pasal 331

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Apa saja asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut Pasal 344 ayat (2)?

Kecepatan, kepastian hukum, manajemen risiko

Ketepatan waktu, keterbukaan, diskriminasi

Akuntabilitas, keterbukaan, kesamaan hak (correct)

Kepentingan pribadi, kelincahan, keterjangkauan

Manajemen pelayanan publik secara umum terdiri dari beberapa elemen. Yang berikut bukan merupakan unsur dalam manajemen pelayanan publik adalah?

Pelaksanaan pelayanan

Pengawasan internal

Pengelolaan konflik sosial (correct)

Pelayanan konsultasi

Salah satu ketentuan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait pelayanan publik adalah?

Menetapkan tarif tinggi untuk publik

Membangun manajemen pelayanan publik (correct)

Mengembangkan produk komersil

Melakukan pengawasan terhadap BUMD

Dalam upaya meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik melalui?

Media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan perusahaan umum Daerah?

BUMD yang dimiliki sepenuhnya oleh satu daerah tanpa pembagian saham. Signup and view all the answers

Siapa yang menjadi wakil Daerah sebagai pemilik modal dalam perusahaan umum Daerah?

Kepala daerah. Signup and view all the answers

Apa tujuan utama Pemerintah Daerah membentuk Badan Layanan Umum Daerah?

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Signup and view all the answers

Apa yang terjadi jika perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah?

Perusahaan umum Daerah harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Signup and view all the answers

Yang termasuk dalam asas-asas pelayanan publik adalah, kecuali?

Persaingan bebas Signup and view all the answers

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pengaduan masyarakat adalah?

Mengembangkan sistem pengaduan yang transparan Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan perusahaan perseroan daerah?

BUMD berbentuk perseroan terbatas dengan minimal 51% saham dimiliki oleh daerah. Signup and view all the answers

Bagaimana laba perusahaan umum Daerah ditetapkan?

Oleh kepala daerah sebagai wakil daerah selaku pemilik modal. Signup and view all the answers

Dari dua belas asas penyelenggaraan pelayanan publik, mana yang paling berfokus pada kecepatan dan kemudahan akses pelayanan?

Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan dengan laba perusahaan umum Daerah setelah disetorkan ke kas daerah?

Ditahan atas persetujuan kepala daerah untuk investasi kembali. Signup and view all the answers

Siapa yang dapat menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan perseroan daerah?

Hanya satu daerah di antara beberapa daerah dan swasta. Signup and view all the answers

Apa saja yang termasuk dalam unsur pengelolaan BUMD?

Tata kelola perusahaan yang baik dan penilaian tingkat kesehatan. Signup and view all the answers

Apa yang perlu dilakukan jika perusahaan umum Daerah ingin menjadi lebih efisien?

Melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan. Signup and view all the answers

Siapa yang berwenang menetapkan pembubaran perusahaan umum Daerah?

Kepala daerah. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan sebelum pembentukan anak perusahaan oleh perusahaan perseroan daerah?

Melakukan analisa kelayakan investasi oleh analis yang profesional dan independen. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan setelah perusahaan perseroan daerah dibubarkan?

Kekayaan daerah hasil pembubaran dikembalikan kepada daerah. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi fokus penggunaan laba perusahaan umum Daerah?

Keperluan investasi kembali untuk sarana dan prasarana. Signup and view all the answers

Siapa yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan daerah?

Peraturan pemerintah. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan yang baik dalam konteks BUMD?

Prinsip-prinsip yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi hak daerah setelah pembubaran perusahaan umum daerah?

Kekayaan daerah hasil pembubaran dikembalikan kepada daerah. Signup and view all the answers

Apa saja yang harus dimuat dalam maklumat pelayanan publik menurut peraturan yang berlaku?

Jenis pelayanan, syarat, prosedur, biaya, waktu, hak dan kewajiban, serta unit kerja penanggungjawab Signup and view all the answers

Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik?

Sanksi administratif berupa teguran tertulis Signup and view all the answers

Apa konsekuensi jika teguran tertulis tidak dilaksanakan hingga dua kali berturut-turut?

Kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus Signup and view all the answers

Apa tujuan dari penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik?

Meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan?

Membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Signup and view all the answers

Siapa yang dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik?

Pemerintah Daerah Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik?

Maklumat pelayanan publik Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan kepala daerah setelah menerima dua kali teguran tentang pelayanan publik?

Mengikuti program pembinaan yang ditetapkan Signup and view all the answers

Apa tujuan dari evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan?

Sebagai dasar untuk memberikan insentif dan disinsentif kepada Daerah. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

Melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Signup and view all the answers

Dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat, tindakan mana yang tidak dicantumkan dalam ketentuan?

Membatasi partisipasi satu kelompok masyarakat. Signup and view all the answers

Apa saja bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan?

Musyawarah, konsultasi publik, dan pengawasan. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat?

Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Signup and view all the answers

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif diatur oleh?

Peraturan pemerintah. Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan insentif dan disinsentif fiskal yang diberikan kepada Daerah?

Kebijakan pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membangun partisipasi masyarakat?

Memberikan dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi salah satu tujuan pendirian BUMD?

Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Signup and view all the answers

Sumber modal BUMD dapat terdiri dari semua kecuali?

Sumber modal pribadi Signup and view all the answers

Bagaimana cara penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD?

Dengan menggunakan uang dan barang milik Daerah Signup and view all the answers

Apa yang diatur dalam peraturan pemerintah terkait BUMD?

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD Signup and view all the answers

Apa yang termasuk dalam penyertaan modal Daerah?

Barang milik Daerah yang dinilai sesuai nilai riil Signup and view all the answers

Apa yang menjadi dasar bagi pendirian BUMD?

Kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha Signup and view all the answers

Apa yang dimaksud dengan nilai riil saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal?

Penafsiran harga barang sesuai ketentuan peraturan Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan jika perusahaan umum Daerah ingin memiliki lebih dari satu daerah sebagai pemilik?

Merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Signup and view all the answers

Apa saja yang dapat menjadi sumber modal BUMD selain penyertaan modal daerah dan pinjaman?

Hibah dan sumber modal lainnya Signup and view all the answers

Siapa yang berwenang menetapkan laba perusahaan umum Daerah?

Kepala daerah sebagai wakil Daerah. Signup and view all the answers

Apa tujuan utama dari laba yang ditahan perusahaan umum Daerah?

Untuk keperluan investasi kembali. Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan umum Daerah untuk meningkatkan efisiensi operasional?

Melakukan restrukturisasi. Signup and view all the answers

Siapa yang terlibat dalam organ perusahaan umum Daerah?

Kepala daerah, direksi, dan dewan pengawas. Signup and view all the answers

Bagaimana cara perusahaan umum Daerah menghasilkan dan menyalurkan laba?

Disetorkan ke kas Daerah setelah disahkan. Signup and view all the answers

Apa yang harus ditetapkan untuk membubarkan perusahaan umum Daerah?

Peraturan daerah (Perda). Signup and view all the answers

Apa yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah terkait perusahaan umum Daerah?

Ketentuan mengenai laba perusahaan. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan sebelum pembentukan badan hukum perusahaan perseroan daerah?

Menetapkan perda mengenai pendirian perusahaan Signup and view all the answers

Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah, siapakah yang berperan sebagai pemegang saham mayoritas?

Daerah yang memiliki saham dengan persentase tertinggi Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah terkait dengan kepemilikan saham?

Dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain Signup and view all the answers

Apakah yang menjadi hak daerah setelah perusahaan perseroan daerah dibubarkan?

Kekayaan daerah hasil pembubaran menjadi hak daerah Signup and view all the answers

Apa yang harus dipenuhi dalam pengelolaan BUMD?

Mengikuti tata cara penyertaan modal dan evaluasi Signup and view all the answers

Siapakah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan daerah?

Pemerintah Daerah Signup and view all the answers

Apa yang menjadi fokus utama dari pembentukan anak perusahaan oleh perusahaan perseroan daerah?

Analisa kelayakan investasi Signup and view all the answers

Apakah yang dimaksud dengan perusahaan perseroan daerah?

BUMD berbentuk perseroan terbatas dengan minimal 51% saham dimiliki oleh satu daerah Signup and view all the answers

Apa yang menjadi konsekuensi bagi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan?

Dikenakan sanksi administratif dan teguran tertulis. Signup and view all the answers

Siapa yang berwenang untuk memberikan teguran tertulis kepada bupati/wali kota?

Menteri. Signup and view all the answers

Apa yang akan terjadi jika kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman?

Diberikan sanksi berupa pembinaan khusus. Signup and view all the answers

Siapa yang melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik di tingkat provinsi?

Menteri. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan masyarakat jika tidak puas dengan pelayanan publik?

Mengadukan kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, atau DPRD. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi hak masyarakat terkait pelayanan publik?

Dapat mengadukan tindakan penyelenggara yang tidak sesuai. Signup and view all the answers

Apa yang dapat dilakukan Menteri jika teguran tertulis telah disampaikan dua kali tanpa dilaksanakan?

Mengambil alih pemberian izin. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi fokus dari evaluasi kinerja oleh gubernur?

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Signup and view all the answers

Apa peran hasil evaluasi oleh Menteri dan gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan?

Memberikan insentif dan disinsentif kepada daerah. Signup and view all the answers

Apa yang tidak termasuk dalam bentuk partisipasi masyarakat menurut ketentuan yang ada?

Kegiatan sukarela Signup and view all the answers

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, tindakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk?

Membentuk organisasi baru tanpa melibatkan masyarakat. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Signup and view all the answers

Apa yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

Menghentikan semua aktivitas masyarakat. Signup and view all the answers

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur melalui?

Peraturan pemerintah. Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah?

Memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non-fiskal. Signup and view all the answers

Apa yang menjadi faktor pendorong dalam mendorong partisipasi masyarakat?

Dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. Signup and view all the answers

Study Notes

Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan umum daerah adalah jenis BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
Jika dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah.
Perusahaan umum daerah dapat membentuk anak perusahaan atau memiliki saham pada perusahaan lain.
Organ perusahaan umum daerah terdiri atas kepala daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas.
Laba perusahaan umum daerah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah.
Laba dapat ditahan dengan persetujuan kepala daerah untuk investasi kembali, pengembangan prasarana fisik dan nonfisik, peningkatan pelayanan, dan usaha perintisan.
Perusahaan umum daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas.
Perusahaan umum daerah dapat dibubarkan dengan peraturan daerah (Perda).
Kekayaan perusahaan umum daerah yang dibubarkan dikembalikan kepada daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD berbentuk perseroan terbatas dengan modal terbagi dalam saham, di mana seluruhnya atau paling sedikit 51% saham dimiliki oleh satu daerah.
Pembentukan badan hukum perusahaan perseroan daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas setelah ditetapkan dengan Perda.
Dalam hal pemegang saham terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
Organ perusahaan perseroan daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
Perusahaan perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain, dengan analisa kelayakan investasi oleh analis profesional dan independen.
Perusahaan perseroan daerah dapat dibubarkan.
Kekayaan daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan daerah dikembalikan kepada daerah.

Pengelolaan BUMD

Pengelolaan BUMD mencakup:
- Tata cara penyertaan modal.
- Organ dan kepegawaian.
- Tata cara evaluasi.
- Tata kelola perusahaan yang baik.
- Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan.
- Kerjasama.
- Penggunaan laba.
- Penugasan pemerintah daerah.
- Pinjaman.
- Satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya.
- Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi.
- Perubahan bentuk hukum.
- Kepailitan.
- Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada asas:
- Kepentingan umum.
- Kepastian hukum.
- Kesamaan hak.
- Keseimbangan hak dan kewajiban.
- Keprofesionalan.
- Partisipatif.
- Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.
- Keterbukaan.
- Akuntabilitas.
- Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- Ketepatan waktu.
- Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Manajemen Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik.
Manajemen pelayanan publik meliputi:
- Pelaksanaan pelayanan.
- Pengelolaan pengaduan masyarakat.
- Pengelolaan informasi.
- Pengawasan internal.
- Penyuluhan kepada masyarakat.
- Pelayanan konsultasi.
- Pelayanan publik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Informasi Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Informasi pelayanan publik dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik.
Maklumat pelayanan publik memuat:
- Jenis pelayanan.
- Syarat, prosedur, biaya, dan waktu.
- Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan warga masyarakat.
- Unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.
Maklumat pelayanan publik ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
Maklumat pelayanan publik menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sanksi Pengumuman Pelayanan Publik

Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/wali kota.
Jika teguran tertulis diberikan dua kali berturut-turut dan tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan, dan tugas dan kewenangannya ditangani oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Penyederhanaan Pelayanan Publik

Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah.
Penyederhanaan ditetapkan dengan Perda.
Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan Perizinan

Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dalam memberikan pelayanan perizinan.
Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dan Insentif

Menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk evaluasi atas pelayanan publik.
Hasil evaluasi digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non-fiskal kepada daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat melalui:
- Penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Dukungan pengembangan kapasitas masyarakat.
- Pengembangan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat.
- Kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Partisipasi masyarakat mencakup:
- Penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani .
- Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.
- Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah.
- Penyelenggaraan pelayanan publik.
Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:
- Konsultasi publik.
- Musyawarah.
- Kemitraan.
- Penyampaian aspirasi.
- Pengawasan.
- Keterlibatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XII: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Daerah dapat mendirikan BUMD
- Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
- BUMD terdiri dari perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
- Tujuan pendirian BUMD:
  - Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.
  - Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi masyarakat.
  - Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pendirian BUMD didasarkan pada:
  - Kebutuhan daerah.
  - Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Sumber Modal BUMD:
- Penyertaan modal daerah.
- Pinjaman.
- Hibah.
- Sumber modal lainnya:
  - Kapitalisasi cadangan.
  - Keuntungan revaluasi aset.
  - Agio saham.

Perusahaan Umum Daerah

Definisi Perusahaan Umum Daerah:
- BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
- Jika dimiliki lebih dari satu daerah, harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah.
- Dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
Organ Perusahaan Umum Daerah:
- Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
- Direksi.
- Dewan pengawas.
Laba Perusahaan Umum Daerah:
- Ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
- Disetorkan ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah.
- Dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah untuk keperluan investasi kembali (reinvestment).
Restrukturisasi Perusahaan Umum Daerah:
- Dapat dilakukan untuk menyehatkan perusahaan.
Pembubaran Perusahaan Umum Daerah:
- Ditetapkan dengan Perda.
- Kekayaan yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah

Definisi Perusahaan Perseroan Daerah:
- BUMD berbentuk perseroan terbatas dengan modal terbagi dalam saham.
- Seluruh atau minimal 51% saham dimiliki oleh satu daerah.
- Pembentukan badan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan UU mengenai perseroan terbatas.
- Jika pemegang saham terdiri dari beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah menjadi pemegang saham mayoritas.
Organ Perusahaan Perseroan Daerah:
- Rapat umum pemegang saham.
- Direksi.
- Komisaris.
Pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah:
- Kekayaan yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.

Pengelolaan BUMD

Unsur Pengelolaan BUMD:
- Tata cara penyertaan modal.
- Organ dan kepegawaian.
- Tata cara evaluasi.
- Tata kelola perusahaan yang baik.
- Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan.
- Kerjasama.
- Penggunaan laba.
- Penugasan Pemerintah Daerah.
- Pinjaman.
- Satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya.
- Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi.
- Perubahan bentuk hukum.
- …

Bab XIV: Partisipasi Masyarakat

Dorongan Partisipasi Masyarakat:
- Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bentuk Dorongan Partisipasi:
- Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif.
- Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan.
- Kegiatan lain sesuai ketentuan UU.
Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat:
- Penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.
- Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan evaluasi pembangunan daerah.
- Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah.
- Penyelenggaraan pelayanan publik.
Bentuk Partisipasi Masyarakat:
- Konsultasi publik.
- Musyawarah.
- Kemitraan.
- Penyampaian aspirasi.
- Pengawasan.
- Keterlibatan lain sesuai ketentuan UU.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Quizz tentang Perusahaan Umum Daerah membahas konsep dan struktur organisasi BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu daerah. Materi ini mencakup pembentukan anak perusahaan, pembagian laba, dan aspek restrukturisasi untuk efisiensi. Ikuti kuis ini untuk menguji pengetahuanmu tentang pengelolaan BUMD!

pasal 331 - 354

Choose a study mode

Podcast

Questions and Answers

Apa saja asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut Pasal 344 ayat (2)?

Manajemen pelayanan publik secara umum terdiri dari beberapa elemen. Yang berikut bukan merupakan unsur dalam manajemen pelayanan publik adalah?

Salah satu ketentuan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait pelayanan publik adalah?

Dalam upaya meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik melalui?

Apa yang dimaksud dengan perusahaan umum Daerah?

Siapa yang menjadi wakil Daerah sebagai pemilik modal dalam perusahaan umum Daerah?

Apa tujuan utama Pemerintah Daerah membentuk Badan Layanan Umum Daerah?

Apa yang terjadi jika perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah?

Yang termasuk dalam asas-asas pelayanan publik adalah, kecuali?

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pengaduan masyarakat adalah?

Apa yang dimaksud dengan perusahaan perseroan daerah?

Bagaimana laba perusahaan umum Daerah ditetapkan?

Dari dua belas asas penyelenggaraan pelayanan publik, mana yang paling berfokus pada kecepatan dan kemudahan akses pelayanan?

Apa yang dapat dilakukan dengan laba perusahaan umum Daerah setelah disetorkan ke kas daerah?

Siapa yang dapat menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan perseroan daerah?

Apa saja yang termasuk dalam unsur pengelolaan BUMD?

Apa yang perlu dilakukan jika perusahaan umum Daerah ingin menjadi lebih efisien?

Siapa yang berwenang menetapkan pembubaran perusahaan umum Daerah?

Apa yang harus dilakukan sebelum pembentukan anak perusahaan oleh perusahaan perseroan daerah?

Apa yang harus dilakukan setelah perusahaan perseroan daerah dibubarkan?

Apa yang menjadi fokus penggunaan laba perusahaan umum Daerah?

Siapa yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan daerah?

Apa yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan yang baik dalam konteks BUMD?

Apa yang menjadi hak daerah setelah pembubaran perusahaan umum daerah?

Apa saja yang harus dimuat dalam maklumat pelayanan publik menurut peraturan yang berlaku?

Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik?

Apa konsekuensi jika teguran tertulis tidak dilaksanakan hingga dua kali berturut-turut?

Apa tujuan dari penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik?

Apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan?

Siapa yang dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik?

Apa yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik?

Apa yang harus dilakukan kepala daerah setelah menerima dua kali teguran tentang pelayanan publik?

Apa tujuan dari evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan?

Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

Dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat, tindakan mana yang tidak dicantumkan dalam ketentuan?

Apa saja bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan?

Apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat?

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif diatur oleh?

Apa yang dimaksud dengan insentif dan disinsentif fiskal yang diberikan kepada Daerah?

Apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membangun partisipasi masyarakat?

Apa yang menjadi salah satu tujuan pendirian BUMD?

Sumber modal BUMD dapat terdiri dari semua kecuali?

Bagaimana cara penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD?

Apa yang diatur dalam peraturan pemerintah terkait BUMD?

Apa yang termasuk dalam penyertaan modal Daerah?

Apa yang menjadi dasar bagi pendirian BUMD?

Apa yang dimaksud dengan nilai riil saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal?

Apa yang harus dilakukan jika perusahaan umum Daerah ingin memiliki lebih dari satu daerah sebagai pemilik?

Apa saja yang dapat menjadi sumber modal BUMD selain penyertaan modal daerah dan pinjaman?

Siapa yang berwenang menetapkan laba perusahaan umum Daerah?

Apa tujuan utama dari laba yang ditahan perusahaan umum Daerah?

Apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan umum Daerah untuk meningkatkan efisiensi operasional?

Siapa yang terlibat dalam organ perusahaan umum Daerah?

Bagaimana cara perusahaan umum Daerah menghasilkan dan menyalurkan laba?

Apa yang harus ditetapkan untuk membubarkan perusahaan umum Daerah?

Apa yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah terkait perusahaan umum Daerah?

Apa yang harus dilakukan sebelum pembentukan badan hukum perusahaan perseroan daerah?

Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah, siapakah yang berperan sebagai pemegang saham mayoritas?

Apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah terkait dengan kepemilikan saham?

Apakah yang menjadi hak daerah setelah perusahaan perseroan daerah dibubarkan?

Apa yang harus dipenuhi dalam pengelolaan BUMD?

Siapakah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan daerah?

Apa yang menjadi fokus utama dari pembentukan anak perusahaan oleh perusahaan perseroan daerah?

Apakah yang dimaksud dengan perusahaan perseroan daerah?

Apa yang menjadi konsekuensi bagi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan?

Siapa yang berwenang untuk memberikan teguran tertulis kepada bupati/wali kota?

Apa yang akan terjadi jika kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman?

Siapa yang melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik di tingkat provinsi?

Apa yang harus dilakukan masyarakat jika tidak puas dengan pelayanan publik?

Apa yang menjadi hak masyarakat terkait pelayanan publik?

Apa yang dapat dilakukan Menteri jika teguran tertulis telah disampaikan dua kali tanpa dilaksanakan?

Apa yang menjadi fokus dari evaluasi kinerja oleh gubernur?

Apa peran hasil evaluasi oleh Menteri dan gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan?

Apa yang tidak termasuk dalam bentuk partisipasi masyarakat menurut ketentuan yang ada?

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, tindakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk?

Apa yang menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?