Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b.
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
• Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk menjalankan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang
• Ruang (darat, laut, udara, dalam bumi) merupakan satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya.
• Tata Ruang didefinisikan sebagai wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang
• Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, jaringan, prasarana, dan sarana sebagai pendukung sosial ekonomi wilayah.
• Pola Ruang adalah distribusi penggunaan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya

Ketentuan Umum

• Ruang; wadah yang meliputi ruang darat, laut dan udara, termasuk dalam bumi.
• Tata Ruang; Wujud dari Struktur dan Pola Ruang.
• Struktur Ruang; Susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang fungsional
• Pola Ruang; Distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya.
• Rencana Tata Ruang (RTR) rencana tata ruang yang menjadi acuan penyusunan rencana perencanaan tata ruang
• Rencana Detail Tata Ruang (RDTR KPN) rencana detail tentang tata ruang suatu kawasan perbatasan dengan negara lain.
• Penataan Ruang; Sistem proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
• Penyelenggaraan Penataan Ruang; pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam hal Penataan Ruang
• Pengaturan Penataan Ruang; upaya untuk membangun landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat dalam Penataan Ruang
• Pembinaan Penataan Ruang; upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Penataan Ruang yang diselenggarakan.
• Pelaksanaan Penataan Ruang; upaya untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
• Perencanaan Tata Ruang; menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang, meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
• Pemanfaatan Ruang; mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui program dan pelaksanaannya.
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang; mewujudkan tertib tata ruang.
• Pengawasan Penataan Ruang; upaya untuk memastikan Penataan Ruang dijalankan sesuai ketentuan
• Kelembagaan Penataan Ruang; mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Penataan Ruang

Kawasan

• Kawasan; Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
• Kawasan Lindung; wilayah yang fungsi utamanya memberi perlindungan terhadap kelestarian lingkungan.
• Kawasan Budi Daya; wilayah yang fungsi utamanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan budi daya.
• Kawasan Perdesaan; wilayah yang fungsi utamanya untuk kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.
• Kawasan Perkotaan; wilayah yang fungsi utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
• Kawasan Strategis Nasional (KSN) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempengaruhi kedaulatan, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan
• Kawasan Strategis Provinsi (KSKP) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di tingkat provinsi
• Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di tingkat kabupaten/kota

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKAW)

• Rekomendasi, Konfirmasi, dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKAW) untuk kegiatan di lokasi tertentu
• Perizinan Berusaha yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan kegiatan di kawasan yang spesifik