Politik Hukum Antikorupsi di Indonesia

Revisi UU KPK tidak sesuai konteks dan konsep yang benar, karena mengubah kewenangan Dewan Pengawas (DEWAS) KPK, bukan revisi UU PTPK.

Sebagai 'keranjang sampah' bagi masyarakat yang protes atas produk kebijakan hukum yang curang.

Pendekatan bottom-up model, yang berasumsi bahwa masalah kebijakan antikorupsi menurut pengalaman-pengalaman masyarakat.

<p>Hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.</p> Signup and view all the answers

<p>Akan ada akibat hukum yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat.</p> Signup and view all the answers

<p>Mencari bentuk formal yang tepat untuk menyeimbangkan kekuatan sosial masing-masing kelompok di hadapan hukum</p> Signup and view all the answers

<p>Konfirmasi dan verifikasi, serta forum debat dan dialog bagi masyarakat jika penegak hukum gagal melakukan pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi</p> Signup and view all the answers

<p>Dengan turut mengawasi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan bukan sebagai 'keranjang sampah'</p> Signup and view all the answers

<p>Karena hanya kekuasaan formal secara signifikan mampu membatalkan proses atau memanipulasi proses SPP itu sendiri</p> Signup and view all the answers

<p>Masyarakat tidak memiliki kesadaran atas pengetahuan modern seperti tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang terhormat</p> Signup and view all the answers