Pertanyaan tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM)

• HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia, meliputi kebebasan, keadilan, kedamaian, hidup, keamanan, kepemilikan pribadi, berpikir, kepercayaan, dan keyakinan politik.
• HAM tidak membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, asal negara, golongan, kelahiran, atau kedudukan.
• HAM bersifat universal dan tidak diskriminatif.
• HAM mencakup individu, kelompok, lokal, nasional, dan internasional, meliputi seluruh aspek kehidupan.
• Manusia diartikan dalam filosofi liberalisme sebagai pribadi/individu.
• Hak-hak dasar yang dimiliki manusia bersifat kodrat, anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat dirampas atau dibatasi oleh siapa pun. Hak-hak dasar bersifat universal dan abadi.
• Hak dasar meliputi hak hidup, berkeluarga, mengembangkan diri (pribadi dan kelompok), pendidikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan, seni, budaya, bekerja, keadilan, perlindungan hukum/kewarganegaraan, rasa aman, suaka politik, agama dan keyakinan, berpikir, bersikap, berkumpul, berserikat, berkomunikasi, berpendapat, memiliki harta pribadi, kesejahteraan lahir batin, kesehatan, jaminan sosial, menghormati hak orang lain, dan mematuhi hukum.
• HAM memiliki dimensi individu dan sosial, jasmani dan rohani, pribadi mandiri, dan ciptaan Tuhan.
• HAM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban azasi.
• Sejarah HAM berawal dari tindakan sewenang-wenang Raja John Lackland (Inggris) dan memicu Magna Charta 1215.
• Raja Charles I berselisih dengan Parlement dan terjadi "Petition of Right" (1628) yang mengatur terkait pajak dan hak istimewa yang disahkan Parlement. Siapapun tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.
• Revolusi yang dilakukan Raja Willem III (1689) menghasilkan "Bill of Right" yang memindahkan kekuasaan dari raja ke Parlement, dan menetapkan pengaturan terkait pajak, UU, dan kepemilikan pribadi.
• Perkembangan demokrasi Inggris dan dunia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke, dan JJ. Rousseau (1722-1778).
• Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4/7/1776) terinspirasi oleh pemikiran John Locke mengenai hak hidup (life), kebebasan (liberty), dan hak milik (property).
• Pada 1941, pasca PD I dan II, dunia mengalami kesengsaraan, Presiden AS, Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan "The Four Freedoms".
• PBB (1946) mendeklarasikan hak politik, sosial, dan ekonomi pada 10/12/1948.
• PBB menerima kerja komisi, dan disahkan menjadi "Universal Declaration of Human Right" yang terdiri dari 30 pasal.
• HAM menjadi "isu global" dalam bidang politik luar negeri, kerjasama ekonomi, perdagangan, dan militer, selain isu demokrasi dan lingkungan hidup.
• Hak Asasi Manusia di Indonesia bukan hal baru.
• Dalam sidang BPUPKI, ada perdebatan di antara Moh. Yamin, Moh. Hatta, dan Soekarno. Perdebatan tersebut membahas pentingnya HAM masuk dalam konstitusi.
• Moh. Yamin dan Moh. Hatta berpendapat bahwa HAM dan hak-hak warga negara harus masuk dalam konstitusi.
• Soepomo dan Sukarno berpendapat bahwa negara yang diperjuangkan berbentuk republik kedaulatan rakyat, sehingga hak perorangan harus ditempatkan di bawah kepentingan bersama.

Perkembangan HAM di Indonesia

• Hampir 32 tahun Orde Baru, terjadi ratifikasi konvensi HAM.
• Perkembangan HAM dilakukan demi memenuhi konstitusi, UU, dan berbagai kesepakatan internasional.
• Era reformasi (BJ Habibie) momentum penegakan HAM. Tap MPR tentang HAM dan 6 Konvensi HAM PBB menjadi momentum penting.
• Tap No XVII/MPR/1998 tentang HAM; Konvensi menentang penyiksaan; Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial; Konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan berkumpul; Konvensi ILO tentang penghapusan kerja paksa.

Peradilan HAM

• HAM sering disalahgunakan dengan berbagai corak kekuasaan.
• Di lembaga Amnesti International, Amerika Serikat tercatat sebagai pelanggar HAM terbesar.
• Hak dan kewajiban sangat penting untuk dipenuhi agar hak asasi manusia dapat berjalan sesuai dengan keadaan.
• Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab moral, individu, dan sosial.
• PBB telah menyelesaikan “Rules of Procedure” (Hukum Acara) untuk meningkatkan fungsi Mahkamah Internasional (International Criminal Court) melalui konvensi Internasional Roma.
• Yuridiksi ICC meliputi pelanggaran HAM, yakni kejahatan kemanusiaan (“Genocide”, kejahatan perang dan Agresi).
• ICC berkedudukan di Den Haag dan dapat mengadakan sidang di negara lain.
• Negara harus bertanggungjawab untuk pelanggaran HAM: memberi ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi.

Peradilan HAM di Indonesia

• Pelanggaran HAM berat harus ditangani oleh Komnas HAM dan pengadilan HAM.
• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendeteksi adanya masalah dalam kesadaran hukum, kesadaran kemanusiaan, dan kesadaran politik para aparat.
• Hal ini menyebabkan pelemahan sistem dan kepercayaan rakyat Indonesia.
• Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menimbulkan reaksi internasional.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi HAM

• Berbagai filosofi (Liberal, Sosial, Pancasila) dapat mempengaruhi perbedaan perspektif HAM.
• Budaya berbeda-beda antara negara (Barat, Timur).
• HAM sebagai isu global dalam aspek ekonomi, politik, teknologi, dan investasi, tetapi juga rawan tekanan berupa pemutusan hubungan diplomatik, embargo, dan ekspansi militer.
• Pelanggaran HAM seringkali menjadi komoditas internasional terkait kepentingan tertentu dan diskriminasi politik.

Filosofi dan Budaya

• Setiap negara memiliki filosofi yang mendasari pandangannya terhadap HAM.
• Budaya dan nilai-nilai sosial juga memengaruhi penerapan dan persepsi HAM dalam setiap negara.