawi di setiap tingkat saling bergantung.

Struktur Gereja

• Gereja mempunyai institusi untuk mengaturnya, dengan fungsi legislatif, administratif, atau yudikatif.
• Lembaga-lembaga ini dapat ada di berbagai tingkatan, seperti lokal, regional, nasional, atau internasional.

Sistem Pemerintahan Gereja

• Kristus adalah Kepala tertinggi Gereja yang universal.
• Sistem pemerintahan gereja mencerminkan konsepsinya tentang hukum ilahi.
• Gereja harus mempunyai lembaga yang membuat hukum, mengatur, dan mengadili pemerintahannya sendiri.
• Lembaga gerejawi mempunyai kekuasaan, wewenang, atau yurisdiksi sebagaimana yang diberikan kepadanya oleh hukum.
• Lembaga gerejawi harus mematuhi hukum dan dapat tunduk pada batasan-batasan substantif dan prosedural.

Komunitas Gerejawi Internasional

• Tradisi gerejawi dapat mempunyai organisasi internasional dalam bentuk gereja, persekutuan, federasi, konferensi, aliansi, atau asosiasi global lainnya.
• Komunitas gerejawi internasional mempunyai struktur kelembagaan yang dapat dibentuk atau ditugaskan berdasarkan doktrin dan hukumnya.
• Lembaga gerejawi internasional terdiri dari orang-orang yang mempunyai masa jabatan sesuai dengan instrumen hukum lembaga tersebut.

Struktur Gereja Nasional

• Suatu tradisi gerejawi dapat mempunyai organisasi nasional.
• Gereja atau komunitas gerejawi lainnya yang diorganisir pada tingkat nasional dapat mempunyai struktur kelembagaan sebagaimana ditentukan oleh instrumen peraturan yang berlaku padanya.
• Otonomi dan fungsi suatu entitas gerejawi nasional, dan konferensi, sinode, dewan, atau bentuk majelis pusat lainnya, dapat mencakup wewenang untuk membuat undang-undang, mengatur, dan mengadili hal-hal yang berada dalam kewenangannya.

Struktur Gereja Daerah

• Entitas gerejawi nasional dapat mempunyai struktur regional.
• Organisasi gerejawi regional dapat berbentuk keuskupan, eparki, sinode, distrik, classis, perkumpulan, atau unit regional lainnya.
• Unit gerejawi regional dapat mempunyai lembaga-lembaga dalam bentuk sinode, dewan, classis, presbiteri, atau majelis lain, sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku padanya.
• Lembaga regional menjalankan wewenang dan fungsi yang diberikan kepadanya oleh komunitas gerejawi yang menjadi anggotanya atau gereja-gereja konstituen yang terkait dengannya.

Gereja Lokal

• Unit-unit gerejawi regional dapat dibagi atau dibentuk oleh gereja-gereja atau jemaat-jemaat lokal yang berada pada tingkat kehidupan gereja yang paling terlokalisasi.
• Gereja yang diorganisasi secara lokal dapat berbentuk paroki, wilayah, kongregasi, atau unit gerejawi lainnya.
• Gereja lokal, majelisnya, dan lembaga-lembaga lainnya, seperti dewan, rapat, sidang, atau badan lainnya, mempunyai wewenang dan fungsi yang secara sah melekat pada gereja tersebut atau diberikan kepadanya oleh lembaga-lembaga entitas gerejawi yang lebih luas yang kepadanya ini milik.
• Majelis gereja lokal terdiri dari para anggota umat beriman yang dipilih secara sah atau ditunjuk di dalamnya.

Kesimpulan

• Semua unit gerejawi di setiap tingkat saling bergantung.